Ref: Bukan aneh bin ajaib jika pemerintah tidak memperhatikan pemukinan kumuh. Pemukinan kumuh ini bukan baru kemarin, sudah ada sejak NKRI berdiri. Kalau menteri kacang lupa kulit, Freddy Numberi bilang : “Siapa suruh mau miskin”[ http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/09/08/lr6l2h-salahkan-pemudik-miskin-menhub-cerdas-berkilah ]. Pernyataan demikian menunjukan kualitas anggota pemerintahan, jadi tidak ada harapan untuk perbaikan mendasar. Pemukinan kumuh akan terus berkembang seperti shanty town di Numbai dan Kolkata.
Beberapa waktu selang SBY bersama diplomat-diplomat asing melakukan tour ke daerah kumuh. Mengapa tiba-tiba setelah 6 tahun menduduki kursi kepala negara. Mengapa beliau menunjukkan daerah kumuh kepada wakil-wakil asing? Masih ingatkah Anda berapa banyak duit diterima dari Norwegia, Perancis dan Australia untuk memelihara, merestaurasi hutan? Tour tamasya dengan diplomat asing, itu maksudnya mau menunjukan bahwa ada perhatian pemerintah terhadap kaum penghuni kumuh, tetapi jangan keliru tamasyanya itu hanya untuk menarik hati rakyat bagi partainya untuk pemilu yang akan datang dan bukan bermaksud untuk mengadakan perubahan demi perbaikan secara mendasar kepada kaum penghuni kumuh agar bisa memperoleh rumah yang memada, ada air bersih dan lingkungan nan nyaman dan aman. http://www.sinarharapan.co.id/content/read/pemerintah-tak-hiraukan-permukiman-kumuh/ 16.09.2011 14:10 Pemerintah Tak Hiraukan Permukiman Kumuh (foto:dok/ist) JAKARTA - Areal permukiman kumuh di Ibu Kota akan terus bertambah jika tidak ada pihak-pihak yang mampu mengakomodasi keberadaannya. Tak pelak, dengan keadaan seperti itu akan membuat citra Jakarta sebagai ibu kota negara semakin buruk di mata dunia, akibat tak memiliki kemampuan menata ruang kota dengan baik. Pengamat properti Irwan Nurhadi kepada SH, Kamis (15/9) mengatakan, jika pemerintah masih menyimpan anggarannya untuk membenahi areal permukiman kumuh, Jakarta ke depan akan terus dihadapkan dengan lingkungan-lingkungan yang semakin tak tertata. ”Harus berani ambil APBD dan benahi rumah kumuh,” katanya. Saat ini, menurutnya, pemerintah daerah terkesan kapitalis karena hanya mengurusi proyek-proyek yang menghasilkan uang. Sementara itu, permukiman kumuh yang semakin menjamur kurang diperhatikan. “Padahal, 2030 pemda punya target tanpa rumah kumuh, tapi realisasinya belum berjalan sampai sekarang,” ujarnya. Dengan keadaan yang seperti ini, menurutnya, keberadaan perumahan kumuh semakin tak terkontrol. Akibatnya, Jakarta makin sesak oleh permukiman padat penduduk yang rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, jumlah penduduk yang semakin membludak setiap tahun ikut mempengaruhi bertambahnya kawasan kumuh di Ibu Kota. “Mereka datang yang utama bertujuan mencari pekerjaan, masalah tempat tinggal mereka nomorduakan. Jadi, wajar jika mereka mau tinggal di mana saja,” tuturnya. Irwan menambahkan, selama ini program-program pemerintah daerah bahkan dari pemerintah pusat tidak berjalan. Program rumah murah dari Kementerian Perumahan Rakyat tidak dengan mulus berjalan karena kesulitan mencari lahan, ditambah dengan dana yang minim. Program Rumah Susun hak Milik sekarang ini juga tidak berjalan dengan baik. “Pemerintah takut rugi karena selama ini cara berpikirnya kapitalis,” katanya. Namun, menurutnya masih ada langkah-langkah pencegahan. Pertama, pemerintah harus segera membenahi peraturan-peraturan mengenai tata ruang kota. Dia juga berpesan dalam menjalani peraturan tersebut dibutuhkan ketegasan dan komitmen yang sangat kuat dari pemerintah. Kedua, alokasikan dana APBD untuk meminimalkan rumah kumuh, karena tanpa bantuan dari APBD semuanya tak berjalan. “Jangan pelit, alokasikan APBD demi tertatanya Kota Jakarta,” ujarnya. Terakhir, pemerintah juga harus mempersiapkan alokasi bagi warga yang tak mampu memiliki tempat tinggal. Benahi Aliran Air Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso lebih menekankan kepada kebijakan pemerintah dalam menata perbaikan kampung kumuh. “Benahi aliran airnya, tata kawasan kumuhnya, semua pasti lebih baik,” katanya. Namun, dalam pengerjaannya Setyo mengatakan butuh banyak dana dari pemerintah untuk perbaikan itu. Pemerintah harus serius mengalokasikan dana untuk pembenahan tata ruang kota. Setyo menyangsikan dana yang keluar dari pemerintah untuk memikirkan perumahan kumuh mampu digelontorkan dengan jumlah yang banyak. Pasalnya, selama ini keberadaan rumah kumuh juga diikuti oleh penerapan peraturan tata ruang kota yang kurang tegas dari pemerintah. “Berapa banyak dana yang dikeluarkan, jika peraturannya tidak tegas itu semua percuma,” tuturnya. Setyo menambahkan, saat ini saja program-program untuk meminimalkan kawasan kumuh seperti program rumah mewah dari pemerintah masih mengalami kendala dalam pencarian lahan. Pasalnya, tidak mudah melepaskan lahan dari warga yang sudah ditempati. “Program itu jangan dibicarakan, itu masih jauh pelaksanaannya. Langkah yang tercepat pemerintah harus tegas dengan masalah tata ruang kota,” katanya. Masalah urbanisasi juga harus mendapat sorotan utama dari pemerintah. Ini karena urbanisasi menjadi ladang utama terbentuknya kawasan kumuh di Jakarta. (CR-28) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
