Refl: Apakah SBY punya malu?
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=280842
PIDATO PRESIDEN SBY
Pujian ILO Seharusnya Membuat RI Malu
KONFERENSI ILO - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat akan
menyampaikan pidato pada Konferensi Ke-100 Organisasi Buruh Internasional (ILO)
di Palais des Nations, Jenewa, Selasa (14/6). Presiden SBY merupakan
satu-satunya pemimpin Asia yang diminta menyampaikan pandangannya pada
konferensi bertemakan "Membangun Masa Depan dengan Pekerjaan yang Layak" itu.
(Antara)
Rabu, 15 Juni 2011
JAKARTA (Suara Karya): Pujian Direktur Jenderal Organisasi Buruh
Sedunia (ILO) Juan Somavia terhadap keputusan Pemerintah Indonesia meratifikasi
delapan konvensi kunci ILO tak layak dibanggakan.
Bahkan pujian itu seharusnya membuat Indonesia malu, karena
konvensi ILO masih banyak dilanggar dan pemerintah sendiri terkesan tak peduli
terhadap pelanggaran itu.
Demikian diungkapkan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia
(OPSI) Timboel Siregar kemarin, di Jakarta, menanggapi Konferensi Ke-100 ILO di
Jenewa, Swiss, yang turut dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pandangan kritis senada juga secara terpisah diutarakan Direktur Eksekutif
Migran Care Anis Hidayah, dan Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati)
Rusjdi Basalamah.
Presiden SBY sendiri berkesempatan menyampaikan pidato dalam forum
konferensi itu. Presiden dalam pidato itu antara lain menyeru semua negara agar
melindungi hak buruh migran, terutama mereka yang bekerja di sektor domestik
atau rumah tangga. "Kita harus mendukung ILO Convention on Decent Work for
Domestic Workers," ujarnya.
Usai menyampaikan pidato, Presiden SBY mendapatkan standing ovation
(berdiri sambil bertepuk tangan) dari seluruh peserta Konferensi Ke-100 ILO.
Dalam kesempatan terpisah, masih di forum itu, Dirjen ILO memuji
keputusan Pemerintah Indonesia meratifikasi delapan konvensi kunci ILO. Ini,
menurut Somavia, menjadikan Indonesia negara pertama di Asia Pasifik yang
meratifikasi delapan konvensi kunci ILO.
Presiden menjelaskan, buruh migran adalah tema sangat penting. Dia
menyebutkan, sekitar 150 juta buruh migran terdata di seluruh dunia. Mereka
berperan penting dalam era keadilan sosial saat ini. Untuk itu, katanya, setiap
negara tidak bisa mengabaikan kontribusi buruh migran terhadap pasar tenaga
kerja dunia.
"Kami di Indonesia menyebut buruh migran ini sebagai pahlawan
devisa. Ini karena mereka bekerja keras dan mengabdikan diri untuk
kesejahteraan keluarga mereka di rumah," kata Presiden.
Dia mengaku optimistis konvensi ILO bisa menjadi panduan bagi
negara penampung dalam melindungi buruh migran di sektor domestik. "Ini isu
sangat penting bagi Indonesia, karena porsi cukup besar buruh migran kami di
luar negeri adalah pekerja domestik," ujarnya.
Presiden juga mengatakan akan menyeru negara-negara penerima TKI
agar memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak mereka. Pemerintah juga akan
memastikan kebijakan ketenagakerjaan di dalam negeri selalu berorientasi
meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Presiden juga meminta semua negara dan penyedia lapangan pekerjaan
menghindari pemecatan buruh. Dengan itu, katanya, kehidupan buruh lebih
terjamin.
"Dari tujuh prioritas nasional yang kami susun, tiga di antaranya
terkait langsung dengan jaminan pekerjaan," kata Presiden.
Tujuh prioritas nasional diterapkan, menurut Presiden, ketika
terjadi krisis ekonomi menerpa pada tahun 2008. Selain mencegah pemecatan, saat
itu pemerintah juga memastikan jaminan terhadap sektor-sektor tertentu yang
menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah kemudian melakukan penghitungan khusus
untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi.
Pada saat krisis, kata Presiden, pemerintah selalu menyelaraskan
kebijakan dengan pemerintah daerah, pihak swasta, dan pihak lain yang terkait.
Pemerintah juga bekerja sama dengan sejumlah serikat pekerja untuk menjaga
sektor tertentu tetap berjalan dan menghindari pemecatan massal.
Itu, menurut Presiden, membuahkan hasil. Selama 2008-2009, katanya,
hanya 0,05 persen dari 116 juta pekerja di Indonesia kehilangan pekerjaan.
"Karena itu, di antara negara-negara Asia dan bagian dunia yang lain, Indonesia
termasuk paling sedikit mengalami dampak buruk krisis," katanya.
Dalam penilaian Anis Hidayah, pidato Presiden SBY pada forum
Konferensi ILO Ke-100 di Jenewa itu lebih merupakan pencitraan belaka. Sebab,
faktanya, tak satu kebijakan pun menyangkut perlindungan dan kesejahteraan
buruh migran yang diimplementasikan secara konkret. Itu terutama menyangkut
mereka yang bekerja di sektor pembantu rumah tangga di luar negeri. "Kebijakan
untuk meningkatkan kesejahteraan para TKI itu lebih-lebih lagi -- tak ada,"
kata Anis.
Dia mencontohkan, perumusan nota kesepahaman antara Indonesia dan
Ma laysia. Pembahasan mengenai perlindungan bagi TKI pembantu rumah tangga di
Malaysia belum tuntas. Padahal moratorium penempatan TKI ke Malaysia sudah
berjalan 2,5 tahun.
"Jadi, bagaimana mau mendesak berbagai negara-negara penerima TKI
ikut mengimplementasikan hasil dari pertemuan ILO tersebut jika tidak ada
keseriusan dari Pemerintah Indonesia sendiri," tuturnya.
Lebih jauh dia mengatakan, keseriusan pemerintah bisa dilihat jika
bisa mendesak DPR untuk segera menyelesaikan RUU BPJS. "Kalau Presiden bicara
tentang keadilan sosial bagi buruh migran, ini bisa di implementasikan kalau
RUU BPJS segera dibuat. Karena, ada perlindungan hukum yang kuat di sana ketika
seorang buruh mendapatkan masalah," katanya.
Sementara itu, Timboel Siregar mengatakan, salah satu kebanggaan
SBY dalam pidatonya terkait fakta Indonesia telah meratifikasi semua konvensi
ILO. Namun, SBY lupa bahwa banyak juga konvensi ILO yang dilanggar di Indonesia
dan pemerintah tidak peduli akan hal itu.
"SBY gagal menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2010
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Di lain pihak, TKI banyak
teraniaya di luar negeri dan mengalami siksaan lainnya. Seharusnya SBY tahu
diri dan tidak pergi, karena banyak kebohongan dalam pidatonya itu. SBY tidak
berani memaparkan secara apa adanya terkait kasus-kasus TKI. Jadi, terjadi
banyak kebohongan," katanya.
Menurut Timboel, pemerintahan Presiden SBY selama ini telah gagal
dalam menyejahterakan buruh dan melindungi TKI di luar negeri.
Kegagalan demi kegagalan ini diperparah dengan kinerja aparat
instansi pemerintahan terkait masalah buruh dan TKI di luar negeri.
"Bukti kegagalan itu banyak. TKI banyak yang teraniaya di luar
negeri. Diperkosa lah, disiksa lah, gaji tidak dibayar. Bahkan banyak yang
pulang ke Tanah Air sudah mayat. Dengan kasus-kasus seperti ini, seharusnya SBY
jangan lagi pergi ke Swiss, apalagi pidato. Malu," ujar Timboel.
Di lain pihak, Rusjdi Basalamah mengatakan, upaya pembenahan dalam
proses penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri harus dilakukan secara
menyeluruh. Ini dikarenakan hingga saat ini banyak oknum-oknum perorangan yang
menempatkan TKI secara ilegal, sementara PJTKI yang mengikuti ketentuan
pemerintah untuk menempatkan TKI ke luar negeri secara ilegal justru dipersulit
oleh pemerintah.
"Permasalahan TKI sudah ada sejak perekrutan di dalam negeri. Peran
calo atau sponsor masih dominan. Kewajiban mengikuti pelatihan juga banyak
dilanggar. Ini semua potensi membentuk TKI bermasalah," katanya.
Masalah TKI juga dipicu kebijakan pemerintah di negara tujuan
penempatan. Menurut Basalamah, upah TKI relatif rendah, jam kerja di atas 12
jam. TKI juga terisolasi dan jarang mendapatkan waktu berekreasi.
"Majikan dari berbagai lapisan atau latar belakang bisa gampang
merekrut TKI. Dari lapisan bawah hingga atas, mereka bisa mempekerjakan TKI.
Akibatnya, banyak kasus upah TKI tidak dibayar dan lain-lain," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Organisasi Buruh Internasional (ILO) Kantor
Indonesia Peter van Rooij menilai, perlu kerja sama antarnegara untuk
memberikan perlindungan yang layak bagi para buruh migran di sektor domestik.
"Untuk mencapai pekerjaan yang layak (bagi semua), penting untuk
kerja sama. Ini penting untuk ILO ada dialog sosial mengenai bagaimana bekerja
antara pemerintah, konfederasi buruh, pengusaha, dan penting untuk kerja sama
antarnegara," kata Van Rooij.
Saat ditanya mengenai pandangannya terhadap situasi para pekerja
rumah tangga dari Indonesia, sudah ada perbaikan/keberhasilan di sejumlah hal.
ILO siap membantu Pemerintah Indonesia, konfederasi buruh untuk meningkatkan
lagi situasi buruh di Indonesia. (Bayu/Antara/Andrian)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
