----- Original Message -----
To:
Sent: Tuesday, August 19, 2003 2:38 PM
Subject: Mereka makan Gadung dan Tiwul, anda makan apa?

Kompas, Sabtu, 16 Agustus 2003

Warga Garut Mulai Makan Gadung

HARI-hari belakangan ini ada aktivitas baru yang dilakukan warga Kampung Bunisari, Desa Cikondang, Kecamatan Cisompet, sekitar 84 kilometer arah selatan Kota Kabupaten Garut, Jawa Barat, yaitu menyiapkan gadung sebagai makanan tambahan pendamping nasi.

Ketika Kompas mengunjungi dusun yang dihuni 350 keluarga pada Kamis (14/8), sinyalemen di atas terlihat dari mulai dijemurnya gadung di atas bebatuan yang bertebaran di area sawah tadah hujan yang ada di kampung itu.

Menurut Pudin, salah seorang warga, dipilihnya gadung sebagai makanan tambahan dikarenakan jenis tanaman ini banyak tumbuh secara liar di sekitar Bunisari.

"Kalau dimasak menjadi bubur, rasa dari gadung juga tidak kalah jauh dengan nasi. Gadung juga renyah jika digoreng," kata Pudin. Ia mengungkapkan, sebagian warga mulai mengonsumsi gadung sebagai makanan tambahan sejak pekan kedua bulan Agustus.

Pudin menjelaskan, proses pengolahan gadung hingga siap disantap diawali dengan mengupas umbi gadung yang rata-rata memiliki berat setengah kilogram per buah. Umbi gadung yang berwarna putih itu lalu diiris-iris tipis dan dijemur selama tiga hari tiga malam. Untuk menghilangkan racun, gadung yang telah kering tersebut lalu direndam dalam air selama tiga malam. Setelah itu, ditiriskan untuk kemudian siap dimasak. Baik digoreng maupun dibuat bubur.

Pudin tidak mengelak kenyataan bahwa konsumsi gadung sebagai makanan tambahan ini sehubungan dengan mulai menipisnya persediaan beras di kalangan warga.

"Sejak enam bulan lalu sawah di sini sudah tidak dapat ditanami karena tidak ada air. Bahkan, sebagian di antaranya ada yang sudah satu tahun tidak ditanami padi," tutur Pudin. Area sawah tadah hujan seluas enam hektar di Kampung Bunisari saat ini sudah kering kerontang.

"Musim hujan kali ini amat singkat. Kemarau sudah datang ketika kami belum sempat menanam padi," katanya.

Kondisi ini menyebabkan persediaan beras di Bunisari mulai menipis. Pasalnya, beras yang dikonsumsi oleh warga Bunisari hampir semuanya berasal dari lahan tersebut.

Akibat cepatnya musim kemarau tiba, warga kampung itu sekarang praktis tidak lagi dapat makan ikan sebagai lauk pauk. Puluhan kolam ikan di kampung itu, sejak dua bulan lalu juga telah kering.

UNTUK mendapatkan uang guna bertahan hidup pada musim kemarau seperti sekarang, warga Bunisari terutama kaum pria yang masih kuat biasanya pergi merantau ke Kota Garut atau Bandung. Di sana, mereka bekerja sebagai buruh bangunan atau pedagang peralatan plastik.

Kenyataan ini membuat penduduk Kampung Bunisari belakangan ini menjadi didominasi oleh wanita. Kalaupun ada kaum pria, umumnya mereka sudah tua atau masih anak-anak. "Mereka yang merantau baru akan kembali setelah mendapat uang," tutur Kepala Dusun Bunisari A Ajid.

Masalahnya, tidak semua warga Bunisari yang merantau membawa cukup uang ketika kembali lagi ke dusunnya.

"Saat pekan lalu pulang dari Bandung, saya membawa Rp 130.000. Namun, sekarang tinggal Rp 50.000, sebab yang Rp 80.000 habis untuk biaya sekolah anak di pesantren," kata Uu Fahru, warga Bunisari, yang telah satu bulan bekerja di sebuah pabrik selai di Bandung.

Padahal, harga kebutuhan pokok di Kampung Bunisari relatif mahal. Di Bunisari, beras rakyat miskin (raskin) dijual Rp 1.500 per kg. Selisih Rp 500 konon digunakan sebagai biaya angkut dari Kantor Desa Cikondang ke Bunisari yang berjarak dua kilometer. (nwo)

 
 
SUARA PEMBARUAN DAILY, 19 Agustus 2003 

Penduduk Trenggalek Mulai Makan Gaplek

JAKARTA - Sebagian penduduk di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), sudah mulai mengonsumsi gaplek akibat tidak mampu memproduksi gabah pada musim kemarau. Namun, mengkonsumsi gaplek sebetulnya merupakan kebiasaan penduduk setempat.

Hal itu dikemukakan Bupati Trenggalek Mulyadi dalam acara "Dialog Otonomi Daerah" yang membahas masalah kekeringan dan dampaknya bagi petani di Surabaya, Selasa (19/8).

Menurut bupati, kekeringan yang melanda petani Trenggalek tahun ini tidak saja menyebabkan kegagalan dalam menanam padi, tetapi juga kesulitan merawat tanaman cengkeh karena tanaman cengkih muda memerlukan air.

Kekeringan ini tidak saja karena pendeknya musim hujan, tetapi akibat penggundulan hutan secara besar-besaran sehingga sumber-sumber mata air mengalami penurunan debit air dan sudah ada yang mengering, terutama di kawasan perbukitan. "Untuk warga di kawasan perbukitan, kami mengirimkan tangki-tangki air untuk membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak untuk pertanian. Sementara untuk konsumsi warga, kami bantu melalui beras miskin bersama-sama Dolog setempat," ujarnya.

Menurut Bupati, sekitar 60.000 dari 126.000 ha luas wilayah Trenggalek merupakan hutan produksi milik Perum Perhutani Unit II/ Jatim. "Hampir sebagian besar di antaranya mengalami penggundulan. Usaha reboisasi relatif kecil sehingga perlu ada program khusus untuk percepatan reboisasi dengan cakupan yang lebih luas, terutama di sekitar sumber-sumber mata air," katanya.

Luas areal persawahan ada sekitar 10.000 ha, di mana 4.000 hektare darinya mendapatkan irigasi teknis dari Sungai Tugus, sedangkan sebagian besar lainnya merupakan sawah tadah hujan. "Areal sawah tadah hujan ini sudah tidak ditanami padi lagi karena pasokan air memang tidak ada," katanya.

Bupati Mulyadi mengakui, Pemerintah Provinsi Jatim tidak cukup hanya memberi bantuan jangka pendek seperti bantuan bibit dan pompa air, melainkan menyediakan anggaran pembangunan empang-empang untuk menangkap hujan dan membangun bendungan di Sungai Tugus guna menangkap air hujan yang dapat didistribusikan pada musim kemarau.

Menurut catatan dari Dinas Pertanian Jatim, lahan kekeringan mencapai 21.000 ha dengan areal sawah puso sekitar 5.000 ha. Areal yang paling luas menderita kekeringan antara lain Bojonegoro sekitar 5.300 ha, termasuk 2.100 ha di antaranya puso, di Kabupaten Tuban seluas 3.710 ha di mana 310 ha puso, sedangkan di Magetan seluas 1.117 ha termasuk 30 ha puso. Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro melanda sekitar puluhan desa di 8 kecamatan, akibat keringnya Waduk Pacal yang selama ini menjadi pemasok air persawahan.

Dana Rp 2 Triliun

Pemerintah menyediakan dana yang bersumber dari APBN Rp 2 triliun guna menghadapi musim kering yang diperkirakan akan terjadi sampai bulan Oktober 2003. Selain untuk pengadaan kebutuhan pokok masyarakat, seperti air dan pangan, dana itu juga untuk reboisasi di daerah kritis. "Anggaran untuk reboisasi selama 2003 diperkirakan Rp 1,2 triliun. Sementara untuk pengadaan air bersih Rp 4,3 miliar, termasuk untuk pengadaan pompa air," kata Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil) Soenarno, dalam siaran pers yang diterima Pembaruan di Jakarta, Selasa (19/8).

Di sela-sela kunjungannya ke daerah kekeringan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa akhir pekan lalu, Soenarno mengatakan, pihaknya akan melakukan reboisasi di sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalami krisis air dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menanam sekaligus menjaga lingkungannya. "Setidaknya, sebanyak 21 DAS kondisi airnya sudah kritis sehingga harus segera direboisasi," katanya.

Pada tahun 2003 ini, Depkimpraswil telah menangani sekitar 300.000 hektare DAS, sedangkan total areal yang masih harus ditangani untuk 10 tahun ke depan mencapai tiga juta hektare. DAS yang telah ditangani Depkimpraswil di antaranya Citarum-Citanduy-Cimanuk-Cisadane-Ciliwung (Jawa Barat), Berantas-Bengawan Solo (Jawa Tengah), Sampar-Indragiri (Sumatera), dan Jenebrang (Sulawesi Selatan).

"Kami hanya memberikan bibit tanaman saja, sedangkan untuk penanaman dan pengawasan lingkungannya sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat sekitarnya," katanya.

Di samping perbaikan DAS untuk penanggulangan kekeringan akibat musim kemarau panjang, Depkimpraswil untuk jangka menengah akan melakukan rehabilitasi (perbaikan) bendungan, situ, dan muara sungai agar mampu menampung air. "Musim kemarau merupakan saat yang tepat untuk melakukan rehabilitasi karena debit air di bendungan, situ, dan muara sungai tengah mengalami penurunan sehingga pekerjaan akan lebih mudah," ujarnya.

Sementara bila cuaca berawan, memungkinkan dilakukan hujan buatan untuk mengisi sejumlah tempat penyimpanan air (reservoir) yang mulai mengering, seperti Sungai Citarum, Saguling, Cirata, Gombong, Bengawan Solo, Waduk Wonogiri, Kedung Ombo, Cacaban dan lainnya.

Menurut catatan Depkimpraswil, akibat kemarau berkepanjangan sejak April 2003, sejumlah masyarakat di Pantura mulai mengalami kesulitan air bersih. "PDAM mengalami kesulitan karena beberapa sumber airnya sudah ada yang collapse (kekurangan air)," kata Sekjen Menkimpraswil, Joko Kirmanto.

Di Indramayu katanya, dari dua sumber air PDAM di kabupaten itu, satu di antaranya mulai kesulitan air sehingga untuk memasok kebutuhan air bersih masyarakat maka diambil dari sumber yang masih bagus, yakni di PDAM Kandang Haur melalui mobil tanki. Kapasitas produk air bersih saat ini mengalami penurunan dari lima liter per detik menjadi satu liter per detik.

Depkimpraswil telah memberi bantuan untuk Kabupaten Indramayu dan Cirebon, masing-masing dua unit mobil tanki air bersih untuk memperkuat 11 unit tanki yang sudah ada. Untuk jangka panjang, Depkimpraswil akan mencari lagi sumber air tanah yang nantinya dapat dimanfaatkan PDAM bagi kepentingan masyarakat.

"Untuk mencari sumber air tanah tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat karena untuk mencari yang kapasitasnya besar dan kualitasnya bagus agak sulit di daerah Pantura," katanya.

Dia menjelaskan, masalah air bersih dapat diatasi dengan dibangunnya waduk-waduk kecil di kawasan rawan air yang dapat diharapkan dapat menjadi cadangan jika nantinya terjadi musim kemarau panjang seperti saat ini. Untuk program selanjutnya, perlu konservasi lingkungan pada sumber-sumber air bersih, termasuk waduk.

"Dananya bisa diperoleh dari APBN, sebab untuk program sumber daya air dalam nota keuangan RAPBN 2004 diperkirakan sekitar Rp 4,7 triliun," katanya.

Ancaman kekurangan air, lanjutnya, tidak saja terjadi di Pantura, tetapi juga Waduk Jatiluhur, yang mulai mengalami penurunan debit air. Untuk memenuhi kapasitas tertinggi, Depkimpraswil akan membuat hujan buatan dalam waktu dekat.

Puso

Sementara itu, akibat musim kemarau berkepanjangan, sekitar 5.000 ha sawah di Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar) mengalami kerusakan (puso) dari seluas 16.000 ha yang mengalami kekeringan. "Sebanyak 11.000 ha sawah di Subang memang merupakan bagian dari rencana tanam, sedangkan yang mengalami puso bukan dari bagian rencana tanam," kata Bupati Subang H Rohimat di Jakarta, pekan lalu, seperti dikutip Antara.

Menurut Bupati, kerusakan seluas 5.000 ha itu akibat kesalahan perkiraan dari petaninya karena menyangka hujan akan turun pada Juli 2003 sehingga nekat untuk menanam. "Akibat kekeringan itu, kami mulai melakukan penjatahan (giliran) sehingga diharapkan semua sawah dapat tercukupi kebutuhan airnya. Kita akan coba agar kerusakan areal padi yang terjadi tidak

bertambah parah," ujarnya.

Sedangkan daerah lain yang mengalami kekeringan, tetapi tidak terjangkau saluran irigasi akan disediakan pengadaan sumur pompa, yang sumber dananya berasal dari Pemda Subang dan Gubernur Jabar. Namun, penggunaan pompa itu hanya sementara karena jika pemakaian pompa terlalu berkepanjangan, justru tidak akan efektif sehingga Pemda Subang sampai saat ini masih menyeleksi daerah mana saja yang membutuhkan pompa.

Rohimat menghitung, besarnya kerugian yang diderita akibat musim kemarau sekitar 90.000 ton beras akan gagal untuk dipanen, padahal potensi Kabupaten Subang untuk beras 800.000 ton per tahun. "Dari jumlah itu, sebanyak 50 persen disalurkan untuk daerah lain di luar Subang," katanya.

Menurut bupati, pihaknya akan meminta kepada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil) untuk bekerja sama dalam menormalisasikan lima waduk besar di Subang. "Setidaknya, minimal butuh dana Rp 1 miliar untuk pembangunan waduk, mungkin juga lebih," ujarnya. (029/N-6)


Last modified: 19/8/03

Kirim email ke