-----Original Message-----
From: P. Nugroho [mailto:[EMAIL PROTECTED]]
Subject: [UGM Club] [bocah94] [ Believe or Not] (fwd)
Inikah kelakuan wakil-wakil dan pemimpin kita?
Warga Jakarta menjerit,
elit kotanya foya-foya
Berikut di bawah ini disajikan kembali tulisan Saudara Azas Tigor
Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Presidium
Institut
Sosial Jakarta (ISJ). Sesudah menyimak isi tulisan ini, sudah
sepantasnyalah
kita semua ikut menjadi berang dan geram. Tulisan ini mengajak kita
semua
untuk "berontak" -- setidak-tidaknya secara moral -- terhadap apa yang
terjadi di DPRD Jakarta. Sebab, dari apa yang sedang direncanakan oleh
"dewan perwakilan rakyat daerah" mengenai Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Daerah (APBD), nyatalah bahwa banyak hal-hal yang menggambarkan betapa
bejatnya akhlak para "tokoh" yang menamakan diri "wakil rakyat" kita ini
(memang betul, tidak semuanya).
Inilah salah satu di antara banyak bukti bahwa dalam kehidupan
demokratik di
negeri kita tidak semua soal penyelenggaraan pemerintahan dan
kemasyarakatan
bisa diserahkan mentah-mentah (dan melulu) hanya kepada para pemegang
kekuasaan di bidang eksekutif,legislatif, dan judikatif saja. Mereka
itu,
yang memegang kekuasaan itu, adalah dibayar atau digaji untuk
menjalankan
tugas mereka masing-masing, dalam rangka kepentigan publik. Mereka
dibayar
dari uang rakyat, dari uang publik, yang sebagian besar berupa pajak
atau
iuran dalam bentuk lain. Artinya, mereka itu harus bekerja untuk
kepentingan
umum.
Sebagian persoalan yang diangkat dalam tulisan tersebut menunjukkan
dengan
jelas babwa politik, kegiatan, tingkah-laku, para "wakil rakyat" kita
ini
harus terus-menerus diawasi. Bahkan, harus dikritik, diperingatkan, dan
dikutuk, karena sudah "keterlaluan". Membiarkan saja hal-hal buruk ini
terjadi adalah sikap yang salah. Mengkritik dan menyatakan kemarahan
terhadap segala kebobrokan, yang merugikan kepentingan rakyat, adalah
benar,
dan sah, dan perlu. Ini penting untuk pendidikan politik bagi
masyarakat,
dan perlu untuk menyehatkan selalu kehidupan demokratis. Perlu disadari
oleh
para "tokoh" kita -- baik yang di Jakarta maupun yang di daerah-daerah
--
bahwa urusan negara dan masyarakat itu adalah urusan kita semua, dan
bahwa
kedudukan atau kekuasaan mereka itu adalah bersumber kepada kepentingan
rakyat. Itulah sebabnya mengapa kita perlu "buka suara" mengenai
soal-soal
semacam ini.
Tulisan yang berjudul "Warga Jakarta menjerit, elit kotanya foya-foya"
tersebut selengkapnya adalah seperti berikut :
"Cerita tentang elit kota (Gubernur dan DPRD) Jakarta rakus dan terus
berfoya-foya di atas penderitaan warga sendiri belum habis juga. Bukan
cerita bohong atau fitnah jika ada warga Jakarta yang marah dan mencaci
maki
elit kotanya sebagai orang yang rakus dan suka menghamburkan uang warga
dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lihat saja dalam Rencana
APBD
2003 seorang Gubernur Jakarta berani mengajukan anggaran pribadinya
sendiri
sebesar Rp 9 milyar dan 85 anggota DPRD sebesar Rp 91 milyar. Anggaran
untuk
DPRD itu akan bertambah lagi karena pihak Sekretariat DPRD mengajukan
anggaran sebesar Rp 39,40 milyar. Jadi sepanjang tahun 2003 ini 85
anggota
DPRD akan mendapatkan penghasilan sekitar Rp 130,40 milyar. Sebuah
jumlah
yang luar biasa besarnya dan menggiurkan warga Jakarta yang sedang hidup
menjerit kesulitan karena kenaikan harga.
Bagaimana tidak menggiurkan, warga Jakarta saat ini hidup dalam himpitan
kesulitan ekonomi akibat kenaikan berbagai tarif atau harga BBM, Listrik
dan
Telepon pada awal tahun 2003 ini. Belum lagi kita di akhir 2002 lalu
dijepit
dengan kenaikan harga gas elpiji. Kita tahu bahwa kenaikan tarif atau
harga
itu akan menaikkan harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari seperti harga
sembilan kebutuhan pokok. Belum lagi penggusuran terus dilancarkan
terhadap
warga Jakarta yang sedang mencari hidup atau bertahan hidup di Jakarta.
Ini
artinya lengkaplah sudah penderitaan kita sebagai warga Jakarta. Kita
diperas dengan berbagai pajak yang katanya akan dipakai sebagai modal
pembangunan daerah dalam APBD. Sementara kita lihat dan saksikan sendiri
APBD tersebut justru digerogoti dan dihambur-hamburkan para elit kota
untuk
kepentingan dirinya sendiri.
Para elit kota benar-benar menari-nari di atas bangkai kematian dan
penderitaan warganya yang hancur akibat kesulitan hidup. Kok bisa dan
tega-teganya seorang Gubernur, untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari
meminta
anggaran tidak kurang dari Rp 9 milyar. Padahal kerjanya hanya bisa
melakukan penggusuran terhadap warga yang memberi anggaran bagi dirinya
sendiri. Jika kita lihat lagi anggaran yang diajukan Gubernur itu,
banyak
sekali anggaran tersebut tercatat sebagai anggaran tidak masuk akal dan
mengada-ngada. Biaya pakaian dinas satu orang gubernur setahun sebesar
Rp 65
juta, berarti setiap bulan akan membeli baju sekitar Rp 6,5 juta.
Anggaran
tersebut seperti anggaran kebutuhan penampilan seorang artis sinetron
saja,
harus membeli baju jutaan ruapiah setiap bulan. Bagiseorang artis
sinetron
memang penampilan itu perlu dan memang dari situlah penghasilannya.
Tetapi
apakah kita sebagai warga bisa makan dan hidup tenang dari penampilan
seorang Sutiyoso semata?
Lucu dan menggelikan sekali, untuk kebutuhan penyusunan pidatonya saja
mengapa seorang Gubernur harus memerlukan anggaran yang besarnya luar
biasa
yakni Rp 887,7 juta? Berarti setiap hari Sutiyoso sebagai Gubernur akan
melakukan pidato dan perlu membayar orang untuk itu sebesar Rp 2 juta
lebih.
Apakah memang Sutiyoso tiap hari akan melakukan pidato di depan publik?
Mengapa juga Sutiyoso harus membayar orang untuk menyusun pidatonya
sendiri?
Bukankah kalau memang harus pidato, naskahnya harus dibuat sendiri oleh
dirinya bukan oleh orang lain. Jika demikian siapa yang menjadi gubenur,
Sutiyoso atau orang yang dibayar itu ? Begitu pula dengan anggaran
langganan
koran dan majalah sebesar Rp 90 juta serta langganan TV kabel sebesar Rp
50
juta. Jika memang ini benar-benar terjadi, maka Sutiyoso akan
berlangganan
seluruh terbitan media cetak dan program TV Kabel. Berarti waktu kerja
Sutiyoso akan dihabiskan membaca semua terbitan media dan menonton
program.
Sehingga dia tidak akan punya waktu lagi untuk bekerja sebagai seorang
Gubernur di Jakarta. Belum lagi kebohongan dalam anggaran ini adalah
harga
langganan sebuah program TV Kabel sebenarnya hanya sekitar Rp 200.000
per
bulan, berapa program yang akan pilihnya?
Begitu pula dengan biaya konsumsi Gubernur, Sutiyoso mengajukan Rp 288
juta
untuk konsumsi dan Rp 90 juta untuk jamuan minum kopi pagi. Bayangkan
saja
hanya untuk makan dan minum-minum kopi anggaran begitu besar, Rp 378
juta
setahun. Sementara itu tidak kurang dari 5 juta warga Jakarta hidup
dalam
kemiskinan. Mereka hanya bisa hidup dengan Rp 20.000 sehari satu
keluarga
sedang Sutiyoso sehari menghabiskan rata-rata lebih dari Rp 1 juta per
hari.
Apakah masuk akal anggaran-anggaran seperti ini? Dari anggaran Gubernur
saja
kita bisa mempertanyakan kelayakan dan kebenaran RAPBD 2003 yang
diajukan
pemda DKI Jakarta. Banyak pos lainnya yang harusnya tidak tetapi
diada-adakan dan jumlahnya besar sekali. Seperti anggaran untuk menyusun
jadwal acara gubernur Rp 90 juta, biaya pemerintahan & kemasyarakatan Rp
3,3
milyar, pembelian alat rumah tangga Rp 150 juta serta biaya
pemeliharaan
rumah dinas Rp 350 juta.
Daftar Anggaran Kebutuhan Gubernur dan Wakil Gunernur DKI Jakarta tahun
2003
Kebutuhan Gubernur / Rp Wakil Gubernur /Rp
Biaya perawatan dan pengobatan 100 juta 100 juta
Biaya pakaian dinas 65 juta 50 juta
Biaya konsumsi 288 juta 250 juta
Biaya jamuan kopi pagi 90 juta Tidak tercatat
Biaya pemeliharaan tanah & rumah dinas 350 juta 300 juta
Listrik rumah dinas 92 juta Tidak tercatat
Pemeliharaan kendaraan dinas 51,93 juta 51,93 juta
Pemeliharaan alat komunikasi 120 juta Tidak tercatat
Belanja alat rumah tangga 150 juta Tidak tercatat
Belanja barang kebudayaan 50 juta Tidak tercatat
Langganan koran & majalah 90 juta 90 juta
Langganan TV Kabel 50 juta 50 juta
Perjalanan dinas luar negeri 350 juta 175 juta
Biaya penginapan 10 juta Tidak tercatat
Biaya penyusunan jadwal acara 90 juta Tidak tercatat
Biaya penyusunan naskah pidato 887,7 juta 410 juta
Biaya pemerintahan dan kemasyarakatan 3,3 milyar 2,8 milyar
Sumber: Buku I RAPBD DKI Jakarta 2003
Tidak berhenti disitu saja kita melihat kejanggalan yang terjadi dalam
RAPBD
2003. Lihat juga anggaran yang diajukan sebagai tunjangan bagi 85
anggota
DPRD DKI. Yang besarnya dan posnya yang mengada-ngada. Para anggota DPRD
yang terhormat ini ternyata menjadi tidak terhormat karena memperkaya
diri
dari penderitaan warganya. Sebenarnya mereka tiap bulan telah menerima
gaji
sebesar Rp 14 juta tiap bulannya, tetapi mengapa tetap minta berbagai
fasilitas tambahan yang jumlahnya milyaran rupiah? Tahun 2002 lalu saja
mereka sudah mendapatkan Rp 86 milyar, jika dibagi rata berarti 1 orang
anggota menerima fasilitas Rp 1 milyar lebih. Foya-foya menghabiskan
uang
warga itu dilanjutkan kembali pada tahun 2003 ini mengajukan anggaran
Rp
130,40 milyar. Enak sekali menjadi anggota DPRD DKI menerima gaji Rp 14
juta sementara anggota DPR Rp 9 juta tiap bulannya. Konon melihat
perbandingan gaji dan berbagai fasilitas tersebut banyak anggota DPR RI
mengatakan lebih enak menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Berlimpah
fasilitas
tanpa kerja keras.
Daftar Macam-macam Tunjangan angota DPRD DKI Jakarta tahun 2003
Jenis Tunjangan Besar Rp
Keluarga 65,63 juta
Jabatan 39,96 juta
Perbaikan penghasilan 247,09 juta
Khusus 367,04 juta
Beras 84,44 juta
Kesejahteraan 19,59 juta
Operasional 10,43 juta
Uang hadir atau absen 1,48 milyar
Uang paket 369,90 juta
Tunjangan Komisi 98,28 juta
Tunjangan Panitia 6,64 milyar
Honor tenaga ahli 1,07 milyar
Honor dan transport 42,38 milyar
Biaya perawatan dan pengobatan 1,79 milyar
Pakaian dinas 1,04 milyar
Biaya perjalanan dinas 5,98 milyar
Sumber: Buku I RAPBD DKI tahun 2003 dan Riset Koran Tempo
Jelaslah bagi kita sekarang, kita hanya jadi alat atau sapi perahan elit
kota. Sulit bagi kita berharap DPRD akan bersikap kritis terhadap pemda.
Bagaimana DPRD berani kritis jika mereka mendapatkan uang dan fasilitas
berlebihan dari orang seharusnya mereka kontrol? Termasuk juga kita
tidak
bisa berharap DPRD akan bersikap kritis apalagi menolak RPBD 2003 ini.
Sulit
untuk menolak RAPBD karena akan mendapat berbagai tunjangan menggiurkan
dari
RAPBD yang dibuat pemda. Mereka takut apabila bersikap kritis dan
menolak
RAPBD 2003 maka akan gagal mendapatkan semua fasilitas itu. Jika memang
demikian kita sebagai warga harus memberi hukuman terhadap elit politik
seperti ini. Kita dapat menghukum mereka pada Pemilu 2004 nanti dengan
tidak
lagi partai-partai yang ada di DPRD DKI Jakarta. Hukuman ini harus kita
lakukan dan nyatakan keras-keras sesering mungkin agar mereka sadar lalu
memperbaiki perilaku rakus serta aji mumpung tersebut."
Demikian tulis Saudara Azas Tigor Nainggolan.
Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
Yahoo! Groups Sponsor
ADVERTISEMENT
*** Santai boleh, serius dianjurkan, dilarang protes ! ***
HP 1 : http://www.kagama.org - HP 2 : http://kampusndeso.port5.com/
Bergabung, email : [EMAIL PROTECTED]
Berhenti, email : [EMAIL PROTECTED]
Motto : Persaudaraan, Persahabatan dan Perdamaian
Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
RantauNet http://www.rantaunet.com
Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/register.php3
===============================================
Tanpa mengembalikan KETERANGAN PENDAFTAR ketika subscribe,
anda tidak dapat posting ke Palanta RantauNet ini.
Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di:
http://www.rantaunet.com/subscribe.php3
===============================================
