|
Sabtu, 24 November
2001 Papua, Theys, dan Jakarta TERBUNUHNYA Dorotheys Hiyo Eluay secara misterius dan prosesi penguburannya yang berurai air mata, sungguh akan menjadi persoalan serius Jakarta. Mengapa Theys tewas? Jelas, demi cita-cita kemakmuran penduduk Papua, cita-cita suci, sesuci yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Kisah tragis Theys seakan memupuk kembali jembatan mayat-mayat dalam lindasan sejarah Indonesia, sejak empat abad silam, saat VOC mempraktikkan monopoli perdagangan rempah-rempah yang diambil dari Indonesia, khususnya Maluku dan Papua. Indonesia sebetulnya lahir sebagai negara multi-etnis. Prestasi terbesar etnis-etnis itu adalah mengembalikan serdadu bule dan kate ke negara asal. Prestasi yang belum bisa dikatakan hebat, karena selama dua abad keterjajahan, belum ada perlawanan berarti. Imam Bonjol misalnya, baru melawan tahun 1821, diikuti Diponegoro tahun 1825. Bagaimana mau melawan, bila di antara etnis atau kerajaan kecil itu belum saling kenal, bahkan banyak terlibat perang, baik dalam kerajaan sendiri maupun melawan kerajaan lain. Bagi sejarawan penganut paham hipernasionalis, perang antarkerajaan itu banyak dikaitkan dengan politik devide et impera Belanda atau Portugis. Keterjajahan akhirnya menjadi bagian biografi rakyat. Keterjajahan dan sikap rakyat untuk menerimanya, menjadi sesuatu yang given. Akibatnya, Indonesia juga dijajah bagian bangsa sendiri, selama lebih 50 tahun merdeka. Penjajah-penjajah asing dan pribumi inilah yang berkolaborasi menghabiskan devisa, mengeruk kekayaan alam, menebangi hutan, mengebor tanah-tanah penuh bahan mineral, menimbulkan kelaparan dan disintegrasi sosial, serta menyelami laut-laut dalam mengambil ikan, harta karun, dan mutiara. Sadar akan keterjajahan oleh "bangsa sendiri", aneka pemberontakan diletuskan. Ada yang berdasar ideologi, ada pula yang dipicu konflik internal kalangan tentara. Kedua jenis pemberontakan ini biasanya bisa diatasi, karena beragam ideologi bisa lebur dalam wajah Indonesia.
***NAMUN, yang terjadi dengan Papua justru lain, amat lain. Sikap keterjajahan oleh "bangsa sendiri" itu mengkristal menjadi nasionalisme. Paling tidak, menurut John RG Djopari (1993: hlm 127-128) nasionalisme Papua disebabkan oleh; pertama, perubahan sistem dan cara penjajahan Belanda di Papua yang disiapkan sebagai bangsa yang akan merdeka. Kedua, kebudayaan Papua berbeda dengan masyarakat Indonesia lainnya. Ketiga, tidak ada andil rakyat Papua dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka, sehingga putra Papua tidak punya pahlawan nasional. Keempat, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan "paham uniterisme", tidak melibatkan Jong Irian. Kelima, adanya solidaritas ras Melanesia, sebagai kelompok bangsa besar yang datang dari bagian Timur (Samudera Pasifik). Bila kita buka lembaran-lembaran ingatan, masih terbentang barisan mayat-mayat korban kelaparan di Papua. Mereka seperti itik mati di lumbung padi, ketika lumbung padinya digerogoti tikus dan koruptor yang bermodal kalkulator. Tanah-tanah ulayat dijadikan sebagai milik pribadi, penduduk yang mencoba kritis disekap di kontainer-kontainer kedap udara. Para pejuang pribumi bersenjatakan tombak dan anak-anak panah, diburu oleh pasukan elite bersenjata modern. Sementara, hutan-hutan rakyat diberikan kepada individu atau perusahaan sampai berjuta-juta hektar selama bertahun-tahun. Nasionalisme Papua tidak hanya muncul lewat Organisasi Papua Merdeka (OPM), tetapi berbagai kelompok lain. Nasionalisme Papua menjadi gerakan rakyat Papua, meski belakangan dimasuki unsur-unsur yang pernah bergabung dengan rezim Orde Baru, seperti Theis Eluay dan Yoris Raweyai. Bagi orang Papua, orang-orang ini adalah bagian dari "pertobatan" kolektif, dari sebelumnya berkolaborasi dengan rezim Soeharto. Toh strategi diplomasi dan kooperatif itu juga dikenal dalam pergerakan elite-elite Indonesia, termasuk Soeharto yang semula salah seorang jenderal Soekarno, yang juga ditugaskan ke Papua atas nama Trikora. Djopari menulis bentuk dukungan rakyat Papua kepada OPM, yaitu: pertama, terlibat dalam aksi-aksi OPM; kedua, memberi dukungan sandang, pangan, obat-obatan, dan dana; ketiga, memberi dukungan semangat, dan sosialisasi nilai-nilai OPM yang dikaitkan dengan keharusan membalas dendam atas korban orang-orang Papua yang telah mati di tangan TNI; keempat, menyumbangkan informasi berupa pemikiran dan analisis situasi daerah maupun nasional kepada tokoh-tokoh OPM, baik di Papua maupun di luar negeri melalui berbagai kesempatan dan jalur secara timbal balik.
***SIKAP Jakarta sendiri terbagi dua. Pertama, security approach dengan menggunakan TNI mengatasi OPM, penculikan, dan sejenisnya. Ternyata pendekatan ini gagal mengendurkan nasionalisme Papua. Citra seorang hero saat terbunuh oleh elite TNI dimunculkan. Dan Theys adalah hero baru, meski belum jelas, siapa pembunuhnya. Ia akan menjadi legenda turun-temurun, yang disampaikan kepada suku-suku di Papua dalam bentuk cerita rakyat atau dongeng sebagai tokoh yang rela menyerahkan nyawanya demi sebuah kebangkitan ras Melanesia. Kedua, welfare approach berupa pembangunan daerah Papua yang kenyataannya tak banyak membantu. Bagi masyarakat, pendekatan itu hanya bagian dari politik gelang karet Jakarta untuk memadamkan nasionalisme Papua. Makin banyak kaum intelektual yang berbangsa Papua, makin tersedia tenaga potensial untuk melepaskan bangsa dan rakyatnya dari Indonesia. Etische Politic yang diberlakukan Belanda, lalu berakibat pada lepasnya Indonesia, seakan menjadi the golden key untuk membuka belenggu-belenggu kolonialisme lain, tak peduli bila itu juga membuka belenggu ikatan Indonesia atas bagian Indonesia yang lain. Pendidikan dan pencerahan yang mengikutinya, tidak mengenal tuan. Pendidikan akan menjadi Jin Aladin yang akan mengabdi kepada siapa pun yang berhasil menggosoknya. Sebetulnya ada jalan ketiga, yakni human approach. Abdurrahman Wahid pernah menggunakannya dengan membolehkan pengibaran bendera OPM. Tetapi, jango-jango di DPR langsung "menembak" Abdurrahman Wahid dengan peluru memorandum. Akibatnya Abdurrahman Wahid terpaksa menggelar pasukan di Papua, menjelang 1 Desember 2000, sebagai bentuk naluri politiknya. Prosedur standar juga diberlakukan dengan menangkap tokoh-tokoh utama prokemerdekaan Papua. Tokoh-tokoh itu pun di-Xanana Gusmao-kan, yang justru mempercepat penyatuan identitas diri rakyat Papua. Padahal, langkah-langkah persuasif jauh lebih berguna, antara lain dengan menggunakan status hukum Papua sebagai bagian Indonesia atas mandat PBB. Diplomasi Papua sebaiknya lebih menyangkut diplomasi hukum internasional, ketimbang penggelaran pasukan atau penangkapan yang mengusik penggunaan idiom-idiom demokrasi dan HAM yang gandrung digunakan Eropa dan Amerika.
***BILA Jakarta ingin menunjukkan stereotipe nation-state dalam bingkai Indonesia kepada komunitas global dunia, penyelesaian masalah Papua harus menjadi prioritas. Prioritas itu antara lain, memenuhi kebutuhan rakyat Papua, sebagaimana laporan penelitian Yappika (Maret 2001: 60), yaitu kebutuhan ekonomi (40,6 persen), pendidikan dan pelatihan (20,5 persen), keamanan, stabilitas, dan hak asasi manusia (HAM) (19,8 persen), kesempatan, kebebasan dan pengakuan (13,1 persen), serta prasarana dan sarana lingkungan (enam persen). Dengan langkah itu, Jakarta akan belajar dari banyak kesalahannya. Perjuangan Theys, yang termasuk faksi moderat yang dekat kepada Abdurrahman Wahid (dengan perjuangan kultural dan, sesekali, politik), tidak akan sia-sia. Jejak perjuangannya akan selalu diingat, tak bisa dikubur, karena yang akan dilihat penduduk Papua adalah apakah tuntutan Theys itu dilaksanakan oleh Jakarta atau tidak. Pembangunan infrastruktur seperti jalan-jalan atau bendungan besar, tak ada artinya bila masyarakat Papua menjadi kian miskin dan kelaparan karenanya. Selain itu, sebagai pahlawan bangsa Papua, di tengah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih minim, Theys perlu diberi status kepahlawanan oleh Jakarta. Setidaknya, pahlawan yang benar-benar berjuang sesuai cita-cita suci pendirian bangsa ini, yang terhubung dengan kemakmuran, keadilan sosial, bahkan pembebasan dari segala bentuk penjajahan. * Indra J Piliang, peneliti CSIS, khususnya Otonomi Daerah dan Etnik |
