SUARA
PEMBARUAN DAILY
PRRI, PDRI, dan Deklarasi Bukittinggi
;)
Indra J Piliang
aru-baru ini, Pembaruan menulis tentang dekandensi
intelektual dan krisis identitas yang melanda orang-orang Minangkabau.
Ukurannya adalah jumlah pejabat setingkat menteri, juga kelompok intelektual
di lapisan nasional. Bahkan Pembaruan juga menulis kondisi paranoid
yang melanda orang Minang, antara lain dengan "mengangkat''Yusril Ihza
Mahendra sebagai orang Minang, juga mengakuisisi Megawati sebagai putri
Soekarno berdarah Minang dengan ibu yang berasal dari Bengkulu, orang
Muhammadiyah. Dalam pembicaraan di palanta lapau, juga kencang
terdengar persoalan sama, bahkan ada yang menyebut Faisal H. Basri orang
Minang. Padahal, Faisal punya satu marga dalam KTP-nya, Batubara.
Kecenderungan itu juga makin menjadi-jadi, dengan pengangkatan Sutiyoso
sebagai niniak mamak orang Minang, bahkan penobatan gelar adat Minang
untuk Sri Sultan Hamengku Buwono X. Uniknya, "kelakuan" ini banyak terjadi
di lapisan elite Minang.
Sindroma sebagai orang-orang yang dikalahkan dalam perang Pemerintahan
Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), ternyata berdampak ganda pada upaya
menghitamkan unsur Minang dalam nama diri orang-orang Minang, terutama yang
merantau keluar Minang. Kalau Anda menemukan nama-nama aneh, blasteran
Barat-Timur-Selatan-Utara, pastilah dia orang Minang. Teman saya, sesama
peneliti di CSIS, punya nama menarik: Philips Jusario Vermonte. Orang- orang
pasti mengindikasikan teman ini sebagai orang asing, minimal tidak beragama
Islam. Padahal, Philips ini Islam tulen, istri pake jilbab, dan menyebut
diri sebagai "Islam hedonis''.
Saya tak tahu, apakah urgensinya menulis soal ini. Terkesan hanya
apologetik semata, lalu membawa unsur romantik sejak zaman Iskandar
Zulkarnaen, orang Macedonia yang lalu diberi nama Islam itu yang bertugas
menaklukkan dunia.Padahal, memang, sejarah Minang dibangun bukan dari
sejarah, melainkan dari mitos, tambo, dan petatah-petitih lama yang
tak dikupas selubungnya. Tambo hanya bisa dihadapi dengan
Tambo, seperti dilakukan Gus Tf. Sakai dalam bukunya Tambo: Sebuah
Pertemuan (Grasindo, 2000). Seperti kata Sakai, "Beri aku
tambo/bukan sejarah/karena yang pertama ada riak menjarah/sedang yang
kedua sepi dari hero". Dari Tambo juga adat-istiadat Minang lahir,
dan coba dikalahkan Sakai dengan membuat tambo modern, mengganti
hukum tarik-balas, dengan alur-patut. Dari Tambo juga lahir Bundo
Kanduang dan Dang Tuanku, keduanya orang-orang impor, istri dan
anak Raja Jawa, yang juga datang dari pampasan perang dari tanah India
bernama Dara Petak yang beranak Adytiawarman.
Dinilai Kulitnya
Bisakah Tambo mengatasi apa yang terjadi di Minang sekarang? Di
tengah kondisi Minang yang kini sungguh menderita: 56.946 Anak Miskin di
Sumbar Terancam Putus Sekolah (Pembaruan, 22 Juli 1999). Juga ketika
Minang memayungkan kedamaian, ketika 700 WNI Keturunan "Mengungsi'' di
Sumatra Barat sejak kampanye Pemilu 1999 digelar, guna menghindari kerusuhan
selama kampanye di daerah asal mereka (Pembaruan, 23 Mei 1999). Belum
lagi tragedi kemanusiaan berupa honger oedem yang melanda ribuan
balita dan anak-anak Minang yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia.
Apa yang bisa kita tarik dari lipatan kusut sejarah itu? Adakah
tanduk-tanduk runcing si kerbau kecil, dengan keculasan dan kecerdikannya,
akan memburaikan isi perut kerbau besar, dalam sebuah medan pergumulan yang
nanti melahirkan kedaulatan, kesejajaran, dan bukan penindasan dan
perbudakan?
Dalam terminologi kalangan nasionalis fundamentalis, gerakan PRRI hanya
dinilai kulitnya saja, sebagai pembangkangan, juga kemurtadan, setelah ijab
kabul menjadi bagian NKRI sejak 17 Agustus 1945 dengan penghulu yang menjadi
the founding fathers and mothers yang sebagian besar juga berasal
dari Minang, dan kini menguasai nama-nama jalan di DKI Jakarta, mulai dari
Rasuna Said, sampai Imam Bonjol. Tingginya tingkat perceraian di Sumatra
Barat tak dilihat, bahwa soal-soal keinginan untuk menolak keterikatan yang
tak memberi manfaat merupakan satu bagian dari kebudayaan Minang. Padahal,
kalau PRRI dikontraskan dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
(PDRI), akan terlihat jelas bagaimana kentalnya jiwa nasionalis orang-orang
Minang, jauh sebelum daerah-daerah lain menyatakan berdiri sebagai tameng
pertama republik, ketika republik di ambang keruntuhan legitimasi akibat
bombardir pasukan NICA.Jiwa romantis dari PDRI dan PRRI ini juga yang masuk
ke generasi kedua Minang, antara lain lewat pertemanan Prabowo Subianto
dengan Farid Prawiranegara, anak dedengkotPRRI Soemitro Djojohadikusumo dan
Safruddin Prawiranegara, dalam konstalasi politik nasional.
Sampai kinipun, orang-orang Minang jarang yang berbicara soal kehendak
memisahkan diri. Sekalipun keadaan sudah banyak berubah, lahan-lahan padi
yang kehilangan irigasi, roda pedati dan bendi yang kini ditarik pakai
Bridgestone, jalan-jalan yang hancur akibat kelalaian pemerintah dan salah
urus jalan kereta api yang menembus hutan tropis penuh kera dan siamang di
Silaing, juga judi dan pornografi yang merajalela menggantikan adu ayam, adu
kerbau dan kebiasaan main silat dan mengaji di surau dan tepian.Belum
korupsinya yang, aduhai, termasuk raja diraja di Indonesia, dan sikap
"biarin" dari masyarakat ketika APBD digunakan untuk membayar premi asuransi
jiwa anggota DPRD.
Bagaimana bicara soal separatisme, apabila energi sudah habis untuk
menyikapi keadaan. Tetapi, ketika banyak tudingan bahwa keinginan PRRI
adalah model pembangkangan yang patut dihukum mati, sejarah harus
diluruskan. Jenderal M. Jasin sendiri dalam biografinya memuji Kolonel
Zulkifli Lubis yang menyerahkan suratnya, lalu surat Zukifli yang pejuang
PRRI itu dilampirkan ketika Jasin sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda
membujuk Daud Beureueh turun gunung kembali ke pangkuan RI. Artinya, bagi
Jasin, militer tangguh seperti Zulkifli dan kawan-kawan lebih dianggap
sebagai orang yang sedang ngambek dan tetirah karena tak
diperhatikan, lantas setelah dijanjikan untuk memperbaiki manajemen negara,
Zulkifli bersedia pulang. Otonomi daerah adalah satu tuntutan Zulkifli, yang
baru dilaksanakan oleh pemerintahan pusat secara setengah hati 60 tahun
kemudian.
Dari dua perbandingan historis itu saja, PDRI dan PRRI, tak bisa membaca
sejarah Sumatra Barat dalam satu tarikan napas, hitam dan putih, pahlawan
atau pengkhianat. Keinginan ideologis nasionalis fundamentalis inilah yang
banyak ditemukan, termasuk dalam artikel yang ditulis seorang rekan sesama
peneliti, dari kampusnya di Amerika, tahun 2001. Ketika Megawati naik ke
puncak kekuasaan, pengamatan sepintas inipun lantas mengemuka, lalu PRRI
dibandingkan dengan apa yang terjadi kini dengan Republik Maluku Selatan
(RMS), juga Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Sah-sah saja tentara NKRI melakukan
pengerahan pasukan ke Sumatra Barat kala itu. Di negara manapun, keinginan
separatisme selalu dihadapi dengan kekuatan bersenjata!" Padahal, argumen
itu ternyata rapuh, untuk konteks sekarang, terbukti dari pengakuan
Perserikatan Bangsa Bangsa atas negara Palestina, juga demo yang digelar
orang Israel agar Palestina diakui sejajar sebagai sebuah negara. Lebih
rapuh lagi dalam konteks nasional, ketika Pemerintah RI menempuh jalur
dialog dengan AGAM di Swedia.
Sejarah
Pendekatan terhadap sejarah yang paling penting untuk Indonesia kini
adalah bersahabat dengan sejarah. Bukan sebaliknya, menjadikan sejarah
sebagai senjata trisula yang memberangus memori kolektif masyarakat,
membodohi publik, dan menimbulkan penderitaan baru. Sejarah sendiri tak
pernah salah, bila didekati secara objektif, karena berhubungan dengan
pilihan manusia dalam era dan masalah zamannya masing-masing. Bagi
orang-orang yang belajar sejarah, kesadaran semacam ini sudah banyak timbul.
Ironisnya, justru pendapat subjektif dan anakronistis muncul dari kalangan
yang tak banyak belajar dari sejarah, terutama dari kalangan politisi yang
merasa dirinya berkuasa. Padahal, politisi itu juga banyak dulunya
tertindas, dan sekarang seperti membangun diri menjadi rezim penindas yang
menebang tumbuhnya benih kebebasan berpendapat, seperti usaha membatasi
kebebasan pers.
Dalam kebutuhan semacam ini, tumbuhnya keinginan berbagai kalangan di
Provinsi Sumatra Barat untuk mengeluarkan "Deklarasi Bukittinggi" yang
menyuarakan tuntutan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri agar mengakui
eksistensi PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) sebagai bagian
integral dari Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (Republika, 27 April
2002), patut dilihat bukan sebagai usaha berenang ke hilir dalam arus
etno-sentrisme. Keinginan itu hanyalah bagian dari penambahan"bab yang
hilang" dalam historiografi Indonesia yang banyak didominasi oleh
kepentingan politik Jakarta dan terutama elite-elitenya.
Sebatas menambah bab, mengapa harus takut? Kalau bisa, bab-bab itu juga
ditambahkan dengan peranan masyarakat daerah lain, dalam hiruk-pikuk
revolusi kemerdekaan, sekalipun daerah-daerah itu kini tak lagi berperan.
Ketimbang menuntut provinsi baru, atau meneriakkan penghujatan atas pusat,
lebih baik cara-cara akademis-romantis itu ditempuh, karena bangsa-bangsa
besar di dunia juga melakukannya, termasuk dengan memperbarui sistem
pendidikan yang mengandung sejarah bangsanya. Buku-buku sejarah Jepang saja
hanya menulis sebaris-dua baris tentang inkuisisi tentara fasisnya di Asia
Tenggara, agar generasi muda Jepang tak terus trauma melihat peran
negaranya. Apalah lagi kita, yang terlalu sedikit menghargai bangsa sendiri,
terlalu royal memberikan kesetiaan kepada bangsa lain.
Penulis adalah peneliti pada CSIS.
