Pendidikan Untuk
Rakyat
Jakarta, NU.Online Tetapi tiba-tiba sekolah rakyat diganti dengan sekolah dasar, yang hanya
menunjuk pada jenjang pendidikan, tetapi tidak mencerminkan komitmen ideology
pendidikan nasional. Walaupun pada periode itu masih banyak subsidi tetapi
secara kuantitatif semakin dikurangi, dengan dalih otonomi. Tidak beda dengan
politisi daerah menangkap isu itu. Kalangan intelektual menangkap kebijakan itu
tidak kalah rakus, otak diputar tidak untuk membangun sebuah teori, atau
merumuskan sebuah konsep, melainkan untuk memperoleh keuntungan material
sebesar-besarnya. Bahkan pendidikan secara umum dikelola mirip sebuah
perusahaan. Kecenderungan itu tidak hanya berlaku pada sekolah umum, madrasah bahkan
pesantren juga tidak kalah komersialnya. Apalagi yang belakangan ini
pemilikannya secara pribadi, maka mirip sebuah badan usaha, sebagai mesin
mengeruk uang dari santri. Kalau selama ini pesantren merupakan pendidikan
alternatif, sebagai pendidikan bagi rakyat, karena murah bahkan gratis, tetapi
sekarang menjadi pendidikan konvensional, yang kehilangan dimensi alternatifnya,
sehingga kehilangan fungsi emansipatorisnya. Kepentingan komersial itu dibungkus dengan berbagai fasilitas dan label yang
menawan, seperti sekolah unggulan, sekolah khusus, sekolah favorit dan
sebagainya, yang semuanya itu merupakan daya tarik bagi kalangan terpelajar
untuk belajar di sana, dengan memperoleh prestise sosial yang menjanjikan,
walaupun belum tentu memperoleh prestasi keilmuan.yang membanggakan. Dengan perilaku semacam itu baik pemerintah, pihak pengelola pendidikan dan
masyarakat memandang pendidikan bukan lagi sebagai human investment
(investasi kemanusiaan), melainkan sebagai capital investment
(investasi uang) yang harus bisa dikembalikan dalam waktu dekat. Maka pendidikan
sekarang telah sepenuhnya menerapkan ideology neo liberal, sehingga
lenyaplah seluruh oientasi dan komitmen kerakyatannya, serta dimensi pelayanan
dan pengabdiannya, semuanya telah diperdagangkan, pendidikan hanya bisa
diperoleh melalui transaksi jual beli. Pendidikan tidak lagi diatur oleh cerdik
cendekiawan, yang menawarkana kearifan, melainkan dikelola oleh seorang manajer
marketing yang menawarkan keahlian teknis dalam bidang tertentu. Mahalnya biaya pendidikan ini sangat membahayakan, bukan hanya kader terbaik
tidak akan terdidik di sekolahan yang baik, melainkan juga tidak terjangkau oleh
kalangan menengah biasa, dengan gaji pas-pasan. Karena itu mereka harus
memperoleh pendapataan ekstra, itu wajar kalau diperoleh dengan kerja keras,
tetapi hal itu juga akan mendorong orang melakukan korupsi. Bagaimana mungkin
gaji yang hanya dalam ukuran juta, tetapi harus membayar sekolah yang belasan
hingga puluhan juta tarifnya. Belum lagi ketika mereka selesai sekolah, minta bayaran berapa mereka ketika
bekerja, sementara sekolah dianggap investasi finansial yang harus segera balik
mudal dan break even point pada saat yang ditargetkan, ini tidak lain
akan mendorong lahirnya korupsi baru. Artinya pendidikan mahal akan
beranak-pinak melahirkan korupsi baru yang bercabang-cabang yang sel-selnya
terus menjalar seperti mikroba, sesuai dengan logika investasi yang tidak bisa
balik secara wajar. Rezim politik demikian juga rezim pendidikan telah menganut ideology neo
liberal yang sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar, yang berkompetisi
secara bebas di seluruh arena kehidupan. Akibatnya hanya sekelompok elite yang
bisa bersaing, sementara mayoritas rakyat tersingkir dari halaman sekolah, dari
lahan pertanian, dari pasar, tidak mampu menjangkau rumah sakit. Liberalisme
yang selama ini menjadi spirit dalam berpikir, tiba-tiba menjadi sebuah lembaga
yang menjadi kaki tangan kapitalis dan kolonialis dalam menjarah republik ini
atas nama investasi dan pasar bebas era globalisasi. Bagi para negarawan besar generasi pendiri republik seperti Soekarno, Hatta
dan Wahid Hasyim sangat jelas lawan dan kawan, dan komitmennya terhadap bangsa
dan rakyat di negeri ini. Bentuk apapun kolonialisme dan imperialisme baik yang
ortodoks maupun yang liberal dilawan dengan sekuat tenaga. Karena mereka tahu
mengapa republik ini dibentuk. Sementara para politisi dan kaum terpelajar saat
ini melihat negara hanya sebagai sebuah perusahaan yang sahamnya bisa dijual ke
mana-mana, maka tidak ada yang namanaya bangsa, sehingga tidak ada yang namanya
rakyat. Mereka itu tidak lebih dari segerombolan man power (tenaga
kerja) tidak jauh dari budak yang bisa dijualbelikan di arena perdagangan . Dengan cara berpikir dan bertindak semacam itu ternyata pendidikan mahal,
yang melupakan human investmen, walaupun dengan biaya mahal tetapi
hanya akan memproduksi budak bukan manusia bebas, yang sadar dan bijak, yang
bisa memanusiakan manusia. Mengenal lingkungan social budaya dan alam
sekitarnya, bukan terpelajar dengan hanya bermodalkan logika formil berkacamata
kuda pula, melihat dunia hanya dari sudut pandangnya sendiri, sebagai rumus
matematik yang kering dan kaku. Pendidikan mahal ini sebenarnya merupakan langkah kontradiktif dilihat dari
filosofi pendidikan sendiri, sebab dengan biaya tinggi itu seluruh potensi
pemikiran akan dikerahkan ke sana, sehingga bangsa ini tidak akan memikirkan
kemajuan teori pengetahuan, karenena sibuk dengan urusan dasar (duit). Dengan
biaya itu tidak hanya dana masyarakat yanga terkuras habis, karena
kompensasinya akan mengeruk dana negara melalui tuntunan gaji tinggi, atau
melalui korupsi. Kalau semuanya itu terjadi sumber alam akan dikuras
habis-habisan, seperti yang saat ini terjadi. Sebuah bangsa ironis, baik kalangan politisi, kum cendekiawan termasuk
agamawan, yang semestinya bertugas mencerdaskan rakyat, malah membodohi rakyat
dengan cara titmanul ilm (menyembunyikan ilmu) padahal menurut hukum
agama itu merupakan pengkhianatan paling jahat yang sangat berat hukumannya.
Tetapi kitman itu dipraktekkan secara umum oleh beberapa kiai pengasuh
pesantren, yang sekarang dibungkus dengan jual mahal ilmu. Padahal ilmu
itu menurut agama adalah milik publik tidak pakai hak cipta segala seperti watak
kapitalis. Ketika ilmu sudah menjadi barang dagangan, tidak lagi sebagai kebijaksanaan
dan sumber kearifan, maka kembali ke zaman feodal, hanya para hartawan dan
bangsawan yang bisa sekolah. Sementara rakyat kebanyakan hanya menjadi penonton,
kalau sudah demikian maka akan terus-menerus termarginalisasi. Karena itu arah
pendidikan perlu diubah, dengan orientasi pada pengabdian dan pelayanan pada
masyarakat. (MDZ)
Sekolah dasar itu pada awalnya disebut
dengan sekolah rakyat, ini bukan sekadar sebagai jenjang pendidikan, tetapi juga
sekaligus merupakan orientasi ideologi. Tidak hanya untuk sekolah dasar, tetapi
menjadi orientasi seluruh jenjang pendidikan sejak dari dasar hingga perguruan
tinggi, yang sepenuh-penuhnya disediakan untuk mencerdaskan rakyat. Sekaligus
ini sebagai anti tesis dari pendidikan kolonial yang elitis, hanya untuk
kalangan aristocrat, atau kalangan priyayi. Dengan orientasi kerakyatan itu
maka pendidikan memperoleh subsidi sangat besar dari negara, dengan buku,
laboratorium atau alat peraga secara gratis, serta menu tambahan.
>
> Bundo / mamak / duns sadonyo ambo cuma komentar saketek sajo nyo
>
> " Allah Kuasa Makhluk tak Kuasa , Amin "
>
> Salam
> Ely
>
<<anak sd.jpg>>
