Ref: Kalau beras salah diperhintungkan, maka ketepatan angka-angka perhitungan lainnya pun sulit dipercaya ?
http://www.sinarharapan.co.id/content/read/bps-akui-salah-dalam-penghitungan-beras/ 21.09.2011 12:04 BPS Akui Salah dalam Penghitungan Beras (foto:dok/ist) Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya mengakui terjadinya error dalam metodologi pengukuran dan riset penghitungan angka produksi padi. Akibatnya selama ini angka produksi padi nasional sangat bias. Untuk menghapus kesalahan tersebut, BPS berjanji akan segera mengevaluasi cara pemilihan lahan yang dijadikan sampel hasil panen yang dituduhkan banyak pihak sebagai lahan demplot. Selain itu, evaluasi juga akan dilakukan terhadap penetapan angka luas panen nasional yang diperoleh berdasarkan angka laporan mantri tani di kecamatan yang menghitung luas panen di wilayah kecamatannya secara “estimasi”. “Kami mengakui dalam penghitungan angka produksi padi nasional, ada kelemahan dalam menghitung luas panen. Ini karena datanya kami kumpulkan dari angka catatan mantri tani di kecamatan-kecamatan yang menghitung luas lahan panen secara kira-kira. Dalam menghitung luas panen itu, mantri tani tidak melakukannya dengan mengukur tanah, tetapi dengan mengira-ngira. Ini menjadi kelemahan setelah Orde Reformasi,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Djamal kepada SH usai membeberkan penjelasan di “Diskusi Data Ekspor Impor” di Kantor Kadin Indonesia, Selasa (20/9). Awal pekan ini (Senin 19/9-red), lanjut Djamal, pihaknya mulai menggelar rapat perdana dengan Kementerian Pertanian membahas rencana evaluasi metodologi penghitungan ulang angka produksi padi nasional. Rapat ini digelar untuk memenuhi permintaan banyak pihak. baik legislatif, Kadin, maupun permintaan pemerintah yang mempertanyakan angka politisasi surplus padi 5 juta ton 2011 di tengah kondisi mahalnya harga beras sejak awal tahun sampai September sekarang, diikuti fakta kelangkaan beras yang mendorong pemerintah menambah volume importasinya. Sementara itu, laporan dari daerah, sebagaimana disampaikan Ketua Kadin Provinsi Sumatera Barat Asnawi Bahar, menyebutkan pemerintah daerah dan kantor BPS di daerah berkontribusi besar dalam merekayasa pengumpulan data BPS di daerah untuk keperluan mengontrol inflasi. Sedikitnya terdapat 350 item data perdagangan maupun riset yang akan terkumpul di data hulu BPS di daerah yang direkayasa untuk mengontrol inflasi. “350 item itu sengaja dikontrol penentuan angkanya, karena memengaruhi inflasi. Pemerintah ngotot itu digunakan untuk kajian informasi politis,” katanya. Hal senada dikemukakan Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Thomas Darmawan. Menurut Thomas, terlalu banyak data BPS yang berbeda dengan data produksi lembaga pangan dunia (FAO). Ia mencontohkan, data produksi Udang BPS (bersumber dari KKP-red) pada 2011 meningkat, bertolak belakang dengan data FAO yang menyatakan sebaliknya, yakni produksi udang Indonesia turun cukup signifikan tahun ini. ”Saya heran semua data BPS dipolitisasi, sehingga ada data udang politik, data garam politik, data cabai politik,” ia mengeluh. Terkait cara hitung produksi padi, lebih perinci Djamal menjelaskan, ini dilakukan dengan melihat angka luas lahan yang disampling di kecamatan, luas panen dalam tiap kecamatan, kemudian dikalikan hasil ubinan. BPS sudah menentukan sekitar 100.000 unit wilayah yang harus diubin di seluruh Indonesia. Selanjutnya, BPS mengirim petugas peneliti lapang ke daerah ubinan. Topik riset ditentukan lapangnya untuk mendapatkan angka ramalan bulan ini mengenai produktivitas padi di kelurahan X kecamatan Y. BPS pusat, lanjutnya, kemudian mengirim petugas ke wilayah 100.000 ubinan tersebut. Petugas berangkat ke lokasi kemudian melakukan riset sampling memakai metodologi pengambilan sampel acak yang sudah ditetapkan. Petugas tiba di lokasi lahan padi di kecamatan Y, berjalan beberapa meter ke kakan dan ke kiri, kemudian ketemulah lahan yang akan diukur itu. Jadi pemilihan lahan yang dijadikan sampel bisa dijamin bukan lahan demplot. Menanggapi tuduhan politisasi data untuk mengontrol inflasi, Djamal menampung permintaan semua pihak agar data produksi pangan dievaluasi secara menyeluruh. Pekerjaan evaluasi ini tidak sederhana, karenanya BPS akan bekerja untuk satu demi satu data produksi komoditas pangan. Namun tahun ini baru dimulai untuk beras saja. Ini karena ukuran pengerjaan evaluasi data beras ini sangat besar, sehingga BPS menetapkan skala prioritas. Sementara itu, mengenai luas panen tanaman pangan dari tiap kecamatan, BPS memang tidak pernah menghitung secara riil. Untuk kondisi wilayah yang mengalami serangan hama dan puso, lanjut dia, juga akan diformulasikan cara penghitungan penurunan produksinya. Ia meragukan laporan Perpadi di dua provinsi yang terserang hama wereng, yakni Jateng dan Jatim, mengenai penurunan angka produksi padi pada musim panen raya Maret-April 2011 sebanyak 50 persen dari angka produksi normal. Menurut Djamal, rapat evaluasi angka produksi beras dengan Kementerian Pertanian ini akan dilakukan secara maraton selama setengah atau satu tahun ke depan, sebagai kerja sama evaluasi lintas institusi. Metodologi hitung yang selama ini dipakai apakah akan diganti, menurutnya, belum tentu begitu. BPS akan mengkaji dulu untuk memberikan solusi terbaik. Ada kemungkinan muncul model baru. (CR-27) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
