Hasil Diskusi UU Desa di Padang: http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/28905-uu-desa-tidak-ganggu-fungsi-nagari
Rabu, 08 Januari 2014 01:55 *DISKUSI PANSUS UU DESA DENGAN LKAAM* *PADANG, HALUAN —* Panitia Khusus (Pansus) UU Desa turun gunung. Mereka berdiskusi dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar dan berbagai pihak lainnya, Selasa (7/1) kemarin di sebuah hotel di Padang. Lembaga adat ini sebelumnya menyatakan menolak UU Desa. Alasannya, UU itu tidak menghormati kearifan lokal dan keberagaman. Ketua IV Bidang Hukum LKAAM Sumbar, Bachtiar Abna, mengawali diskusi dengan mengatakan, konsep desa tidak cocok diaplikasikan di Sumbar karena konsep tersebut adalah konsep feodal dan tidak demokratis, baik dalam segi birokrasi pemerintahannya, maupun dalam pemilihan kepala desa. Sedangkan Sumatera Barat sejak berabad-abad yang lalu hidup berdemokrasi. “Masing-masing daerah memiliki sistem pemerintahannya sendiri, seperti Kampong di Aceh, nagari di Sumatera Barat, dan sebagainya. Konsep desa hanya cocok diterapkan di Jawa, Madura dan Bali. Selain itu, istilah desa tidak cocok digunakan karena istilah desa mengacu kepada daerah yang tidak maju atau tertinggal dari kota. Sedangkan istilah nagari tidak memandang seperti itu,” ungkapnya. Budiman Sudjatmiko, Ketua Pansus UU Desa menjelaskan, UU Desa sama sekali tidak mengganggu eksistensi nagari di Sumatera Barat atau pemerintahan adat di daerah lain, karena ada tiga pilihan yang bisa dipilih oleh sebuah daerah untuk mengatur sistem pemerintahannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah atau desa masing-masing. “Pilihan model pertama adalah implementasi penuh dari Abas rekognisi, yakni pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal usul desa yang bersangkutan. Artinya, desa mempunyai kewenangan yang bersumber dari asal usul yang menyangkut sistem sosial dan budaya, politik dan hukum melalui institusi demokrasi komunitarian. Pilihan kedua, adalah model desa Administratif, yakni unit birokrasi sebagai kepanjangan tangan negara di tingkat lokal. Pada model ini, desa menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan ditugaskan pemerintah. Artinya, desa tidak memiliki institusi demokrasi dan tidak ada otonomi. Sedangkan pilihan ketiga adalah model desa otonom, yakni unit pemerintahan lokal otonom yang berada dalam subsistem pemerintahan NKRI. Dalam model ini, pemerintah memberikan penyerahan urusan-urusan menjadi kewenangan desa. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai kewenangan. Sampai tahapan tertentu, perangkat desa pun bisa menjadi PNS. Ia melanjutkan, desa tidaklah sekadar pemerintahan desa. Kebijakan dan regulasi tentang desa ke depan harus lebih dari sekadar pemerintahan desa itu. kebijakan dimaksud haruslah mengarah pada realisasi pengakuan atau hak asal usul yang melihat desa sebagai persekutuan sosial budaya, yakni, desa sebagai persekutuan hukum, politik, dan pemerintahan dan desa sebagai persekutuan ekonomi, sebagai ekspresi dari penguasaan desa atas sumber-sumber kehidupan yang menjadi ulayatnya. Untuk Sumatera Barat, lanjut Budiman, jumlah desa berdasarkan jumlah nagari, yakni 754. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk Sumatera Barat lebih besar dari daerah lain. Untuk tiap nagari di Sumbar, anggaran secara garis besarnya sebanyak Rp 1,8 miliar setahun, bila dibanding dengan Aceh yang hanya Rp 1,1 miliar dan Bengkulu yang hanya Rp 1 miliar setahun. Namun jumlah ini belum pasti, karena sedang dibikin Peraturan Pemerintahnya, yang selesai paling lambat pada tahun 2015. Saat ini, ada tiga PP yang sedang dibentuk, yakni PP masa jabatan kepala desa, PP teknik alokasi anggaran, dan Perpu desa adat. Sementara itu, Yando Zakarian, salah satu anggota Pansus UU Desa mengatakan, demi untuk memenuhi hak-hak konstitusional desa atau yang disebut dengan nama lain, melalui undang-undang ini, dimungkinkan berbagai perubahan. Yakni, desa dapat menjadi desa adat, kelurahan dapat menjadi desa, kelurahan dapat menjadi desa adat, desa dapat menjadi kelurahan, dan desa adat dapat menjadi kelurahan. “Yang penting, desa atau desa adat dapat berubah status, digabung, dimekarkan atau dihapus berdasarkan prakarsa masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (provinsi atau kabupaten/kota), yang disertai peta wilayah,” tuturnya. Ketua LKAAM Sumbar M Sayuti Dt Rajo Pangulu yang tidak hadir saat itu, ketika dihubungi *Haluan* mengatakan, ia tetap menolak UU Desa karena Desa bukan istilah Minangkabau. Ia ingin istilah desa diganti menjadi Pemerintahan Terendah dan Pemerintahan Terdepan. Tidak hanya itu, UU Desa akan berdampak pada banyak hal, salah satunya adalah, tidak adanya kedudukan niniak mamak di nagari karena nagari dipimpin kepala desa. *(h/mg-dib)* -- *Andri Satria Masri, S.E., M.E.* Kasubag Sistim Informasi, Aplikasi dan Persandian Bagian Pengolahan Data Elektronik Setdakab Padang Pariaman L/42/Koto/Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto/Kab. Padang Pariaman *Hidup Adalah Pengabdian Seumur Hidup Kepada Sang Maha Pemberi Kehidupan.* My profiles: [image: Facebook] <http://www.facebook.com/andri.masri> [image: Blogger] <http://andrimasri.blogspot.com> [image: WordPress]<http://andrisatria.wordpress.com> [image: Twitter] <http://twitter.com/AndriSatria> Contact me: [image: Google Talk] [email protected] [image: Y! messenger] [email protected] Get a signature like this. <http://r1.wisestamp.com/r/landing?promo=17&dest=http%3A%2F%2Fwww.wisestamp.com%2Femail-install%3Futm_source%3Dextension%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dpromo_17> CLICK HERE.<http://r1.wisestamp.com/r/landing?promo=17&dest=http%3A%2F%2Fwww.wisestamp.com%2Femail-install%3Futm_source%3Dextension%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dpromo_17> -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi: * DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. Email One Liner. * Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta mengirimkan biodata! * Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting * Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply * Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Grup Google. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke rantaunet+berhenti [email protected] . Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out.
