Indeks Suap Indonesia Peringkat Empat Thursday, 03 November 2011 LONDON – Praktik suap agaknya tak hanya dilakukan pejabat. Hasil survei terbaru Transparency International (TI) menunjukkan perusahaan-perusahaan Indonesia cenderung memberi suap saat menjalankan bisnis di luar negeri.
Dari daftar Indeks Pembayar Suap (Bribery Payers Index/BPI) yang terdiri atas 28 negara, Indonesia menempati peringkat keempat daftar pengusaha yang gemar memberi suap untuk memuluskan urusan bisnisnya.Namun, survei ini tidak menjelaskan di negara mana saja pengusaha Indonesia ditengarai kerap memberi suap. Menurut Manajer Tata Kelola Ekonomi Transparansi Internasional Indonesia Franky Simanjutak, kecenderungan membayar suap ini merupakan gabungan antara kebiasaan yang dilakukan di Indonesia dan lemahnya hukum di negara tempat mereka berbisnis.”Jika pengusaha Indonesia berbisnis di negara yang hukumnya longgar, kecenderungan memberi suap ini semakin tinggi. Tetapi jika mereka berbisnis di negara yang aturannya ketat, kecenderungan itu menurun,” ungkap Franky,kemarin. Survei yang melibatkan 3.000-an eksekutif perusahaan ini menunjukkan indeks penyuapan Indonesia mencapai 7,1. Sebagai perbandingan,Rusia, China, dan Meksiko (tiga negara terbawah) masingmasing memiliki Indeks Pembayar Suap 6,1; 6,5; dan 7.Dalam survei tersebut,TI menetapkan poin indeks paling tinggi yakni angka 10 yang berarti tidak pernah melakukan suap. Sedangkan indeks paling buruk ditandai dengan angka 0 yang berarti sering menyuap. Negara dengan tingkat paling sedikit melakukan praktik suap yaitu Belanda dan Swiss dengan poin masing-masing 8,8. Sementara Inggris berada di peringkat kedelapan dengan indeks 8,3,tepat berada di atas Amerika Serikat (AS) dan Prancis masing-masing di angka 8,1 dan 8,0. Lewat hasil survei ini,TI menyerukan kepada komunitas internasional untuk melakukan langkah tegas bagi perusahaan yang membayar suap. ”Para pemimpin G-20 harus segera mencegah praktik suap di luar negeri. Investigasi dan hukuman harus ditingkatkan,” kata Ketua TI Huguette Labelle. Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengatakan, apa yang dilansir TI adalah cerminan apa yang ada diIndonesia. Ketika pengusaha terbiasa menyuap di dalam negeri, hal itu terbawa ketika pengusaha tersebut ke luar negeri. ”Karena dipikir dengan uang semuanya lancar. Ketika aksi suap biasa dilakukan di luar negeri,mereka akhirnya cenderung menyuap,” kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini kemarin. Martin mengungkapkan, apa yang dilakukan pengusaha Indonesia tersebut jelas memperburuk citra Indonesia di luar negeri,sehingga keburukan tersebut harus dihilangkan. Indonesia harus membuat sistem yang memungkinkan seorang pengusaha tidak menyuap untuk melancarkan bisnisnya. Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, pengusaha melakukan penyuapan adalah fenomena lazim yang terjadi di Indonesia. Kendati demikian dia mengakui bahwa tidak semua pengusaha melakukan praktik suap untuk memperlancar bisnisnya.”Dalam beberapa kasus korupsi,ada beberapa pengusaha yang memangmenggunakan kemampuan finansialnya memengaruhi kebijakan,” katanya. BBC/Rtr/ http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/441091/38/ [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
