|
Assalamu'alaikum wr.wb,
Sekedar untuk referensi
SBN
Setelah semalam tampil bareng Agus Haryadi di TVRI
dalam mengupas soal devolusi dan dekonsentrasi (juga ada Andi Mallarangeng dan
Bupati Sampit), hari ini SH memuat bareng tulisan kami. Revolusi siapa yang
kuat?
ijp ======== Sinar Harapan, 3 April 2002 Revolusi (Tak) Berhenti di Hari Minggu (1)
Pembusukan sudah sampai pada tingkat yang tak
mungkin disembuhkan (Ray Rangkuti: 2002). Amputasi politik mungkin bisa
menolong. Namun, sikap reaktif kekuatan politik lama yang disokong oleh kapital
yang tak kecil telah memaksa aktor-aktor pendorong perubahan pasrah pada
keadaan�beberapa di antaranya bahkan cenderung fatalistik dan berbalik arah
mengkhianati cita-cita perubahan yang sempat diagungkan sebelumnya. Di tengah demoralisasi yang berlangsung cepat,
pemerintah juga diwajibkan menghadapi realitas global yang dalam berbagai sektor
ternyata lebih banyak merugikan kelompok-kelompok miskin. Ekspektasi atas taraf hidup yang lebih baik
pupus ketika liberalisasi perdagangan menyedot hampir seluruh energi
negara-negara Dunia Ketiga yang berlangsung sejalan dengan terjadinya gelombang
demokratisasi. Tidak tanggung-tanggung, 85 persen pendapatan
global dikuasai oleh tak lebih dari 20 persen penduduk dunia yang tinggal di
negara-negara maju (Human Development Report: UNDP, 1994). Celakanya lagi, 80
persen jumlah penduduk miskin di dunia �hanya� didominasi tak kurang dari 12
negara dengan Indonesia menduduki peringkat ke-6. Realitas inilah yang memahfumkan banyak ekonom
dunia tentang kemampuan negara maju yang memiliki tingkat konsumsi jauh lebih
tinggi dari kapasitas produksinya. Bahwa sesungguhnya, margin konsumsi dengan
produksi didapat dari sebuah aktivitas penghisapan, perampasan, dan penjajahan
ekonomi terhadap negara-negara terbelakang. Dominasi kolonialisme primitif sejatinya tak
banyak bergeser akibat drama kolosal kedustaan berpenampilan eksentrik, kreatif
dan modern, yang kini bernama globalisasi, demokrasi, dan liberalisasi ekonomi.
Dengan kenyataan semacam ini, ke mana
masyarakat akan bergerak? Teori-teori organisme kebudayaan yang mengilhami
linearitas perubahan bisa jadi dijungkirbalikkan oleh realitas yang sama sekali
tak sama. Mirip pun tidak. Kalangan postmodernis mungkin bisa tersenyum
sinis, tapi itu pun tak akan lama. Karena gaya Brown�seperti dalam gerak
partikel di ilmu kimia�disifati oleh ciri utamanya: tak bisa ditebak. Hal ini
terjadi sebagai akibat ketiadaan pola yang dalam batas tertentu, mengingkari
kausalitas secara radikal. Rumusan semacam transformasi masyarakat dari
mekanik ke organik (Emile Durkheim) ataupun konversi formasi sosial dari feodal,
kapitalis, hingga sosialis (Karl Marx), sangat mungkin menjadi teori-teori usang
yang gagal memahami gerak perubahan masyarakat di hari ini. Faktor perkembangan sektor industri tidak lagi
menjadi determinan monolit dalam memahami perubahan sosial. Yang ada hanyalah,
keputusasaan bercampur fatalisme dan skeptisme sosial. Disintegrasi sosial, dan pun teritorial, adalah
bayang-bayang kecemasan yang mengendap di alam pikiran para pengelola negara.
Hal ini sama artinya dengan kematian entitas sebuah negara-bangsa. Kekhawatiran
itu tak perlu hadir seandainya gagasan dasar mengenai negara dipahami dalam
kerangka yang fundamental. Atau sekurang-kurangnya dimengerti dalam sebuah
maksud dan tujuan yang absah dari masyarakat lewat kebijakan yang secara
otoritatif diimplementasikan oleh lembaga-lembaga negara. Karenanya, pemahaman umum soal negara penting
menjadi ulasan karena konsep dasarnya secara signifikan mempengaruhi persepsi
para pengelolanya. Layaknya negara pada umumnya, ia dirumuskan dalam sebuah
kerangka tujuan dan perspektif kehendak umum (volont� g�n�rale). Kesejahteraan sosial bukan sekadar impact, tapi
bahkan menjadi cita-cita dan tujuan utama pembentukan negara (state building).
Untuk itu, negara bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan warganegara,
perlindungan hukum dan hak asasi manusia, penegakan keadilan, serta pendidikan.
Dengan otoritas yang secara sah dimiliki, negara berhak menggunakan kekuatan dan
alat koersinya untuk menjamin segenap tujuan dasar pembentukan negara. Karenanya, sama sekali tak dapat dibenarkan
bila negara justru menjadikan instrumen kekerasan untuk mengancam kepentingan
warganya sendiri. Sebagai medium, negara seharusnya bisa menjadi piranti
pencapaian tujuan masyarakat yang tak akan mungkin dapat diraih hanya dengan
mengandalkan kekuatan individu warga negara. Bila negara bertindak sebaliknya
dari tujuan dasar masyarakat, maka hilanglah fungsi-fungsi dasar negara. Oleh karena itu, ketika negara gagal mewujudkan
kesejahteraan sosial, konsekuensi yang paling mungkin muncul adalah pengingkaran
yang terwujud dalam pembangkangan sipil (civilian disobedience). Gerakan
separatis yang menjamur di beberapa kawasan Indonesia, semisal Aceh dan Papua,
mesti dilihat dalam kacamata kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan mendasar
warganegara yang berasosiasi di dalamnya. Citarasa keadilan dan kehormatan yang
terluka adalah argumentasi fundamental yang bisa menciderai pilar
kewarganegaraan di kawasan manapun. Di lain pihak, Indonesia juga miskin imunitas
saat hidup di tengah wacana pembangunan global. Dialog antarperadaban tidak
pernah sungguh-sungguh terjadi kecuali sekadar seremoni yang menyisihkan dana
sekadarnya bagi kebertahanan dominasi budaya, ekonomi, dan politik negara-negara
maju. Ia lebih tepat untuk disebut sebagai monolog,
sebuah manipulasi kesadaran yang memaksa Dunia Ketiga menempatkan persoalan
dalam logika benturan peradaban Timur dan Barat. Sambil pada saat yang sama
membutakan mata dari kenyataan bahwa relasi kuasa yang ada lebih dimotivasi
dalam logika Utara dengan Selatan, yakni hubungan eksploitatif yang
dipertahankan lebih dari 4 abad terakhir dengan maksud pemiskinan, dan bukan
kesetaraan. Stabilitas negara terbelakang�bagi
negara-negara maju, sama tak berartinya dengan soal kemiskinan Dunia Ketiga.
Kecuali hanya untuk mengambil keuntungan dari besarnya modal yang telanjur
mereka tanamkan di negara-negara terbelakang. Bila tak ada kepentingan kapital,
stabilitas Dunia Ketiga pastinya sama tak berarti dengan pemusnahan gandum yang
diproduksi negara maju demi mempertahankan harga pasaran dunia di tengah krisis
pangan yang meliputi lebih dari 70 persen penduduk dunia. Pementasan kebiadaban ini diteruskan dengan
cara-cara yang semakin agresif menekan peran negara dalam ruang masyarakat.
Lembaga-lembaga negara diharamkan untuk terlibat dalam proses-proses yang
terjadi atas nama demokrasi dan kebebasan. Liberalisme primitif telah berhasil membuat
negara kehilangan perannya secara ekstrem, dengan harapan peran masyarakat akan
mengalami ekstensifikasi. Celakanya, bukan masyarakat yang meluas perannya.
Akan tetapi, peran para pemilik modal menjadi
kekuatan baru yang tidak cuma melumpuhkan negara beserta kekuatan koersinya.
Tapi lebih jauh, mengendalikannya dengan metodologi yang lebih halus dan lembut.
Kekhawatiran Marx terbukti saat kapitalisme transnasional berselimut kebijakan
negara secara transparan melakukan penghisapan hebat terhadap para kaum buruh
dan kelompok-kelompok miskin. Situasi inilah yang secara akumulatif memupuk
kemarahan penduduk lokal yang merasa memiliki sumber daya alam besar, tapi tak
mendapatkan apa-apa darinya. Logika pembangunan global�yang dicirikan oleh
tindakan eksploitatif�yang tidak mampu dihadapi secara tegas oleh Dunia Ketiga
adalah muasal dari kemarahan yang membabi buta. Gerakan sparatis muncul sebagai ekspresi
perlawanan dengan memanfaatkan identitas etnik, agama, atau perilaku primordial
lainnya. Gerakan masyarakat partikular menjamur karena memang gerakan semacam
inilah yang bisa menjadi satu-satunya kanal bagi protes sosial yang efektif.
Geliatnya tak bisa lagi ditahan, akibat kegagalan negara untuk meningkatkan
kesejahteraan warganya sendiri.
Selamat Tinggal Revolusi Oleh Indra J.
Piliang Tempat masyarakat
inilah yang kurang dijelaskan oleh Alfan. Ide revolusi sosial padahal makin
menyemak pascarezim Gus Dur. Benturan antartokoh politik meruyak. Sebaliknya
sikap apatis rakyat terhadap elite menggumpal. Stateless bahkan dilansir,
mengingat jauhnya jarak yang terbentang antara warga negara dengan penyelenggara
negara. Urusan kenegaraan, nyaris imun dari realitas kebutuhan
masyarakat. Sebelumnya, gagasan
revolusi sosial diungkap aktivis pembela kaum miskin kota Wardah Haviz dalam
wawancara radio. Gagasan itu juga meluncur dari kelompok politisi muda lintas
partai�kecuali Partai Golkar�ketika diskusi akhir tahun BEM UI. MS Ka�ban,
termasuk di antaranya. Dalam wawancara di televisi, Setiawan Djody juga
mengungkapkan perihal yang sama, yang mungkin juga berkaitan dengan image
kelompok musiknya, Kantata Revolvere. Ada yang mengartikan
revolusi itu sebagai pergantian generasi elite politik, ada juga yang berpikiran
dalam kerangka peremajaan birokrasi. Dengan demikian, belum begitu jelas �model�
revolusi sosial seperti apa yang diinginkan atau diprediksikan oleh berbagai
kalangan kelas menengah profesional itu. Theda Skocpol, dalam
bukunya Social Revolution in the Modern World, mengajukan pertanyaan menarik.
�Begitu banyak negara-negara miskin di Dunia Ketiga, tetapi revolusi-revolusi
hanya terjadi di sebagian kecil negara, dan tidak benar-benar dibutuhkan di
negara paling miskin. Mengapa revolusi sosial terjadi di Cina dan Vietnam,
tetapi tidak terjadi di India dan Indonesia?� Skocpol menjawab sendiri
pertanyaan itu dengan mengutip Leon Trotsky: �The mere existence of privation is
not enough to cause an insurrection; if it were, the masses would be always in
revolt!� (1995: 260). Orang-orang lapar yang
membutuhkan roti atau nasi, tidak selamanya menggelar revolusi.
Kenapa? Pertama, substansi
teori atau bahkan ide revolusioner telah menjadi milik intelektual dan kelas
menengah kota (urban rich class-URC). Dalam terminologi klasik, mereka bagian
dari kelas borjuasi, tetapi bukan pemilik kekuasaan. Kebanyakan kelas
menengah kita memang tidak berpucuk, sekaligus tidak berakar. Sebagian malah
hanya perpanjangan tangan dari kelompok elite dominan (the rulling class).
Akibatnya, gagasan revolusi tak punya pengaruh banyak. Pembantaian Tiananmen
sudah menunjukkan kepada dunia, betapa kelompok menengah kota saja�katakanlah
mahasiswa�akan habis dalam sekejap, ketika bergerak dalam kerangka revolusi
pemikiran dan tuntutan reformasi, dalam berhadapan dengan Tentara Merah. Kondisi
Indonesia menunjukkan betapa ide-ide revolusioner hanya sebatas teori, atau
retorika, dalam demonstrasi dan diskusi. Kedua, terputusnya
rantai gagasan antara �juru bicara� revolusi sosial dengan massa di pedesaan.
Padahal, dalam sejarah revolusi sosial Indonesia, barisan kaum tani miskin
adalah penggerak utama revolusi sosial dengan amunisi land reform dan anti
kepada �tujuh setan kota�, serta strategi �desa mengepung kota�. Indonesia cukup
kaya dengan literatur revolusi petani, juga kalangan pedesaan (para menak dan
jawara) juga pemuda dan ulama, dalam mendekonstuksi stratifikasi sosial.
Studi yang dilakukan
oleh Antony Reid, Anton Lucas, Sartono Kartodidjo, Benedict Anderson, Robert
Brison Cribb, dan lain-lain, telah menunjukkan bagaimana revolusi sosial terjadi
di tingkat lokal, baik desa maupun kota. Tetapi, sekali lagi, tidak berlangsung
secara nasional. Berbagai revolusi
sosial itu juga menunjukkan tidak terjadinya perubahan mendasar pasca revolusi
(rekonstruksi sosial), baik karena kelompok revolusioner itu terbunuh berhadapan
dengan militer (kolonial atau pribumi), maupun akibat konsolidasi dari
pihak-pihak yang mereka serang. Revolusi dalam banyak hal sering memakan anaknya
sendiri. Sekalipun Skocpol
percaya bahwa kekuatan-kekuatan revolusioner petani hanya bisa berhasil apabila
dibantu oleh kelompok-kelompok profesional yang membangun organisasi
revolusioner, tetap saja di Indonesia terhalang oleh tembok besar
hyper-modernisme yang memperkokoh pilar individualisme. Modernisme telah
melahirkan ambigu kebudayaan, ketika individualitas membelah masyarakat, bahkan
melahirkan kultus individu. Rasionalitas justru terkubur. Yang terjadi bukan lagi
solidaritas sesama warga miskin, melainkan lebih banyak warga miskin yang
menjadi pengikut fanatik pemimpin A, akan mudah untuk menyerang warga miskin
pemimpin B. Bukan rahasia lagi kalau �benturan sosial� yang sempat terjadi
selama reformasi lebih pada rebutan antar pemimpin yang didukung massa rakyat
tertentu, ketimbang melihatnya dari perspektif Marxis: perbenturan antar kelas.
Elite yang terbelah, diikuti massa yang terbelah, akan menyulitkan masuknya
pikiran-pikiran revolusi kelas/struktural. Ketiga, adanya dua
elemen bangsa yang antipati kepada gagasan atau aksi revolusi, yaitu militer dan
mayoritas penduduk beragama Islam. Sekalipun ulama Aceh pernah bergabung dengan
kelompok pemuda sosialis dalam revolusi sosial tahun 1946, tetap saja
kepentingan utamanya adalah menggeser peranan kelompok uleebalang.
Makanya, dalam berbagai
kasus revolusi sosial yang digerakkan oleh kelompok Marxis, kedua elemen itu
nyaris bersatu. Memang, revolusi Islam Iran tahun 1979 menunjukkan betapa
berbagai kalangan intelektual kota, mahasiswa, usahawan, pekerja, kaum miskin
kota, dan para mullah bergabung menjadi kekuatan revolusioner, tetapi ciri
kekuasaan yang ditumbangkan adalah rezim aristokrasi-diktatorial yang disokong
oleh kapitalisme global USA. Agak sulit menemukan
kondisi prarevolusi Iran di Indonesia sekarang, mengingat sejumlah daerah justru
hidup dengan tradisi warisan aristokrasi etnik. Unsur etnik boleh jadi lebih
menonjol sekarang ini, ketimbang unsur kesamaan agama. Seperti ditulis
Skocpol, revolusi lebih dari sekadar perjuangan ideologi, apakah di kalangan
agamawan ataupun di kalangan kaum Marxis. Kaum Marxis lebih banyak berhasil
dalam revolusi, ketika menggabungkan nasionalisme dan perjuangan kelas, seperti
di Cuba, Nigaragua dan Vietnam. Tradisi ahlul sunah wal jamaah di Indonesia
relatif kering dari ide-ide revolusi. Gagasan revolusi sosial
sulit dijadikan sebagai sesuatu yang empirik. Revolusi hanyalah kata paling
keras yang tersedia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menunjukkan sebuah
sikap yang ingin mengubah kesadaran masyarakat. Apabila gagasan revolusi hadir
di tubuh militer, bukankah yang terjadi sekedar kudeta kekuasaan saja? Kalau
gagasan itu mencuat dari kelompok Islam, akan mudah sekali dilabeli sebagai
Islam Fundamentalis. Pesimis atas revolusi,
Gunawan Muhammad memberi judul bukunya, �Setelah Revolusi Tak Ada Lagi� (2002),
yang diambil dari artikel yang ditulis tahun 1994 (Jurnal Kalam, edisi I). GM
mengutip perkataan skeptis Yuri Zhivago, aktor dalam novel Boris Pasternak,
�Membentuk kembali hidup! Orang yang bisa ngomong begitu tidak pernah paham
sedikitpun apa itu hidup�mereka tak pernah merasakan nafasnya, jantungnya...�
Revolusi sosial yang
banyak disebut oleh kelas menengah kota, akhirnya, hanya symptom dari frustrasi
kelas menengah semata, ketimbang usaha pencarian jalan untuk menyelesaikan
masalah demi masalah. |
