Re: [RantauNet.Com] tanah ulayat

[SBN]

Assalamu'alaikum wr.wb.   Alasan setuju dari doens Zul Amri mungkin dari sisi seorang investor atau sebagai seorang penduduk ranah minang yang ingin meningkatkan ekonomi negerinya, saya asumsikan yang kedua. Hal itu pada dasarnya masuk akal, namun kita jangan gegabah karena dengan semrawutnya pengelolaan hukum sekarang ini saya merasa sangat ngeri sekali. Dibanding Kalimantan Sumbaar relatif masih punya hutan yang "kurang terusik", kalaulah wilayah yang selama ini tidak diexploitasi akibat status tanah ulayat (sebagian sudah diexploitasi) oleh urang Jakarta, akan mengertikan sekali akibatnya terhadap ekosistem dalam 5 tahun setelah ini. Semua tahu sekarang yang namanya analisa dampak lingkungan berapaun bisa dibeli, dan yang namanya exploitasi oleh "kaum punya modal" nggak bakal mikirin itu apa yang bakal tersisa disana. Manfaat bagi urang awak disekitar, paling hanya dapat bekerja sebagai buruh dan itu tidak akan mengentaskan mereka dari poverty. Yang untung tentu saja pemodal dan pejabat.   Jalan keluar adalah pemberdayaan masyarakat (ini yang dicita-citakan oleh MI, walaupun banyak yang pesimis), kalaupun tanah itu dikelola seharusnya oleh mereka yang menjadi stakeholder dalam daerah itu secara sustainable. Ini sangat diperlukan demi kelangsungan manusia yang ada disana dan kelangsungan adat dan culture minang itu sendiri.   Sebenarnya ini ksempatan besar bagi urang minang untuk kembali menegaskan existensi ke masa depan. CEO MI how are you?   Salam   St. Bagindo Nagari ----- Original Message ----- From: zul amri To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, June 05, 2003 8:41 AM Subject: [RantauNet.Com] tanah ulayat Para anggota r/n yth : Assalamualaikum wr.wb   Ramai - ramai mengenai raperda tanah ulayat yang akan di bahas DPRD Sumbar, ada baiknya kalau didefinisikan akan apa yang disebut tanah ulayat tersebut. Tanah Ulayat dari segi bentuk bisa dibedakan dengan tanah tinggi dan tanah rendah. Tanah Tinggi yakni tanah yang belum di olah dan belum dijadikan tanah pertanian dalam artian masih sesuai aslinya, sedangkan tanah rendah adalah segala tanah yang telah digarap dan diusahakan menjadi tanah pertanian dan perumahan. sedangkan tanah yang pernah diusahakan, tetapi telah ditinggalkan , kembali menjadi tanah tinggi. Kedua macam tanah tersebut diperuntukkan oleh nenek moyang bagi kepentingan seluruh anggota keluarga secara kolektif dan dipegang oleh penghulu kaum dari keluarga itu. Hak kaum sebagai masyarakat yang melekat pada tanah tersebut disebut hak ulayat, hal ini tergambar dalam pepatah adat : => Sekalian Naga Hutan Tanah => Baik Jirek Yang Sebatang => Atau Rumput yang sehelai => Atau batu yang sebiji => Kebawah sampai ke pusat bumi => Kateh sampai ke angkasa Semua adalah Ulayat Penghulu. Kembali kepada Raperda Tanah Ulayat, saya termasuk yang setuju dengan adanya raperda tersebut asal yang diatur adalah  bukan masalah kepemilikan tanah tersebut. Tapi mengenai pemanfaatan tanah ulayat demi kemaslahatan kaum yang bersangkutan. Kenyataan selama ini beribu-ribu hektar tanah ulayat tidak dimanfaatkan secara baik, dibiarkan menganggur tanpa menghasilkan apapun, sedangkan PBB bayar terus ?? Mengapa kita tidak meniru Bali, dengan pengaturan yang ketat dapat memanfaatkan tanah desa atau Pura demi kemakmuran desa tersebut : yang disebut sebagai Laba Pura / Laba Desa tanpa pemindahan hak kepemilikan .     Wassalam : zul amry di bali Do you Yahoo!? Free online calendar with sync to Outlook(TM).