http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=282771
Menggoyang Kekuasaan Cikeas Oleh Supadiyanto Kamis, 14 Juli 2011 Citra Partai Demokrat yang mampu menjadi pemenang Pemilu 2004 dan 2009, kini mulai meredup. Persoalannya sederhana saja. Terjadi konflik internal dalam partai berlambang bintang mercy tersebut. Di samping itu, adanya isu korupsi yang dilakukan oleh sejumlah elite parpol tersebut menjadi blunder, semakin merontokkan kekokohan pengaruhnya hingga ke akar rumput. Praktis daya tarik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pendiri ikut terpuruk. Tak ayal, berbagai survei menunjukkan secara kasat mata bahwa popularitas nama SBY, yang dulu bak magnet, sekarang mulai ramai dihujat dan dikritik oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk para aktivis mahasiswa tertentu. Saat ini, merupakan masa krusial bagi petinggi PD untuk menenangkan berbagai konflik yang terjadi, khususnya yang menimpa para petinggi partai tersebut. Sejalan dengan itu, para politikus yang menjadi pengimbang pemerintahan yang berkuasa, seharusnya bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendongkrak atau menaikkan popularitas diri maupun parpol mereka. Dengan melakukan manuver politik, kita menilai para petinggi partai besar lain di luar PD seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, maupun PKS berpotensi mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat luas. Apalagi, Pemilu 2014 tinggal 3 tahun lagi. Yang artinya, berita negatif yang diembuskan oleh berbagai media massa cetak dan elektronik, yang menyoroti keganjilan dan konflik yang menimpa Partai Demokrat, menjadi kampanye gratis bagi pesaing (musuh politik) partai yang didirikan oleh Presiden SBY dan kawan-kawan tersebut. Gejala-gejala terjadinya upaya untuk menggoyang hegemoni kekuasaan Cikeas, yang diwakili oleh keluarga SBY, dan kroni-kroninya, bisa dicium dari kian santernya wacana pedas yang dihembuskan oleh banyak kalangan, yang pada intinya menyerang kekuasaan Istana Negara. Dengan dukungan berbagai data dan fakta yang dikeluarkan oleh kalangan intelektual melalui beragam seminar, dialog publik dan acara semacamnya, seperti yang diusung oleh Rizal Ramli, yang belakangan ini getol mengkritik kepemimpinan SBY. Dunia politik bangsa ini secara hukum alam memang selalu berputar ritmis, terkadang berjalan berulang dan kerap juga mengalami percepatan. Roda zaman juga terus berputar. Tak ada yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan demi perubahan. Apalagi, kekuasaan. Ia akan beralih dari satu penguasa ke penguasa lain. Tergantung pada garis takdir dan segala upaya yang dilakukan oleh umat manusia sebuah bangsa. Rezim Orde Lama hanya berkuasa selama 21 tahun. Rezim Orde Baru sendiri memegang kursi pemerintahan selama lebih kurang 32 tahun. Sedangkan kita tidak tahu, Rezim Orde Reformasi yang mulai dipegang oleh Presiden BJ Habibie, dilanjutkan oleh Gus Dur dan Megawati serta sekarang dipegang oleh SBY; bakal berakhir kapan? Apakah dapat bertahan hingga melebihi masa Orde Baru, atau setangguh pemerintahan semasa Kerajaan Majapahit yang bisa bertahan selama ratusan tahun? Tak ada ilmu yang bisa menjawab pertanyaan di atas. Karena, bisa jadi, Orde Reformasi bisa jatuh di tengah jalan, sebagaimana nasib pemerintahan Orde Baru, yang berakhir dengan pahit. Entah apakah seandainya Orde Reformasi jatuh, akan terlahir periode baru atau Orde Pascareformasi? Semuanya masih abu-abu, belum jelas jluntrungan-nya. Masa depan tidak bisa dipastikan bagaimana kesudahannya. Yang bisa dilakukan manusia pada zaman ini adalah menghasilkan karya cipta peradaban terbaik, yang mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan zaman. Karena, sangat logis, hukum atau keyakinan yang terbaik hari ini, bisa dianggap sudah kedaluwarsa pada peradaban zaman yang akan datang. Dengan demikian, rezim yang berkuasa pada saat ini adalah produk terbaik yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Kecenderungan yang terjadi, manusia yang hidup pada zaman ini, umumnya selalu menyalahkan peradaban pada zaman sebelumnya. Dan, manusia yang hidup pada peradaban zaman dahulu menyalahkan pendahulunya juga. Akhirnya menimbulkan siklus salah menyalahkan lintas peradaban (rezim) dari masa ke masa. Bukan sebaliknya, kita semakin dewasa dan mawas diri dengan berbagai pengalaman sejarah dan perjalanan peradaban zaman yang telah berlalu. Maka dari itu, salah besar bagi bangsa ini, jika kita hanya berfokus untuk saling menjatuhkan kekuasaan. Bukannya membangun kekuasaan, sebagai satu kesatuan, tidak saling meniadakan. Mampukan para politikus yang kini menjadi pengkritik pemerintahan yang sedang berkuasa, melakukan tugasnya dengan baik. Yakni membangun kekuasaan baru, tanpa perlu menjatuhkan satu rezim, apalagi dengan dibarengi berbagai tindakan anarkis yang memakan banyak korban jiwa. Kita masih ingat betul berapa harga mahal sebuah demokrasi, ketika melengserkan Rezim Orde Baru. *** Penulis adalah Ketua Umum PPWI DIY, alumnus UIN-UNY Yogyakarta. +++++ http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=282772 Krisis Demokrat atau SBY? Oleh Iding R Hasan Kamis, 14 Juli 2011 Konferensi pers yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat terkait gonjang-ganjing yang menimpa partai biru berlambang 'segitiga Mercy' ini patut dicermati. Temu wartawan dari berbagai media massa tersebut diadakan di kediaman Presiden SBY di Cikeas, Bogor dan dihadiri oleh hampir semua elite partai penguasa ini, Senin (11/7) malam lalu. Dari sisi komunikasi, apa yang dilakukan SBY tersebut sesungguhnya lebih bernuansa internal ketimbang eksternal. Pertama, acara dilakukan di tempat kediaman pribadi, tidak di tempat umum. Kedua, saat itu SBY bertindak dalam kapasitasnya sebagai orang yang paling menentukan di partai berlambang 'bintang Mercedes' tersebut, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina, bukan sebagai presiden. Namun, dari sudut tujuan komunikasi, peristiwa di atas tidak cukup hanya dimaknai sebagai kepentingan internal semata. Karena, di dalam kesempatan tersebut SBY juga menggunakannya sebagai forum "pembelaan diri" dan "curhatan" serta tidak ketinggalan pula "sentilan pedas" terhadap pihak-pihak luar yang dianggapnya ingin mengobok-obok Partai Demokrat. Apalagi, acara tersebut dikemas dalam balutan konferensi pers yang tentu saja merupakan konsumsi publik. Dari perspektif internal, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan SBY tentu dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjaga soliditas Partai Demokrat. Hal ini sangat relevan mengingat dalam beberapa waktu terakhir ini banyak isu terkait Demokrat yang kian memanaskan telinga SBY sebagai Ketua Dewan Pembina. Setidaknya ada tiga isu yang bisa diidentifikasi. Pertama, isu akan diselenggarakannya kongres luar biasa (KLB) yang bukan tidak mungkin akan berujung pada diberhentikannya Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum. Isu ini makin santer setelah bocornya SMS (short message service) yang dilayangkan salah seorang anggota Dewan Pembina, Marzuki Alie kepada SBY, yang antara lain isinya meminta SBY untuk melakukan tindakan "penyelamatan partai". Banyak pihak menduga bahwa istilah penyelamatan partai sebenarnya adalah bentuk efimisme dari penggantian ketua umum. Apalagi, Marzuki adalah rival Anas dalam memperebutkan kursi nomor satu di tubuh Demokrat dalam kongres di Bandung, beberapa waktu lalu. Kedua, isu perpecahan di kalangan elite Demokrat. Hal ini mulai terlihat ketika kasus Nazaruddin menyeruak ke permukaan. Sebenarnya tidak ada kesepakatan bulat di kalangan mereka mengenai opsi pemecatan Nazaruddin dari kursi bendahara umum partai. Inilah yang kemudian memicu "perseteruan internal" antara Dewan Kehormatan dan Tim Pencari Fakta yang dimotori Fraksi Demokrat di DPR. Tampaknya perseteruan tersebut masih tetap berlangsung sehingga dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi terjadi perdebatan panas tanpa tedeng aling-aling antara Amir Syamsuddin dan Ruhut Sitompul yang dapat dikatakan mencerminkan dua kubu yang berbeda. Ketiga, isu yang menyebutkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan mendongkel SBY dari posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina. Isu ini tentu dihembus-hembuskan mengingat sejarah di masa lalu (baca: Kongres Bandung) di mana SBY sesungguhnya tidak sreg dengan majunya Anas sebagai kandidat ketua umum. Terkait dengan keputusan Dewan Kehormatan yang notabene dipimpin SBY pun, diduga ada ketidaksepakatan antara SBY dengan Anas. Namun, melalui pernyataan-pernyataannya malam itu SBY mencoba menegasikan semua isu tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada perpecahan di kalangan Partai Demokrat. Secara internal tentu penegasan SBY tersebut sangat penting dan berguna untuk menenangkan semua anggota partai, sehingga soliditas partai bisa tetap terjaga. Sumber Sepihak? Namun, di luar kepentingan internal tersebut justru apa yang dilakukan SBY belum memenuhi keinginan publik. SBY agaknya lebih rajin menyentil pihak-pihak luar yang dianggapnya memperkeruh kekisruhan internal Demokrat. SBY, misalnya, menyindir acara-acara talkshow di televisi yang menurutnya kian memperuncing pertikaian. Bahkan, SBY juga melayangkan kritik pada media massa secara umum yang dipandangnya hanya menggunakan sumber sepihak, apalagi berupa SMS yang sulit dipertanggungjawabkan. (Pesan via SMS bisa dikirim oleh siapa pun, termasuk oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan Nazaruddin. Benarkah SMS tersebut dikirimkan oleh Nazaruddin sendiri, masih belum jelas). Bahwa SBY sebagai pribadi melayangkan kritik terhadap apa pun dan siapa pun tentu boleh-boleh saja, karena dia memiliki hak yang sama dengan semua warga negara. Namun, SBY agaknya lupa atau tidak peka terhadap tuntutan publik agar Nazaruddin yang sudah semakin "liar" tersebut diberhentikan dari partai dan DPR. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan, apa susahnya memberhentikan seorang Nazaruddin, kecuali kalau memang ada "apa-apanya" di balik itu semua. Jadi, sekarang kuncinya terletak di tangan SBY sendiri sebagai orang yang paling menentukan di Partai Demokrat. Maka, kalau kasus Nazaruddin dibiarkan berlarut-larut, yang kena bukan sekadar Demokrat tapi justru SBY sendiri. Karenanya, tidak salah kalau ada yang mempertanyakan apakah sekarang ini merupakan krisis Demokrat atau SBY? *** Penulis adalah Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute dan Kandidat Doktor Komunikasi Unpad. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
