SUARA PEMBARUAN DAILY

Pembangunan, Alienasi atau Pembebasan?

Indra J Piliang

''...Bangunlah Jiwanya... Bangunlah Badannya...''

WR Soepratman

Pembangunan merupakan kata kunci dari keseluruhan jalannya rezim Orde Baru. Pembangunan dikaitkan ke dalam dan ke luar diri manusia, baik berupa infrastruktur (berupa sarana dan prasarana), suprastruktur (berupa lembaga-lembaga/birokrasi), maupun mental spiritual. Begitu getolnya rezim Orde Baru menggunakan kata ini sehingga pers pun disebut sebagai Pers Pembangunan. Pendidikan pun tak lepas dari kata ini sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang siap pakai.

Untuk mengejar impiannya, kebebasan dibungkam. Padahal, dimensi terpenting dari pembangunan justru kebebasan. Kebebasan itu menyangkut perlindungan dan kesamaan di depan hukum, kebebasan berbicara, dan kebebasan mendapatkan pekerjaan. Tetapi yang terjadi selama Orde Baru justru kebalikannya. Demi pembangunan, kebebasan warga negara diabaikan. Sensor sangat ketat, termasuk sensor atas pikiran, karya-karya ilmiah, dan kebebasan akademis.

Kegagalan pembangunan Orde Baru sudah banyak dibahas. Tetapi yang kurang diuraikan adalah bagaimana kegagalan demi kegagalan itu menjadi bahan untuk memformulasikan konsep, paradigma, dan metodologi yang tepat untuk pembangunan. Dari sinilah muncul dua pertanyaan: apakah manusia untuk pembangunan ataukah pembangunan untuk manusia?

Dari yang sudah terjadi, selama ini manusia justru adalah korban yang dipersembahkan kepada ideologi pembangunan. Demi pertumbuhan kapital, manusia-manusia miskin tak dipedulikan. Pembangunan telah direduksi menjadi angka-angka statistik, berupa pertumbuhan pendapatan per kapita, atau angka-angka kenaikan standar hidup, konsumsi, bahkan nilai kalori yang dimakan. Padahal, di balik angka-angka itu, terdapat berbagai jenis rent seeking economy, penggusuran, bahkan kehancuran lingkungan.

Padahal, pembangunan semestinya dipersembahkan untuk manusia. Manusia, sebagai bagian dari alam, serta sebagai bagian dari mahkluk beragama, menjadikan pembangunan itu sebagai upaya untuk mencapai kehidupan tertinggi. Dalam Islam, pembangunan jenis ini dikaitkan dengan pembangunan Islami yang dibedakan dengan pembangunan sekular. Dengan corak ini, pembangunan tidak lagi bersifat materialistik, "serbabenda'', serta tertolong dari penghadapan secara antagonis antara hukum manusia dan "hukum Tuhan''.

Pembangunan Materi

Tetapi apa lacur? Pembangunan memang terkait erat dengan materi. Pembangunan yang bersifat material sudah dijadikan sebagai "ajimat" paling unggul akhir abad ke-20. Pembangunan itu dikaitkan dengan penguasaan terhadap teknologi, standar pendapatan per kapita, bahkan juga keteririsan dengan pasar global. Artinya, tak ada lagi dimensi lokal/tribal untuk pembangunan. Semuanya sudah mempunyai standar khusus, yang memberi jalan masuk bagi organisasi internasional: IMF, World Bank, Multinational Corporation, dan seterusnya. Pembangunan semacam itu akhirnya hanya menempatkan entitas lokal/tribal sebagai faktor ikutan. Ia menjadi sekrup kecil dalam mesin besar kapitalisme.

Ikon terpenting dari pembangunan material itu adalah uang. Uang ada dalam industri perbankan dan pasar-pasar saham. Hanya karena memiliki saham di negeri yang tak pernah disinggahi, seorang pemilik saham bisa dengan sekejap membuat bangkrut perusahaannya, menimbulkan ribuan pengangguran, bahkan bisa menjatuhkan rezim yang berkuasa. Kejatuhan rezim Orde Baru adalah contohnya: betapa kehancuran di dunia perbankan membawa implikasi sosial-politik yang serius.

Uang kemudian bisa berupa lembaran-lembaran obligasi, atau aset berupa properti, kendaraan, tanah, dan hutan. Tetapi, lagi-lagi, semuanya terkait dengan perhitungan ekonomi. Setiap aset dihargai sesuai dengan nilai ekonomisnya. Apabila tak lagi bernilai, nilainya sama dengan besi rongsokan, tak berarti. Begitu banyaknya mal, pabrik, gedung, tanah, hutan, atau kekayaan laut Indonesia, toh karena perhitungan ekonominya kecil, maka seakan-akan tak berguna bagi pemulihan akibat krisis. Adalah aneh, dengan seluruh benda itu, Indonesia justru bagian dari negara termiskin di dunia, dengan tingkat kemiskinan 60% dari total penduduk.

Pembangunan material nyatanya tak berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, selama pemilikan atas materi itu berkaitan dengan nilai uang. Dari sebab itulah dapat dijelaskan mengapa begitu perkasanya uang dolar, dibandingkan dengan uang rupiah, mengingat tingkat produktivitas dari rupiah yang lemah. Selama dolar masih menjadi patokan dalam nilai tukar di Indonesia, selama itu juga perekonomian Indonesia akan terpuruk. Jangankan untuk dapat tampil perkasa, bahkan untuk bangkit bagi pemenuhan kebutuhan penduduk saja sulitnya bukan main.

Mental-Spiritual

Pembangunan mental-spiritual kemudian menjadi penting, apabila dikaitkan dengan hakikat keberadaan manusia. Pembangunan mental-spiritual itu juga dapat kita saksikan, dalam zaman modern ini, dengan berkembangnya berbagai jenis teknik latihan/pernapasan yang dikembangkan dari zaman klasik. Dari sini justru terlihat sebuah paradoks, bahwa pembangunan material saja tidak cukup, karena bisa membuat lelah batin. Manusia justru teralienasi dari lingkungan fisiknya. Bentuk yang bisa kita sajikan adalah dengan merajalelanya berbagai bentuk obat-obatan psikotropika. Obat-obatan itu merupakan virus terbesar atas kemanusiaan, karena peredarannya yang meluas, lintas negara, bahkan mampu juga mempengaruhi jatuh-bangunnya sebuah rezim.

Tetapi, lagi-lagi, terdapat ganjalan apakah pembangunan jenis ini benar-benar menjadi tugas negara, mengingat beragamnya dasar kepercayaan penduduk. Artinya, apabila pembangunan mental-spiritual difasilitasi oleh negara, yang terjadi justru "pemaksaan" versi negara atas dimensi spiritual itu. Padahal ruang-ruang spiritual, dalam kehidupan modern, lebih banyak bersifat individual, daripada kolegial.

Lalu di mana letak pembangunan mental-spiritual, kalau bukan di level negara? Sebetulnya bisa ditaruh pada level civil society, atau lebih-lebih lagi lembaga-lembaga nonnegara (NGO) yang independen. Lembaga-lembaga itu potensial melakukan fungsi-fungsi pembangunan mental-spiritual (dan kebudayaan secara luas), tanpa harus dibebani oleh tugas-tugas "doktriner" ala rezim yang berkuasa. Sebab, apabila civil society atau NGO berkembang dengan wajar, dinamika internalnya akan membawa serta unsur-unsur demokrasi. Demokrasi akan membawa kesejajaran atau budaya egalitarian.

Sebaliknya, apabila negara hadir, yang terjadi adalah hegemoni. Hegemoni, bagaimanapun, akan menimbulkan kontrahegemoni. Apabila perbenturan antara hegemoni dan kontra hegemoni berjalan tanpa kompromi, yang terjadi adalah kekerasan demi kekerasan atau anarki demi anarki. Yang diuntungkan oleh kekerasan itu hanyalah rezim yang disiplin atau memiliki kelebihan di bidang persenjataan, bisa berbentuk militer atau para militer.

Segitiga Kesejajaran

Untuk itu, pembangunan sebagai alat untuk memanusiakan manusia dan demi manusia, harus sedapat mungkin mengisi berbagai segi dari kehidupan manusia itu. Dalam level yang lebih tinggi, komunitas manusia sebetulnya terbagi tiga. Pertama, birokrasi/penyelenggara negara. Kedua, civil society. Ketiga, business community. Ketiganya, ketika diisikan pembangunan, harus dikembangkan secara sejajar.

Yang terjadi selama Orde Baru justru hanya mematangkan dan membesarkan satu bagian, yaitu unsur birokrasi/penyelenggara negara. Lewat KKN, unsur itu begitu semrawut, bahkan dengan beban yang sangat besar, antara lain utang. Lama kelamaan, beban itu meledak menjadi krisis tak terurai, tetapi sayangnya menimpa unsur lain yang tak ikut menikmatinya. Pada- hal, unsur lain itu nyaris dimatikan. Kalaupun dicoba untuk dikembangkan, bentuknya adalah korporatisme. Korporatisme hanya menguntungkan segelintir orang karena yang berkuasa bukan sistem, melainkan orang per orang.

Ke depan, ketiga unsur itu harus benar-benar mendapatkan perhatian. Tak terkecuali kampus. Pembangunan fisik-material dan mental-spiritual harus menembus ketiga unsur itu. Paradigma yang dipakai dalam pembanguan bersifat holistis, melibatkan dua dimensi: manusia dan Tuhan. Tetapi, ketika hubungan dengan Tuhan sangat bersifat personal, hubungan antarmanusia harus diatur dalam konvensi atau aturan main yang tegas. Masyarakat bisnis, misalnya, tidak hanya dididik dengan akuntansi, tetapi juga unsur-unsur spiritual, dan penghargaan atas manusia. Sebab, kalau hanya satu unsur menonjol, dan di dalamnya juga hanya ada satu bahasa atau metode berpikir, yang terjadi sebetulnya adalah alienasi manusia oleh pembangunan. Dan itu di luar tujuan sebenarnya dari pembangunan, yaitu pembebasan.

Penulis adalah peneliti CSIS.


Last modified: 4/12/2001
  

Attachment: indrapil.gif
Description: GIF image

Attachment: p.gif
Description: GIF image

Kirim email ke