Ahmad Ridha <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Inilah yang mencemaskan saya, Pak. Saya bekerja di perguruan tinggi
negeri dan dengan perkembangan yang terjadi, saya khawatir musibah
yang menimpa pendidikan tinggi di Afrika menimpa Indonesia juga.
Kalau menurut saya, ini sebenarnya sudah terjadi. Hanya saja - seperti yang
saya tulis di posting kemaren - Pemerintah kita "mendelegasikan
tanggungjawabnya" ke pihak swasta dan masyarakat.
Di antaranya adalah jumlah mahasiswa yang meningkat tanpa diimbangi
peningkatan sumber daya yang tersedia. Dosen habis waktunya untuk
mengajar dan riset kurang berkembang. Lebih repot lagi kalau banyak
dosen yang sibuk proyek.
Sedih memang, apalagi kalau di swasta. Saya dulu punya teman yang seharian
kerja di kantor, terus setiap sore sampai malam, plus hari sabtu mengajar di
berbagai PTS dengan mata kuliah yang berbeda2. Saya pernah bertanya, kapan dia
sempat menyiapkan bahan?
Apa mau di kata karena memang dari sisi
finansial, profesi dosen tidak begitu menarik dibandingkan dengan di
industri.
Sebetulnya saya tidak suka membanding2kan. Tetapi kadang2 harus juga. Waktu
saya sekolah di luar, saya lihat jadwal lecturer saya. Seminggu ngajar cuma 2-3
kali 3 jam. Hari lainnya dia ada di ruangannya atau di library untuk menyiapkan
bahan ... Dia ga "ngobyek" di luaran tuh ... Ya kemungkinan besar - saya tidak
tahu pasti - karena penghasilannya memang sudah cukup dari universitas
Masalah ini bisa memburuk karena semakin sedikit lulusan berkualitas
yang tertarik bekerja di dunia akademik. Bahkan banyak akademisi yang
studi lanjut ke luar negeri namun ketika kembali malah beralih ke
industri. Dengan demikian masalah rasio dosen dan mahasiswa memburuk
atau kualitas pengajar pun memburuk.
Di instansi pemerintah lain juga banyak yang begini, pulang dari LN langsung
"ngilang". Tapi kuncinya di Pemerintah, saya rasa. Bagaimana membuat pegawainya
tetap tertarik untuk tidak kabur ...
Masalah lain adalah sebagaimana Bapak ungkapkan yakni gengsi gelar.
Terus terang, mahasiswa S2/S3 di Indonesia tidak terlalu "bermanfaat"
bagi penelitian di institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Banyak
yang tidak tertarik riset namun gelar S2/S3 hanya untuk prestise.
Mahasiswa S1 yang acap diperdaya yang mereka yang seperti itu.
Mungkin tidak hanya prestise, tapi sering juga berkait dengan karir (saya
lihat di instansi pemerintah tertentu). Saya sering tidak mengerti, apa
"urusannya" kalau di memo internal instansi, nama kepala seksi atau kepala
bagian ditulis lengkap dengan sederet gelar akademiknya.
Kadang2 di swasta, ataupun LSM juga begitu. Saya tidak mengerti kenapa di
notulen rapat ... (maaf, ga enak ngomongnya), harus ditulis gelar SE, Ir, dsb
...
Kemudian juga persepsi yang tidak tepat di masyarakat kita. Sebenarnya
pendidikan tinggi di Indonesia memiliki dua jalur: akademik dan
aplikatif. Yang terjadi di Indonesia adalah program D3 sering dianggap sebagai
"penampung" mereka yang tidak diterima di program S1. Lulusan D3 pun
berupaya untuk mengambil program alih jenjang untuk ke S1 karena di
pasar kerja, lulusan D3 kurang dihargai. Padahal tidak sedikit lulusan
D3 yang punya keterampilan lebih baik dari lulusan S1. Lulusan S1 dan
lulusan D3 pun berebut kue yang sama.
Ya, itu dia, Pemerintah bikin "kebijakan", tapi yang buat itu kan
"Pemerintahnya Pendidikan", bukan "Pemerintah yang menyediakan pekerjaan". Saya
mengalami ini di BPKP dulu. Lulusan D3 STAN itu - maaf2 aja - kemampuan audit
atas instansi pemerintah di atas S1 dan Akuntan lulusan Universitas.
Saya bukannya ngarang. Di D3 STAN mereka belajar tentang keuangan negara
(jaman saya dulu, malah kita sampai hafal beberapa pasal ICW- UU jaman
Belanda), sedangkan di Universitas, mereka juga belajar government accounting,
tapi government accountingnya amerika. Nah, apa ga repot tuh, waktu ngaudit,
KEtua Tim nya jelas yang S1, yang D3 STAN jadi anggota. Jadinya setiap tim
berkreasi sendiri-sendiri, tergantung kuat2an.
Kalau saya dulu, seringkali ketua tim nya saya usulkan untuk memeriksa kas
aja, he he, biar dia bangga bisa ngitung uang milyaran. Padahal hampir tidak
ada finding dari hasil pemeriksaan kas.
Secara umum, pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas
pendidikan tinggi. Dana kini disalurkan melalui hibah kompetitif
sehingga institusi pendidikan tinggi harus menyiapkan rencana
penggunaan yang jelas.
Hmm ... kebetulan saya pernah berada di kedua sisi yang "berseberangan", jadi
no comment lah, tentang ini
Tentunya ini belum cukup. Yang saya amati
adalah masih kurangnya peranan industri dalam pendidikan tinggi.
Padahal mestinya alumni yang telah sukses di industri dapat berperan
banyak. Terlebih di Indonesia mereka telah menikmati subsidi yang
besar ketika kuliah. Ironisnya subsidi itu juga berbentuk dalam
rendahnya pendapatan tenaga pengajar di perguruan tinggi.
Saya ga tau di bidang lain, misalnya teknik dll.
Cuma kalau kaitannya dengan pemerintahan daerah (otonomi, keuangan, kebijakan
fiskal dll), kelihatannya pemerintah dan industri konsultasi sangat berharap
banyak, dan minta bantuan pihak unversitas. Saya pernah satu tim dengan beberpa
"petinggi" universitas. Rate mereka tinggi, dihitung jam-jam an. Yang saya
tidak tahu adalah, apakah mereka pakai "bendera" pribadi atau universitasnya.
Jadi kalau Sumatera Barat ingin memajukan pendidikan tingginya, para
perantau yang telah sukses mestinya bisa berperan lebih aktif.
Iya, saya setuju.
Wassalam
Riri
Shape Yahoo! in your own image. Join our Network Research Panel
today!http://us.rd.yahoo.com/evt=48517/*http://surveylink.yahoo.com/gmrs/yahoo_panel_invite.asp?a=7
hot CTA = Join our Network Research Panel
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Berhenti (unsubscribe), kirim email ke: [EMAIL PROTECTED]
Konfigurasi dan Webmail Mailing List: http://groups.google.com/group/RantauNet
Tapi harus mendaftar dulu di: https://www.google.com/accounts/NewAccount dengan
email yang terdaftar di mailing list ini.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
