|
Bung Indra yang budiman,
Assallamualaikum Wr. Wb.,
Terima kasih atas tanggapan Bung yang panjang
lebar. Saya mohon maaf karena baru bisa memberi tanggapan balik sekarang. Oh
ya, agar tanggapan saya lebih terarah, saya akan
mengelompokkannya menjadi sepuluh bagian:
Pertama, saya sepenuhnya setuju bahwa pinjaman
(bukan BANTUAN!) asing atau pun bukan, bila digunakan dengan baik,
terukur, dan dilandasi oleh kepentingan yang lebih besar, mampu mengangkat
perekonomian negara yang menerima pinjaman. Pertanyaannya Bung,
apakah Indonesia (setidak-tidaknya hingga sejauh ini) memang memiliki
kapasitas untuk menggunakan pinjaman dengan baik, terukur, dan untuk kepentingan
yang lebih besar itu? Jika tidak (atau mungkin belum), lalu bagaimana
Bung?
Kedua, saya juga setuju bahwa memang tidak masuk
akal bila kapitalisme berkepentingan dengan tumbuhnya negara-negara miskin
di berbagai penjuru dunia. Tapi itu adalah karena kapitalisme memang tidak
mengenal batas-batas kenegaraan Bung. Yang dipentingkan oleh kapitalisme adalah
soal pemusatan pemilikan modal (faktor-faktor produksi) di tangan segelintir
orang. Sejarah sudah membuktikan, kapitalisme sangat tidak sensitif terhadap
ketidakmerataan, baik pada tingkat global maupun pada tingkat nasional.
Dengan pertimbangan politik tertentu, seperti pada kasus Jerman Barat dan Jepang
pada masa perang dingin, atau Indonesia ketika memerangi komunisme,
kapitalisme mungkin terdorong untuk berbuat sesuatu dalam memperkuat sebuah
negara. Tetapi kalau tidak ada alasan politik seperti itu, mereka cenderung
tutup mata.
Ketiga, saya setuju bahwa banyak para penerima suap
yang turut berlindung di balik issue PT SP. Tapi justru karena itu, ketika
saya mulai terlibat dalam perjuangan spin-off PT SP, saya memulainya dengan
mengangkat issue suap (insider trading) yang terjadi pada tahun 1998.
Sebagaimana dapat Bung baca dalam artikel saya yang berjudul 'RAMPOKISASI,'
nama-nama yang diduga terlibat dalam sinyalemen insider trading itu adalah
Tanri Abeng, Herwidijatmo, Danareksa, dan Cemex sendiri. Logikanya, dengan
memulai perjuangan dari pengungkapan issue suap, ia akan mendorong terungkapnya
issue-issue suap yang lain.
Hasilnya, sebagaimana terungkap kemudian, Gebu
Minang ternyata menerima kredit dari Citibank dengan jaminan deposito dari PT
Semen Gresik. Hasilnya, sebagaimana dikaui oleh yang bersangkutan, Basril
Bashar ternyata menerima suap Rp500 juta dari Cemex. Hasilnya, sebagaimana Bung
dan Faisal ceritakan kepada saya, Cemex ternyata membayar para kolumnisnya
(kecuali Faisal) sebesar Rp10 juta per artikel. Hasilnya, keterlibatan
Wimar Witular dalam perjuangan anti spin-off ternyata berkaitan dengan
sebuah kontrak yang bernilai Rp5 milyar. Jadi begini saja Bung, mari
sama-sama kita perpanjang daftar praktik suap tersebut dengan menjadikan
perjuangan spin-off PT SP sebagai entry point.
Keempat, saya sepenuhnya setuju bahwa persoalan
korupsi lebih merupakan persoalan dalam negeri. Tetapi masalah yang kita hadapi
tidak hanya masalah korupsi. Selain masalah korupsi kita juga menghadapi masalah
eksploitasi kapitalisme. Jika masalah korupsi lebih merupakan persoalan dalam
negeri, maka persoalan ekploitasi kapitalisme lebih merupakan persoalan hubungan
kita dengan kaum kapitallis yang sebagian besar bermukim di luar negeri. Nah,
dengan menjadikan issue spin-off sebagai entry point (di samping melalui
berbagai entry point yang lain), saya ingin memerangi kedua-duanya secara
bersamaan. Menurut Bung (saya sekali lagi minta tolong agar Bung Indra tidak
mencampur adukkan antara pinjaman dan bantuan), adakah kira-kira pihak di
dalam dan di luar negeri yang mau menyediakan dana untuk membiaya paket kegiatan
anti korupsi dan anti eksploitasi kapitalisme tersebut?
Kelima, saya setuju bahwa di daerah (termasuk di
Sumbar) cukup banyak terdapat jago korupsi, baik dari kalangan pemerintah
daerah, DPRD, mau pun dari kalangan NGO. Tapi Bung Indra saya kira
tidak bisa tutup mata bahwa sekorup-korupnya orang daerah, tetap lebih
korup orang Jakarta (baca: pusat). Sebanyak-banyaknya pelaku ekonomi
politik masa lalu yang berdiaspora ke daerah, tetap lebih banyak yang bertahan
di Jakarta. Termasuk berdiaspora ke PAN khan Bung (he, he, he....)? Sebab itu
saya setuju saja jika diam-diam Bung ternyata juga mendukung ide "potong satu
generasi," itu Bung. Tapi penataan aturan main kan tidak bisa menunggu sampai
ide potong satu generasi itu selesai dilaksanakan. Saya kira keempat agenda
perjuangan yang Bung usulkan itu, tidk bisa tidak, harus berjalan secara
simultan. Nah justru karena itu (disini gagasan saya agar segera dibuat UU
Privatisasi didukung oleh Faisal--baca Bisnis Indonesia), proses
privatisasi yang berlangsung tanpa UU sekarang ini perlu dikritisi
secara tajam (bila perlu ditentang), agar kekayaan publik tidak begitu saja
diobral oleh para koruptor di Jakarta serta dijarah oleh kaum kapitalis
mancanegara.
Keenam, saya tidak ada urusan (utang budi atau apa
pun) dengan orang-orang yang Bung Indra tidak sukai itu. Saya besar
kemungkinan juga tidak menyukai sebagian di antara mereka. tapi karena saya
tidak kenal secara pribadi dengan mereka, saya tidak terlalu peduli. Perlu Bung
ketahui, Harun Zain pernah pucat pasi dalam sebuah forum pertemuan urang awak di
Jakarta, gara-gara saya memberi orasi yang pada intinya menghidupkan kembali
semangat PRRI. Bahkan, Gubernur Sumbar (yang sejak sekitar Maret itu) belum
pernah lagi bertemu dengan saya, hingga saat ini cenderung alergi dengan saya,
karena saya dituduhnya mengajak masyarakat Sumbar untuk berperang melawan
Jakarta. Tapi saya tidak peduli, sebagaimana saya katakan tadi, pada intinya
saya ingin mengajak masyarakat Sumbar (dan seluruh anggota masyarakat
Indonesia dan dunia lainnya) untuk "berperang" melawan korupsi dan eksploitasi
kapitalisme.
Ketujuh, saya setuju bahwa negara Indonesia yang
ada selama dan sekarang ini belum demokratis, baik secara politik apalagi secara
ekonomi. Tapi Bung Indra rasanya
tidak bisa menolak bahwa secara hakiki kedaulatan ada di tangan
rakyat, dan sebab itu secara hakiki BUMN adalah perusahaan seluruh
rakyat Indonesia. Dengan diprivatisasi
(baca: diprivatisasi, bukan di go public), segelintir orang seperti saya dan
Bung mungkin bisa turut memiliki saham secara langsung. Tapi bagaimana dengan
mayoritas rakyat, yang jangankan ikut memiliki saham, memiliki pekerjaan pun
mereka tidak. Tidakkah mereka berarti kehilangan hak kepemilikannya yang
hakiki tadi pada setiap transaksi privatisisasi BUMN? Jadi Bung Indra, karena
1000 atau sejuta privat tetap tidak sama dengan 210 juta rakyat Indonesia,
privat + privat yang tidak mencapai 210 juta tetap tidak sama dengan
publik.
Kedelapan, saya tidak ada masalah dengan privat
pribumi atau asing. Tidak juga dengan privat Mexico, Amerika, Inggris, Jepang,
atau Cina. Yang saya permasalahkan, negara yang menurut Bung identik dengan
Soekarno, Soeharto atau Megawati itu, jangan berbuat seenak perutnya sendiri.
Siapa pun mereka, dengan siapa pun mereka hendak bekerja sama, mereka wajib
berbuat berdasarkan aturan main yang dibuat secara demokratis. Jika tidak ada
aturan main (UU Privatisasi), maka ia wajib untuk dibuat terlebih dahulu.
Lebh-lebih kalau belum apa-apa sudah terlanjur tercium KKN dan insider
trading. Dalam rangka itulah kita perlu mendorong agar rakyat banyak
(sebanyak-banyaknya), agar berani bersuara. Sebab rakyat banyak itulah
seharusnya yang menentukan merah birunya UU Privatisasi atau merah birunya BUMN.
Sikap IMF, Bank Dunia, ADB dan Amerika dan kaki tangannya dalam hal
ini, hemat saya, sungguh keterlaluan. Sudah jelas negeri ini tidak memiliki
aturan main yang jelas mengenai privatisasi, mereka tetap ngotot agar negara
yang identik dengan Soekarno, Soeharto dan Megawati itu nekad melaksanakan
privatisasi. Bukankah itu melecehkan rakyat namanya Bung Indra? Lebih celaka
lagi, entah bagaimana asal muasalnya, mereka malah menekan kita untuk membuat UU
Money Laundering dan UU Anti Terorisme.
Oh ya, ADB yang diam-diam turut menjadi anggota
sindikat Cemex Asia Holding itu, baru-baru ini memberi hibah kepada pemerintah
Indonesia sebesar 3,6 juta dollar AS, bukian untuk membuat UU Privatisasi,
melainkan semata-mata untuk membiayai program sosialisasi privatisasi.
Sekedar tahu saja Bung, sebagaimana ditulis oleh Farazmand (Profesor di Florida
Atlantic University), dalam artikelnya yang berjudul "Privatization or Reform?
Public Management Enterprise in Transition," sepanjang dekade 1990-an, Bank
Dunia telah membelanjakan 200 milyar dollar AS semata-mata untuk mempromosikan
privatisasi dan pasarisasi "public enterprise" di negara-negara Dunia
Ketiga.
Kesembilan, saya mengucapkan terima kasih atas
koreksi Bung mengenai kedudukan FHB di Ombudsman BPPN. Tapi saya perlu memberi
tahu Bung Indra bahwa saya, atas permintaan Faisal, turut membantu membeberkan
masalah uang Rp120 juta itu ke media masa. Saya kebetulan waktu itu bertemu
dengan Faisal di Yogyakarta. Masalah tersebut baru menjadi rame setelah Faisal
dikonfirmasi oleh media massa mengenai pernyataan yang saya buat.
Mengenai PAN terima sekoper dollar, informasinya
pun langsung saya terima dari Faisal. Lagi-lagi juga karena saya bertemu
secara kebetulan dengan Faisal di Yogyakarta (ada saksi Bung Zulkifli Halim,
yang baru-baru ini dilantik menjadi anggota DPR dari PAN untuk komisi IX).
Maksud saya membeberkan informasi itu ke media massa (sama seperti
informasi uang BPPN yang Rp120 juta tadi), adalah untuk membantu Faisal
agar ia tidak terus menerus berada dalam posisi dilematis dalam menghadapi
sebuah perkara. Bung kan tahu karakter Faisal yang cenderung 'sungkan'
itu, lebih-lebih--sebagaimana Bung akui sendiri, ketika menghadapi sebuah
perkara sulit yang berkaitan dengan partainya sendiri.
Dalam waktu dekat, mudah-mudahan saya juga akan
segera membeberkan informasi suap Rp10 juta per artikel dari Cemex yang Bung dan
Faisal ceritakan secara langsung kepada saya (saya bertemu dengan Faisal di
Jakarta baru-baru ini). Sebab itu, kalau Bung
Indra baca e-mail saya terdahulu baik-baik, saya sama sekali tidak pernah
menyinggung masalah artikelnya yang di Kompas tersebut, apalagi menuduh ybs
telah menerima suap dari Cemex. Saya baru tahu mengenai adanya tawaran suap
kepada Faisal dari Cemex itu, justru setelah Faisal bercerita secara langsung
kepada saya. Kalau saya boleh tahu, siapakah urang awak dan atau anggota PAN
yang mendorong-dorong Faisal menerima suapan tersebut? Kalau Bung memang ingin
memerangi korupsi di negeri ini, saya rasa tidak ada salahnya jika hal itu kita
ungkapkan pula ke media massa. Setuju Bung .....?
(Saya jangan dikira anti PAN. Baru-baru ini saya
sempat mengisi pelatihan untuk anggota DPRD PAN se Jateng mengenai peranan DPRD
dalam pengawasan APBD).
Akhirnnya, kesepuluh, saya kira Bung tentu
tahu bahwa saya juga turut merintis berdirinya PAN sejak pagi-pagi sekali
(selain PUI bersama Pak Deliar Noer). Termasuk ketika rapat lengkap di Mega
Mendung sebelum dideklarasikan. Beda saya dengan FHB, saya sudah tahu lebih
banyak mengenai kawan-kawan saya sesama orang Yogya. Saya tahu kalau PAN 1
turut membuat surat pengaduan bersama Muhammadiyah 1, PDR 1, dan Pak
SE, kepada BJH mengenai ajakan makar AP, yang berbuntut heboh skandal Hotel
Radison tersebut.Saya kira hal inilah antara lain, walaupun AP turut hadir di
Mega Mendung, yang mendorong AP untuk menyeberang ke PDI-P. Saya tahu bahwa PAN
1 sangat bersemangat mendorong Gus Dur jadi Presiden semata-mata karena ingin
menjegal Mega dan karena berharap Gus Dur bisa dikendalikan. Saya tahu kalau
Bambang Sudibyo, ketika sudah di PAN, masih meletakkan sebelah kakinya di
Golkar (ybs memang pemegang kartu anggota Golkar). Saya tahu, Bambang Sudibjo
adalah staf ahli Tanri Abeng (ketika itu Menneg BUMN) ketika yang terkahir
ini melego PT Semen Gresik kepada Cemex. Saya juga tahu peranan FB yang orang
Cendana itu dalam mengongkosi PAN. Saya sudah tahu jauh-jauh hari kalau AMF
lebih suka PAN menjadi partai orang Muhammadiyah daripada partai terbuka. Nah,
soal DJR, menurut Bung siapa kira-kira yang menempatkan anggota KPPU tersebut
sebagai komisaris PT Angkasa Pura? Menurut Bung mengapa DJR tidak mengembalikan
honorariumnya dari BPPN (Ombudsman dan Oversight Committee) sebagaimana
dilakukan Faisal? Ketika saya bertemu DJR beberapa waktu yang lalu, Bung tahu
apa komentarnya mengenai perjuangan spin-off PT SP (disaksikan Rizal Ramli,
Arriman, dan Umar Juoro, "kalau kasus PT SP terjadi di Madura, saya pun
akan bersikap seperti Soni." Jadi soal keragaman sikap para fungsionaris
PAN terhadap perjuangan spin-off PT SP, saya persilahkan Bung Indra untuk
menyimpulkan sendiri. Termasuk mengenai sikap Patrialis Akbar,
yang bertanggungjawab atas jatuhnya kursi Gubernur Sumbar kepada Partai
Golkar itu.
Sekian Bung. Jika ada waktu untuk copy darat
di Jakarta, silahkan hubungi saya melalui HP 081 128
3506.
Wassallamualaikum Wr. Wb.,
Revrisond Baswir
Anggota Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah,
Jakarta
|
- Re: [RantauNet] Bung Indra : PT SP Revrisond Baswir
