Tetap aja Freeport adalah pencuri akbar, hehehe...
>________________________________ >From: johny_indon <[email protected]> >To: [email protected] >Sent: Tuesday, October 11, 2011 3:32 PM >Subject: [proletar] Re: Emas Papua Terancam Habis > > > >freeport bukannya ngga memberdayakan orang papua. >tapi budaya asli orang papua, yg didukung oleh >agama mayoritas di sanalah, yg bikin mereka selalu terbelakang. >temen gua yg gawe di papua bilang, karyawan freeport yg >asli papua kalo udah gajian bukannya nabung atau beli >sesuatu yg berguna, tapi malah mabok2an sama pesta2 ngga jelas. >boleh cek sendiri ke karyawan freeport di papua. > >pemerintah juga ngucurin duit otonomi rp 30 trilyun >per tahun, itu duit gratis dgn jumlah terbesar di seluruh indonesia. >tapi itu duit bukannya dipake membangun papua, malah dikorup >sama pejabat2 berkulit item (abu) dan berambut kriting. >http://hukum.kompasiana.com/2011/04/20/daftar-temuan-penyimpangan-dana-otonomi-khusus-papua-oleh-bpk/ > >mestinya para misionaris temen2 lu itu punya tanggung jawab untuk >memberadabkan orang papua, jangan cuman sekedar nyebarin >agama tapi budaya barbarnya terus dipiara. >jangan sampe kejadian lagi kayak di foto ini: > >http://politikana.com/images/medium/mungkin-biar-lebih-merakyat-si-teller-perlu-pakai-koteka-juga.jpg > >--- In [email protected], "Sunny" <ambon@...> wrote: >> >> Ref: Tidak dapat diragukan lagi bahwa emas di Grasbeg bukan saja terancam >> habis, tetapi akan habis. Masalahnya hanya soal waktu saja. Makin lama makin >> cepat habis, mengingat teknologi explotasi modern, maka mungkin saja >> sebentar lagi tambang ditutup karena emas, tembanga, perak dan molybdenum >> sudah habis dikeruk. Pertanyaannya apa saja yang diperoleh rakyat Papua dari >> tambang emas mereka. Pertanyaan yang sama juga pasti akan ditanya oleh orang >> Dayak yang hutang mereka digundul dan kekayaan alam mereka dikeruk. >> Pertanyaan demikian tentu juga bukan saja dipertanyakan oleh orang Papua >> atau Dayak, tetapi oleh rakyat di berbagai daerah yang melihat kekayaan alam >> mereka dikeruk habis, tak ada perbaikan hidup malah beban hidup yang kian >> hari makin bertambah, menuju kemsikinan abadi. Pendapat terakhir ialah >> Indonesia merdeka bukan meringankan kehidupan rakyat malah memberatkan, >> apakah ini hadiah istimewa yang harus dipikul? >> >> Seabgai cacatan dapat diberitahukan bahwa perusahaan PT Freeport Indonesia >> adalah pembayar pajak terbanyak ke kas NKRI. >> >> >> http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=3941 >> >> >> Senin, 10 Oktober 2011 , 08:10:00 >> >> Emas Papua Terancam Habis >> >> >> >> PIPA BOCOR - Pipa besi yang mengalirkan konsentrat milik PT Freeport >> Indonesia, mengalami kebocoran bocor di area Mile 31 Timika, Kamis (6/10) >> sekitar pukul 19.00 WIT. Meskipun kini pipa tersebut sudah diperbaiki, namun >> ratusan warga masih tampak menyerbu lokasi kebocoran untuk mengambil sisa >> lumpur yang meluber dari pipa yang diyakininya mengandung emas. >> JAKARTA - Masyarakat Indonesia merintih, sementara tambang emas Papua >> terancam habis. Ini jika Pemerintah Indonesia tak segera merenegosiasi >> kontrak karya dengan PT Freeport. Karena itu, keberanian Presiden Susilo >> Bambang Yudhoyono (SBY) jadi penentu keberhasilan renegosiasi ini. >> ’’Kalau presiden mampu bersikap tegas atas kontrak karya yang dinilai >> menyalahi aturan, maka akan berhasil,’’ terang Dr Kurtubi, Pengamat >> Pertambangan dan Perminyakan kepada INDOPOS (Cenderawasih Pos Group), Sabtu >> (8/10). >> Kurtubi menjelaskan, dalam UU 45 tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis >> Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber >> Daya Mineral, ada ambang batas soal royalti yang harus diberikan kepada >> negara. >> Royalti emas di angka 3,75 persen, tembaga 4 persen, dan perak 3,25 persen. >> Namun saat ini, royalti yang diterima pemerintah dari Freeport hanya di >> kisaran 1 persen untuk emas, 1,5â€"3,5 persen untuk tembaga dan 1,25 persen >> untuk perak. >> Padahal sebagai negara, terang Kurtubi, pemerintah terkesan diam saja dengan >> pelanggaran atas undang-undang yang berlaku di republik ini. ’’Sudah ada >> dasar hukumnya kok. Tapi kalau pemerintah gak berani, tetap saja akan >> seperti ini,’’ katanya. >> Apalagi, terang Kurtubi, penggunaan sistem flat dalam royalti yang disahkan >> dalam UU sama sekali tidak merugikan perusahaan eksplorasi tambang. Sebab, >> berapa pun kenaikan hasil tambang di pasaran, maka tidak ada lagi royalti >> yang harus dibayarkan pemerintah. Seperti saat ini, harga hasil tambang di >> pasaran naik sekitar 3- 4 persen. >> Dari kenaikan itu, pemerintah tidak mendapatkan untung dari harga pasar. >> Keuntungan murni milik para pengusaha tambang. ’’Jadi tidak ada alasan >> bagi pemerintah untuk tetap membiarkan ada pelanggaran undang-undang soal >> pembagian royalti,’’ cetus Kurtubi. >> >> Pertanyakan Dana CSR >> >> Kisruh soal pemberian royalti PT Freeport ke pemerintah terus melebar. Tidak >> hanya akan mengedepankan evaluasi pada kerjasama Freeport dan pemerintah. >> Komisi XI DPR RI juga berencana meminta penjelasan soal berapa besaran dana >> CSR (Corporate Social Responsibility) yang sudah digelontorkan Freeport ke >> warga Papua dan sekitar. ’’Dalam evaluasi kami akan mempertanyakan >> berapa besar dana CSR yang diberikan PT Freeport,’’ kata Achsanul >> Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. >> Soal dana CSR perlu diketahui mendetail. Sebab, keberadaan perusahaan asing >> juga harus memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar. Dengan begitu >> tidak hanya sebatas royalti yang diberikan pada pemerintah. Namun juga >> kesinambungan dengan warga yang ada di area sekitar penambangan. >> ’’Kami akan minta detail anggaran yang diterima negara dari Freeport. >> Termasuk juga CSR-nya. Karena kami (Komisi XI) konsen pada goverment >> income,’’ terangnya. >> Politisi Partai Demokrat ini menerangkan, untuk mengetahui secara detail >> anggaran yang didapat dari Freeport ke pemerintah dan masyarakat Papua, >> sebelum masa sidang tahun ini berakhir, pihaknya mengagendakan pertemuan >> dengan Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran. >> ’’Pertemuan tersebut akan membahas penerimaan bukan pajak bagi negara. >> Kami akan minta laporan secara detail soal berapa yang didapat dari >> Freeport. Kalau memang tidak sesuai, kami akan evaluasi,’’ terangnya. >> Sementara itu, tidak menguntungkannya kontrak karya PT Freeport Indonesia >> dengan pemerintah sudah berulangulang diprotes pengamat pertambangan. >> Kontrak karya itu dianggap terlalu menyesatkan dan menguntungkan pengelola >> saja. >> ’’Sudah sering diungkapkan kalau kontrak itu tak menguntungkan. Tapi >> terus saja dijalankan pemerintah,’’ ujar Pengamat Pertambangan ITB Pri >> Agung Rakhmanto kepada INDOPOS, kemarin. >> Diakuinya, kontrak karya yang dibuat secara nyata memberikan celah 80 persen >> keuntungan diambil pengelola. Sedangkan pemerintah hanya mendapatkan 20 >> persen dari nilai tersebut. Itu didapat melalui royalti dan pajak saja. >> Menurutnya, kontrak karya ini memang perlu ditinjau ulang. Meski peluangnya >> sangat kecil sekali bisa terjadi. Apalagi keberanian pemerintah untuk >> meninjau ulang kontrak tersebut juga diragukan. ’’Saya lebih setuju >> menantang pemerintah untuk nasionalisasikan saja proyek itu. Biarkan semua >> pemerintah yang mengambil alih,’’ tegasnya. >> Tentunya, dia menerangkan nasionalisasi tidaklah mudah. Pemerintah harus >> berhadapan dengan berbagai tekanan politik Amerika dan sebagainya. Belum >> lagi terpaan protes dari banyak negara lain terhadap kebijakan tersebut. >> Namun, menurut alumnus Perminyakan ITB ini, langkah tersebut lebih rasional >> dan efektif. Dengan alasan evaluasi kontrak karya tidak mungkin disetujui >> pengelola, sehingga pemerintah harus mengamibil paksa kegiatan tersebut. >> ’’Begini saja. Kan itu proyek ada di negara kita, aturan kita, kalau >> tidak nurut, paksa saja,’’ terangnya. >> Direktur Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi ini pun memastikan >> tekanan politik Amerika tidak bakal meluas. Sebab, secara umum memiliki >> ketergantungan terhadap proyek di Freeport tersebut. Artinya, kata dia, ada >> peluang pemerintah Amerika pun mengendur dengan tekanan dari pemerintah >> Indonesia. ’’Sekarang mau tidak pemerintah begitu. Jangan hanya >> gertakan,’’ ketusnya. >> Dia mengakui UU Pertambangan yang ada saat ini sudah cukup baik. Regulasi >> itu baru diberlaukan pada 2014. Sedangkan saat ini tentu belum bisa >> dilaksanakan. Regulasi tersebut, terang dia, telah menempatkan pemerintah >> sebagai penguasa penuh pertambangan di negerinya. Selanjutnya menunggu >> monitoring dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Jangan sampai hanya jadi >> macan di atas kertas,’’ ucap alumnus Colorado School of Mines, Amerika, >> ini. (kin/rko) >> >> [Non-text portions of this message have been removed] >> > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
