Kaba nan ko sabananyo hanyo manunggu wakatu sajo sabab lahan persawahan samakin manyusuik di pulau Jawa. Nan agak aneh, di nagari awak banyak lahan persawahan nan kurang produktif dengan hasil dibawah 4 ton/ha. Sabab seharusnyo paliang indak bisa 6.5 to/ha dari kondisi tanah nan ado pabilo dikaokan dengan sistem pertanian organik. Lai pulo seluruh kegiatan pemprov jo pemkab alah maarah kasinan, namun mentalitas masyarakat kito di nagari-nagari jo infrastruktur irigasi nan ado indak memadai.
Insya Allah kutiko alah baliak dari Talang Babungo kab Solok & sadang melatih jajaran Polresta Pariaman atas bantuan DPP PKDP akan ambo cubo lewakan permasalahan petani kito di nagari-nagari. Baa kalau dana nan ado dari 3 BUMN mantun bisa dialihkan untuk memperbaiki sistem irigasi persawahan di nagari-nagari kito jo melatih lansuang kelapangan untuak menerapakan sistem pertanian organik? Kok iyo iko ka dikaokan, aratinyo kelompok tani akan mandapek bantuan jawi sebagai salah satu input sistem pertanian organik. Kok kabaaja mengenai pertanian padi sabatang ambo kiro indak paralu jauah-jauah bana, di Ampek Angkek Agam jo di Kubang 50 Koto hasil persawahan tanaman padi kini alah 6.5 ton per ha. Kok kabaraja usaha ternak dalam pengandangan basamo bisa ka Simarosok, Agam nan alah bisa mengkorversi biogas menjadi energi listrik. Nan tenampak di ambo, banyak dari kito indak jaleh bana baa kondisi sabananyo nan ado di nagari-nagari, sahinggo hal iko indak terpublikasikan sacaro batua. wasalam AZ/lk/33th/caniago Padang asa nagari Kubang, 50 Koto babako ka Canduang Koto Laweh, Agam ________________________________ Dari: Nofend St. Mudo <[email protected]> Kepada: [email protected] Dikirim: Sabtu, 11 Februari 2012 12:11 Judul: [R@ntau-Net] Untuk Kebutuhan BUMN Dicari Ribuan Hektare Sawah <<< Tak Ada Sawah untuk Dijual - http://hariansinggalang.co.id/untuk-kebutuhan-bumn-dicari-ribuan-hektare-sawah/ - http://hariansinggalang.co.id/tak-ada-sawah-untuk-dijual/ Untuk Kebutuhan BUMN Dicari Ribuan Hektare Sawah Tanggal 10 February 2012 Padang – SINGGALANG Badan Usaha Milik Negara (BUMN) butuh ribuan hektare lahan sawah di Sumbar. Program ini merupakan program dari Kementerian BUMN pada 2012 yang ingin menciptakan lahan sawah baru seluas 100 ribu hektare di Indonesia yang akan dikelola dalam bentuk korporasi. Tahun ini dianggarkan dana Rp9 triliun di Kementerian BUMN. Ini terkait dengan program Presiden SBY yang mencanangkan produksi padi Indonesia mencapai angka 10 juta ton pada 2014. Sementara nama BUMN yang akan mengelola PT Padi Energi Nusantara (PEN), anak perusahan Pupuk Sriwijaya Palembang. Paling tidak, Sumbar dapat masuk dalam pengadaan lahan pertanian tersebut. Karena lahan pertanian itu akan dikelola dengan sistem inti dan plasma. Perusahaan inti mengelola lahan yang utama. Masyarakat sekitar menjadi plasma. “Untuk mendapatkan lahan itu bisa dibeli, disewa atau buka baru,” sebut Direktur Keuangan PT PEN, Amrul Amri, saat bertemu dengan Asisten II Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumbar, Syafrial, Kamis, (9/2). Pencarian lahan untuk sawah itu ditugasi kepada tiga BUMN, Shangyang Sri sebesar 30 ribu hektare, Pertani 30 ribu hektare, dan Pusri Holding sebesar 40 ribu hektare. Pupuk Sriwijaya yang merupakan anak perusahaan Pusri Holding bersama empat lainnya, PT Kujang, PT Petrokimia Gersik, dan Pupuk Kaltim mendapat tugas untuk mencari lahan yang masing-masing seluas 10 ribu hektare. PT Pupuk Sriwijaya Palembang ditugasi di Sumatra, kecuali Lampung. PT Kujang di Lampung, Petrokimia Gersik di Sulawesi, dan Pupuk Kaltim di Kalimantan. “Sejauh ini saya sudah mensurvei di Sumatra Utara, Riau, dan kini di Sumbar, setelah itu ke Jambi,” ujarnya. Setiap provinsi dia harus menemukan 1.000 hektare lahan. “Kalau bisa dalam satu hamparan,” sambung dia. Pada intinya, jelas Amrul, kementerian BUMN akan membeli lahan untuk dibuat lahan sawah baru dengan sistem inti plasma. “Saya rasa, di Sumbar akan sulit untuk membeli lahan. Jadi, kalau tidak bisa dibeli akan kita sewa. Ini berbeda dengan di Sumatra Utara. Di sana, pemerintah daerahya telah mengarahkan saya ke Asahan dan Labuhan Batu yang memiliki luas lahan 25 ribu hektare. Mereka pun siap untuk dibeli,” jelasnya. Demikian pula dengan Riau di daerah Rokan Hilir dan Indragiri Hilir. Di Sumbar, Amrul mengaku sudah pergi ke Solok Selatan. Di sana sudah bertemu dengan pemerintah setempat yang telah menunjukkan sejumlah lahan yang dapat digunakan. Dia juga dapat informasi, di Dharmasraya potensi lahannya cukup besar, serta di Pesisir Selatan. Syafrial merespon serius program yang disampaikan Amrul tersebut. Dia langsung menjadwalkan sebuah pertemuan Rabu mendatang antara PT PEN dengan Pemda kabupaten dan kota se-Sumbar. “Nanti kami akan berikan waktu untuk persentasi. Begitu juga bupati dan walikota, juga akan kami beri waktu mempresentasikan potensi lahan mereka yang bisa digunakan. Program ini mesti kita dukung,” ujarnya. Bupati dan walikota tergugah dengan program ini. PT PEN berharap minimal dalam pertemuan nanti, bisa mendapat peta lahan yang bisa dipergunakan serta potensi-potensinya. Peta dan gambaran lahan itu nanti yang akan jadi kajian Pusri. Lahan mana yang paling potensi dan ekonomis, setelah itu ada tim teknis yang akan mengevaluasinya. Jika program itu terwujud, maka gabah yang dihasilkan akan dijual ke Bulog dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Bulog bisa menjual ke pasar dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Dengan pernyataan tersebut dia membantah, kehadiran korporasi padi tersebut mengganggu petani tradisional, karena tidak akan dilepas langsung ke pasar bebas. “Sebab itulah produk dari koporasi padi ini dijual ke Bulog. Karena ini hanya untuk penyangga kebutuhan pangan nasional,” terang Amrul. Kemudian, produksi korporasi ini nantinya, bukan tidak mungkin akan diekspor juga. Dengan catatan kebutuhan domestik harus terlebih dahulu terpenuhi. Kalau berlebih baru bisa di ekspor. (401) Tak Ada Sawah untuk Dijual Tanggal 11 February 2012 Padang, Singgalang Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumbar, Joni mengakui tidak akan ada sawah ribuan hektare untuk dijual. Sebaiknya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberlakukan sistem bagi hasil pertigaan dan perduaan saja. Menurutnya, rencana BUMN yang membutuhkan ribuan hektare sawah tidak dapat dilaksanakan dengan sistem membeli tanah, atau dengan menyewa sawah masyarakat. Sebab, untuk membeli tanah di Sumbar sangat sulit. Apalagi lahan tersebut dialiri irigasi teknis. “Tak akan ada tanah ribuan hektare, karena masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani. Malahan lahan pertanian terbatas,” sebut Joni pada Singgalang, Jumat (10/2). Sedangkan rencana untuk disewa, menurut Joni, juga akan lebih parah lagi. Karena itu sama saja dengan membunuh masyarakat petani. Sebab, bagi masyarakat yang pencahariannya hanya bertani, kemudian disewa perusahaan maka mata pencaharian petani itu akan hi- lang. Penghasilan berkurang, maka akan timbul masalah baru. Dikatakannya, ada langkah lain yang dapat dilakukan oleh BUMN tersebut jika ingin mendapatkan lahan sawah di Sumbar. Dengan jalan pertigaan (patigan) dengan masyarakat pemilik lahan. Jika langkah itu yang ditempuh BUMN, maka rencana pemerintah untuk membangun ribuan hektare sawah di Sumbar terbuka lebar. “Kalau kita memaksakan juga perusahaan itu membeli tanah, mencarinya sangat sulit. Tidak akan mau masyarakat. Sekarang aman, ujung-ujungnya nanti bisa ribut juga. Maka tidak akan bisa dibeli,” ujarnya. Kemungkinan dengan sistem pertigaan, sistem bagi hasil itu sudah dilakoni masyarakat Sumbar sejak nenek moyang dulunya. Pengelola mendapatkan dua pertiga dari hasil, kemudian pemilik lahan mendapatkan satu pertiganya. Atau perduaan, dimana pengelola mendapatkan setengah dari hasil, pemilik lahan mendapatkan setengahnya. “Kalau dengan sistem bagi hasil bisa saja dilakukan, ada peluangnya itu. Orang tua kita dulu kan biasa dengan pertigaan atau perduaan. Kalau cara ini banyak lahan di Sumbar, paling tidak kita memiliki sebanyak 35 ribu hektare yang tersebar,” ujarnya. Menurut dia, di tiga daerah pemilik lahan pertanian yang cukup luas di Sumbar adalah Pesisir Selatan, Dharmasraya dan Sijunjung. Jumlahnya sekitar 35 ribu hektare. Lahan itupun juga lahan yang tidak sanggup dikelola oleh masyarakat. Sawah baru Sebelum ada rencana BUMN untuk mencari sawah di Sumbar, Dinas Pertanian dan Hortikultura sudah melaksanakan program cetak sawah baru. Program tersebut memberikan insentif Rp10 juta pada masyarakat dan kelompok tani yang membuka sawah baru seluas 1 hektare. Pada tahun 2011, Sumbar berhasil mencetak seluas 450 hektare sawah baru. Letaknya berada di Kabupaten Solok Selatan, Dharmasraya dan Pesisir Selatan. Di tahun 2012 ini Sumbar kembali mendapatkan prorgam cetak sawah baru sebanyak 2.250 hektare. Rencananya, cetak sawah baru itu akan dialokasikan seluas 1.000 hektare di Dharmasraya, 1.000 hektare di Pesisir Selatan, 50 hektare di Solok Selatan, 100 hektare di Pasaman dan 100 hektare di Kabupaten Limapuluh Kota. “Mudah-mudahan dengan pencetakan sawah baru ini dapat menjadi penyangga pangan di masa datang,” ujarnya. Sementara itu dari data Dinas Pertanian dan Hortikultura, pengurangan sawah dari tahun ke tahun di Sumbar tidak sampai 100 hektare pertahun. (401) -- Wassalam Nofend | L-35 | CKRG -- -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1 - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/
