|
Harian Bernas, Yogyakarta; Sabtu, 29 Desember
2001
Catatan Ekonomi Politik 2001
KEMBALI KE NEOLIBERALISME? Oleh: Revrisond Baswir Perjalanan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2001 terpaksa harus dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, selama tujuh bulan, berlangsung di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sedangkan bagian kedua, selama lima bulan, berlangsung di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Dilihat dari segi para pejabatnya, yang duduk
sebagai anggota tim ekuin selama tujuh bulan pertama 2001 mencakup sejumlah nama
seperti Rizal Ramli, S. Prijadi (alm.), Luhut Panjaitan, Rozy Munir, dan
Djunaedi Hadisumarto. Sementara yang duduk sebagai anggota tim ekuin pada lima
bulan berikutnya mencakup sejumlah nama seperti Dorodjatun Kuncorojakti,
Boediono, Rini Suwandi, Laksamana Soekardi, dan Kwik Kian Gie.
Secara keseluruhan, perjalanan ekonomi Indonesia
sepanjang tahun 2001 cenderung carut marut dan mematahkan selera. Betapa tidak?
Selain ditandai oleh pergantian pejabat dan haluan kebijakan, perjalanan ekonomi
Indonesia sepanjang tahun 2001 juga ditandai oleh berlangsungnya beragam konflik
kepentingan. Baik antara pemerintah dan parlemen, antara sesama anggota kabinet,
antara para menteri dan para birokrat, maupun antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
Akibatnya, walau pun perekonomian rakyat terus
berputar dengan penuh semangat, prestasi makro yang dicapai ekonomi Indonesia
sepanjang tahun 2001 sangat jauh dari memuaskan. Perhatikanlah misalnya posisi
rupiah. Dalam RAPBN 2001, nilai rupiah semula diramalkan akan terangkat ke
tingkat Rp7.300 per satu dolar AS. Kenyataannya, ia terus-menerus bergerak di
atas Rp10.000 per satu dolar AS.
Pada Januari 2001, rupiah masih bertengger pada
kisaran Rp9.500. Tetapi setelah itu, menyusul berlanjutnya penundaan pencairan
pinjaman IMF dan memanasnya hubungan antara Presiden Wahid dengan Parlemen,
posisi rupiah pelan-pelan melorot ke tingkat Rp11.000 per satu dolar AS. Bahkan,
pada puncak perseteruan antara Presiden Wahid dan Parlemen, rupiah sempat
melorot ke tingkat Rp11.500 per satu dolar AS.
Ketika akhirnya tampuk kekuasaan beralih ke tangan
Presiden Megawati, semula ada harapan bahwa nilai rupiah akan menguat
sebagaimana diharapkan. Tetapi penguatan rupiah menyusul pengangkatan Presiden
Megawati hanya berlangsung sesaat. Selama dua minggu pertama rupiah memang
sempat menguat ke tingkat Rp8.650. Tetapi setelah itu, sebagaimana berlangsung
hingga saat ini, posisi rupiah kembali melorot ke tingkat Rp10.250 per satu
dollar AS.
Kecenderungan serupa dapat disaksikan pula pada
tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan tingkat inflasi. Dalam
RAPBN 2001 yang diajukan pemerintah pada Oktober 2000 itu, suku bunga SBI
diramalkan akan dapat ditekan ke tingkat 11 persen. Sedangkan inflasi diramalkan
akan terkendali pada tingkat tujuh persen.
Tetapi sebagaimana dapat kita saksikan hingga saat
ini, ramalan pemerintah versi RAPBN 2001 itu, hampir seluruhnya meleset.
Sepanjang 2001, tingkat suku bunga SBI tampak seperti enggan bergerak dari
kisaran di atas 17 persen. Sedangkan inflasi, diperkirakan dapat melonjak
mendekati 12 persen. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi 2001 yang semula diramalkan
akan mencapai sekitar 4,5 persen, besar kemungkinan tidak akan lebih dari
kisaran 3,0 hingga 3,5 persen.
Jika ada yang istimewa dari dua bagian perjalanan
ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2001 tersebut, hal itu adalah mengenai
hubungan pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga keuangan multilateral
seperti IMF, Bank Dunia , dan ADB.
Selama di bawah pemerintahan Presiden Wahid,
hubungan antara pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga keuangan
multilateral tersebut secara umum cenderung memburuk. Sebagai misal, hubungan
buruk antara pemerintah Indonesia dengan IMF, berujung pada tertundanya
pencairan paket pinjaman lembaga tersebut selama hampir sembilan bulan. Paket
pinjaman sebesar 400 dollar AS yang sedianya akan dicairkan pada Nopember 2000
itu, dalam kenyataannya baru bisa dicairkan setelah kenaikan presiden Megawati
pada Agustus 2001.
Selain disebabkan oleh memuncaknya ketidak pastian
politik sekama tujuh bulan pertama 2001, hubungan buruk antara pemerintah
Indonesia dengan lembaga-lembaga keuangan multilateral itu terutama dipicu oleh
sikap Menko Perekonomian Rizal Ramli, yang memang cenderung agak sulit didikte
oleh lembaga-lembaga keuangan multilateral tersebut.
Alih-alih didikte, Rizal Ramli bahkan cenderung
maju dengan agenda sendiri yang kadang-kadang sangat berlawanan dengan kehendak
lembaga-lembaga keuangan multulateral itu. Sehubungan dengan masalah
independensi BI misalnya, walau pun IMF telah berulangkali memperingatkan agar
pemerintah tidak mengusik UU No. 23/1999, tetapi Rizal Ramli terus maju
dengan mengemukakan sejumlah argumen.
Bahkan, termasuk dengan menggunakan alibi skandal
Bank Bali, dan dengan dukungan penuh dari Presdien Wahid, Rizal Ramli berhasil
mengobrak abrik kedudukan para deputi Gubernur BI dan menjebloskan Syahril
Sabirin ke penjara. Tetapi karena tindakan tersebut cenderung tumpang tindih
dengan agenda perebutan kursi Dewan Gubernur BI, upaya Rizal Ramli itu kandas di
tengah jalan.
Perlu ditambahkan, selain mengobrak-abrik BI, Rizal
Ramli juga berusaha membatasi intervensi IMF dengan menyederhanakan agenda
letter of intent (LoI), menunda pelaksanaan program privatisasi BUMN, dan
menjajaki kemungkinan dilakukannya program penjaminan aset sebagai alternatif
sumber penerimaan negara. Seluruh tindakan Rizal Ramli tersebut jelas sangat
bertentangan dengan kemauan IMF.
Dengan terpilihnya duet Dorodjatun - Boediono
sebagai Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan pemerintahan Presiden Megawati,
maka mudah ditebak, agenda ekonomi yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden
Megawati adalah soal perbaikan hubungan dengan IMF dan kawan-kawannya. Bahkan,
diperkuat dengan bercokolnya kembali figur-figur Mafia Berkley sebagai tim
penasihat ekonomi Presiden Megawati, sempat mencuat gunjingan bahwa IMF
sesungguhnya turut terlibat dalam proses penyusunan tim ekuin Kabinet Gotong
Royong.
Sebagaimana dapat disaksikan sepanjang lima bulan belakangan ini, kecenderungan kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Megawati untuk mengikuti jalur neoliberal memang tampak mencolok. Kontroversi amandemen UU BI misalnya, praktis surut ke belakang. Rumusan agenda LoI kembali dibuat agak terinci. Pencapaian target program privatisai BUMN, walau pun menuai protes, cenderung dipaksakan. Bahkan, sebagai bagian dari pelaksanaan program pengencangan ikat pinggang, pemberian berbagai jenis subsidi direncanakan akan dikurangi secara drastis. Tapi apa mau dikata. Di tengah-tengah kecenderungan
kuat pemerintahan Presiden Megawati untuk mengikuti jalur neoliberal itu, dua
peristiwa tragis meledak di panggung internasional. Pertama, peristiwa peledakan
gedung WTC pada 11 September 2001. Dan kedua, tergulingnya pemerintahan Presiden
Fernando de la Rua oleh aksi massa anti program pengencangan ikat pinggang IMF
di Argentina pada 22 Desember.
Sebagaimana diketahui, peristiwa peledakan gedung
WTC yang bermuara pada dilancarkannya gerakan internasional anti terorisme dan
serangan militer AS ke bumi Afghanistan itu, tidak hanya telah menyebabkan
terjadinya guncangan yang cukup serius terhadap prospek pertumbuhan ekonomi
dunia, tetapi juga telah memicu maraknya sentimen anti AS di sejumlah negara
yang berpenduduk mayoritas muslim. Perkembangan tersebut tidak hanya dapat
menghambat upaya Indonesia dalam menggenjot ekspor, tetapi juga memicu semakin
merosotnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di sini.
Sementara itu, peristiwa kejatuhan pemerintahan
Presiden Fernando de la Rua yang menandai kegagalan program pengencangan ikat
pinggang ala IMF tersebut, jelas dapat memicu mencuatnya perlawanan terhadap
jalan neoliberal yang sedang dijajakan IMF di sini. Lebih-lebih setelah
pemerintahan Presiden Adolfo Rodrigues Saa memutuskan untuk mengemplang utang
luar negeri Argentina. Sejumlah negara dunia ketiga yang sedang terbelit utang
luar negeri, termasuk Indonesia, besar kemungkinan akan mendapatkan tekanan yang
semakin kuat dari sebagian anggota masyarakat untuk melakukan hal
serupa.
Dengan latar belakang seperti itu, tahun 2002 besar
kemungkinan akan ditandai oleh memuncaknya iklim ketidakpastian. Ketidakpastian
yang dihadapi perekonomian Indonesia pada tahun 2002 tidak hanya dalam bentuk
ketidakpastian domestik, tetapi juga dalam bentuk ketidakpastian internasional.
Nah, siapa tahu, tahun 2002 memang pantas disebut sebagai tahun ketidakpastian
neoliberalisme? Wallahu a'lam.
Penulis adalah staf pengajar Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta @Harian Bernas 2001
|
