Rabu, 04 Juni 2003 TNI Tampil Berbeda
Maruli Tobing Hubungan mesra TNI-pers mulai goyah di tengah jalan. Mirip cinta kilat yang jatuh hati pada pandangan pertama. Namun, mulai bertengkar dan pitam jika ada yang tidak sesuai dengan keinginan. Awalnya, ketika pemerintah mengumumkan pembatalan perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan akan memulai operasi pemulihan keamanan, kalangan pers terpesona karena pernyataan ini mempunyai nilai berita tinggi. Perang sudah di depan mata, suatu peristiwa yang akan menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Dengan sendirinya, masyarakat membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya. Sejak itu pula hingga sekarang, atau hampir satu setengah bulan, media cetak maupun elektronik menempatkan operasi pemulihan keamanan di Aceh sebagai liputan utama. Peristiwa-peristiwa di Gedung DPR Senayan maupun Istana menjadi tidak menarik. Bahkan, peringatan lima tahun reformasi berlalu begitu saja, tanpa kesan apa pun. Liputan Aceh dengan sendirinya menaikkan pamor TNI. Bahkan, menjadikannya bintang. Suatu hal yang lama hilang dari pandangan masyarakat. Namun, sepekan setelah diberlakukannya darurat militer di Aceh, hubungan "intim" TNI-pers retak. Para petinggi TNI mulai mengeluarkan pernyataan tidak sedap bagi kalangan pers. Dengan pola pikir dikotomis warisan masa silam, muncul pernyataan, pers yang mendukung darurat militer identik dengan loyal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebaliknya adalah pengkhianat. Informasi mengenai peristiwa operasi pemulihan keamanan jangan membuka peluang bagi propaganda GAM. Lebih penting lagi, mobilitas wartawan dari satu daerah ke daerah lain harus dilaporkan kepada aparat keamanan. Tidak disebutkan untuk memonitor kegiatan wartawan, tapi demi menjaga keselamatan insan pers. Kebijakan ini diambil penguasa darurat militer setelah muncul laporan bernada "miring" mengenai korban dalam penyerangan TNI di daerah Peusangan, Bireuen. TNI menyebut korban tewas 10 orang itu anggota GAM. Namun, mengutip keterangan penduduk, ada media massa yang melaporkan, korban adalah warga sipil yang sedang menjaga tambaknya. Sejak munculnya laporan tersebut, silih berganti petinggi TNI membuat pernyataan. Termasuk akan menuntut secara hukum media bersangkutan jika laporan itu tidak terbukti. Di tengah suasana demikian, mulai bergulir wacana untuk mensterilkan Aceh dari kegiatan pers, kecuali sekadar pernyataan resmi penguasa darurat militer. Namun, di kalangan TNI sendiri muncul pro-kontra soal hal ini. Kamis (29/5), Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto muncul di layar televisi dan mengatakan, silakan pers meliput Aceh. TNI tidak ada maksud menghalangi. Lantas apa sesungguhnya yang terjadi dalam operasi militer hingga persoalan kehadiran pers sempat dirasa begitu mengganggu? Di masa lalu operasi pemulihan keamanan memang identik dengan penggunaan kekerasan absolut tanpa membedakan sasarannya. Itu sebabnya selalu tertutup bagi pers. Akan tetapi, di era reformasi, perilaku demikian dapat dikategorikan sebagai kejahatan atas kemanusiaan. Lagi pula di abad informasi sekarang hampir mustahil menutup-nutupi kekerasan militer yang terjadi pada penduduk sipil. Dengan sebuah laptop dan sambungan telepon, misalnya, warga dapat dengan leluasa mengirim berita dan foto ke seluruh penjuru dunia. Mungkin pers di dalam negeri tidak memberitakan, namun warga di Aceh Barat, misalnya, bukan mustahil mengirim e-mail ke komisi hak asasi manusia PBB, atau bahkan ke Sekjen PBB, Kongres Amerika Serikat (AS), dan Gedung Putih. Bukan hal luar biasa lagi jika surat kabar The Guardian (Inggris) serta The Age dan Sidney Morning Herald (Australia) terus-menerus menurunkan berita mengenai korban dan perlakuan terhadap penduduk sipil selama darurat militer di Aceh. Di Indonesia hal demikian belum menjadi suatu kesadaran sehingga kita mirip katak dalam tempurung. Memandang tindakan yang kita lakukan sebagai hal yang tepat dan paling benar. Kemudian bersikap reaktif dan berang terhadap sorotan masyarakat internasional karena menganggap mereka tidak tahu-menahu. Sebaliknya, justru kita tidak pernah tahu di atas Pulau Sumatera bercokol satelit mata-mata Orion milik Australia. Menurut The Age (17/3), satelit ini dapat menyadap ribuan pembicaraan sambungan telepon pada saat bersamaan. Satelit ini pula yang dipakai melacak jaringan Al Qaeda hingga ke Pakistan. Bukanlah suatu hal ajaib pembicaraan petinggi militer kita disadap ketika akan terjadi kekacauan di Timor Timur tahun 1999. Lebih celaka lagi, pengertian urusan dalam negeri kerap diterjemahkan secara harfiah. Bisa bertindak sewenang-wenang. Negara lain tidak berhak campur. Sementara kita berulang kali berang terhadap Singapura, Malaysia, Australia, dan AS. Membakar bendera negara- negara tersebut di depan kedutaan besarnya dan mencaci maki pemimpinnya. Bukan hanya itu, kita juga bangga Indonesia mendapat kepercayaan mengirim pasukannya sebagai bagian dari kontingen pasukan penyangga perdamaian PBB atau pengamat gencatan senjata di sejumlah negara yang dilanda perang saudara. Baik perang di Kongo tahun 1960-an, Kamboja, Filipina Selatan, Bosnia, maupun Afganistan. Namun, ketika untuk kedua kalinya Sekjen PBB Kofi Annan menyatakan keprihatinannya atas perkembangan situasi di Aceh, Kamis pekan lalu, tidak satu pun yang peduli. Padahal, pernyataan Sekjen PBB itu cukup serius karena PBB dikatakan sangat memperhatikan perkembangan di Aceh, khususnya setelah mendapat laporan terjadinya tindakan ekstrayudisial terhadap warga sipil. Entah karena suara sumbang dari luar, di dalam negeri juga mulai muncul pertanyaan dari beberapa anggota DPR, tokoh masyarakat, pengamat politik, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), mengenai manfaat darurat militer. Mereka diingatkan kembali pada peristiwa konflik di beberapa daerah. Di Maluku, misalnya, ketika konflik mulai mengganas sekitar tiga tahun silam, pemerintah menyetujui permintaan TNI agar dibentuk komando daerah militer. Sama halnya di Aceh. Namun, hasilnya jauh dari harapan. Konflik tetap marak. Padahal di Maluku status darurat sipil sudah diberlakukan dan berulang kali diperpanjang. Tidak heran muncul kecurigaan di kalangan pengamat dan elite politik, TNI telah menjadikan konflik tersebut sebagai instrumen politik dalam tawar-menawar kekuasaan. Lebih ekstrem lagi, sebagai alat "menodong" pemerintah. Tidak mudah membuktikan hal tersebut. Apalagi ternyata politik adu domba yang melahirkan konflik horizontal tidak membuahkan hasil apa pun, kecuali korban jiwa dan harta benda yang sangat besar. TNI sendiri kecipratan arang di wajahnya. Situasi Aceh sekarang jauh lebih serius dari tahun-tahun sebelumnya. Jangankan adu domba, sedikit saja salah melangkah bisa berakibat fatal karena konflik di Serambi Mekkah telanjur diinternasionalisasi. Sekarang mata masyarakat internasional mengawasi setiap gerak di sana. Selain Sekjen PBB, Pemerintah AS juga sudah mengeluarkan pernyataan yang cukup keras agar Indonesia menempuh jalan politik dalam penyelesaian Aceh. Deputi Menteri Pertahanan (Menhan) AS Paul Wolfowitz dalam jumpa pers bersama Menhan Matori Abdul Djalil di Singapura, Sabtu pekan lalu, mengingatkan bahwa "secara militer angkatan darat tidak akan memenangkan perang di Aceh" (nytimes.com, 31/5). Dengan serius, Wolfowitz yang dikenal sebagai penggagas perang Irak ini berpendapat, operasi pemulihan keamanan di Aceh haruslah transparan. Untuk itu, ia mendesak Pemerintah RI membuka pintu bagi hadirnya LSM asing untuk memonitornya. Kita bisa saja mengabaikan reaksi internasional dengan alasan bahwa Aceh adalah urusan dalam negeri. Namun, Indonesia ikut meratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia dan banyak ketentuan internasional lainnya. Lebih penting lagi, kita adalah bayi raksasa yang menyusu pada bantuan luar negeri. Sementara bantuan tersebut adalah fungsi kepentingan negara donatur. >small 2 small0<, tampaknya petinggi TNI bukannya tidak memahami reaksi dunia internasional tersebut. Pekan lalu tiba-tiba saja televisi menayangkan prajurit TNI yang mengajar murid-murid sekolah dasar. Situasinya menjadi lebih dramatis karena ketika itu ratusan gedung sekolah hangus dibakar. Guru takut keluar rumah akibat gawatnya masalah keamanan. Sementara orangtua murid tidak ingin anaknya celaka saat berangkat ke sekolah. Sosok prajurit yang tampil menjadi guru jauh lebih menggugah hati ketimbang mereka yang bertempur dan menembak mati anggota GAM. Sebab, penampilan demikian dapat mengubah citra TNI yang telanjur hitam akibat daerah operasi militer di masa silam maupun periode berikutnya. Seperti, misalnya, pembantaian Teungku Bantaqiah berikut lebih dari 50 santrinya. Tidak kalah pentingnya lagi, penguasa darurat militer yang sempat gusar terhadap pers ternyata cepat merespons berita-berita mengenai perlakuan kejam anggota TNI terhadap penduduk di Lawang, Kabupaten Bireuen, 29 Mei lalu. Dalam waktu beberapa hari saja, sidang pengadilan militer dimulai Selasa di Lhok Seumawe dengan tiga terdakwa dari Batalyon 144/Jaya Yudha. Bakti sosial dan penegakan hukum demikian adalah kunci merebut hati rakyat Aceh. Inilah cara terampuh melawan gerilya. Sebab, kekuatan gerilya bukan pada banyaknya senjata dan personel, melainkan pada dukungan rakyat dan propaganda politik. Jika aktivitas yang membantu masyarakat dan penegakan hukum dapat dipertahankan dan diperluas ke sektor lain, barangkali target enam bulan dapat dicapai TNI untuk menyelesaikan masalah Aceh. TNI sendiri akan naik pamornya di dalam maupun luar negeri. Suatu kartu yang menentukan dalam percaturan politik tahun 2004. Dalam konteks demikian, laporan-laporan pers maupun kalangan LSM mengenai adanya penyimpangan yang dilakukan prajurit TNI selama operasi pemulihan keamanan, seharusnya tidak lagi dilihat sebagai hal negatif. Sebaliknya, justru direspons sebagai masukan positif untuk membenahi diri. Pepatah mengatakan, setitik nila dapat merusak susu sebelanga. Petinggi TNI tentu tidak akan mengorbankan citra darurat militer hanya karena ulah beberapa prajurit. Akan tetapi, TNI juga tidak kebal terhadap ulah provokator. Seperti halnya terjadi pada kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua, yang tak diketahui Markas Besars TNI. Demikian pula penyerangan di Freeport yang menewaskan dua warga AS. Itu sebabnya, TNI justru seharusnya hati-hati terhadap kelompok yang kerap menyatakan dukungannya dan patriot NKRI, namun ternyata berbuat kriminal dan mengintimidasi rakyat. Mereka tidak saja mencemarkan nama TNI, tapi sekaligus menggunakannya sebagai alat mencari uang. Sekarang saatnya TNI tampil dengan sosok berbeda dan merebut hati rakyat.* Design By KCM Copyright � 2002 Harian KOMPAS RantauNet http://www.rantaunet.com Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/daftar.php ----------------------------------------------- Berhenti menerima RantauNet Mailing List, silahkan ke: http://www.rantaunet.com/unsubscribe.php ===============================================
