http://www.sinarharapan.co.id/content/read/demokrasi-di-aceh-tersandera-elite/
5.11.2011 10:18 Demokrasi di Aceh Tersandera Elite Penulis : Azwir Nazar* (foto:dok/ist) Masa depan demokrasi di Aceh kembali diuji. Partai Aceh (PA) sebagai pemenang pemilhan umum mengancam memboikot Pilkada 2011. Sebelumnya, Komite Independen Pemilu (KIP) Aceh telah menetapkan hari pencoblosan, 24 Desember mendatang. Semua tahapan pilkada dilanjutkan sesuai jadwal setelah sempat mengalami masa peredaan ketegangan selama sebulan di awal Ramadan lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang didominasi PA tidak mengakui semua tahapan yang berlangsung dan meminta pilkada ditunda, serta meminta penunjukan plt gubernur oleh presiden. Alasannya, terjadi konflik regulasi di Aceh. Rancangan qanun (peraturan daerah) terbaru belum dibahas DPRA. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menganggap ada upaya menghambat pilkada dengan cara mengulur waktu. Akhirnya, pilkada tetap dilangsungkan. Sebanyak 128 pasangan atau 256 kandidat mendaftarkan diri di seluruh Aceh. Jumlah pasangan calon yang telah mendaftar di KIP kab/kota masing-masing, yakni di Aceh Tengah (13 pasangan), Aceh Barat (12), Langsa (10), Lhokseumawe (10), Aceh Singkil (sembilan), Aceh Timur (sembilan), Bener Meriah (tujuh), Aceh Utara (tujuh), Abdya (enam), Simeulue (lima), Nagan Raya (lima), Gayo Lues (empat), Aceh Jaya (empat), Banda Aceh (lima), Aceh Besar (tujuh), Pidie (delapan), dan Sabang (empat). Sementara untuk tingkat provinsi hanya tiga pasangan. Dua melalui jalur independen, yaitu Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan dengan Tgk Ahmad Tajuddin-Suriansjah, sedangkan koalisi partai (Demokrat, PPP, dan SIRA) mencalonkan Muhammad Nazar-Nova Iriansyah. Sebagian besar kandidat yang sudah terdaftar tersebut maju melalui jalur perseorangan mencapai 90 pasangan. Jalur partai atau koalisi 38 pasangan. PA tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk tidak mendaftar. Mereka yakin benar KIP Aceh telah “mengangkangi” MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ini karena menurut PA Aceh, yang memiliki kekhususan dan calon perseorangan hanya boleh satu di Aceh. Untuk itu, DPRA yang didominasi PA meminta penundaan pilkada sampai konflik regulasi ini selesai. Namun berdasarkan UU hanya ada tiga alasan pilkada bisa ditunda, yaitu terjadi bencana alam, stabilitas politik keamanan yang tidak stabil, dan tidak tersedianya uang atau anggaran. Ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi. Karena itu, Pilkada Aceh tetap lanjut dan KIP merujuk pada qanun lama, yaitu qanun Nomor 7 Tahun 2006, dan mengakomodasi calon perseorangan sesuai keputusan MK yang membatalkan Pasal 256 UUPA. Kisruh ini tidak lantas berhenti. Aceh terbelah menjadi dua kubu. Satu kubu mendukung pilkada tetap dilanjutkan. Kubu lainnya meminta pilkada ditunda. Malah, sekarang sedang terjadi pengarahan massa di Aceh untuk memboikot dan menunda pilkada. Di lain pihak, mereka yang menginginkan pilkada tepat waktu juga bersiap-siap menggalang massa. Celakanya, pengerahan massa ini ditakutkan akan menimbulkan radikalisasi antarkubu. Masa Depan Demokrasi Masa depan demokrasi Aceh akan mendapat ujian serius, karena demokrasi Aceh tersandera elite. Kaum elite seolah menjadi penafsir tunggal dengan mengatasnamakan rakyat. Padahal, yang disuarakan adalah kepentingan politik mereka semata. Sering kali rakyat menjadi “tumbal” memuluskan keinginan elite. Perwakilan politik rakyat yang dipilih dalam pemilu pun belum bekerja maksimal. Kaum elite bukan saja memasung dan menyandera demokrasi, tapi juga “berselingkuh” dengan dunia usaha dan pemilik modal untuk menguasai ekonomi masyarakat. Ada semacam politik oligarki di mana kekuasaan dan kesejahteraan hanya berpusat dan melingkar pada penguasa dan orang-orang yang mempunyai akses kepada kekuasaan. Semua berjuang atas nama masyarakat. Sementara masyarakat Aceh terimpit dua kekuatan besar, yaitu antara mendukung eksekutif atau legislatif. Pilihan yang sangat sulit, karena bayang-bayang konflik 30 tahun masih terekam jelas di benak. Melemahnya fungsi dan peran elemen sipil sebagai poros alternatif masyarakat juga menjadi sebab demokrasi Aceh mengkhawatirkan. Elemen sipil terjebak mendukung kekuasaan dan terlibat politik praktis, sehingga kekuatan politik nonpartai yang diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan publik mati. Institusi yang ada justru menjadi perpanjangan tangan parpol dan penguasa. Ini terjadi karena kapitalisasi ekonomi politik oleh kaum elite. Komponen sipil tercerai berai dan terseret mendukung kekuatan politik tertentu. Akibatnya, konsolidasi demokrasi yang diharapkan dapat diprakarsai civil society justru tidak terjadi. Ekspektasi rakyat yang besar terhadap perubahan fundamental Aceh dalam lima tahun ini justru mengalami kebekuan. Yang terjadi justru politik transaksional, bukan perubahan. Pada bagian lain, penyelesaian masalah ala konflik dulu masih mendominasi pikiran dan pola pikir elite. Statement yang muncul ke publik sering kali menebar “ancaman” kerusuhan dan perang, sama sekali itu tidak pantas dimunculkan pejabat publik. Sungguh, yang diharapkan masyarakat Aceh setelah damai ini adalah mengisi damai. Jadi, isu utamanya adalah pembangunan dan kesejahteraan. Semua keputusan politik yang diambil sepatutnya didasarkan pada aturan yang ada dengan mengedepankan akal budi dan prinsip rasionalitas, bukan semata-mata demi kepentingan elite. Pilkada ini sepatutnya menjadi ujian dan pendewasaan demokrasi bagi Aceh. Para elite harus menyadari kepentingan Aceh yang lebih besar, apalagi pascakonflik dan tsunami. Sikap mau menang sendiri, baik mempertahankan maupun merebut kekuasaan, haruslah sesuai role of law dan mementingkan masyarakat secara keseluruhan. Jangan sampai keegoisan dan kerakusan elite mengantarkan kembali Aceh ke titik nadir, kembali ke masa gelap dan skenario terburuk, yaitu konflik. *Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Komunikasi Politik UI, Sekjen Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (IMPAS) Aceh Jakarta. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
