Kamis, 28/2/2002 00.20 WIB
Dewan Setuju APBD Direvisi
Padang, mimbarminang.com � Isu akan adanya penculikan terhadap Ketua
DPRD Sumbar Arwan Kasri, yang mengapung dalam rapat Forum Peduli
Sumatera Barat (FPSB) beberapa waktu lalu, dikecam berbagai kelompok
masyarakat dan LSM. Rencana jahat itu dinilai sudah mengarah pada
tindakan anarkisme.
Namun demikian sejumlah aktifis menilai isu penculikan itu ada juga
dampak positifnya. Buktinya, dari kalangan dewan sendiri para aktifis
melihat adanya perubahan. Paling tidak, anggota DPRD Sumbar kini
sudah punya rencana untuk melakukan revisi terhadap anggaran dewan
yang tidak rasional itu.
Kepada wartawan di Padang, Rabu (27/2/2002), sejumlah aktivis dari
Forum Masyarakat Pembela Kebenaran (Malaka), Persatuan persaudaraan
Mahasiswa Indonesia (PPMI), dan Kesatuan Anak Nagari (KAN) Pasir Ulak
Karang, mengatakan hasil dialog yang dilaku kan kelompok ini dengan
beberapa anggota dewan, yakni Anwar Syamsuddin, Hasan Yunus, Marizal
Umar dan Marhaeni, didapat kesimpulan bahwa pada prinsipnya dewan
bersedia merevisi anggarannya.
Kalangan dewan, kata mereka, menyadari kekilafan mereka dalam
menyusun anggaran beberapa waktu lalu. Justru itu mereka akan membuka
diri untuk merevisi anggaran yang platformnya telah ditetapkan itu.
�Dari hasil dialog kami itu, pada prinsipnya dewan bersedia merevisi
anggaran mereka yang tidak rasional itu,� jelas Taslim, ketua forum
Malaka.
Dijelaskan, pertemuan dengan beberapa anggota dewan itu, merupakan
langkah awal dari program forum Malaka dan beberapa LSM lain yang
ikut beraliansi dengan forum Malaka. Tahap berikutnya, mereka akan
menemui para aktivis FPSB untuk membicarakan kemungkinan untuk
dilakukannya duduk semeja guna membahas persoalan anggaran DPRD
tersebut.
�Untuk mengantisipasi tidak terjadinya tindakan anarkis tersebut,
kami gabungan beberapa LSM akan berusaha memediatori pertemuan antara
DPRD Sumbar dengan FPSB, agar dapat duduk semeja membicarakannya,�
ujar Taslim.
Hal yang sama juga ditegaskan Isa Kurniawan dari KAN Pasir Ulak
Karang. Dikatakan, dia sangat setuju dengan kritisi yang dilakukan
aktivis FPSB terhadap anggaran dewan yang tidak rasional. Namun, yang
membuat bulu kuduk merinding adalah rencana aksi penculik an itu.
Sebab, sejauh ini diketahui bahwa FPSB merupakan kumpulan para
intelektual Sumbar yang cukup vokal menyuarakan kepentingan rakyat.
�Jika aksi itu dilakukan, ini akan mencemari muka intelektual Sumbar
di mata masyarakat. Justru itu kami sangat tidak setuju aksi itu
dilakukan,� kata Isa.
Pernyataan tegas juga keluar dari mulut Fauzi, Ketua PPMI Sumbar.
Selama ini, jelasnya, PPMI juga getol mengkritisi setiap kebijakan
dewan. Namun aksi yang dilakukan masih sebatas koridor proses
demokrasi. Tidak mengarah pada tindakan anarkisme. �Justru itu kepada
organisasi mahasiswa, pemuda dan LSM, kita berharap agar hati-hati
menyikapi persoalan ini agar tidak terjebak pada aksi melawan hukum,�
himbau Fauzi.
PPMI, jelas Fauzi, memandang platform yang telah ditetapkan dewan
tidak usah diubah. Namun pos-pos anggaran yang tidak rasional harus
direvisi. Kalau perlu, lebihnya dialoka sikan pada peningkatan
kesejahteraan guru-guru honor. �Selama ini kesejahteraan guru
seringkali terabaikan. Kinilah saatnya kita memperhatikan pahlawan
tanpa tanda jasa tersebut,� ungkap Fauzi.
Dalam perkembangan wacana demokrasi sekarang ini, ujar Muhammad
Zuhrizul, yang perlu dikembangkan saat ini adalah budaya dialog.
�Sebelum aksi penculikan itu benar-benar dilakukan, kita akan
berupaya untuk mempertemukan DPRD dengan FPSB dalam satu forum
dialog. Mudah-mudahan hal itu akan mencarikan jalan keluar, mumpung
dewan sudah membuka diri,� kata Muhammad.(ang)
==============================================
Kamis, 28/2/2002 00.15 WIB
Perjuangan Spin Off Jalan Terus
Padang, mimbarminang.com - Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) PT. Semen Gresik (SG) Tbk. yang mendudukkan Presiden
Direktur PT. Cemex Indonesia, Fransisco Noriega, sebagai Wakil
Direktur Utama PT.SG dipastikan tidak akan mempengaruhi perjuangan
masyarakat Sumatra Barat yang menuntut segera direalisasikannya spin
off (pemisahan) PT. Semen Padang (SP) dari PT.SG.
�Hasil RUPSLB itu sama sekali tidak akan mempengaruhi perjuangan
kita. Kita tetap akan berjuang sekeras tenaga guna mewujudkan �spin
off� PT.SP dari PT.SG,� ujar anggota Forum Perjuangan Masyarakat
Sumbar Untuk �Spin Off�, Azhar Makmur, kepada ANTARA di Padang, Rabu.
Menurut Azhar yang juga pengamat ekonomi dari Universitas Andalas
(Unand) Padang ini, tekad masyarakat Sumbar untuk mewujudkan
pemisahan pabrik semen tertua di Tanah Air itu dari PT. SG sudah
sedemikian bulat dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
�Kita tetap akan memperjuangkan �spin off� meski apapun yang terjadi
di PT.SG. Apalagi, rencana penjualan (privatisasi, red) PT.SG, PT.SP
dan PT. Semen Tonasa (ST) itu sendiri sudah menyalahi ketentuan dan
sejak awal sudah kita tentang keras,� tegas Azhar Makmur.
Pada kesempatan itu ia juga menyinggung keberadaan Maklumat
Masyarakat Sumbar yang dikeluarkan pada 1 Nopember 2001, yang secara
sepihak telah membentuk garis tegas sekaligus memisahkan PT.SP dari
PT.SG. �Dari maklumat itu saja kita sudah bisa tegaskan bahwa hasil
RUPSLB PT.SG itu sama sekali tidak akan mempengaruhi perjuangan kita
untuk �spin off�, karena PT.SP kini hanya bertang gungjawab langsung
kepada pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas, tidak lagi kepada
PT.SG,� katanya.
Siaga Satu
Sementara itu, Ketua Tim Terpadu �Spin Off�, H. Anwar Syamsuddin,
menyebutkan bahwa perjuangan mewujudkan pemisahan PT.SP dari PT.SG
saat ini berstatus siaga satu. �Status perjuangan kita kini siaga
satu, dan kalau kita tidak cepat maka akan rugi besar. PT.SP akan
tergadai dan akan sia-sialah perjuangan keras kita selama ini,�
katanya.
Anwar yang juga anggota Komisi B DPRD Sumbar itu bertekad tidak akan
pernah mundur dalam memperjuangkan �spin off�, karena menjual PT.SP
kepada pihak asing sama halnya dengan menjual harga diri Ranah
Minang.
Tentang terpilihnya Noriega sebagai Wakil Dirut PT.SG, ia menduga hal
itu tidak lebih dari sebuah rekayasa untuk memperkuat posisi Cemex di
PT.SG dan di dua anak perusa-haannya, PT.SP dan PT.ST.
�Aneh memang, Cemex yang hanya punya 25 persen saham di PT.SG bisa
mendudukkan satu orangnya di posisi Wakil Dirut, sementara pemerintah
pusat sebagai pemegang saham mayoritas hanya mendiamkannya saja.
Tidak berbuat apa-apa dan itu pasti ada apa-apanya,� ujarnya.
Dari kondisi tersebut, Anwar Syamsuddin menduga pemerintah pusat
benar-benar berniat menjual PT.SG, PT.SP dan PT.ST kepada Cemex.
�Kalau itu terjadi, sepertinya kita harus bersiap-siap untuk melihat
sepak terjang Cemex dalam mengusai sekaligus mengendalikan harga
semen di negeri ini,� tandasnya.
Sehubungan dengan itu, ia memastikan bahwa pihaknya segera menyusun
langkah-langkah strategis terbaru untuk lebih meningkatkan tekanan
dalam memperjuangkan spin off. �Tidak bisa tidak, kita harus gerak
cepat dan meningkatkan semangat dalam perjuangan ini. Karena kalau
tidak kita hanya akan menjadi penonton dan bulan-bulanan pihak
asing,� katanya.(ant)
=====================
Kamis, 28/2/2002 00.05 WIB
Tim KPI Sampaikan Rekomendasi 1 Maret
Padang, mimbarminang.com � Nasib Walikota Payakumbuh Darlis Ilyas
bakal �diselesaikan� dalam beberapa hari ini oleh tim Komite
Penyelidik Independen (KPI). Tim yang bertugas menyelidiki kasus
penolakan kedua kalinya LPj Walikota Payakumbuh Darlis Ilyas tahun
2000 oleh DPRD setempat, kini sudah memasuki tahapan pembahasan
akhir.
Tim yang dikoordinatori Drs. H. Bakar Effendi, Rabu (27/2/2002)
kemarin, mengada kan rapat tertutup untuk membahas hasil kajian. Dan
rencananya, Jumat (1/3) besok, tim akan menyampaikan rekomendasi
kepada Gubernur Zainal Bakar yang ditembuskan ke Mendagri di Jakarta.
Namun Bakar Effendi seusai rapat kemarin di kantor gubernur menolak
memberikan keterangan rinci hasil kajian tim tersebut kepada
wartawan. Ia beralasan, hasil kajian tersebut masih akan dibahas lagi
secara mendalam, sebelum dihasilkan rekomendasi.
Tim yang beranggotakan Prof. Boerma Boerhan, SH, Prof. Dr. Andi
Mustari Pide, SH, Drs. Karseno dan Drs. Akmal, M.Si., ini sudah
bertugas sekitar 2 bulan. Selama kurun waktu tersebut, tim sudah
mengkaji berbagai berkas-berkas seputar kasus tersebut, termasuk
meminta langsung keterangan dari Walikota Darlis Ilyas dan DPRD
setempat.
Tim KPI, kata Bakar, sama sekali tidak me miliki kepentingan terhadap
kasus ini. Pihaknya hanya menjalankan tugas untuk melakukan
penyelidikan dan membuat rekomendasi, sesuai dengan SK yang dibuat
Gubernur Zainal Bakar.
Untuk itu, katanya, apa pun rekomendasi yang disampaikan nantinya,
hal itu hanya sebatas rekomendasi. Soal keputusan akhir, tetap berada
di tangan Mendagri.
Data yang dihimpun Mimbar Minang, di Indonesia, selain kasus
Payakumbuh, ada tiga daerah yang juga memiliki kasus yang hampir
sama, yakni penolakan LPj seorang kepala daerah. Ketiga daerah
tersebut adalah Kabu paten Buleleng (Bali), Pontianak (Kalbar), dan
Surabaya (Jatim).
Hasil rekomendasi KPI di Buleleng, berhasil melengserkan bupatinya.
Sementara kasus di Pontianak justru �dimenangkan� oleh walikota.
Sehingga nama baik walikota direhabilitasi kembali oleh DPRD
setempat. Sedangkan KPI di Surabaya masih dalam proses.
Ketika ditanyakan, arah rekomendasi yang bakal dihasilkan KPI
pimpinan Bakar, �ke arah� Buleleng atau Pontianak, lagi-lagi mantan
Asisten I Sekdaprov Sumbar ini mengelak untuk menjawab. �Saya belum
bisa memberikan komentar tunggu saja 1 Maret,� janjinya.(hen)
=============================================================
Kamis, 28/2/2002 00.00 WIB
Tudingan HMI Sarang Penjahat, Gus Dur Dituntut Minta Maa
Padang, mimbarminang.com � Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko
Sumbar menilai pernyataan mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus
Dur di Padang Selasa (26/2) lalu telah menebarkan fitnah terhadap
HMI. Menurut Badko HMI, tudingan Gus Dur, bahwa HMI sarang penjahat,
koruptor, dan pencuri, sangat emosional. Tapi tudingan itu dinilai
merugikan HMI secara organisatoris.
�Kami sangat menyesalkan pernyataan Gus Dur itu. Pernyataan itu
sangat tidak beralasan dan mengandung unsur fitnah,� kata Badko HMI
Sumbar dalam siaran persnya yang ditandatangani oleh Ketua
Yosnofrizal dan Sekretaris David Leondra.
Dalam dialog demokrasi antara Gus Dur dengan berbagai komponen
masyarakat Sumbar dalam rangkaian Pengurus DPW PKB Sumbar di Hotel
Bumiminang Padang Selasa silam, mantan Ketua PB NU itu menuding HMI
sebagai sarang penyamun, penjahat dan koruptor seraya menyebut tokoh-
tokoh seperti Akbar Tandjung dan Fuad Bawazier sebagai pentolan HMI.
Gus Dur melontarkan tudingan itu untuk menjawab kritik seorang
aktifis HMI Sumbar Hari Efendi yang menilai Gus Dur telah membunuh
demokratis di PKB dan NU.
Menurut Badko HMI, tidak seharusnya Gus Dur yang dikenal sebagai
sebagai seorang demokrat melontarkan pernyataan sekeras itu. Apalagi
pernyataan itu tidak didukung bukti-bukti yang kuat. �Itu tidak lagi
menunjukkan bahwa Gus Dur seorang demokrat, menuding tanpa bukti. Itu
konyol,� tegas Yosnofrizal.
Karena itu HMI Sumbar menuntut Gus Dur minta maaf terhadap institusi
HMI lewat media massa nasional dan lokal dalam waktu sepekan sejak
pernyataan itu dikeluarkan Gus Dur di Padang. Kalau tidak HMI
mengancam akan menempuh jalur hukum. �Kami tidak main-main dengan
masalah ini,� ancamnya.
Seorang alumni HMI di Padang Rasmi Suki menilai pernyataan Gus Dur
sebagai pernyataan orang stres. Karena itu tidak perlu ditanggapi
secara serius. �Mereka menuduh HMI koruptor, padahal HMI itu
anggotanya para mahasiswa. Apakah mahasiswa koruptor? Kalau alumninya
mungkin saja, dia bukan HMI lagi,� jelas Rasmi.
Dalam catatan Mimbar Minang, Gus Dur tidak sekali dua menuding korps
HMI seperti itu. Dan tidak hanya HMI. ICMI dan organisasi Islam lain
juga sering dituding Gus Dur dengan nada miring sejak beberapa
dasawarsa terakhir.(isr)
========================
Kamis, 28/2/2002
Kasus A. Abubakar, Sejak Awal Tata Caranya Sudah tak Beres
Padang, Mimbar Minang � Kasus dugaan KKN pada proses pemilihan
langsung pada proyek perkotaan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar
di Ampang Raden Saleh dan Kawasan Mata Air Padang ternyata memang
diawali dengan pelanggaran etis organisasi Gapensi dan tata cara
�keproyekan� yang wajar di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
Sumbar.
Seperti hasil penulusuran Mimbar Minang ke sekretariat BPD Gapensi
Padang, Rabu (28/2) kemarin, diketahui proses penerbitan surat
rekomendasi enam rekanan yang diteken Adlil Abubakar dan Ir.Reiner,
masing masing dalam kapasitas Ketua I dan Sekretaris Gapensi,
ternyata tidak dilakukan sesuai prosedur berlaku.
Misalnya, saat surat itu akan dibuat sama sekali tidak dibicarakan
dengan pengurus Gapensi lain, termasuk Ketua Umum BPD Gapensi Padang
Ir. H.Hariadi, B.E. Padahal, pada saat itu Hariadi sedang tidak
keluar Padang.
Temuan lain, surat permintaan rekanan dari Pimpro Ir. Aswari kepada
BPD Gapensi Padang baru dicatatkan di sekretariat pada tanggal 23
Februari 2002. Padahal, surat jawaban yang diteken Adlil dan Reiner
kepada pihak pimpro sudah diterbitkan sejak tanggal 14 Desember 2001
lalu. Selain itu, permintaan nama-nama rekanan Gapensi Padang dari
pihak Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar tidak dilakukan oleh
panitia lelang, tetapi oleh pihak Pimpro. Baru, kemarin, ralat
kesalahan permintaan nama-nama rekanan ini diajukan kembali oleh
Panitian lelang.
Dan yang lebih riskan lagi, SK Pimpro Aswari ternyata sampai proyek
dijalankan masih belum diteken oleh Kepala Biro Keuangan Kantor
Gubernur Sumbar, Alizar. Alasannya, karena yang bersangkutan sedang
naik haji.
Ketua Umum BPD Gapensi Padang Ir.Hariadi, BE., yang ditemui Mimbar
Minang, kemarin, meminta waktu untuk mempelajari kembali proses
kedatangan surat dari pihak Pimpro ke Gapensi Padang. Tetapi
diakuinya, pada saat surat itu diteken oleh Adlil dan Reiner, dia
memang sedang berada di Padang.�Beri saya kesempatan untuk
mempelajari masalah ini, Nanti setelah dibahas, saya akan
menyampaikan pernyataan kepada Mimbar Minang. Soalnya ini menyangkut
wibawa kepengurusan Gapensi yang saya pimpin. ,� ujar Hariadi.
Tetapi ketika ditanya soal mekanisme pengajuan surat permintaan nama-
nama rekanan itu, Hariadi tak kuasa menahan kegeramannya terhadap
pihak pimpro. Mestinya, kata dia, pihak panitian mengajukan
permintaan nama-nama rekanan itu langsung ke sekretariat BPD Gapensi
Padang, sehingga bisa dibahas secara kolektif oleh pengurus Gapensi
Padang.
�Kita memang menghormati mekanisme pemilihan langsung, asalkan
persyaratannya terpenuhi dan dilakukan sesuai etis organisasi
Gapensi,� kata Hariadi.
Tetapi Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar yang dijumpai
Mimbar Minang saat meninjau pelaksanaan proyek �yang sedang
dipermasalahkan� itu di Alai, kemarin, menolak tuduhan pihak kalangan
rekanan dan LPJK Sumbar bahwa proses pemilihan langsung itu tidak
sesuai dengan Keppres 18 tahun 2000 dan Juknis Keppres. �Saya kira
persyaratan pemilihan langsung sudah tepat, karena proyek ini
termasuk dalam program bencana alam�dimana pengerjaannya harus
disegerakan. Soal, kesalahan pimpro yang meminta nama-nama rekanan ke
Gapensi Padang, itu kan wajar saja. Kesalahan manusia,� kata Isrin
yang dalam kesempatan itu didampingi Ir.Aswari.
Namun ketika ditanya soal tanggal surat permintaan nama-nama rekanan
�lebih maju� dibandingkan dengan keluarnya surat persetujuan
pemilihan langsung dari Gubernur Sumbar� surat permintaan nama-nama
rekanan tertanggal 1 Desember 2001, sementara surat izin pemilihan
langsung dari Gubernur Sumbar tertanggal 20 Desember 2001�, Isrin
sekali menyatakan hal itu sebagai suatu kesalahan manusia. �Memang
pada saat meneken surat itu saya lupa membubuhkan tanggalnya,� timpal
Aswari pula.
Begitu pula ketika ditanya soal pencantuman proyek pada buku APBD
2001 Sumbar, padahal sumber pembiayaan proyek ini berasal dari
bantuan pusat, Isrin menyatakan hal itu memang dilakukan mengingat
pada saat dana dikucurkan sekitar November 2001 persiapan pengerjaan
tidak bisa dilakukan. �Lantas agar dananya tidak ditarik, karena
habis masa anggarannya, maka kita cantumkan ke dalam APBD Sumbar pada
Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) I dan II,� katanya.
Meski demikian, ujarnya pula, prinsip proyek tetap bersifat
penanggulangan bencana alam mengingat urgensi proyek yang sangat
mendesak. �Karena itu, kita tetap melaksanakan proses pelelangannya
dengan pemilihan langsung,� katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan LPJK Sumbar M. Nurnas Bac yang
dikonfirmasi ulang soal �terpenuhinya persyaratan pemilihan langsung
versi Isrin�, menyatakan tetap prosesnya tidak memenuhi ketentuan
Keppres 18 tahun 2002. �Setahu saya pemilihan langsung dilakukan
apabila proses tender tidak mencapai kesepakatan harga dan telah
dilakukan tiga kali. Ini kan, tidak ada tender sama sekali, jadi tak
bisa diteruskan dengan cara pemilihan langsung,� katanya.
Jika pihak proyek memang mengalami keterdesakan waktu, harusnya
melakukan penunjukan langsung, karena persyaratan �proyek bencana
alam� memang masuk dalam kategori penunjukan langsung.
Lagian pula, kata Nurnas, pencantuman anggaran proyek ini pada APBD
2001 juga tidak tepat dilakukan pemilihan langsung. Sebab setiap
proyek yang sudah masuk APBD harus ditenderkan secara terbuka.
�Kecuali faktor-f aktor pemilihan langsung terpenuhi, misalnya tidak
adanya rekanan yang memiliki subbidang pekerjaan. Padahal, untuk
pengerjaan pembangunan saluran drainase itu Gapensi Sumbar memiliki
lebih dari 80 rekanan,� katanya.
Praktik KKN
Sebagaimana diberitakan Mimbar Minang, Rabu (27/2), diduga terjadi
praktik KKN dalam pemilihan langsung proyek pembangunan perkotaan dan
pedesaan di kawasan Ampang Raden Saleh dan Kawasan Mata Air Padang
dengan nilai Rp3 miliar lebih. Praktik KKN ini diduga dilakukan Adlil
Abubakar, Ketua I BPD Gapensi Padang dan Sekr etaris BPD Gapensi
Padang Ir. Reiner bersama pihak proyek bersangkutan.
Asumsi praktik KKN terlihat dari proses kedatangan surat permintaan
nama-nama rekanan dari pimpro Ir.Aswari kepada Ketua BPD Gapensi
Padang, yang kemudian dibalas Adlil dan Reiner dengan mengajukan enam
nama rekanan. Yaitu PT Kosima Modulindo (milik Adlil AB), PT Aria
Minang Perkasa (milik Ir.Zulkarnaini, Sy), CV Adta Surya Prima (milik
Ali Aspar), CV Roni Perabot (milik Roni Setiawan), PT Diplomad Surya
Nugraha (milik Drs.Syahril Syamra) dan CV Rea Gumilang (milik Elfia
Safitri).
Bau KKN mulai terlihat, ketika pihak panitia memenangkan PT Kosima
Modulindo, milik Adlil Abubakar, yang meneken surat rekomendasi
kepada pihak proyek. Atas kasus ini Dewan LPJK Sumbar melalui
sekretisnya M.Nurnas Bac, berdasarkan pengaduan Dirut PT Sinar Emha
Jaya Muskamal Hadi, R, ST, S.H., melakukan protes terbuka kepada
pihak proyek. Menurut informasi, kasus ini telah diagendakan oleh
Komisi D DPRD Sumbar untuk �dibuka tanpak isi� pada sesi persidang
resmi.(awk)
===========
Kamis, 28/2/2002
Empat Preman Keroyok Penumpang Bus RNS
Padang, Mimbar Minang � Menolak membeli koran yang ditawarkan, empat
orang preman mengeroyok Riko (22), penumpang bus PO.RNS hingga kepala
korban �bocor� terkena hantaman botol. Aksi pengeroyokan ini terjadi
ketika bus RNS trayek Padang Suliki ini sampai di jalan Veteran
sekitar pukul 16.30, Selasa (27/2/2002).
Tiga dari empat pelaku pada saat itu berhasil ditangkap massa dan
aparat kepolisian, Anto (22) warga Purus I, Usman (18) warga Blok
Kompi A No.18 Siteba dan Marjoni (18) warga Ujung Pandan No.80 Koto
Marapak. Sedang kan seorang pelaku lagi, sampai kemarin masih dalam
pengejaran polisi.
Informasi yang dihimpun, kejadian bermula ketika Riko hendak pulang
ke Payakumbuh. Ketika bus BA 3807 X masih di terminal lintas, datang
seorang lelaki menawarkan koran. Karena tidak berminat, korban
menolak dengan halus. Namun si penjual korban terus memaksa korban
sampai terjadi perang mulut hingga bus keluar dari terminal.
Kejadian ini rupanya berbuntut panjang, si penjual merasa tidak
senang dan mengumpul-kan kawan-kawanya setelah turun dari bus. Mereka
lalu mencegat bus di jalan Veteran tepat nya di depan gedung Wowo.
Keempat preman terminal lintas itu mengeroyok korban sehingga korban
tidak bisa memberikan perlawanan.
Kepala korban dihantam dengan botol hingga robek dan tangan serta
paha korban juga terkena luka yang cukup serius. Di antara pelaku
juga ada yang mempergunakan sebilah pisau. Tapi pisau itu tidak
sampai mengenai tubuh korban justru meleset menancap di tangan salah
seorang teman mereka.
Setelah puas menghajar korban, para pelaku meloncat dari bus. Aksi
ini mengundang perhatian massa apalagi mendengar ada teriakan dari
penumpang bus. Spontan saja massa mengejar pelaku karena diduga baru
saja melakukan aksi pencopetan. Salah seorang pelaku, Anto berhasil
ditangkap massa di daerah Purus III. Tendangan dan pukulanpun tak
bisa dielakan Anto ketika puluhan massa telah mengepungnya. Dalam
kondisi babak belur Anto diamankan di Polsek Padang Barat.
Sementara tiga pelaku lainnya, kabur kekawasan Pondok Mayang Sari
yang berada di seberang jalan. Usman dan Marjoni berhasil ditangkap
saat bersembunyi di dalam semak-semak. Sedangkan seorang lagi
berhasil lolos, masa hanya menemukan baju yang ia pakai.
Kasatserse Polresta AKP Novia Jaya yang dikonfirmasikan, Rabu (27/2)
kemarin mengata kan, seorang pelaku lagi masih dalam pengejar an.
Menurut Kasatserse, sampai kemarin korban belum membuat laporan
resmi. Kendati demikian, polisi telah membuat laporan model A dan
ketiga tersangka tetap bisa diproses secara hukum. Kasatserse
membenarkan kasus pengeroyo kan ini gara-gara korban menolak membeli
koran yang ditawarkan pelaku. Selanjutnya, pelaku mengajak teman-
temannya untuk mengeroyok korban. (jon)
=======================================
Kamis, 28/2/2002
WTS Digrebek Ketika Sedang Berpelukan
Padang, Mimbar Minang � Lagi, tiga orang perempuan pekerja seks
ditangkap petugas Polisi Pamong Praja Kota Padang di Ruang Terbuka
Hijau (RTH) Imam Bonjol, Rabu (27/2/2002) pagi sekitar pukul 09.30
WIB.
Ketiganya digrebek aparat Polisi Pamong Praja saat masih tertidur di
areal Balairung RTH Imam Bonjol, bahkan satu orang diantara nya
sedang berpagutan dengan pasangannya, laki-laki muda yang tidak
diketahui identitasnya dan langsung kabur melarikan diri saat penggre
bekan terjadi. Sedangkan ketiga orang �pekerja seks kesiangan� ini
digiring ke kantor Pol PP yang letaknya berseberangan dengan RTH.
Dalam interogasi pihak Pol.PP mereka me ngaku bernama Yesy, Rina dan
Sari, ketiduran di balairung RTH lantaran sudah larut malam tidak ada
lagi kendaraan untuk pulang ke rumah di komplek Perumahan Belimbing,
setelah beraktifitas malam hari di kawasan taman dan Musikafe Lucky.
Masih pengakuan mereka, �seorang diantara nya tuna wicara alias bisu,
bernama Yesy� penangkapan yang dialami bukanlah yang pertama kali
tapi sudah seringkali. Bahkan diantaranya ada yang sudah dua kali
masuk Panti Rehabilitasi Sukarami Solok. �Pertama-kali masuk Sukarami
selama lima belas hari, kali kedua selama sembilan bulan,� kata salah
seorang dari mereka yang sudah dua tahun menjalankan profesi itu
lantaran frustasi setelah direnggut kegadisannya oleh sang pacar yang
pergu melarikan diri.
Sementara itu, seorang diantaranya mengaku sejak Februari 2001 lalu
menjalan profesi ini. Sedangkan seorang lagi yang tuna rungu tidak
diperoleh keterangan kongkrit tentang dia, tapi menurut petugas Pol
PP yang menginterogasi kawannya, mereka adalah �pemain lama� yang
sudah seringkali tertangkap dan bolak-balik di kirim ke Sukarami.
�Untuk ketiganya, dalam waktu dekat ini juga akan dikirim ke
Sukarami,� kata KTU Pol PP Nuzwir Syam menjawab wartawan soal
penanganan selanjutnya terhadap ketiga pekerja seks tersebut.(sel)
==================================================================
Kamis, 28/2/2002
Perluasan Bukittinggi, Surat Mendagri 'Dihilangkan'
Bukittinggi, Mimbar Minang � Perluasan Kota Bukittinggi ke sebagian
wilayah Agam bergulir dengan episode aneh. Diduga surat Mendagri
Surjadi Soedirdja kepada Gubernur Sumbar sejak dua tahun lalu,
tepatnya 7 Maret 2000, ada yang 'menguburkan'.
Padahal surat Mendagri tersebut, sebagaimana diperoleh Mimbar Minang
bocorannya Rabu siang (27/2/2002) kemarin, dapat saja menjadi penentu
babak akhir dalam rangkaian usaha Pemko Bukittinggi merealisir PP
84/1999.
Surat bernomor 135/197/PUD tersebut antara lain berisikan pernyataan
Mendagri yang tidak dapat membenarkan keputusan DPRD Agam No.
07/SK.DPRD/AG 1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang penolakan PP
84/1999 dan mencabut keputusan DPRD Kabupaten Agam tanggal 27
Desember 1995 yang menyetujui perluasan kota.
Selanjutnya Mendagri pada surat yang hanya ditujukan kepada Gubernur
Sumbar tersebut, meminta pihak-pihak yang terkait dengan proses
perubahan batas-batas tetap konsekuen terhadap apa yang pernah
disepakati dalam proses perubahan batas Kabupaten Agam dan Kota
Bukittinggi, hingga pemerintah menyetujui dan menetapkan PP 84 tahun
1999.
Bagian kedua dalam surat Mendagri dengan perihal 'Perubahan Batas
(perluasan) Kota Bukittinggi, sebagaimana telah diajukan Gubernur
Sumbar, pada dasarnya pemprosesannya telah ada persetujuan DRPD
Kabupaten Agam dan DRPD Kota Bukittinggi.
Seterusnya Mendagri menunjuk Gubernur, sebagaimana juga telah
terlaksana meski hasilnya masih 'nol', menjadi sebagai fasilitator
terhadap masalah-masalah yang perlu diselesaikan akibat
dilaksanakannya PP 85/1999.
Yang menjadi tanda-tanya, sebut sumber Mimbar Minang karena baru
sekarang surat pamungkas tanpa ditebuskan ke Walikota dan Bupati
tersebut nongol dan apakah memang tidak sampai ke tangan Gubernur?
Atau selama ini, sengaja dikandangkan pihak tertentu?
Banyak pihak di Bukittinggi menduga bahwa surat tersebut sengaja
tidak ditembuskan kepada Bupati dan Walikota, untuk menghargai
Gubernur Sumbar untuk dapat menyelesaikan 'konflik' berkepanjangan
ini secara musyawarah mufakat.
Dan terlepas dari berbagai dugaan tersebut, yang pasti selama setahun
belakangan keberadaan PP 84 sudah menjadi 'tali' tarik tambang antar
kedua daerah yang bertetangga.
Terakhir enam desa menyatakan bergabung masuk Kota dengan melepaskan
diri dari rangkulan Pemkab Agam.
Disusul pertemuan Bupati Agam-Walikota Bukittinggi dengan fasilitator
Gubernur Sumbar 19 Februari 2002 lalu. Diantaranya, Keputusan DPRD
yang mencabut keputusan 'pendahulunya' yang menyetujui perluasan kota
tidak dapat dibenarkan.
Dengan alasan, karena keputusan DPRD Agam yang menolak PP 84 tahun
1999 direalisir dan mencabup SK persetujuan 'pendahulunya' itu, sudah
menjadi salah satu dasar pertimbangan lahirnya PP 84/1999 tentang
perluasan Kota Bukittinggi.(af)
===============================
Kamis, 28/2/2002
Volume Usaha SP Capai Rp810 Juta
Padang, Mimbar Minang � Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang memang terfokus pada kegiatan usaha unit
simpan pinjam. Tetapi, kontribusi terhadap anggota cukup meyakinkan,
mampu memberikan pinjaman cukup besar.
Seperti dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan PKM Padang Drs. Tasril
Tasar, besar pinjaman yang disalurkan kepada anggota selama tahun
buku 2001 mencapai Rp810 juta lebih terdiri dari pinjaman termen
sebesar Rp687,5 juta lebih dan pinjaman bulanan sebesar Rp123 juta
lebih.
Volume usaha koperasi ini jelas, Tasril melesat tinggi bila
dibandingkan dengan tahun buku 2000 hanya Rp584 juta lebih, terdiri
dari pinjaman termen sebesar Rp497,5 juta lebih dan pinjaman bulanan
Rp186,9 juta lebih.
Pendistribusian dana pinjaman sebesar itu jelas Tasril,
pengembaliannya relatif lancar, menyebabkan koperasi ini semakin kuat
dan mantap.
Memasuki tahun buku 2002, koperasi yang diketuai oleh H. Tasjrif
Aliumar,S.H.ini akan semakin mulus, mengingat modal semakin
membengkak, mencapai Rp283 juta lebih di akhir tahun 2001. Dari
jumlah tersebut, sudah termasuk modal sendiri berupa simpanan pokok
sebesar Rp1,7 juta, simpanan wajib Rp134 juta lebih, simpanan khusus
Rp36 juta lebih, simpanan SKPB anggota sebesar Rp854.700 serta daba
cadangan sebesar Rp110 juta lebih. Kemudian ditambah sebagian dari
Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun buku 2001 sebesar Rp82,7 juta lebih atau
meningkat dari tahun sebelumnya hanya Rp69 juta lebih.
Sementara dana santunan yang didistribusikan kepada anggota yang
berhak menerima selama tahun 2001 mencapai Rp1.540.000, dibagikan
kepada 42 anggota dengan besar santunan berkisar Rp15.000 hingga
Rp100.000. Bagi yang sakit memperoleh Rp15.000, bagi dirawat di rmah
sakit Rp50.000 dan meninggal dunia mendapat santunan Rp100.000.
Memasuki tahun buku 2002, dana sosial dinaikkan menjadi Rp25.000 bagi
orangtua anggota meninggal dunia. Seiring dengan itu, juga disepakati
untuk menaikkan simpanan wajib menjadi Rp30.000 dan dengan sendirinya
besar pinjaman maksimal juga ditingkatkan menjadi Rp7 juta.
��Pengurus dan anggota juga berusaha mengembangkan usaha, tetapi
masih belum jelas unit usaha yang akan dijalankan,�� jelas Tasril
Tasar.(rb)
==========
----------------------------------------------------------------------
----------
Kamis, 28/2/2002
Agam Siapkan Petakraw
Lubuk Basung, Mimbar Minang � Kabupaten Agam akan menurunkan empat
empat regu sepak takraw di Porda VIII Painan, Pesisir Selatan, Maret
mendatang.
�Dari empat regu itu tiga regu dari sepak takraw putra dan satu regu
putri,� kata Ketua Pengcab Sepaktakraw Agam Edi Yasmadi menjawab
Mimbar Minang di Kantor Bupati Agam Selasa (26/2/2002).
Di Porda VIII nanti ujar putra Batu Basa itu, cabang yang dipimpinnya
yakin akan menyumbangkan medali untuk kabupaten tersebut, namun ia
tidak mengatakan bahwa medali yang diharapkan itu sebagai target.
Menurutnya, untuk medali perak dia yakin dapat diraih, namun ia
berharap mudah-mudahan di tim ini punya peluang untuk menyabet medali
emas.
Dikatakan untuk meraih emas di cabang takraw ini ia baru meyakini
hanya 80 persen dari regu putri, sedangkan putra mudah-mudahan bisa
mengondol perak. �Karena itu, kita akan berjuang sekuat tenaga untuk
mempersembahkan yang terbaik untuk daerah ini,� ujarnya.
Para petakraw Agam kini sedang menjalani TC berjalan di Batang Tabik
Kecamatan Tilantang Kamang. Latihan rutin tetap laksanakan tiga kali
seminggu yakni Selasa, Kamis dan Sabtu di bawah pelatih Alifuardi dan
Win Colo.
Materi pemain putri diantaranya Ratna Nirwati, Desliarni, Rahayu
Fitrianti dan Retna Witra, sedangkan putra Hendriko, Rahmad, Miftahul
Huda, Afrialdi, Andi Zandra, Hidayat, dan Hendar Nasri serta Eka
Anjasmara.(ef)
==============
Kamis, 28/2/2002
Semen Kehilangan 2 Striker
Padang, mimbarminang.com �Semen Padang kehilangan dua striker
menghadapi tamunya Persikab Kabupaten Bandung dalam pertndingan
lanjutan Liga Indonesia VIII, di Stadion H. Agus Salim, Padang, Ahad
(3/3/2002).
Kedua striker itu adalah Kusdiyanto dan Nico Susanto. Kusdiyanto
terkena akumulasi kartu kuning, sedangkan mengalami cedera pada rusuk
kanannya ketika ditabrak kiper PSPS Hendro Kartiko dalam pertandingan
�sandiwara� di Stadion Agus Salim, Kamis (14/2/2002).
Informasi terakhir menyebutkan, kondisi Nico sudah mulai membaik. Dia
sudah mulai mengikuti latihan. �Cuma untuk bisa turun bertanding
melawan Persikab masih diragukan,� katanya.
Pemain lainnya yang sudah dapat dipastikan tidak bakal tampil dalam
pertandingan ke-9 Semen itu adalah libero Renato. Pemainasal Brasil
ini mendapat ganjaran kartu merah ketika Semen Padang menang 2-1 atas
PSDS Deli Serdang di Agus Salim, Ahad (10/2/2002).
Kusdiyanto, pemain yang hanya memiliki tinggi 165 cm ini cukup
produktif dalam pertandingan Liga Indonesia VIII dengan mengoleksi
empat gol.
Dia selalu mendapat kepercayaan dari pelatih Suhatman Imam tampil
sebagai pemain starter. Beda dengan ketika Semen dilatih Jenniwardin
pada Ligina VII, dimana Kusdiyanto hanya sebagai pemain cadangan.
Sementara pemain sayap kanan yang terpaksa hanya menjadi penonton
karena akumulasi kartu kuning ketika Semen dikalahkan 1-2 oleh PSBL
Bandar Lampung, Ahad (24/2/2002) sudah bisa diturunkan kembali.
Sedangkan Renato, yang harus absen dalam tiga kali pertandingan baru
bisa diturunkan saat meladeni Persikota Tangerang. Pemain ini sangat
dibutuhkan oleh tim untuk libero dan menciptakan gol dari bola-bola
hasil tendangan sudut.
Pelatih Semen Padang Suhatman Imam kepada Mimbar Minang mengatakan
bahwa sebagaimana pertandingan melawan Persija dan PSBL, Posisi
Renato digantikan oleh Jang Sunday Ibrahim. Sementara pengganti
Kusdiyanto akan disiapkan. �Kita lihat saja nanti, siap yang paling
siap,� kata mantan pelatih PSSI Primavera itu.
Bisa saja nanti Agus Santiko diduetkan dengan Dani Ananda atau Ellie
Aiboy didorong maju ke depan duet dengan Agus Santiko. Sedangkan
posisi gelandang menyerang akan diisi oleh Paulus Krey.
Menurut manajer tim Semen Padang Heryandi Djahir, menghadapi
Persikab, Semen Padang menargetkan meraih angka penuh. Meski
tanpadiperkuat sejumlah pemain pilar, dia merasa yakin timnya akan
menang dari Persikab.
Kemenangan atas Persikab memang sangat dibutuhkan oleh Semen. Apalagi
dalam dua partai tandang terakhir di putaran pertama ini tim Kerbau
Merah hanya berhasil membawa satu angka hasil seri 1-1 lawan Persija
Jakarta dan kalah 1-2 atas PSBL Bandar Lampung.
Heryandi mengatakan, kemenangan atas Persikab sangat dibutuhkan oleh
Semen untuk mengamankan langkah lolos kedelapan besar.
Bahkan harapan Semen Padang bisa mengumpulkan sembilan poin dalam
tiga pertandingan terakhir, termasuk satu partai tunda lawan PSPS
Pekanbaru.
Jika target itu tercapai, Semen akan mengumpulkan 23 angka dalam
putaran pertama.
Soal pertandingan lawan PSPS, Sekrtaris PS Semen Padang Hamdan Anwar
mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada PSSI agar
pertandingan tunda itu tetap digelar di Padang. Pada surat itu Semen
berjanji akan meningkatkan keamanan.
Namun belum diperoleh keterangan apakah permintaan Semen itu
dikabulkan PSSI atau tidak. Soalnya, Ketua Komisi Disiplin PSSI Andi
Darussalam sebelumnya mengatakan bahwa jadwal dan lokasi pertandingan
Semen dengan PSPS ditentukan oleh PSSI.
Menurut Hamdan, pertandingan kedua tim kuat Sumatra itu kemungkinan
setelah putaran pertama berakhir.(met)
======================================
Kamis, 28/2/2002
DPRD Sahkan APBD Solok
Solok, Mimbar Minang � Kemarin (Rabu, 27/2/2002) APBD Kabupaten Solok
disahkan dalam rapat paripurna DRPD. Pembahasan RAPBD itu sendiri
dilakukan secara marathon sejak awal Februari lalu. Secara formal
sidang membahas RAPBD ini baru dimulai tanggal 21/2/2002, tapi secara
informal pembahasan sudah dilakukan oleh Panitia Anggaran Eksekutif
(PAE) dan Panitia Anggaran Legislatif (PAL) serta gabungan keduanya
sejak bulan Januari 2002.
Pendapatan tahun 2002 diperkirakan 227,9 miliar lebih atau meningkat
22,3 persen. Pendapatan yang bakal diperoleh itu berasal Dana Alokasi
Umum (DAU) Rp169,17 miliar, bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp8,24
miliar, sisa lebih perhitungan anggaran tahun laluRp34,9 miliar,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp6,4 miliar dan pendapatan lainnya
Rp8,5 miliar.
Walau PAD meningkat 60,3 persen lebih dibanding tahun 2001 lalu,
namun angka tersebut masih amat kecil jika dibandingkan kucuran dana
dari pemerintah pusat. Hal ini diakui oleh Bupati Solok Gamawan
Fauzi, S.H. yang mengatakan bahwa kondisi keuangan daerah masih
tergantung kepada kucuran dana dari pemerintah pusat.
Guna mengoptimalkan anggaran yang adam, Gamawan menghimbau agar semua
pihak melakukan penghematan dan efisiensi serta meningkatkan
pengawasan. Selain itu, diperlukan pula pemberdayaan masyarakat
sehingga peran mereka sebagai pelaku utama pembangunan benar-benar
menjadi kenyataan.
Sebelum ABPD disahkan, pada sejak pembahasan sempat terjadi voting,
terutama menyangkut dana untuk mobil dinas dan para wakil ketua
dewan. Dalam usulan dialokasikan dana Rp360 juta untuk membeli tiga
unit mobil baru bagi para wakil ketua. Usulan itu disusun langsung
Wakil Ketua Martius.
Tapi sebagian anggota dewan tidak setuju dengan usulan tersebut.
Alasannya mobil dinas para wakil yang ada sekarang masih cukup banyak
dan bagus.
"Karena itu kami tidak menyetujuinya," ujar Drs. Desra Ediwan,
anggota dewan dari Partai Golkar yang juga anggota Pansus yang
dibentuk khusus untuk membahas mobil wakil ketua serta sejumlah item
anggaran yang menjadi polemik dalam sidang-sidang pendahuluan.
Pendapat senada juga dikatakan Edi Salim Dt. Basa, anggota dewan dari
PDI-P. "Dengan tidak adanya anggaran untuk membeli mobil wakil ketua,
maka kita mengalihkan anggaran itu untuk kepentingan yang lebih
diprioritaskan, antara lain untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,"
kata Edi Salim.(tef)
====================
Kamis, 28/2/2002
PDAM Pasaman Sesuaikan Tarif Dasar Air Minum
Lubuk Sikaping, Mimbar Minang � Direktur Utama PDAM Pasaman Ir.
Iryandi Putra, Dipl. S.E., mengatakan perlu pembenahan manajemen
untuk mengimbangi beban biaya operasional yang semakin besar akibat
naiknya harga bahan atau material, BBM dan listrit.
Salah satu bentuk pembenahannya, kata Iryandi ketika ditemui di ruang
kerjanya Rabu (27/2/2002), adalah dengan menaikkan tarif air minum
yang sekarang sedang dibahas kalangan DPRD Pasaman. Hal ini dilakuka
karena selama ini, PDAM mengalami kesulitan dana untuk memperluas
jaringan, pengeloaan dan memberikan pelayanan yang baik kepada
pelangan.
Menurut Iryandi yang saat itu didampinggi Direktur Teknik Syahrial
Thaib dan Direktur Umum PDAM Pasaman Ondaria J, B.Sc., usulan
kenaikan ini perlu dilakukan karena tarif lama sebesar Rp250/m3 sudah
berlaku sejak lama, tahun 1995 lampau, dan tidak cocok agfi dengan
biaya perawatan sekarang ini. "Kita mengharapkan agar tarif dasar air
PDAM ini dinaikkan menjadi Rp400/m3," katanya.
Kalau masih tetap mempertahankan tarif lama, katanya, akan berdampak
terhadap pengoperasian, pengelolaan dalam memberikan pelayanan kepada
pelanggan. "Oleh karena itu sejalan dengan kenaikan harga barang dan
semakin tingginya tingkat kesulitan terutama kenaikan harga kebutuhan
operasional seperti pipa, kenaikan tarif dasar listrik yang mencapai
200%, jelas tidak sebanding dengan harga tarif air yang ada
sekarang," ujarnya.
Menyinggung tentang biaya operasional, menurut Iryandi, PDAM Paasman
yang mengoperasilan 11 unit pelayanan dengan 20 sumber air yang
tersebar pada 10 kecamatan tersebut, pendistribusian melalui jaringan
pipa transmisi dan pipa distribusi dengan system gravitasi yang pada
dasarnya mengalirkan air kepada pelayanan melalu pengatur valve-valve
maupun pemerataan tekanan dan kapasitas air. "Sedangkan untuk
memenuhi kualitas yang standar kesehatan dari Departemen Kesehatan
dan Badan Dunia WHO tentu perlu diberikan bahan kimia pada saat-saat
tertentu di lokasi sumber air," katanya lagi.
Mengenai kondisi yang dihadapi PDAM Pasaman saat ini, menurut Iryandi
sangat berbeda dengan daerah lain terutama perkotaan seperti Padang.
"Pendistribusian air mencapai ke daerah yang sangat jauh mulai dari
Kumpulan, Rao Mapat Tunggul, Kinali dan Ujung Gading. Cakupan
pelayanan untuk tiap daerah ini tidak padat dan terebar pada lokasi
pemukiman yang jarang, serta konsumsi pemakaian air minum sangat
rendah akibat adanya alternatif lain dalam pemenuhan air minum dan
rumah tangganya."
Kenaikan tarif sampai Rp400/m3 ini, tambah Direktur Bidang Teknik
Syahrial Thaib, masih jauh dibanding daerah lain seperti Sawahlunto,
Padang Panjang, Solok yang telah menyesuaikan tarif dasar air yang
mencapai Rp600/m3.(ris)
=======================
Kamis, 28/2/2002
Meski Damai, Iwan Tetap Dihukum
Padang, Mimbar Minang � Meski telah meng adakan perdamaian dengan
pemilik pakaian yang telah dicurinya, Biduan Anderson tetap terancam
hukuman penjara. Lelaki yang biasa dipanggil Iwan ini telah dituntut
jaksa Deswiarni, S.H. satu tahun penjara.
Dan akan segera berhadapan dengan putusan majelis hakim Pengadilan
negeri Padang yang diketuai Asmuddin, S.H., pada persidangan, Selasa
(5/3/2002) nanti. Lelaki muda ini dinilai jaksa, terbukti bersalah
mencuri pakaian milik keluarga Yuniwan, pada suatu hari di bulan
Oktober 2001 lalu. Disebutkan, waktu itu sekitar pukul 13.00 WIB,
lelaki yang telah menyiapkan dua kantong plastik warna hitam dan
merah dari rumahnya di Air Tawar Padang ini turun bus di Simpang
Muaro Panjalinan.
Dia langsung menuju rumah Yuniwan di Komplek Kuala Nyiur Lubuk Buaya.
Di tengah teriknya matahari, lelaki yang sejak awal tertarik dengan
berbagai pakaian terjemur di peka rangan Yuliwan ini langsung
memanjat pagar rumah. Setelah berhasil, dia langsung meraih dua helai
kaos oblong dan dua celana jeans. Barang curian itu dimasukannya ke
dalam kantong plastik yang telah disiapkannya. Lalu secara perlahan
dia segera meninggalkan rumah Yuniwan.
Sekali berhasil maling jemuran tanpa halangan, membuat Biduan
Anderson ketagih an. Dia kembali lagi melakukan perbuatan yang sama.
Namun untuk perbuatannya kedua kalinya itu, dia tidak mau turun
tangan sendiri. Dia berusaha membujuk seorang anak kecil untuk
mengambil jemuran Yuniwan dan menyerahkan kepadanya.
Meski Biduan terlihat tenang-tenang saja, saat mendengar tuntutan
jaksa. Namun bagi ibunya tuntutan bagi anaknya itu terlalu tinggi.
Karena sebelumnya, antara dia dengan korban telah mengadakan
perdamaian di Polsek Koto Tangah. Dan dia telah terlanjur berharap,
kalau perdamaian itu akan dapat meringankan tuntutan hukuman bagi
anaknya. Karena itulah, hari Selasa kemarin, dia menemui jaksa
Deswiarni. Dengan air mata berurai, perempuan yang tidak bisa
berbahasa minang ini minta jaksa meringankan hukuman anaknya.
Meski kasihan melihat perempuan tersebut. Namun permintaan dari
perempuan yang berusia sekitar 40 tahun ini tentu tidak dapat
dipenuhi jaksa. Selain tuntutan telah dibacakan, kewenangan
memutuskan hukuman juga tiadk berada di tangannya.
Sebenarnya jika sebelum tuntutan dibacakan tentu jaksa masih bisa
mempertimbangkan hal yang meringankan terdakwa, dengan adanya
perdamaian tersebut. Karena saat mengajukan tuntutan hukuman jaksa
mengaku memang tidak tahu sama sekali kalau sebelumnya telah ada
perdamaian antara korban dengan terdakwa. Meski hal itu tidak berarti
bisa membebaskan Iwan dari kesalahan. Namun paling tidak hal itu akan
dapat meringankan hukumannya.
Untuk itu Deswiarni hanya bisa menyarankan, agar Ibu tersebut menemui
majelis hakim. Dan menerangkan kalau antara dia dengan korban telah
berdamai. Sehingga nanti majelis hakim dapat memasukannya ke dalam
pertimbangan yang bisa meringankan hukuman terdakwa.(ynt)
=========================================================
Kamis, 28/2/2002
Penguasaan Bahasa Inggris Siswa SLTP Masih Rendah
Padang, Mimbar Minang � Penguasaan mata pelajaran Bahasa Inggris
dikalangan pelajar SLTP di Sumbar masih rendah. Hal ini terlihat dari
rata-rata hasil Ebtanas siswa SLTP tahun 2001 untuk mata pelajaran
Bahasa Inggris masih di bawah lima. Rata-rata nilai mata pelajaran
Bahasa Inggris dari 370 SLTPN 4,86 dan 75 SLTP swasta 4,73.
Kondisi ini juga dialami untuk 101 MTsN dan 241 MTsS di Sumatra
Barat, dimana rata-rata peroleh nilai Ebtanas untuk mata pela jaran
Bahasa Inggris lebih rendah lagi. Masing-masing memperoleh nilai rata-
rata 4,66 dan 4,34.
�Kita belum tahu pasti penyebab rendahnya nilai Ebtanas siswa SLTP
untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dan sekarang kita lagi mengkaji
penyebab-penyebabnya,� kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Drs.
Ramidjo kepada Mimbar Minang, Rabu (27/2/2002).
Ia menjelaskan, bahwa pihaknya memang sengaja membuat rata-rata
perolehan nilai setiap mata pelajaran yang di-Ebtanas-kan. Perolehan
rata-rata ini tidak hanya rata-rata Sumbar saja, tapi juga rata-rata
per sekolah. Hal ini, akan memudahkannya mengetahui kondisi perolehan
angka setiap sekolah, dan soal-soal yang tidak terjawab oleh siswa.
�Kalau kita sudah melihat soal mana yang sulit bagi siswa dan apakah
semua sekolah siswanya kesulitan terhadap soal itu, maka kita akan
mencarikan faktor penyebabnya. Apakah memang sekolah belum
mngejarakan hal itu, ataukah memang siswa itu sendiri tidak
menguasainya,� ungkapnya.
�Kita juga akan melihat apakah memag siswa tidak tertarik dengan mata
pelajaran Bahasa Inggris atau mata pelajaran lainnya. Atau sebaliknya
gurunya yang kurang bisa meng-ajarkannya atau kurikulumnya kurang
tepat,� tambahnya lagi.
Sementara itu, perolehan rata-rata NEM untuk mata pelajaran lainnya
adalah: untuk 370 SLTPN dan 75 SLTP swasta masing-masing PPKN 5,94
dan 5,69; Bahasa Indonesia (5,28 dan 5,01), Matematika (5,47 dan
5,30), IPA (5,27 dan 5,00) dan IPS (5,40 dan 5,17). Untuk 101 MTsN
dan 241 MTsS PPKN 5,69 dan 5,50, Bahasa Indonesia (5,09 dan 4,73),
Matematika (5,28 dan 4,99), IPA (5,07 dan 4,72) dan IPS (5,19 dan
4,98).(fin)
Buek email gratis di http://sungaipagu.zzn.com
____________________________________________________________
Get your own FREE Web and POP E-mail Service in 14 languages at http://www.zzn.com.
RantauNet http://www.rantaunet.com
Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/register.php3
==============================================Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di
http://www.rantaunet.com/subscribe.php3
ATAU Kirimkan email
Ke/To: [EMAIL PROTECTED]
Isi email/Messages, ketik pada baris/kolom pertama:
-mendaftar--> subscribe rantau-net [email_anda]
-berhenti----> unsubscribe rantau-net [email_anda]
Keterangan: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung
==============================================
