|
DK PBB Setujui
Resolusi Irak
New York, Jumat - Setelah berminggu-minggu negosiasi alot, Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) hari Jumat (8/11) akhirnya menyetujui
resolusi yang memberi Irak kesempatan terakhir untuk masuknya tim pengawas
senjata PBB. Resolusi ini mengancam Irak untuk menerima "konsekuensi serius"
bila tak mematuhi resolusi ini.Resolusi lewat voting yang dilakukan mulai pukul
10.00 waktu setempat ini berakhir dengan suara 15-0, yang berarti seluruh
anggota DK PBB yang berjumlah 15 negara secara bulat setuju. Sekretaris Jenderal
PBB Kofi Annan mendesak kepemimpinan Irak untuk menerima resolusi ini "demi
rakyat mereka dan demi keamanan dan ketertiban dunia".
Resolusi DK ini lahir dari draf yang disampaikan oleh Presiden AS George W
Bush yang didukung oleh sekutunya, Inggris. Negosiasi selama sekitar dua bulan
berlangsung sangat alot, sampai menyangkut negosiasi kata per kata. Perancis dan
Rusia, yang semula terus mempersoalkan resolusi ini, akhirnya juga setuju.
Begitu juga Cina dan Suriah.
Irak diberi waktu tujuh hari untuk menaati dan menyetujui apa yang disebut
sebagai kesempatan terakhir guna mematuhi kewajiban perlucutan senjata pembunuh
massal. Resolusi ini mewajibkan Irak untuk memberi akses yang sangat luas kepada
para pengawas senjata dari PBB dengan segera, tidak terhalang, dan tanpa syarat.
Resolusi ini memungkinkan pengawas senjata PBB melakukan penyelidikan di mana
saja di wilayah Irak, termasuk sampai ke kompleks kepresidenan tempat Presiden
Saddam Hussein.
Duta Besar AS untuk PBB John Negroponte mengatakan, pesan resolusi ini sangat
jelas, yakni agar Baghdad melucuti senjatanya. Dia mengatakan, dokumen resolusi
tidak berisi sesuatu yang ditutup-tutupi untuk memicu AS melakukan aksi militer,
tetapi Negroponte menambahkan, "Tidak ada jalan lain bagi Irak untuk melucuti
(senjata pembunuh massalnya-Red)."
Sesaat setelah resolusi disetujui, Presiden AS George W Bush dari Gedung
Putih mengatakan, kalau Irak tidak benar-benar mematuhi resolusi, AS dan
negara-negara lain akan melucuti Saddam Hussein.
Ia mengatakan, Saddam Hussein harus melucuti senjata pembunuh massal dan tak
bisa menunda-nunda. "Kerja sama ini harus segera dan tanpa syarat atau dia
(Saddam-Red) akan menghadapi konsekuensi yang paling berat," kata Bush
didamping oleh Menteri Luar Negeri Colin Powell.
Peluang AS
Resolusi ini memberi peluang bagi AS untuk melakukan serangan ke Irak tanpa
resolusi PBB kedua untuk mensahkan penggunaan kekuatan. Namun, resolusi ini
masih memerlukan persetujuan DK PBB terhadap pelanggaran serius yang mengarah ke
perang. "Amerika setuju
untuk mendiskusikan setiap materi pelanggaran dengan Dewan Keamanan, tetapi
tanpa menghancurkan kebebasan untuk beraksi mempertahankan negara kami," kata
Bush yang meminta Dewan Keamanan untuk tegas.
"Dengan disetujuinya resolusi, dunia tidak lagi terus menerus perlu berdebat
yang tak produktif tentang hal-hal spesifik jika Irak serisu tidak mematuhi
(resolusi-Red). Setiap ketidakpatuhan adalah serius," ujar Bush.
Sedang Duta Besar Irak untuk PBB Mohammed Aldouri memberi reaksi yang menuduh
AS mendalangi resolusi ini. "Resolusi ini kemauan dari AS yang mengatasnamakan
seluruh dunia," kata Aldouri. "Saya pesimis. Resolusi ini dirancang sedemikian
rupa untuk mencegah pengawas senjata kembali ke Irak," tambah Duta Besar Irak
untuk PBB ini.
Ia tidak mengatakan apakah Irak akan menyetujui resolusi itu. "Kami akan
menunggu dan melihat apa reaksi dari Baghdad," demikian Aldouri, sesaat setelah
DK PBB secara bulat menyetujui resolusi tersebut.
Pentagon menyatakan siap untuk segera bertindak kalau Presiden Bush memilih
aksi militer. Juru bicara Departemen Pertahanan AS Victoria Clarke tidak
menyebut perkiraan tanggal, karena, katanya, Presiden belum membuat keputusan
tentang aksi militer. "Tapi saya pikir Anda tidak bisa punya keraguan lagi
betapa bertekadnya Amerika untuk memproses dan betapa pentingnya resolusi ini,"
katanya.
Dengan resolusi baru itu para pengawas senjata PBB akan mulai bekerja sebelum
Natal atau mulai 23 Desember. Ketua Komisi Pengawas, Verifikasi, dan Inspeksi
PBB (UNMOVIC) Hans Blix mengatakan dia akan memimpin tim pendahulu dan sudah
menetapkan keberangkatan pada 18 November. Ia akan datang ke Irak bersama Ketua
Agen Energi Atom Internasional (IAEA) Mohamed El-Baradei.
|
