Lah wong Tuhan Yesus Anak Wedus saja nyolong apalagi pulisi --- In [email protected], item abu <itemabu@...> wrote: > > Polisi itu, kalo mau dpt jabatan, dia hrs bayar ke atas. Ga tau berapa > persisnya, tp misalnya mau jadi kapolres aja di daerah yg basah, gua ga aneh > kalo ybs bayar milyaran. > > Sama jg dgn dokter/dokter gigi yg baru lulus kalo mau penempatan, atau kalo mau > ngambil spesialisasi, biarpun bayarnya ga sampe milyaran (mungkin), tp paling ga > puluhan atau ratusan juta hrs ada. > > Maklum aja, sekarang itu nyari bini anak ingusan kan ga susah, beda dgn jaman > dulu, dimana kalo mau dpt jabatan ya anak sendiri jg dikasih ke nabi biarpun > masih ingusan, hehehe... > > > > > > ________________________________ > From: sunny ambon@... > To: Undisclosed-Recipient@... > Sent: Mon, May 30, 2011 10:16:05 PM > Subject: [proletar] 13 Tahun Reformasi, Polisi Masih Bobrok > > > Refleksi : Kata pepatah :" Ikan mulai busuk dari kepala", jadi kalau kepala > sudah busuk badan pun cepat turut busuk. Sialnya jenderal-jenderal polri > berdompet bunjit, prajurit berdompet tipis, tetapi mau turut digembungkan dengan > jalan tidak halal, akibatnya tetap saja semua bobrok. hehehehe > > http://www.sinarharapan.co.id/content/read/13-tahun-reformasi-polisi-mas\ ih-bobrok/ > > > 30.05.2011 15:26 > > 13 Tahun Reformasi, Polisi Masih Bobrok > Penulis : M Bachtiar Nur > > (foto:dok/ist) > Kinerja kepolisian dinilai masih bobrok meski reformasi telah berjalan selama 13 > tahun di negeri ini. > Bahkan, Pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) Imparsial Al Araf menyatakan, dinamika > reformasi yang ada saat ini tidak memberi kontribusi maksimal bagi pembentukan > polisi yang akuntabel. Sebaliknya, reformasi hanya bersifat kosmetik belaka > karena belum dilakukan secara lebih substansial dan utuh. > > > Bukti kegagalan dalam reformasi polisi terlihat dari banyaknya penyimpangan dan > tindak kekerasan melibatkan anggota Polri. Penyimpangan tersebut antara lain > kasus kekerasan, korupsi, hingga kesewenang-wenangan yang mengakibatkan salah > tangkap. > > > Penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara ketika berhadapan > dengan penguasa dan para mafia, hukum seolah tersandera dan tumpul. > > > Selain dituding kerap berpihak pada kepentingan tertentu, berbagai penyimpangan > yang dilakukan anggota Polri terus terjadi seperti keterlibatan dalam kasus > korupsi pembalakan kayu liar, skandal penyuapan, politisasi politik, pembiaran > kasus kekerasan beragama dan berkeyakinan, terlibat kriminal dan lainnya. > > > Al Araf mengatakan, salah satu penyebab terjadinya penyimpangan adalah mekanisme > imunitas anggota kepolisian yang terlibat pelanggaran hukum, khususnya bagi para > petinggi Polri. > > > "Kalau pun ada hukuman misalnya pada pelanggaran HAM atau korupsi, yang > dikenakan sanksi hanya level bawah. Sementara atasan yang seharusnya bertanggung > jawab memperoleh keistimewaan imunitas sehingga bisa mengulangi perbuatannya. > Ini menjadi lingkaran setan," ujar Al Araf. > > > Tak hanya itu, proses rekrutmen, pendidikan, dan promosi yang sarat dengan suap > menjadi pangkal masalah dari penyimpangan anggota polisi. "Asumsi masyarakat > berhubungan dengan polisi, ujung-ujungnya jadi masalah duit. Hal ini karena > proses rekrutmen, pendidikan, dan promosi sarat suap. > > > Bayar berapa untuk jadi polisi. Untuk promosi Kapolres atau Kapolda harus > menyetorkan uang berapa ratus juta," papar Al Araf. Akibatnya, polisi akan > berusaha mengembalikan uang yang mereka setorkan saat rekrutmen atau promosi. > > > Ia menambahkan, kegagalan reformasi institusi Polri akan berdampak pada > demokratisasi di pemerintahan. Oleh karena itu, untuk menciptakan reformasi > polisi yang mumpuni, pemerintah didesak untuk sejumlah kebijakan. Misalnya saja, > penataan sistem rekrutmen, pendidikan, dan promosi, revisi UU No 2/2002 tentang > Polri. > > > Selain itu, revisi KUHAP juga perlu dilakukan. Revisi itu terkait dengan tugas > dan fungsi Polri dalam sistem pidana serta luasnya diskresi anggota kepolisian > dalam konteks penegakan hukum dan memperkuat kewenangan Komisi Kepolisian > Nasional (Kompolnas). Lembaga pengawas tersebut selama ini hanya dianggap > keranjang sampah. > > Imparsial mencatat gambaran ketidakprofesionalan Polri tersebut. Data tersebut > menyebut setidaknya ada 70 kasus salah tangkap terkait teroris sejak 2005. > Sementara itu, untuk berbagai tindakan kriminal seperti penyerangan terhadap > warga, pembunuhan, pemerasan, dan kekerasan berlebih dalam penanganan unjuk rasa > sejak 2005 sampai 2010 telah terjadi 135 kasus. > > "Itu baru yang terawasi. Untuk kasus salah tangkap dalam kasus terorisme, > indeksnya setiap tahun terus meningkat," tukas Al Araf. Gambaran lain terlihat > dari data Transparansi Internasional (TI) yang menyebutkan pada 2008, Polri > merupakan institusi terkorup di Indonesia. > > > Selain itu, kelemahan Polri menangani kasus korupsi juga menjadi tolok ukur. > "Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, terdapat 145 tunggakan kasus > korupsi yang harus diselesaikan pada 2010," sambungnya. > > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] >
------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
