Refl: Bagaimana pemeritah mau berani, kalau yang melakukan pelanggaran hukum adalah konco bin sahabat oknom-oknom pemerintah? Sial dan tertipu menjadi korban ialah rakyat yang dijadikan pemilih. Satu dua kata disepuh lidah dengan jampi-jampi agama langsung pikiran rakyat tersumbat dengan keyakinan bahwa yang mereka pilih adalah orang yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan terus bersifat pasif dan masa bodoh, biar pemerintah dan konco bin sahabat yang mengatur dan mengumpulkan berkat rejeki. Berkat pengumpulan harta pribadi yang dilakukan maka oleh karena itu NKRI adalah negara yang paling cepat melahirkan dollar milioner di Asia sekarang.
http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/12/06/index.shtml?ArtId=001_017&Search=Y Titip Proyek, DPR Dinilai Salahgunakan Wewenang JAKARTA Ironisnya, pemerintah pun tak berani. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Sebastian Salang, menilai ulah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menitipkan perusahaannya dalam proyek di kementerian adalah penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Sebastian, DPR memang mempunyai fungsi kontrol terhadap pemerintah. “Tapi fungsi itu malah digunakan untuk menekan pemerintah dan mencari keuntungan,“ ujar dia saat dihubungi tadi malam. Ihwal titip-menitip proyek terungkap dalam persidangan kasus korupsi proyek solar home system di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp 526 miliar.Terdakwa kasus itu adalah Ridwan Sanjaya, pejabat pembuat komitmen proyek pada 2009 itu. Ridwan menyebutkan bahwa sejumlah anggota DPR berusaha menitipkan perusahaan kepadanya agar menang dalam tender proyek. Salah satunya, yang terungkap dalam dokumen pemeriksaan, adalah nama Sutan Bhatoegana, anggota Komisi Energi DPR dari Partai Demokrat. Sutan pun mem bantahnya, bahkan menantang kasus ini dibongkar. Sebastian mengatakan dugaan praktek titip-menitip perusahaan sudah terjadi sejak lama. Sekalipun proses tender dilakukan secara transparan dan terkomputerisasi, dugaan praktek itu masih bisa terjadi. Kondisi makin ironis karena pemerintah sendiri tak berani mengungkapkan kasusnya. ”Sehingga DPR, yang memiliki kewenangan dalam sistem penganggaran, leluasa berbuat apa pun,”ujarnya. ”Sistem itu tidak jujur,” dia menambahkan. Anggota Komisi Hukum DPR,Wa Ode Nurhayati, meng akui dugaan praktek titip-menitip proyek sangat mungkin terjadi. ”Karena DPR itu sentra informasi,” ujar dia kemarin. Soalnya, pembahasan di DPR sudah dimulai sejak perencanaan hingga pembahasan. Adapun Ketua DPR Marzuki Alie membantah adanya praktek itu. ”Saya clear-kan soal itu,”ujarnya. Dia juga memastikan koleganya bersih dari kasus tersebut. Bahkan dirinya menjamin tidak ikut serta dalam proyek korupsi tersebut. “Saya tidak ingin merusak negara ini.” [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
