Re: [Rantau-Net] Hanyo 5 Propinsi Nan Siap Otonomi

Sun, 04 Jun 2000 03:17:38 -0700

----- Original Message -----
 
Namun soal iko akan mambao ka implikasi kaduo nan labiah empirik. Awak harus
kreatif mancari alternatif sumber daya untuk PAD (pendapatan asli daerah)
karano dengan sandirinyo subsidi pamarentah pusat akan dikurangi sacaro
substansial. Salamo ko 75-85% dari APBD Sumbar adolah subsidi pusat nan
diambiak dari minyak urang Riau jo Aceh tu. Lai ka bisa awak iduik jo nan
15% tu lai (tantu indak diambiak sadonyo nan 85% tu doh, karano akan masih
ado proyek-proyek pusat di daerah tapi indak rutin). Jadi, maa nyo harato
nan ka di kontrol tu??>>>
 
Dunsana Parmato Alam,
 
Kalau selama ini yang paling vokal menuntut otomi seluas-luasnya adalah Aceh, Riau, dan Irian Jaya  - karena provinsi ini perut buminya penuh harta karun -  sampai mereka berani minta bagian sampai 80%, minimal 60%-- sebagian orang merasa maklum. Sebab mereka memang kaya tapi rakyat dan daerahnya miskin. Jika berpegang pada asas keadilan dan hati nurani, prinsip seharusnya adalah: orang yang bisa menghasilkan lebih banyak  - kekayaannya berlebih -  mestinya mendapatkan bagian yang lebih banyak. Sedangkan kenyataan prinsip keadilan menjadi permainan politis. Mereka yang diatas kertas kaya malah menerima sedikit. Ini persis  seperti sabuik inyiak ambo dulu--bak ayam mati kelaparan di ateh lumbuang. 
 
Tapi haruskah Sumbar jadi rendah diri? Saya rasa tidak perlu. Kalau di bandingkan dengan tiga provinsi diatas Sumbar memang tak ada apa-apanya dalam kontes migas ini.  Tapi bukankah pendapat daerah tidak hanya berasal dari migas? Bagaimana dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang bernama, PBB, IHH, pajak hotel, juga pajak BBM? Saya tak tahu persis berapa pendapatan asli  daerah Sumbar  pertahun dan dari angka-angka 60:40, 70:30, 80:20, angka mana yang di tunjuk pemda Sumbar.  Yang jelas jika rakyat Sumbar minta otonomi, saya rasa, tak perlulah seorang Laode Ida ikutan pula merasa kuatir. Di Sumbar kan juga lumbuang pitih,PDAM, dan BUMD. Dari sini kan bisa dikumpulkan semua aset dan potensi aset Sumbar. Tapi PR pemda Sumbar memang banyak sekaleeeee...... Dari total usulan biaya tahun anggaran 1998/1999 PU seperti di bawah saja sudah mengecilkan hati. Mungkin inilah saatnya untuk lebih  realitistis. Bukankah begitu lepas dari jajahan Jepang dulu Indonesia juga tak punya apa-apa selain penduduknya yang kebanyakan buta huruf?
 
Wassalam,
 
Evi
 
--------------------------------------------- 
 
  1. Bidang Pengairan

    • Peningkatan volume reklamasi rawa di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai dalam rangka mengantisipasi kebutuhan lahan perkebunan yang se- makin terbatas.

    • Peningkatan pengelolaan air baku dan pencanangan budaya hemat air khusus- nya didaerah perkotaan dalam menunjang Sektor Perindustrian dan Pariwisata.

    • Lebih mengintensifkan pelaksanaan pengendalian banjir Kota Padang tahap II dalam rangka mewujudkan fungsi Kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    • Mempercepat berfungsinya D.I. Panti Rao, Batang Tongar dan Batang Batahan dalam rangka mempertahankan swasembada beras untuk mewujud- kan swasembada pangan Nasional, khususnya lagi Propinsi Sumatera Barat.

    • Meningkatkan penanggulangan sungai� kritis, khusus nya sungai� yang ber- indikasi membahayakan permukiman penduduk

    • Menunjang pelaksanaan proses tender Bandung Batang Hari yang pe- laksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengairan sehingga pelaksanaannya dapat dilaksanakan pada tahun selanjutnya.

    • Studi pengamanan pantai Pasir Jambak- Ketaping di Kabupaten Padang Pariaman dan Pantai Sasak di Kabupaten Pesaman.

  2. Bidang Bina Marga

    • Mempercepat pelaksanaan perbaikan geometri khususnya untuk jalur� strategis Padang-Solok, Muara Kalaban-Kiliran Jao, dan Padang-Bukittinggi-Pekanbaru serta Bukittinggi-Medan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanan jalan terhadap angkutan berat (peti kemas dan bus� dengan ukuran besar).

    • Mengatasi bagian� yang bersifat block spot antara lain di Lembah Anai/Silaing Karing.

    • Melaksanakan Feasibility Study dan Study ANDAL untuk ruas jalan Kayu Tanam-Jao sebagai ruas jalan alternatif di daerah lembah Anai.

    • Mempercepat terealisasinya jalan lingkar Danau Maninjau dalam rangka me- nunjang pembangunan Pariwisata.

    • Mempercepat terealisasinya pembangunan jalan� baru dan jalan alternatif untuk membuka daerah� yang terisolir serta mengurangi/membagi arus lalu lintas dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

Bidang Cipta Karya

  • Meningkatkan pembinaan dan pengaturan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilimpahkan ke Dati II dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

  • Melaksanakan Study Pemanfaatan Sumber� air khususnya air buangan PLTA Singkarak dalam rangka mengantisipasi kebutuhan air bersih untuk Bandara Ketaping, Kawasan Industri Padang dan Pariaman serta meningkatnya kebutuhan air rumah tangga.

  • Peningkatan peranan pembinaan terhadap penyusunan RDTR, RTBL dan PJM Dati II sehingga mampu mengakomodasikan kebutuhan dalam rangka mewujudkan sasaran fungsi Kawasan dan Kota, khususnya kawasan� strategis.

    Total usulan biaya tahun anggaran 1998/1999 untuk ketiga bidang tersebut diatas adalah sebesar Rp 249.534.108.000 yang terdiri dari dana APBN Rp 196.323.278.000 dan BLN Rp 53.210.830.000 dengan perincian perbidang adalah sebagai berikut :

    1. Bidang Pengairan dana APBN Rp 74,027.226.000,
                    BLN Rp 33.200.000.000.
    2. Bidang Bina Marga dan APBN Rp 100.076.715.000,
                    BLN Rp 20.010.830.000.
    3. Bidang Cipta Karya dana APBN Rp 22.219.337.000,
                    BLN Rp Nihil.

    Perincian perprogram/perproyek dapat dilihat pada DUP tahun anggaran 1998 /1999 (tabel 7.1 terlampir), dengan catatan DUP tersebut masih akan dipertajam sehubungan dengan pelaksanaan Rakorbang Dati I Propinsi Sumatera Barat.
 
 
 
 

Kirim email ke