Untuk kasus-kasus ‘dugaan’ terhadap
Presiden, kalau kita memang mau adil kenapa tidak dipengadilankan saja???
Kalau ternyata terbukti salah walau presiden seharusnya dimata hukum kan sama,
parantian sudah tu indak baa, yg perlu diadakan adalah pengadilan yang jujur,
amanah, dsb spt komentar pak Arisman. Kalau pengadilan yang jujur, hukum yang
adil tidak ada dan tidak dapat dijalankan, law enforcement tidakkan ada,
pemerintahan juga kacau, sehingga masalah kembali ke wakil kito di DPR/MPR
untuk memperbaiki aturan main/tap/konstitusi dll sebagai wakil kito atau lbh
tepatnya utusan partai yg kita pilih dalam PENGAMBIL KEPUTUSAN YANG
BERKEWENANGAN di DPR/MPR. Pokoknyo dari sisi sebagai warga negara, kito pasti
setuju bila hukum ditegakkan, dan sebagai rakyat biasa yang tidak ada
kepentingan ‘kekuasaan dan pengaruh partai’, kita bisa lihat fenomena kemana
focus panggung politik ini, apakah sudah betul2 untuk kepentingan rakyat
banyak? Jang
Berkaitan dengan keinginan seorang Arbi
Sanit guna mendapatkan kondisi yang berimbang di tingkat elit politik, semoga
semoga perubahan2 ini menuju kearah yang lebih baik, presiden+kabinet yang
lebih baik dan yang lebih penting lagi wakil rakyat yang lebih baik (karena
dengan sistem perwakilan sulit sekali unt melakukan
kontrol).
Wassalam,
Rudy Gunawan Syarfi
(30th)
Azizar Aras [EMAIL PROTECTED] wrote:
Komentar :
*Sangat positif bila kita manyimak
komentar dengan kepala dingin dan dada lapang serta
*Bijaksana bila kita mau menilai, tidak
bias kepada apapun terhadap suatu masalah yang di
bicarakan
*Sikap mengurangi "Jumping to
congclusion " menghindari kita berbuat "mengkondisikan" sehingga kita membantu
terjadinya kesan "Fact" lebih memberikan nuansa "Gairah" dalam hidup ini guna
melangkah lebih pasti di masa mendatang.
Coba kita lihat apa yang disampaikan
oleh Arbi Sanit :
*
Dia tidak mengatakan Abdurrahman Wahid tetapi "Presiden" siapa
saja
*
Dia menjelaskan bahwa Politik dijalankan atas kehendak MPR ( anggotanya
)bukan kehendak rakyat, kita cukup maklum untuk ini, setiap sikap anggota bias
terhadap keinginan partainya bukan keinginan Rakyat yang seyogyanya keputusan
di ambil dari "sinergy" partai partai yang membawa mereka ke gedung MPR sehingga suara
rakyat terwakili. Kuncinya begitu mereka menjadi anggota MPR mereka harus
segera membuka baju partainya dan menjadi anggota MPR yang mewakili
Rakyat.Keputusan di ambil atas kepentingan Rakyat Indonesia dari Sabang sampai
Maraoke.
*
Dia mengatakan bahwa anggota DPR juga berasal dari anggota MPR, sangat
sulita bagi setiap orang hari ini sebagai si "A" besoknya sebagai "B" yang
harus mengambil sikap yang tidak mungkin harus berbeda sehingga Demokrasi
berjalan utuh. keputusan ditingkat DPR tidak jauh beda dari keputusan di MPR
karena orang orangnya itu ke itu juga , sangat logis untuk dimengrti dan masuk
akal jika anggota DPR dan MPR adalah orang yang berbeda sehingga keputusan di
tingkat DPR bisa di cernakan lagi di tingkat MPR dengan pandangan yang lebih
luas lagi yang pada akhirnya keputusan betul betul masak.
*
Beliau juga mengkhawatirkan siapa Komunikator bangsa ini yang
sanggup membawa bangsa ini kearah sejahtera sehingga siapa saja menjadi
Presiden benar benar menjalankan Negara ini atas kepentingan Bangsa itu
sendiri ( pandangan saya Politik silahkan tegang namun kegiatan Ekonomi
jalan terus shingga Rakyat
tidak tersiksa )
*
Dia juga mendambakan kekuasaan yang jelas antara Eksekutif, Legislatif,
Yudikatif , ini sangat bisa di mengerti jika memang anggota DPR dan MPR
berbeda guna mendapatkan kontrol timbal balik sebelum melakukan
tindakan
*
Dia juga mengharapkan di masing masing sektor tersebut ada hak veto di
tingkat legislatif, hak Impeachmernt di tingkat DPR dan Yudicial review di
tingkat Yudikatif. Logis kan.
Nah kita harus berdoa terhadap
keinginan seorang Arbi Sanit ini guna mendapatkan kondisi yang berimbang di
tingkat tingkat tersebut, Semoga. Amiiiiiiin
Wassalam
Azizar Aras
"Evi" [EMAIL PROTECTED] wrote :
......>> Rudy, saya
juga sependapat dengan Anda atau dengan Arbi Sanit bahwa penempatan
orang-orang yang akan mengatas namakan kita, rakyat Indonesia, haruslah
orang-orang yang cukup repsentatif dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan
individual kita sebagai rakyat suatu bangsa. Kalau tidak bisa; ya
bubarkan saja. Sebab apa? Sebab yang mereka wakili adalah
rakyat dari suatu bangsa yang sangat majemuk;baik dalam agamanya,
geografisnya, asosiasi-2nya, pendapatannya, pendidikannya atau secara
keseluruhan adalah sangat majemuk dalam struktur sosialnya. Cuma kita punya
masalah, Rudy, siapakah orang-orang yang mewakili kita;
rakyat Indonesia ini? Di MPR kita yang terhormat ini, yang setiap kali
sidang menghabiskan duit milyaran rupiah itu, yang anggotanya kalau
bicara di muka kamera TV
Political
reprentation jelas dari partai-partai politik dan tujuan partai
politik cuma dua yakni ingin merebut atau mempertahankan kekuasaan agar
bisa mempengaruhi kebijakan umum. Sementara kalau kita menukik lebih
kebawah, tentu dalam perspektif yang lebih luas, yang mereka sebut
dengan kebijakan umum itu (kita juga ikut-ikutan)adalah suatu peraturan
yang dibuat oleh kelompok minoritas, yang dimanipulasi secara demikian
rupa, dengan tujuan akhir sejelas bahwa besok matahari pasti muncul
kembali: mempertahankan status quo.
Sebenarnya
sebagai suatu lembaga, sistem ketatanegaraan kita sudah bagus dengan memberi
peluang kepada rakyat yang tidak terwakili dalam partai politik untuk
ikutan menjadi wakil di MPR yaitu dengan memberi kursi kepada
kelompok profesi (minus ABRI tentu saja :)) yang kita sebut functional
represention itu. Tapi apa daya, selama ini peranan mereka tidak
lebih dari elitis dan aristikratis ketimbang populis, yang mana tak punya
kesesuaian sama sekali dengan harapan perwakilan yang
sesungguhnya.So?
So, kalau
perwakilan-perwakilan yang kita tunjuk itu hanya tenggelam dalam scisme-2
(maksudnya kepentingan) mereka saja, mestinya memang ada yang salah dalam
sistem bentuk pemerintahan kita karena tak semua negara yang menggunakan
sistem perwakilan ini korup seperti negara Indonesia.Saya kok cenderung
melihat bahwa bukan sistemnya yang salah melainkan lebih kepada
manusia yang berfungsi sebagai salah satu subsistem yang mewakili negara
(negara kan hanya kata benda abstrak). Memang sudah kodratnya bahwa perjuangan
manusia itu selalu berupa hirarki yang mengedepankan kepentingan
individualnya, kemudian kepentingan kelompoknya, bangsanya dan terakhir
mungkin baru kemanusiaannya. Tapi ini bukan berarti bahwa kepentingan
individual kita harus berbeda tajam dengan kepentingan , kelompok, atau
kepentingan masyarakat luas karena masyarakat itu sendiri merupakan sistem.
Seperti hal
wassalam,
Evi
Rudy Gunawan Syarfi
wrote:
Yth. Pak Arisman,
Sasuai kito sabananyo tu
Pak, memang diperlukan orang2 nan jujur dan disinan itu bana masalahnyo, kalau
kito adoan razia urang buruak laku/indak jujur pasti panuah tansi dek politisi
kito nan kanai tangkok, namonyo juo politisi.
Menengenai profesionalisme
mukasuik ambo disiko sarupo jo pandangan dulu dalam konteks yg lain di
rantaunet, baraso kalau ahli hukum yang professional pasti akan berpikir
secara adi, adil, dan adil itu sajo akan lebih sempurna dengan criteria nan
Bapak sabuikkan… masalahnyo pada saat ahli hukum itu berpolitik inyo cenderung
indak lai professional. Law enforcement keceknyo, tiok sabanta baceramah di
TV, nan hukumnyo sendiri indak dipeloki, hukum nan ka ditagakan masih bisa
ditarik kian kamari, konstitusi nan alah basi masih dipakai, kan mangicuah
rakyat namonyo lai tu.
Tapi mengenai orang ‘baik
dan benar’ nan Uda mukasuikan, ambo iyo setuju bana, dek karano system awak dg
perwakilan mako seharusnyo setiap partai bertanggung jawab untuak mancarian
urang nan seperti itu.
Yth. Pak Rijal,
Pakaro kritis memang alah
banyak perkembangan DPR ambo juo sesuai, mengenai wakil rakyat spt nan ambo
sampaikan awak iyo pakai perwakilan dan kalau ditanyo ciek2 pandapek kito nan
mamiliah partai nan samo ternayto banyak nan babeda jadinyo. Kalau kito
fokuskan berarti permasalahan system nan masih kurang bagus, kaitannyo dengan
topik kito adolah DPR/MPR itu sendiri nan manantuan hitam putiah system ma nan
ka dipakai.
Untuak ambo masalah2 ko
balain kotaknyo jo Gusdur dan kekurangannyo tu; iko panyakik mato, pikun atau
parkinson mungkin hahaha dan DPR/MPR ko panyakik hepatitis. Nan namonyo
panyakik iyo harus capek diubeki, bisa mati pulo beko rakyat kalau DPR/MPR
indak dibenahi.
Sakian sajo dulu pak,
kalau ado nan salah ambo mohon maaf.
Wassalam,
Rudy 30th
>From: Arisman Adnan
>Reply-To:
[EMAIL PROTECTED]
>To:
[EMAIL PROTECTED]
>Subject: Re: Comment
1,Re: [RantauNet] Kaba dari Berpolitik.com
>Date: Wed, 25 Apr 2001
11:34:13 +0100 (GMT)
>
>On Wed, 25 Apr 2001,
Rudy Gunawan Syarfi wrote:
> > Menurut hemat
saya negara ini hancur karena kebanyakan kita terutama
> > politisi dan
penguasa bekerja asal2an, tidak menguasai disiplin ilmu
> > utama, tidak
professional, egois, munafik; mementingkan golongan dengan
> > mengatas namakan
rakyat, dan yang paling parah lagi adalah KESALAHAN CARA
> > BERPIKIR: DARI
LUAR KE DALAM.
>
>Sanak Rudi,
>Bagi saya
profesionalisme 'tidak terlalu' penting dibandingkan dgn sifat
>amanah dan jujurnya
seorang pemimpin. Iko nampaknyo nan ndak banyak tasuo
>di nagari awak.
Repotnyo, baa caro melakukan assesment thdp sifat2 bantuak
>iko? Kalaupun alah ado
alat ukurnyo nan mungkin dibuek dek para psikolog,
>tapi kalau digunokan
pulo oleh urang nan indak amanah dan jujur ....
>mako kaji tu ka
babaliak ka pangka.
>
>Baa gak ati?
>
>Wallahu'alam,
>Gindo,---
>(ampia
kapalo 4)
