salam
mancubo manulis.
baa kirono tanggapan sanak?
salam
sutan iwan soekri munaf
Obligasi Negara Bukan Gali Lobang PEMERINTAH sibuk cari talangan untuk dana APBN (Anggaraan Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperkirakan masih kurang. Hal ini salah satu buah kesepakatan kita menolak jeratan yang mencekik leher dari IMF. Dan talangan itu berupa penerbitan obligasi negara (government bond) atau surat utang negara dalam mata uang asing. Dana yang diharapkan dalam penerbitan obligasi itu bernilai 500 juta dolar AS. Kontroversi terjadi. Ada yang mempertanyakan, apa bedanya berutang ke IMF dengan penerbitan obligasi? Alasannya, keduanya masih merupakan utang juga. Masih ada bunga yang akan memperberat neraca pembayaran. Bukankah tindakan menerbitkan obligasi seperti gali lobang tutup lobang? Namun ada juga yang mendukung tindakan pemerintah, karena obligasi dijual kepada masyarakat dan dicatatkan di sebuah bursa efek. Hal ini menunjukkan, tidak ada unsur tekanan yang bersifat politis, sebagaimana yang kita rasakan pada saat meminjam kepada IMF, Bank Dunia maupun negara-negara �sahabat�. Yang akan ada, sebagaimana sifat investor sejati, tuntutan agar pengembalian dana obligasi maupun kupon bunganya tepat waktu. Sejalan dengan itu, investor akan menuntut ketransparanan dari penerbit obligasi. Tanpa ketransparanan, investor enggan menyentuh obligasi itu. Dan hal ini terlihat dari rating obligasinya. Jika ratingnya rendah, maka obligasi itu tak laku dijual. Biarlah kontroversi terjadi. Biarlah orang mengemukakan pendapatnya dalam era reformasi ini. Bukankah reambut sama hitam, tapi isi kepala berbeda? Dan bukankah dengan banyak kepala yang ikut memikirkan, diharapkan bakal menghasilkan keputusan yang lebih baik? Jika selintas dilihat, tentu obligasi negara seperti gali lobang tutup lobang. Tapi benarkah begitu? Tentu tidak. Obligasi tidak akan mengikat negara terhadap pembeli obligasi. Pemerintah bisa melakukan rencananya yang sudah dianggarkan dengan bebas. Jika kita berutang ke IMF atau sebuah negara, maka apa yang pemerintah anggarkan, haruslah berasal dari mereka. Kita lihat saja, saat pinjam uang ke Jepang, maka semua pembelanjaan dana pinjaman itu terkait dengan Jepang. Konsultannya, kontraktornya, pemasoknya dan sebagainya, harus dari Jepang. Biasanya tarif mereka jauh lebih tinggi dibanding tarif pasar. Artinya, kucuran itu kembali lagi ke mereka. Sedangkan yang kita dapatkan, adalah utang. Semakin lama beban semakin berat, karena ada bunganya. Namun pada obligasi, begitu terbit dan dibayar investor, dana mengalir ke pemerintah. Pemerintah bisa secara bebas tunjuk konsultan, kontraktor, pemasok maupun apa saja yang terkait pembelanjaan yang dianggarkan. Tentu, penerbitan obligasi negara merupakan jalan keluar yang baik dari jeratan utang seperti kepada IMF. Namun, penerbitan obligasi itu tetap akan menjadi gali lobang tutup lobang, jika bangsa ini tetap korup. Biar pun pemerintah bisa bebas menentukan pembelanjaannya, jika seluruh aparat bermental korup, maka hasilnya adalah beban utang yang berat. Bisakah kita membebaskan diri ini dari mental korup? Barangkali inilah kata kunci dalam kontroversi penerbitan obligasi negara. Tapi, bisakah kita menjawabnya?
jakarta, januari 2004 Image by FlamingText.com Do you Yahoo!? Yahoo! Hotjobs: Enter the "Signing Bonus" Sweepstakes |
____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net ____________________________________________________
