: 46-2 - 16-01-2001
Keajaiban dari Padang
Anggota DPRD Sumatera Barat mengelola sendiri duit Rp 11 milyar untuk disalurkan ke masyarakat. Protes pun bermunculan.
SETIAP anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) boleh memberikan bantuan dana sebesar Rp 200 juta kepada siapa pun. Uniknya, dana itu berasal dari APBD Sumbar tahun anggaran 2001, yang dialokasikan sebesar Rp 11 milyar untuk 55 anggota Dewan. Pada akhir Januari ini APBD itu disahkan DPRD. Unik bin aneh, bukan?
Menurut Guspardi Gaus, Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Sumbar, beleid yang merupakan keputusan Dewan itu tak mungkin lagi diralat. Dana itu akan dikelola sendiri oleh Dewan dan tak akan ditender ke umum. "Jika ditender, kebocoran akan terjadi sampai 35 persen," kata Gaus.
Tak heran bila kini para wakil rakyat di Ranah Minang itu sibuk mengkaji pelbagai proposal yang masuk dari berbagai kalangan yang menginginkan bantuan. Apalagi, ditetapkan pula bahwa mereka harus membagi dana bantuan itu tanpa sisa. "Saya saat ini masih menyeleksi puluhan proposal," kata Azmal Zen, anggota Dewan dari Partai Golkar kepada GAMMA.
Tapi, Azmal Zen mengakui bahwa prioritas bantuan yang dia luluskan tentu permohonan dari daerah asal pemilihannya, Kabupaten 50 Kota. "Saya justru mefokuskan kota Padang, baru daerah lain," kata Faigi'asa Bawamenewi, Ketua Fraksi PDI-P asal pemilihan kota Padang.
Kebijakan yang unik itu ditempuh, menurut Wakil Ketua DPRD Sumbar, Syahrial, setelah anggota Dewan banyak yang turun ke lapangan. Di situ mereka memperoleh informasi bahwa selama rezim Orde Baru bantuan (tiap tahun) hanya diberikan kepada daerah-daerah yang memenangkan Golkar. Jadi, daerah yang memenangkan PPP atau PDI cuma gigit jari saja.
Misalnya yang terjadi pada Kelurahan Sungai Bangek, Padang. Selama ini daerah itu sangat minim bantuan dari pemda. Selidik punya selidik, sejak dulu yang menang di sana ternyata PPP. "Karena itu, pembangunan masjid di sana saya bantu. Sebab, masjid bukan milik partai, tapi milik rakyat banyak," kata Faigi.
Aksi membagi-bagi uang ini tentu saja ditentang berbagai elemen di masyarakat. "Saya lihat ini proyek akal-akalan dan tidak terlepas dari unsur politik," kata Ade Waldemar Sababalat, Koordinator Forum Pemersatu Peduli Mentawai. Ade tak yakin bantuan itu murni tanpa embel-embel tertentu.
Di mata Direktur LBH Padang, Zenwer Pador, aksi Dewan ini keterlaluan. Sebab, jika bantuan cair dan muncul masalah, susah dipertanggungjawabkan karena Dewan sebagai pengawas sudah menjadi pelaksana. "Apalagi, jika ada masalah di lapangan, pemda akan lepas tangan. Ini jelas runyam," katanya kepada GAMMA.
Menurut Zenwer, pemberian bantuan itu seharusnya dilakukan oleh pemda. DPRD cukup membuat sistem, tata cara penyampaian sumbangan, dan merumuskan sistem pengawasannya.
Tapi, menurut Faigi, Dewan hanya sebatas mengajukan nama-nama yang diberi bantuan. Pelaksana teknis di lapangan sepenuhnya dilakukan Pemda. "Jadi, bantuan ini tidak berbaju partai," kata Ag. M.S. Datuk Panduko Bandaro, Ketua Fraksi Partai Persatuan DPRD Sumbar kepada GAMMA.
Yuen Karnova, juru bicara Pemda Sumbar, membenarkan. Malah, menurutnya, nilai sumbangan sebesar Rp 200 juta itu bisa saja berubah. "Bergantung kemampuan keuangan pemda," kata Yuen. "Apalagi, APBD belum disahkan," kata Wakil Ketua DPRD Sumbar, Syahrial, kepada GAMMA.
Maski demikian, Eddy Dasril, Ketua Yayasan Masyarakat Independen Sosial Interes Sumbar, meminta Gubernur Sumbar menolak bleid tersebut. "Alasannya, DPRD sudah melampaui wewenangnya. Pemberian bantuan dari APBD mutlak wewenang eksekutif, bukan legislatif," kata Eddy.
Tapi, Zenwer ragu gubernur punya nyali menolak bleid itu. Sebab, dari 55 anggota DPRD, hanya 17 yang memilih Zainal Bakar menjadi gubernur pada tahun lalu. "Jadi, bila pemda nekat menolak keinginan Dewan, bisa-bisa laporan pertanggungjawaban Gubernur Zainal ditolak DPRD," kata Zenwer. Mengancam, atau bergurau?
-Sarluhut Napitupulu, Marjeni Rokcalva (Padang)
|
