*- *
http://hariansinggalang.co.id/untuk-kebutuhan-bumn-dicari-ribuan-hektare-sawah/
- http://hariansinggalang.co.id/tak-ada-sawah-untuk-dijual/

*Untuk Kebutuhan BUMN Dicari Ribuan Hektare Sawah*
Tanggal 10 February 2012

*Padang* –  *SINGGALANG* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) butuh ribuan
hektare lahan sawah di Sumbar. Program ini merupakan program dari
Kementerian BUMN pada 2012 yang ingin menciptakan lahan sawah baru seluas
100 ribu hektare di Indonesia yang akan dikelola dalam bentuk korporasi.
Tahun ini dianggarkan dana Rp9 triliun di Kementerian BUMN. Ini terkait
dengan program Presiden SBY yang mencanangkan produksi padi Indonesia
mencapai angka 10 juta ton pada 2014.

Sementara nama BUMN yang akan mengelola PT Padi Energi Nusantara (PEN),
anak perusahan Pupuk Sriwijaya Palembang.
Paling tidak, Sumbar dapat masuk dalam pengadaan lahan pertanian tersebut.
Karena lahan pertanian itu akan dikelola dengan sistem inti dan plasma.
Perusahaan inti mengelola lahan yang utama. Masyarakat sekitar menjadi
plasma.
“Untuk mendapatkan lahan itu bisa dibeli, disewa atau buka baru,” sebut
Direktur Keuangan PT PEN, Amrul Amri, saat bertemu dengan Asisten II
Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumbar, Syafrial, Kamis, (9/2).

Pencarian lahan untuk sawah itu ditugasi kepada tiga BUMN, Shangyang Sri
sebesar 30 ribu hektare, Pertani 30 ribu hektare, dan Pusri Holding sebesar
40 ribu hektare. Pupuk Sriwijaya yang merupakan anak perusahaan Pusri
Holding bersama empat lainnya, PT Kujang, PT Petrokimia Gersik, dan Pupuk
Kaltim mendapat tugas untuk mencari lahan yang masing-masing seluas 10 ribu
hektare.
PT Pupuk Sriwijaya Palembang ditugasi di Sumatra, kecuali Lampung. PT
Kujang di Lampung, Petrokimia Gersik di Sulawesi, dan Pupuk Kaltim di
Kalimantan. “Sejauh ini saya sudah mensurvei di Sumatra Utara, Riau, dan
kini di Sumbar, setelah itu ke Jambi,” ujarnya.
Setiap provinsi dia harus menemukan 1.000 hektare lahan. “Kalau bisa dalam
satu
hamparan,” sambung dia.

Pada intinya, jelas Amrul, kementerian BUMN akan membeli lahan untuk dibuat
lahan sawah baru dengan sistem inti plasma.
“Saya rasa, di Sumbar akan sulit untuk membeli lahan. Jadi, kalau tidak
bisa dibeli akan kita sewa. Ini berbeda dengan di Sumatra Utara. Di sana,
pemerintah daerahya telah mengarahkan saya ke Asahan dan Labuhan Batu yang
memiliki luas lahan 25 ribu hektare. Mereka pun siap untuk dibeli,”
jelasnya.
Demikian pula dengan Riau di daerah Rokan Hilir dan Indragiri Hilir.

Di Sumbar, Amrul mengaku sudah pergi ke Solok Selatan. Di sana sudah
bertemu dengan pemerintah setempat yang telah menunjukkan sejumlah lahan
yang dapat digunakan. Dia juga dapat informasi, di Dharmasraya potensi
lahannya cukup besar, serta di Pesisir Selatan.
Syafrial merespon serius program yang disampaikan Amrul tersebut. Dia
langsung menjadwalkan sebuah pertemuan Rabu mendatang antara PT PEN dengan
Pemda kabupaten dan kota se-Sumbar. “Nanti kami akan berikan waktu untuk
persentasi. Begitu juga bupati dan walikota, juga akan kami beri waktu
mempresentasikan potensi lahan mereka yang bisa digunakan. Program ini
mesti kita dukung,” ujarnya.

Bupati dan walikota tergugah dengan program ini. PT PEN berharap minimal
dalam pertemuan nanti, bisa mendapat peta lahan yang bisa dipergunakan
serta potensi-potensinya. Peta dan gambaran lahan itu nanti yang akan jadi
kajian Pusri. Lahan mana yang paling potensi dan ekonomis, setelah itu ada
tim teknis yang akan mengevaluasinya.

Jika program itu terwujud, maka gabah yang dihasilkan akan dijual ke Bulog
dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Bulog bisa
menjual ke pasar dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.
Dengan pernyataan tersebut dia membantah, kehadiran korporasi padi tersebut
mengganggu petani tradisional, karena tidak akan dilepas langsung ke pasar
bebas.
“Sebab itulah produk dari koporasi padi ini dijual ke Bulog. Karena ini
hanya untuk penyangga kebutuhan pangan nasional,” terang Amrul.
Kemudian, produksi korporasi ini nantinya, bukan tidak mungkin akan
diekspor juga. Dengan catatan kebutuhan domestik harus terlebih dahulu
terpenuhi. Kalau berlebih baru bisa di ekspor.
(401)


*Tak Ada Sawah untuk Dijual*
Tanggal 11 February 2012

*Padang*, *Singgalang *Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumbar, Joni
mengakui tidak akan ada sawah ribuan hektare untuk dijual. Sebaiknya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) memberlakukan sistem bagi hasil pertigaan dan
perduaan saja.

Menurutnya, rencana BUMN yang membutuhkan ribuan hektare sawah tidak dapat
dilaksanakan dengan sistem membeli tanah, atau dengan menyewa sawah
masyarakat. Sebab, untuk membeli tanah di Sumbar sangat sulit. Apalagi
lahan tersebut dialiri irigasi teknis.
“Tak akan ada tanah ribuan hektare, karena masyarakat banyak yang bekerja
sebagai petani. Malahan lahan pertanian terbatas,” sebut Joni pada
Singgalang, Jumat (10/2).

Sedangkan rencana untuk disewa, menurut Joni, juga akan lebih parah lagi.
Karena itu sama saja dengan membunuh masyarakat petani. Sebab, bagi
masyarakat yang pencahariannya hanya bertani, kemudian disewa perusahaan
maka mata pencaharian petani itu akan hi-
lang. Penghasilan berkurang, maka akan timbul masalah baru.
Dikatakannya, ada langkah lain yang dapat dilakukan oleh BUMN tersebut jika
ingin mendapatkan lahan sawah di Sumbar. Dengan jalan pertigaan (patigan)
dengan masyarakat pemilik lahan. Jika langkah itu yang ditempuh BUMN, maka
rencana pemerintah untuk membangun ribuan hektare sawah di Sumbar terbuka
lebar.
“Kalau kita memaksakan juga perusahaan itu membeli tanah, mencarinya sangat
sulit. Tidak akan mau masyarakat. Sekarang aman, ujung-ujungnya nanti bisa
ribut juga. Maka tidak akan bisa dibeli,” ujarnya.

Kemungkinan dengan sistem pertigaan, sistem bagi hasil itu sudah dilakoni
masyarakat Sumbar sejak nenek moyang dulunya. Pengelola mendapatkan dua
pertiga dari hasil, kemudian pemilik lahan mendapatkan satu pertiganya.
Atau perduaan, dimana pengelola mendapatkan setengah dari hasil, pemilik
lahan mendapatkan setengahnya.
“Kalau dengan sistem bagi hasil bisa saja dilakukan, ada peluangnya itu.
Orang tua kita dulu kan biasa dengan pertigaan atau perduaan. Kalau cara
ini banyak lahan di Sumbar, paling tidak kita memiliki sebanyak 35 ribu
hektare yang tersebar,” ujarnya.

Menurut dia, di tiga daerah pemilik lahan pertanian yang cukup luas di
Sumbar adalah Pesisir Selatan, Dharmasraya dan Sijunjung. Jumlahnya sekitar
35 ribu hektare. Lahan itupun juga lahan yang tidak sanggup dikelola oleh
masyarakat.
Sawah baru
Sebelum ada rencana BUMN untuk mencari sawah di Sumbar, Dinas Pertanian dan
Hortikultura sudah melaksanakan program cetak sawah baru. Program tersebut
memberikan insentif Rp10 juta pada masyarakat dan kelompok tani yang
membuka sawah baru seluas 1 hektare.

Pada tahun 2011, Sumbar berhasil mencetak seluas 450 hektare sawah baru.
Letaknya berada di Kabupaten Solok Selatan, Dharmasraya dan Pesisir
Selatan. Di tahun 2012 ini Sumbar kembali mendapatkan prorgam cetak sawah
baru sebanyak 2.250 hektare. Rencananya, cetak sawah baru itu akan
dialokasikan seluas 1.000 hektare di Dharmasraya, 1.000 hektare di Pesisir
Selatan, 50 hektare di Solok Selatan, 100 hektare di Pasaman dan 100
hektare di Kabupaten Limapuluh Kota.
“Mudah-mudahan dengan pencetakan sawah baru ini dapat menjadi penyangga
pangan di masa datang,” ujarnya.
Sementara itu dari data Dinas Pertanian dan Hortikultura, pengurangan sawah
dari tahun ke tahun di Sumbar tidak sampai 100 hektare pertahun. (401)
-- 


Wassalam
Nofend | L-35 | CKRG

-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet 
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
  1. E-mail besar dari 200KB;
  2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1
- Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/

Kirim email ke