|
Assalamu'alaikum Wr Wb
Uda Sonny Yang Baik. Saya pribadi mengucapkan terima kasih
atas diskusinya yang panjang lebar. Jagat maya memang membuka sekali pertemuan
antar individu dari berbagai tempat. Semoga kita tetap menjadikan surat listrik
ini sebagai dasar membangun nilai-nilai positif.
Pertama:
Jawabannya memang tidak. Beban utang sudah terlalu besar. Dan
tidak ada skema prioritas pemerintah untuk menggunakan utang ini. Ambil contoh
rencana pengembangan Bandara Juanda dengan anggaran utang Jepang sebesar Rp. 1,2
Trilyun itu. Apa ndak ndamblek namanya? Kenapa bukan jalur kereta api yang
dibangun? Kenapa jalan raya yang rusak di pedesaan yang ditambal? Berapa persen
sih penduduk Ina yang sering naik pesawat udara? Saya memang menemukan banyak
sekali kejanggalan dan kegagalan dalam metode pemanfaatan utang luar negeri.
Tetapi, kalau prioritas anggarannya jelas, saya kira ndak apa-apa. Begitupun
rencana pembangunan Bandara Ketaping yang juga berasal dari Jepang itu. Tetapi
apa cut off utang negeri juga jalan keluar? Dari sinilah suara dan juga desakan
partai-partai politik diperlukan, juga NGO, juga penduduk lokal. Arahan ini
belum mengemuka dengan tajam dan beringas, karena yang kita lihat baru pada soal
pro-kontra pejabat politik (gubernur, bupati).
Kedua:
Model sosialisme juga runtuh, Uda. Begitupun tak ada
altrenatif, katakanlah model negara-negara Arab yang bermandikan petro-dollar
itu, tetapi rezim yang berkuasa sangat tak demokratis. Mereka juga mudah disetir
oleh kepentingan USA, antara lain dalam memblokade Irak. Artinya, sebagai
penduduk yang mayoritas Islam, model pembangunannya juga tak ada. Industri tak
tumbuh, juga IT, dllnya. Satu-satunya yang berkembang, ya, kapitalisme itu,
mulai dari yang klasik, sampai yang mengalami revisi sekarang ini. Kapitalisme
yang dikomandani oleh USA baru berlangsung 50 tahun, dan kerusakan yang
ditimbulkannya luar biasa, baikbagi manusia, begitu juga bagi lingkungan
hidup. Kita memang tak bisa berharap kepada kapitalisme USA ini, yang
berupakan bentuk kedua dari kapitalisme klasik yang mengandalkan merkantilisme
dengan melakukan kolonialisasi "dunia ketiga". Keduanya sama jahatnya. tetapi
apa hanya dengan menyalahkan kapitalisme kita lantas bertahan, Uda? Bagi saya,
model Habibienomics (teknologi tinggi yang padat modal, termasuk
menggunakan dana reboisasi) atau model Widjojonomics (konsep menetes ke bawah)
sama saja, memarginalkan manusia. Tetapi model baru belum ada. Sekarang kalangan
ekonom lebih banyak melakukan fungsi sebagai "pemadam kebakaran": mengkritik
atau menganalisa kebijakan ekonomi yang datang dari politisi. Sedikit
sekali yang membangun paradigma baru pembangunan. saya sih berharap kepada
ekonom "strukturalis" seperti uda Soni, juga Bang Faisal. Saya sudah lama
mengkritik pada ekonom tua yang sering membisiki presiden kita itu agar
mundur. Mereka sudah terlalu tua untuk bisa menghasilkan terobosan. Cima saja,
siapa yang akan menggantikan mereka? KRITIKAN SAYA KEPADA KALANGAN EKONOM ADALAH
MEREKA TAK PERNAH BISA SEPAKAT DAN DUDUK SATU MEJA!! Saya pernah berpikir
agar ada forum semacam Jakarta Lawyers Club. Dimana ekonom
merumuskan paradigma pembangunan baru, dan bukan membahas isu-isu sesaat
alias kasuistik!
Ketiga:
Saya setuju, Uda. Kita perpanjang saja daftar para pendosa
itu. Soal tawaran Rp. 10 Juta per artikel PT Cemex, kita akan bicarakanlah.
Agak sulit mengungkap ini, kalau bukti materialnya tak ada.
Keempat:
Pihak yang mau membiayai, ya, mungkin kocek kita sendiri, Uda.
Atau orang-orang independen yang kelebihan uang. Atau orang-orang yang mau
memperbaiki negeri ini, sebagai tanda pertobatan mereka. Begitu juga dengan
membangun institusi anti korupsi yang tangguh di tingkat bawah. Kebetulan, saya
adalah anggota Dewan Etik Perhimpunan Rakyat Jakarta untuk Pemberantasan Korupsi
(berantaS). salah satu anggotanya, Kusfiardi (alumni UII Yogya), mungkin Uda
Soni kenal.
Kelima:
Soal pelaku ekonomi-politik masa lalu, Ya, banyak,
termasuk masuk PAN. Makanya saya mundur dari DPP PAN, he..he. Nggak kuat, apalagi terus-menerus dirongrong untuk tak bersikap mendua
oleh orang semacam Uda Sony. Maksud saya lagi, justru pemain nasional dulu
sekarang masuk menjadi pemain lokal. Ini kan nggak fair. Mestinya, di daerah
muncul pemain politik-ekonomi baru. Mahasiswa Minang, mana suaranya? Politisi
muda Minang, jangan-jangan hanya menjilat ke politisi Jakarta, seperti banyak
saya temukan. Mana orang-orang yang kompeten dan kritis dari ranah Minang
sendiri?
Keenam:
Syukurlah. Saya, dan juga Bang Faisal, memang tetap husnuzhon
dengan suara-suara Uda. Di saku saya, memang hanya tinggal sedikit ekonom yang
bisa saya harapkan suaranya. Kebanyakan yang lain, sudah terbeli. Kebencian saya
bukan kepada perorangan, tetapi kepada orang-orang yang nggak fair, yang
mengelabui orang banyak, seolah-olah rakyat tidak mengetahui trach record
mereka. Misalnya ladi Syahril Syabirin, dia kan sudah kena vonis pengadilan, koq
sampe sekarang masih menjadi pejabat tertinggi otoritas moneter (BI)? Saya
pusing memikirkan logika hukum-ekonominya. Serius.
Ketujuh:
Saya mengerti jalan pikiran Uda. Mestinya memang ada share
kepada kesejahteraan publik, atas BUMN. Makanya saya juga menolak, sebetulnya,
persoalan Hak Kekayaan Intelektual. Koq kita mau saja dobohongi. Masal tempe hak
patennya ada di Jepang? Mana pemerintah tidak pro aktif, lagi. Ini usaha yang
sangat kejam untuk mendapatkan kekayaan kita. Banyak hal yang harus dikerjakan
Uda. Makanya, menurut saya, Uda Sony perlu memobilisasi anggota milis ini untuk
membuat sebuah organisasi yang mengkampanyekan hak-hak masyarakat di bidang
ekonomi, dan saya mungkin terlibat di bidang politiknya. Saya kira,
dunsanak-dunsanak di milis ini setuju.
Kedelapan:
Ya, ini salah satu masalahnya, Uda. Semakin banyak rakyat yang
tahu, dan mengerti, tentu sikap mereka semakin jelas. Sejak awal saya sudah
menyatakan, bahwa dalam banyak hal, saya sependapat dengan Uda. Kalau saya
sedikit menulis soal privatisasi/kapitalisme, hanya untuk meluruskan pemahaman
saja. Bagaimana bisa kita menyiapkan perangkat perlawanan, kalau kita sendiri
tak paham?
Kesembilan:
Saya juga tidak anti PAN. Saya hanya keluar dari DPP PAN. Soal
orang yang minta FHB menulis soal Cemex, saya akan bicarakan dulu dengan FHB.
Atau kita bisa bicarakan di Jakarta. FHB memang agak "rikuh" kalau tidak punya
bukti autentik. Keterangan dia soal uang sekoper kecil itu juga tak punya bukti
autentik, selain sumpah dan kejujuran. Kita tahulah, bagaimana hukum kita
memperlakukan orang yang hanya punya niat, pengetahuan, tapi tak punya bukti
autentik. Bisa-bisa, diteror dan dituduh macam-macam.
Kesepuluh:
Informasi Uda Soni sama dengan yang saya saksikan dan alami.
Bagi saya, AR, FB, adalah orang masa lalu. Setelah setahun meninggalkan DPP PAN,
saya makin sadar, betapa susahnya mempertanggungjawabkan kiprah saya di DPP PAN,
kalau masih ada di dalam. Tapi, bukan tak ada orang baik, tetapi bersikap wait
and see di dalamnya. Saya sedang menunggu Bang Zulkifli Hakim yang baru dilantik
itu. Saya juga berharap. Ambia B Boestam juga harus mundur, dan digantikan oleh
Ibrahim dari Bukittinggi, yang lebih berhak atas kursi itu. Ini bukan soal
"dendam politik", hanya soal mempertegas hak-hak politik orang yang mestinya
mendapatkannya.
sampai sekarang saya memang masih ngumpul dengan sejumlah
kolega, antara lain Arif Arryman. Makanya, sedikit tahu info soal
ekonomi.
HP saya: 0816-1605-742.
Wassalamua'alaikum Wr Wb
ijp
----- Original Message -----
Sent: Thursday, December 27, 2001 2:53
AM
Subject: [RantauNet] Bung Indra : PT
SP
Bung Indra yang budiman,
Assallamualaikum Wr. Wb.,
Terima kasih atas tanggapan Bung yang panjang
lebar. Saya mohon maaf karena baru bisa memberi tanggapan balik sekarang. Oh
ya, agar tanggapan saya lebih terarah, saya akan
mengelompokkannya menjadi sepuluh bagian:
Pertama, saya sepenuhnya setuju bahwa
pinjaman (bukan BANTUAN!) asing atau pun bukan, bila digunakan
dengan baik, terukur, dan dilandasi oleh kepentingan yang lebih besar, mampu
mengangkat perekonomian negara yang menerima pinjaman. Pertanyaannya Bung,
apakah Indonesia (setidak-tidaknya hingga sejauh ini) memang memiliki
kapasitas untuk menggunakan pinjaman dengan baik, terukur, dan untuk
kepentingan yang lebih besar itu? Jika tidak (atau mungkin belum), lalu
bagaimana Bung?
Kedua, saya juga setuju bahwa memang tidak masuk
akal bila kapitalisme berkepentingan dengan tumbuhnya negara-negara
miskin di berbagai penjuru dunia. Tapi itu adalah karena kapitalisme
memang tidak mengenal batas-batas kenegaraan Bung. Yang dipentingkan oleh
kapitalisme adalah soal pemusatan pemilikan modal (faktor-faktor produksi) di
tangan segelintir orang. Sejarah sudah membuktikan, kapitalisme sangat tidak
sensitif terhadap ketidakmerataan, baik pada tingkat global maupun pada
tingkat nasional. Dengan pertimbangan politik tertentu, seperti pada kasus
Jerman Barat dan Jepang pada masa perang dingin, atau Indonesia ketika
memerangi komunisme, kapitalisme mungkin terdorong untuk berbuat sesuatu dalam
memperkuat sebuah negara. Tetapi kalau tidak ada alasan politik seperti itu,
mereka cenderung tutup mata.
Ketiga, saya setuju bahwa banyak para penerima
suap yang turut berlindung di balik issue PT SP. Tapi justru karena itu,
ketika saya mulai terlibat dalam perjuangan spin-off PT SP, saya
memulainya dengan mengangkat issue suap (insider trading) yang terjadi
pada tahun 1998. Sebagaimana dapat Bung baca dalam artikel saya yang berjudul
'RAMPOKISASI,' nama-nama yang diduga terlibat dalam sinyalemen insider
trading itu adalah Tanri Abeng, Herwidijatmo, Danareksa, dan Cemex
sendiri. Logikanya, dengan memulai perjuangan dari pengungkapan issue suap, ia
akan mendorong terungkapnya issue-issue suap yang lain.
Hasilnya, sebagaimana terungkap kemudian, Gebu
Minang ternyata menerima kredit dari Citibank dengan jaminan deposito dari PT
Semen Gresik. Hasilnya, sebagaimana dikaui oleh yang bersangkutan, Basril
Bashar ternyata menerima suap Rp500 juta dari Cemex. Hasilnya, sebagaimana
Bung dan Faisal ceritakan kepada saya, Cemex ternyata membayar para
kolumnisnya (kecuali Faisal) sebesar Rp10 juta per artikel. Hasilnya,
keterlibatan Wimar Witular dalam perjuangan anti spin-off
ternyata berkaitan dengan sebuah kontrak yang bernilai Rp5 milyar. Jadi
begini saja Bung, mari sama-sama kita perpanjang daftar praktik
suap tersebut dengan menjadikan perjuangan spin-off PT SP sebagai
entry point.
Keempat, saya sepenuhnya setuju bahwa persoalan
korupsi lebih merupakan persoalan dalam negeri. Tetapi masalah yang kita
hadapi tidak hanya masalah korupsi. Selain masalah korupsi kita juga
menghadapi masalah eksploitasi kapitalisme. Jika masalah korupsi lebih
merupakan persoalan dalam negeri, maka persoalan ekploitasi kapitalisme lebih
merupakan persoalan hubungan kita dengan kaum kapitallis yang sebagian besar
bermukim di luar negeri. Nah, dengan menjadikan issue spin-off sebagai entry
point (di samping melalui berbagai entry point yang lain), saya ingin
memerangi kedua-duanya secara bersamaan. Menurut Bung (saya sekali lagi minta
tolong agar Bung Indra tidak mencampur adukkan antara pinjaman dan
bantuan), adakah kira-kira pihak di dalam dan di luar negeri yang mau
menyediakan dana untuk membiaya paket kegiatan anti korupsi dan anti
eksploitasi kapitalisme tersebut?
Kelima, saya setuju bahwa di daerah (termasuk di
Sumbar) cukup banyak terdapat jago korupsi, baik dari kalangan pemerintah
daerah, DPRD, mau pun dari kalangan NGO. Tapi Bung Indra saya kira
tidak bisa tutup mata bahwa sekorup-korupnya orang daerah, tetap lebih
korup orang Jakarta (baca: pusat). Sebanyak-banyaknya pelaku ekonomi
politik masa lalu yang berdiaspora ke daerah, tetap lebih banyak yang bertahan
di Jakarta. Termasuk berdiaspora ke PAN khan Bung (he, he, he....)? Sebab itu
saya setuju saja jika diam-diam Bung ternyata juga mendukung ide "potong satu
generasi," itu Bung. Tapi penataan aturan main kan tidak bisa menunggu sampai
ide potong satu generasi itu selesai dilaksanakan. Saya kira keempat agenda
perjuangan yang Bung usulkan itu, tidk bisa tidak, harus berjalan secara
simultan. Nah justru karena itu (disini gagasan saya agar segera dibuat UU
Privatisasi didukung oleh Faisal--baca Bisnis Indonesia), proses
privatisasi yang berlangsung tanpa UU sekarang ini perlu dikritisi
secara tajam (bila perlu ditentang), agar kekayaan publik tidak begitu
saja diobral oleh para koruptor di Jakarta serta dijarah oleh kaum
kapitalis mancanegara.
Keenam, saya tidak ada urusan (utang budi atau
apa pun) dengan orang-orang yang Bung Indra tidak sukai itu. Saya besar
kemungkinan juga tidak menyukai sebagian di antara mereka. tapi karena saya
tidak kenal secara pribadi dengan mereka, saya tidak terlalu peduli. Perlu
Bung ketahui, Harun Zain pernah pucat pasi dalam sebuah forum pertemuan urang
awak di Jakarta, gara-gara saya memberi orasi yang pada intinya menghidupkan
kembali semangat PRRI. Bahkan, Gubernur Sumbar (yang sejak sekitar Maret itu)
belum pernah lagi bertemu dengan saya, hingga saat ini cenderung alergi dengan
saya, karena saya dituduhnya mengajak masyarakat Sumbar untuk berperang
melawan Jakarta. Tapi saya tidak peduli, sebagaimana saya katakan tadi, pada
intinya saya ingin mengajak masyarakat Sumbar (dan seluruh anggota
masyarakat Indonesia dan dunia lainnya) untuk "berperang" melawan korupsi dan
eksploitasi kapitalisme.
Ketujuh, saya setuju bahwa negara Indonesia yang
ada selama dan sekarang ini belum demokratis, baik secara politik apalagi
secara ekonomi. Tapi Bung Indra rasanya
tidak bisa menolak bahwa secara hakiki kedaulatan ada di tangan
rakyat, dan sebab itu secara hakiki BUMN adalah perusahaan seluruh
rakyat Indonesia. Dengan diprivatisasi
(baca: diprivatisasi, bukan di go public), segelintir orang seperti saya dan
Bung mungkin bisa turut memiliki saham secara langsung. Tapi bagaimana dengan
mayoritas rakyat, yang jangankan ikut memiliki saham, memiliki pekerjaan pun
mereka tidak. Tidakkah mereka berarti kehilangan hak kepemilikannya yang
hakiki tadi pada setiap transaksi privatisisasi BUMN? Jadi Bung Indra, karena
1000 atau sejuta privat tetap tidak sama dengan 210 juta rakyat Indonesia,
privat + privat yang tidak mencapai 210 juta tetap tidak sama dengan
publik.
Kedelapan, saya tidak ada masalah dengan privat
pribumi atau asing. Tidak juga dengan privat Mexico, Amerika, Inggris, Jepang,
atau Cina. Yang saya permasalahkan, negara yang menurut Bung identik
dengan Soekarno, Soeharto atau Megawati itu, jangan berbuat seenak perutnya
sendiri. Siapa pun mereka, dengan siapa pun mereka hendak bekerja sama, mereka
wajib berbuat berdasarkan aturan main yang dibuat secara demokratis. Jika
tidak ada aturan main (UU Privatisasi), maka ia wajib untuk dibuat terlebih
dahulu. Lebh-lebih kalau belum apa-apa sudah terlanjur tercium KKN dan
insider trading. Dalam rangka itulah kita perlu mendorong agar rakyat banyak
(sebanyak-banyaknya), agar berani bersuara. Sebab rakyat banyak itulah
seharusnya yang menentukan merah birunya UU Privatisasi atau merah birunya
BUMN. Sikap IMF, Bank Dunia, ADB dan Amerika dan kaki tangannya dalam hal
ini, hemat saya, sungguh keterlaluan. Sudah jelas negeri ini tidak
memiliki aturan main yang jelas mengenai privatisasi, mereka tetap ngotot agar
negara yang identik dengan Soekarno, Soeharto dan Megawati itu nekad
melaksanakan privatisasi. Bukankah itu melecehkan rakyat namanya Bung Indra?
Lebih celaka lagi, entah bagaimana asal muasalnya, mereka malah menekan kita
untuk membuat UU Money Laundering dan UU Anti Terorisme.
Oh ya, ADB yang diam-diam turut menjadi anggota
sindikat Cemex Asia Holding itu, baru-baru ini memberi hibah kepada pemerintah
Indonesia sebesar 3,6 juta dollar AS, bukian untuk membuat UU Privatisasi,
melainkan semata-mata untuk membiayai program sosialisasi privatisasi.
Sekedar tahu saja Bung, sebagaimana ditulis oleh Farazmand (Profesor di
Florida Atlantic University), dalam artikelnya yang berjudul "Privatization or
Reform? Public Management Enterprise in Transition," sepanjang dekade 1990-an,
Bank Dunia telah membelanjakan 200 milyar dollar AS semata-mata untuk
mempromosikan privatisasi dan pasarisasi "public enterprise" di negara-negara
Dunia Ketiga.
Kesembilan, saya mengucapkan terima kasih atas
koreksi Bung mengenai kedudukan FHB di Ombudsman BPPN. Tapi saya perlu memberi
tahu Bung Indra bahwa saya, atas permintaan Faisal, turut membantu membeberkan
masalah uang Rp120 juta itu ke media masa. Saya kebetulan waktu
itu bertemu dengan Faisal di Yogyakarta. Masalah tersebut baru menjadi
rame setelah Faisal dikonfirmasi oleh media massa mengenai pernyataan yang
saya buat.
Mengenai PAN terima sekoper dollar, informasinya
pun langsung saya terima dari Faisal. Lagi-lagi juga karena saya bertemu
secara kebetulan dengan Faisal di Yogyakarta (ada saksi Bung Zulkifli Halim,
yang baru-baru ini dilantik menjadi anggota DPR dari PAN untuk komisi IX).
Maksud saya membeberkan informasi itu ke media massa (sama seperti
informasi uang BPPN yang Rp120 juta tadi), adalah untuk membantu Faisal
agar ia tidak terus menerus berada dalam posisi dilematis dalam menghadapi
sebuah perkara. Bung kan tahu karakter Faisal yang cenderung
'sungkan' itu, lebih-lebih--sebagaimana Bung akui sendiri, ketika menghadapi
sebuah perkara sulit yang berkaitan dengan partainya
sendiri.
Dalam waktu dekat, mudah-mudahan saya juga akan
segera membeberkan informasi suap Rp10 juta per artikel dari Cemex yang Bung
dan Faisal ceritakan secara langsung kepada saya (saya bertemu dengan
Faisal di Jakarta baru-baru ini). Sebab itu,
kalau Bung Indra baca e-mail saya terdahulu baik-baik, saya sama sekali tidak
pernah menyinggung masalah artikelnya yang di Kompas tersebut, apalagi menuduh
ybs telah menerima suap dari Cemex. Saya baru tahu mengenai adanya tawaran
suap kepada Faisal dari Cemex itu, justru setelah Faisal bercerita secara
langsung kepada saya. Kalau saya boleh tahu, siapakah urang awak dan atau
anggota PAN yang mendorong-dorong Faisal menerima suapan tersebut? Kalau Bung
memang ingin memerangi korupsi di negeri ini, saya rasa tidak ada salahnya
jika hal itu kita ungkapkan pula ke media massa. Setuju Bung
.....?
(Saya jangan dikira anti PAN. Baru-baru ini saya
sempat mengisi pelatihan untuk anggota DPRD PAN se Jateng mengenai peranan
DPRD dalam pengawasan APBD).
Akhirnnya, kesepuluh, saya kira Bung tentu
tahu bahwa saya juga turut merintis berdirinya PAN sejak pagi-pagi sekali
(selain PUI bersama Pak Deliar Noer). Termasuk ketika rapat lengkap di Mega
Mendung sebelum dideklarasikan. Beda saya dengan FHB, saya sudah tahu
lebih banyak mengenai kawan-kawan saya sesama orang Yogya. Saya tahu
kalau PAN 1 turut membuat surat pengaduan bersama Muhammadiyah 1, PDR 1, dan
Pak SE, kepada BJH mengenai ajakan makar AP, yang berbuntut heboh skandal
Hotel Radison tersebut.Saya kira hal inilah antara lain, walaupun AP turut
hadir di Mega Mendung, yang mendorong AP untuk menyeberang ke PDI-P. Saya tahu
bahwa PAN 1 sangat bersemangat mendorong Gus Dur jadi Presiden semata-mata
karena ingin menjegal Mega dan karena berharap Gus Dur bisa dikendalikan. Saya
tahu kalau Bambang Sudibyo, ketika sudah di PAN, masih meletakkan sebelah
kakinya di Golkar (ybs memang pemegang kartu anggota Golkar). Saya tahu,
Bambang Sudibjo adalah staf ahli Tanri Abeng (ketika itu Menneg BUMN)
ketika yang terkahir ini melego PT Semen Gresik kepada Cemex. Saya juga tahu
peranan FB yang orang Cendana itu dalam mengongkosi PAN. Saya sudah tahu
jauh-jauh hari kalau AMF lebih suka PAN menjadi partai orang Muhammadiyah
daripada partai terbuka. Nah, soal DJR, menurut Bung siapa kira-kira yang
menempatkan anggota KPPU tersebut sebagai komisaris PT Angkasa Pura? Menurut
Bung mengapa DJR tidak mengembalikan honorariumnya dari BPPN (Ombudsman dan
Oversight Committee) sebagaimana dilakukan Faisal? Ketika saya bertemu DJR
beberapa waktu yang lalu, Bung tahu apa komentarnya mengenai perjuangan
spin-off PT SP (disaksikan Rizal Ramli, Arriman, dan Umar Juoro, "kalau kasus
PT SP terjadi di Madura, saya pun akan bersikap seperti Soni."
Jadi soal keragaman sikap para fungsionaris PAN terhadap perjuangan
spin-off PT SP, saya persilahkan Bung Indra untuk menyimpulkan sendiri.
Termasuk mengenai sikap Patrialis Akbar, yang bertanggungjawab atas
jatuhnya kursi Gubernur Sumbar kepada Partai Golkar itu.
Sekian Bung. Jika ada waktu untuk copy darat
di Jakarta, silahkan hubungi saya melalui HP 081 128
3506.
Wassallamualaikum Wr. Wb.,
Revrisond Baswir
Anggota Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah,
Jakarta
|
