SUARA
PEMBARUAN DAILY
PRRI, PDRI, dan Deklarasi Bukittinggi
;)
Indra J Piliang
aru-baru
ini, Pembaruan menulis tentang dekandensi intelektual dan krisis
identitas yang melanda orang-orang Minangkabau. Ukurannya adalah jumlah
pejabat setingkat menteri, juga kelompok intelektual di lapisan nasional.
Bahkan Pembaruan juga menulis kondisi paranoid yang melanda orang
Minang, antara lain dengan "mengangkat''Yusril Ihza Mahendra sebagai orang
Minang, juga mengakuisisi Megawati sebagai putri Soekarno berdarah Minang
dengan ibu yang berasal dari Bengkulu, orang Muhammadiyah. Dalam pembicaraan
di palanta lapau, juga kencang terdengar persoalan sama, bahkan ada
yang menyebut Faisal H. Basri orang Minang. Padahal, Faisal punya satu marga
dalam KTP-nya, Batubara.
Kecenderungan itu juga makin menjadi-jadi, dengan pengangkatan Sutiyoso
sebagai niniak mamak orang Minang, bahkan penobatan gelar adat Minang
untuk Sri Sultan Hamengku Buwono X. Uniknya, "kelakuan" ini banyak terjadi di
lapisan elite Minang.
Sindroma sebagai orang-orang yang dikalahkan dalam perang Pemerintahan
Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), ternyata berdampak ganda pada upaya
menghitamkan unsur Minang dalam nama diri orang-orang Minang, terutama yang
merantau keluar Minang. Kalau Anda menemukan nama-nama aneh, blasteran
Barat-Timur-Selatan-Utara, pastilah dia orang Minang. Teman saya, sesama
peneliti di CSIS, punya nama menarik: Philips Jusario Vermonte. Orang- orang
pasti mengindikasikan teman ini sebagai orang asing, minimal tidak beragama
Islam. Padahal, Philips ini Islam tulen, istri pake jilbab, dan menyebut diri
sebagai "Islam hedonis''.
Saya tak tahu, apakah urgensinya menulis soal ini. Terkesan hanya
apologetik semata, lalu membawa unsur romantik sejak zaman Iskandar
Zulkarnaen, orang Macedonia yang lalu diberi nama Islam itu yang bertugas
menaklukkan dunia.Padahal, memang, sejarah Minang dibangun bukan dari sejarah,
melainkan dari mitos, tambo, dan petatah-petitih lama yang tak dikupas
selubungnya. Tambo hanya bisa dihadapi dengan Tambo, seperti
dilakukan Gus Tf. Sakai dalam bukunya Tambo: Sebuah Pertemuan
(Grasindo, 2000). Seperti kata Sakai, "Beri aku tambo/bukan
sejarah/karena yang pertama ada riak menjarah/sedang yang kedua sepi dari
hero". Dari Tambo juga adat-istiadat Minang lahir, dan coba dikalahkan
Sakai dengan membuat tambo modern, mengganti hukum tarik-balas, dengan
alur-patut. Dari Tambo juga lahir Bundo Kanduang dan Dang
Tuanku, keduanya orang-orang impor, istri dan anak Raja Jawa, yang juga
datang dari pampasan perang dari tanah India bernama Dara Petak yang beranak
Adytiawarman.
Dinilai Kulitnya
Bisakah Tambo mengatasi apa yang terjadi di Minang sekarang? Di
tengah kondisi Minang yang kini sungguh menderita: 56.946 Anak Miskin di
Sumbar Terancam Putus Sekolah (Pembaruan, 22 Juli 1999). Juga ketika
Minang memayungkan kedamaian, ketika 700 WNI Keturunan "Mengungsi'' di Sumatra
Barat sejak kampanye Pemilu 1999 digelar, guna menghindari kerusuhan selama
kampanye di daerah asal mereka (Pembaruan, 23 Mei 1999). Belum lagi
tragedi kemanusiaan berupa honger oedem yang melanda ribuan balita dan
anak-anak Minang yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia. Apa yang bisa
kita tarik dari lipatan kusut sejarah itu? Adakah tanduk-tanduk runcing si
kerbau kecil, dengan keculasan dan kecerdikannya, akan memburaikan isi perut
kerbau besar, dalam sebuah medan pergumulan yang nanti melahirkan kedaulatan,
kesejajaran, dan bukan penindasan dan perbudakan?
Dalam terminologi kalangan nasionalis fundamentalis, gerakan PRRI hanya
dinilai kulitnya saja, sebagai pembangkangan, juga kemurtadan, setelah ijab
kabul menjadi bagian NKRI sejak 17 Agustus 1945 dengan penghulu yang menjadi
the founding fathers and mothers yang sebagian besar juga berasal dari
Minang, dan kini menguasai nama-nama jalan di DKI Jakarta, mulai dari Rasuna
Said, sampai Imam Bonjol. Tingginya tingkat perceraian di Sumatra Barat tak
dilihat, bahwa soal-soal keinginan untuk menolak keterikatan yang tak memberi
manfaat merupakan satu bagian dari kebudayaan Minang. Padahal, kalau PRRI
dikontraskan dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), akan
terlihat jelas bagaimana kentalnya jiwa nasionalis orang-orang Minang, jauh
sebelum daerah-daerah lain menyatakan berdiri sebagai tameng pertama republik,
ketika republik di ambang keruntuhan legitimasi akibat bombardir pasukan
NICA.Jiwa romantis dari PDRI dan PRRI ini juga yang masuk ke generasi kedua
Minang, antara lain lewat pertemanan Prabowo Subianto dengan Farid
Prawiranegara, anak dedengkotPRRI Soemitro Djojohadikusumo dan Safruddin
Prawiranegara, dalam konstalasi politik nasional.
Sampai kinipun, orang-orang Minang jarang yang berbicara soal kehendak
memisahkan diri. Sekalipun keadaan sudah banyak berubah, lahan-lahan padi yang
kehilangan irigasi, roda pedati dan bendi yang kini ditarik pakai Bridgestone,
jalan-jalan yang hancur akibat kelalaian pemerintah dan salah urus jalan
kereta api yang menembus hutan tropis penuh kera dan siamang di Silaing, juga
judi dan pornografi yang merajalela menggantikan adu ayam, adu kerbau dan
kebiasaan main silat dan mengaji di surau dan tepian.Belum korupsinya yang,
aduhai, termasuk raja diraja di Indonesia, dan sikap "biarin" dari masyarakat
ketika APBD digunakan untuk membayar premi asuransi jiwa anggota DPRD.
Bagaimana bicara soal separatisme, apabila energi sudah habis untuk
menyikapi keadaan. Tetapi, ketika banyak tudingan bahwa keinginan PRRI adalah
model pembangkangan yang patut dihukum mati, sejarah harus diluruskan.
Jenderal M. Jasin sendiri dalam biografinya memuji Kolonel Zulkifli Lubis yang
menyerahkan suratnya, lalu surat Zukifli yang pejuang PRRI itu dilampirkan
ketika Jasin sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda membujuk Daud Beureueh turun
gunung kembali ke pangkuan RI. Artinya, bagi Jasin, militer tangguh seperti
Zulkifli dan kawan-kawan lebih dianggap sebagai orang yang sedang ngambek dan
tetirah karena tak diperhatikan, lantas setelah dijanjikan untuk
memperbaiki manajemen negara, Zulkifli bersedia pulang. Otonomi daerah adalah
satu tuntutan Zulkifli, yang baru dilaksanakan oleh pemerintahan pusat secara
setengah hati 60 tahun kemudian.
Dari dua perbandingan historis itu saja, PDRI dan PRRI, tak bisa membaca
sejarah Sumatra Barat dalam satu tarikan napas, hitam dan putih, pahlawan atau
pengkhianat. Keinginan ideologis nasionalis fundamentalis inilah yang banyak
ditemukan, termasuk dalam artikel yang ditulis seorang rekan sesama peneliti,
dari kampusnya di Amerika, tahun 2001. Ketika Megawati naik ke puncak
kekuasaan, pengamatan sepintas inipun lantas mengemuka, lalu PRRI dibandingkan
dengan apa yang terjadi kini dengan Republik Maluku Selatan (RMS), juga
Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Sah-sah saja tentara NKRI melakukan pengerahan
pasukan ke Sumatra Barat kala itu. Di negara manapun, keinginan separatisme
selalu dihadapi dengan kekuatan bersenjata!" Padahal, argumen itu ternyata
rapuh, untuk konteks sekarang, terbukti dari pengakuan Perserikatan Bangsa
Bangsa atas negara Palestina, juga demo yang digelar orang Israel agar
Palestina diakui sejajar sebagai sebuah negara. Lebih rapuh lagi dalam konteks
nasional, ketika Pemerintah RI menempuh jalur dialog dengan AGAM di Swedia.
Sejarah
Pendekatan terhadap sejarah yang paling penting untuk Indonesia kini adalah
bersahabat dengan sejarah. Bukan sebaliknya, menjadikan sejarah sebagai
senjata trisula yang memberangus memori kolektif masyarakat, membodohi publik,
dan menimbulkan penderitaan baru. Sejarah sendiri tak pernah salah, bila
didekati secara objektif, karena berhubungan dengan pilihan manusia dalam era
dan masalah zamannya masing-masing. Bagi orang-orang yang belajar sejarah,
kesadaran semacam ini sudah banyak timbul. Ironisnya, justru pendapat
subjektif dan anakronistis muncul dari kalangan yang tak banyak belajar dari
sejarah, terutama dari kalangan politisi yang merasa dirinya berkuasa.
Padahal, politisi itu juga banyak dulunya tertindas, dan sekarang seperti
membangun diri menjadi rezim penindas yang menebang tumbuhnya benih kebebasan
berpendapat, seperti usaha membatasi kebebasan pers.
Dalam kebutuhan semacam ini, tumbuhnya keinginan berbagai kalangan di
Provinsi Sumatra Barat untuk mengeluarkan "Deklarasi Bukittinggi" yang
menyuarakan tuntutan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri agar mengakui
eksistensi PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) sebagai bagian
integral dari Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (Republika, 27 April
2002), patut dilihat bukan sebagai usaha berenang ke hilir dalam arus
etno-sentrisme. Keinginan itu hanyalah bagian dari penambahan"bab yang hilang"
dalam historiografi Indonesia yang banyak didominasi oleh kepentingan politik
Jakarta dan terutama elite-elitenya.
Sebatas menambah bab, mengapa harus takut? Kalau bisa, bab-bab itu juga
ditambahkan dengan peranan masyarakat daerah lain, dalam hiruk-pikuk revolusi
kemerdekaan, sekalipun daerah-daerah itu kini tak lagi berperan. Ketimbang
menuntut provinsi baru, atau meneriakkan penghujatan atas pusat, lebih baik
cara-cara akademis-romantis itu ditempuh, karena bangsa-bangsa besar di dunia
juga melakukannya, termasuk dengan memperbarui sistem pendidikan yang
mengandung sejarah bangsanya. Buku-buku sejarah Jepang saja hanya menulis
sebaris-dua baris tentang inkuisisi tentara fasisnya di Asia Tenggara, agar
generasi muda Jepang tak terus trauma melihat peran negaranya. Apalah lagi
kita, yang terlalu sedikit menghargai bangsa sendiri, terlalu royal memberikan
kesetiaan kepada bangsa lain.
Penulis adalah peneliti pada CSIS.
