Rekonsiliasi Nasional: Khilafah Politik Yang Harus Diperbaiki (Bagian Satu)
Selasa, 22 Juli 2014 16:09 WIB Oleh Dr Ir Ricky Avenzora M.Sc.* http://www.antarababel.com/berita/11721/rekonsiliasi-nasional-khilafah-politik-yang-harus-diperbaiki-bagian-satu http://bogor.antaranews.com/berita/8940/rekonsiliasi-nasional--khilaf-politik-yang-harus-diperbaiki-bagian-dua http://bogor.antaranews.com/berita/9009/rekonsiliasi-nasional-khilaf-politik-yang-harus-diperbaiki-bagian-ketiga http://bogor.antaranews.com/berita/9009/rekonsiliasi-nasional-khilaf-politik-yang-harus-diperbaiki-bagian-ketiga Pada 3 Agustus 2014 08.39, Hanifah Damanhuri <[email protected]> menulis: > Rekonsiliasi Nasional Suatu Kebutuhan > 17 Jul 2014 18:02:19| Karkhas | Penulis : Dr Ir Ricky Avenzora M.Sc.* > > Jakarta (Antara) - Beberapa tahap proses Pemilihan Umum Presiden 2014 > telah dilalui, namun dinamika politik yang menyertainya berkecenderungan > masih akan menimbulkan berbagai drama panjang yang bersifat sangat krusial > dan mengandung bahaya laten. > > Berbagai dinamika dalam proses Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) yang > telah dilalui bukan hanya telah membuka mata bangsa Indonsia tentang > bermacam "kenakalan" berbagai pihak selama ini melainkan juga telah semakin > meruyak banyak luka lama dalam berbangsa dan bernegara, sedangkan berbagai > dinamika yang harus dihadapi di masa depan juga tetap terus menganga > semakin lebar untuk memangsa dan melumpuhkan kita sebagai suatu bangsa dan > negara. > > Jika dicermati dan renungkan berbagai proses yang telah terjadi selama > masa Pilpres, maka barangkali kita semua akan bisa sepaham untuk mengatakan > bahwa kita sepertinya belum akan bisa mendapatkan pemimpin bangsa yang > benar-benar meyakinkan kita semua dan mampu mensejahterakan kita semua. > > Salah calon pemimpin sematakah, atau ada juga andil kesalahan kita sebagai > rakyat dari bangsa dan negara ini? > > Jika ditelaah dengan tenang, proses Pilpres 2014 ternyata hanya > menyuburkan tiga pola perilaku politik saja, yaitu (1) "politik adu domba" > yang diwarnai oleh isu kampanye hitam atau "black campaign", (2) "politik > santun jilid dua" yang didominasi oleh sikap-sikap superlatif yang sinis > dan terlalu percaya diri, serta (3) "politik kolaboratif" yang > diimplementasikan dalam dua cara yang berbeda, yaitu "politik kolaboratif > transaksional terbuka" yang dimainkan oleh kubu Prabowo-Hatta dan "politik > kolaboratif transaksional tertutup" yang dimainkan oleh kubu Jokowi-JK. > > Dalam mencermati "politik adu domba", maka kita semua perlu menyadari > bahwa perilaku "black campaign" tersebut adalah bukan saja potensial untuk > dilakukan oleh kedua kubu yang sedang bersaing, melainkan juga sangat > potensial untuk dilakukan oleh pihak ketiga yang memang sengaja dan > bertujuan untuk melemahkan dan/atau menghancurkan bangsa dan negara > Indonesia. > > Dalam konteks "positif thinking", kita semua harus berfikir bahwa akan > menjadi terlalu bodoh kalau Probowo-Hatta dan Jokowi-JK secara sadar > memerintahkan dan membiarkan kelompoknya untuk memainkan "politik adu > domba", namun demikian sebaliknya Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK juga tidak > bisa terlalu mudah untuk meyakinkan kita semua bahwa kubu mereka > masing-masing bersih dari permainan "kotor" tersebut. > > Selama kedua kubu tidak mampu menunjukan pada kita semua tentang SOP > berserta sistem kontrol kampanye mereka, maka kedua kubu pun tidak boleh > marah kepada kita semua atas berbagai prasangka yang dilemparkan pada > mereka masing-masing. > > Adanya pihak ketiga yang memainkan "politik adu domba" untuk tujuan > melemahkan dan/atau menghancurkan bangsa dan negara kita barangkali perlu > untuk dibahas agak panjang. > > Sebagai salah satu "the richest country in the world" tentunya mudah untuk > dipahami bahwa banyak bangsa asing yang sangat bernafsu untuk menguasai > negeri dan bangsa kita ini melalui berbagai cara. > > Tanpa harus membuka luka lama, apa pun juga kita semua tidak boleh lupa > bahwa sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia pernah dijajah > oleh bangsa asing berabad-abad lamanya, sedangkan setelah kemerdekaan pun > Indonesia pernah dibuat susah serta coba didikte dan bahkan dihina > berkali-kali hingga saat ini oleh berbagai bangsa lain, termasuk oleh > berbagai negara tetangga yang mestinya menjadi sahabat setia. > > Jika sebelum abad ke-20 kolonialisme adalah dimulai dengan bentuk > pengusaaan wilayah, maka pada abad 20 kolonialisme adalah dimulai dengan > penguasaan teknologi dan ekonomi, sedangkan dalam abad 21 ini kolonialisme > akan menjelma dalam bentuk kekuatan yang lebih masif, yaitu ekonomi, > teknologi, "mindset" dan wilayah secara > bersamaan. > > Mari diingat bagaimana sejarah VOC menjadi cikal bakal penjajahan Belanda > terhadap Indonesia, lalu coba telusuri serta maknai berbagai konsesi asing > yang telah mengusai sebagian besar sumber-sumber daya Indonesia saat ini, > selain migas dan bahan tambang maka cermati jugalah telekomunikasi, > automotif, perbankan, pendidikan dan pariwisata. > > Kemudian mari cermati proses "cuci otak" yang dimainkan berbagai kelompok > media terhadap generasi muda Indonesia. Bukan hanya setali tiga uang dengan > pola VOC, melainkan penguasaan sektor, aspek dan distribusi ruang yang > dikuasainya jauh lebih masif dan laten, bukan? > > Politik Santun > Hadirnya "Politik Santun Jilid II" perlu dicermati dan maknai bukan saja > karena telah ditirunya pola-pola "Politik Santun Jilid I" yang cenderung > diasosiasikan masyarakat dengan Presiden SBY dan Partai Demokratnya, > melainkan juga adalah karena agresifitas "Politik Santun Jilid II" yang > dimainkan oleh Kubu Jokowi-JK. > > Jika "Politik Santun Jilid I" cenderung dominan dimainkan dengan pola > "indah kabar dari pada rupa", maka dalam "Politik Santun Jilid II" > Jokowi-JK ingin membangun image (citra) dan mengklaim diri sebagai pemimpin > yang "merakyat" dan "cepat-kaki ringan-tangan", tapi di sisi lain kita > semua menjadi saksi betapa sinisnya air muka dan gaya bahasa yang dipakai > oleh kelompok Jokowi-Jk selama masa berkampanye, serta betapa superlatifnya > retorika kampanye yang mereka suarakan, seakan-akan mereka adalah kelompok > tanpa "catatan kenakalan" atau pun tanpa "catatan kekhilafan" dan tanpa > berkekurangan. > > Saking agresifnya dan merasa superlatifnya, kita semua telah menjadi saksi > betapa JK (sebagai seorang politisi senior dan mantan Wapres negara ini) > telah secara vulgar merendahkan kelompok lawannya dengan isu > "gerombolan-mafia" pada saat debat Capres. > > Di satu sisi, keagresifan JK adalah sesuatu yang sangat perlu kita semua > sayangkan, tapi di sisi lain kita semua juga tidak melihat optimalnya > "kecerdasan-diplomasi" dan "kecerdasan-politik" Prabowo dalam menjawab > kevulgaran JK tersebut. > > Yang kita lihat saat itu adalah Probowo (yang diisukan lawan politiknya > sebagai individu yang bersifat emosional dan tempramental) ternyata jauh > lebih dewasa dari seorang JK yang sesungguhnya berumur jauh lebih tua dan > lebih berpengalaman pula. > > Kedewasaan bahasa politik kubu Prabowo-Hatta tersebut nampaknya bukanlah > "artificial-identity" kubu mereka, yaitu sejalan dengan konsistennya mereka > mengartikulasikan retorika kampanye mereka secara proporsional selama masa > kampanye. > > Meskipun "politik-kolaboratif-transaksional" telah kita kritik > habis-habisan semenjak reformasi, namun pilihan langkah politik kubu > Prabowo-Hatta untuk melakukan Koalisi Permanen Merah Putih dengan dasar > transaksional (seperti yang diberitakan berbagai media) secara terbuka > adalah sesuatu yang secara objektif harus dikatakan sangat-sangat > menyesakkan dada kita semua. > > Di satu sisi barangkali bisa kita pahami bahwa langkah tersebut memang > adalah langkah yang efektif untuk "menjaring" calon kawan untuk mau segera > berkolaborasi dengan pihak Prabowo, namun di sisi lain bangsa ini menangis > tersedu sedan atas masih suburnya pemikiran transaksional itu di > tengah-tengah "Taipan Politik" yang membentuk Koalisi Permanen Merah Putih > tersebut. > > Jika para "Taipan Politik" saja masih memainkan "jurus" tidak terpuji > tersebut saat ini, maka "jurus-politik" apa lagi yang akan bisa dipelajari > oleh generasi penerus dari para "Taipan" tersebut sebelum mereka uzur > nantinya. > > Di satu sisi, tidak bisa ditolak jika ada anggota masyarakat yang > berkesimpulan bahwa langkah politik-transaksional Prabowo telah mencederai > semangat visioner dan nasionalisme yang beliau kobarkan. > > Jika para "Taipan Politik" saja cenderung lebih memetingkan kelompok > mereka masing-masing, maka tentu tidak aneh kalau kemudian ada bangsa lain > yang juga ingin dapat "kue" yang diperebutkan itu, bukan? > > Namun di sisi lain, kejujuran Prabowo untuk membuat transaksi terbuka > adalah perlu juga kita hargai, setidak-tidaknya dengan keterbukaan tersebut > maka kita bisa memberi "input" secara terbuka pula. > > Kejujuran politik-transaksional tersebut menjadi penting dan berarti > ketika harus kita sandingkan dengan retorika kampanye "politik > kolaborasi-tanpa syarat" yang dengan "angkuhnya" digaungkan oleh kubu > Megawati-Jokowi-JK. > > Ada tiga pertanyaan penting yang harus dijawab sebelum secara objektif > kita bisa mempercayai bahwa benar terjadi "politik-kolaborasi-tanpa > syarat", yaitu: (1) Apakah ada kolaborasi politik tanpa berbagi kekuasaan? > (2) Apakah Megawati-Jokowi begitu kuatnya sehingga Nasdem, Hanura, PKB dan > seorang JK pun mau "menghambakan diri" kepada Megawati dan Jokowi? (3) > Apakah Nasdem, Hanura dan PKB serta seorang JK begitu lemahnya sehingga mau > disuruh berlaku "ndhodhok" oleh Megawati dan Jokowi? > > Jika satu saja dari tiga pertanyaan di atas mempunyai jawaban "tidak" maka > akan sangat sulit bagi kita semua untuk bisa mempercayai "kolaborasi tanpa > syarat" tersebut, bukan? > > Atas hal itu, maka menjadi sulit bagi Kubu Jokowi-JK untuk menyalahkan > jika ada anggota masyarakat yang menilai bahwa retorika kampanye > "kolaborasi tanpa syarat" tersebut sesungguhnya hanyalah merupakan suatu > proses pencitraan belaka, yang kemudian bukan hanya menjadi krusial karena > telah melakukan "kebohongan publik", melainkan juga menjadi sangat > berbahaya karena adanya motif "otoriter" yang tersembunyi (seperti politik > anggaran yang akan diterapkan oleh Jokowi terhadap daerah otonomi). > > Hingga di sini, selain pembelajaran dinamika politik yang bisa kita coba > cerna sebagai masyarakat umum, maka ada satu pertanyaan besar yang perlu > kita cuatkan bersama, yaitu: "Kapankah Bangsa dan Negara Kita Akan > Benar-benar Sadar Untuk Benar-Benar Mulai Mencintai dan Membangun Bangsa > dan Negara ini?" > > Ketika "kunci gerbang" pasar bebas sudah terbuka dan saat ini gerbangnya > pun sudah harus mulai digeser agar terbuka lebar mulai Januari 2015 nanti > mengapa kita semua masih harus menelan pil-pahit bernegara dan berbangsa > seperti paparan di atas? > > Di satu sisi, kubu calon pemimpin yang visioner seperti "kekurangan akal" > untuk membangun kolaborasi, sedangkan di sisi lain kubu calon pemimpin yang > ingin memiliki image "kerakyatan" ternyata hanya menampakan "artificial > identity" belaka, yang selama kampanye malah sering terindikasikan memiliki > sikap "serigala berbulu domba". > > Dosa dan khilaf apa yang telah turun temurun dilakukan oleh bangsa kita > ini, sehingga persoalan dan permasalahan yang dihadapi semakin > berlarut-larut dan kompleks? > > Mengapa setelah sekian lama merdeka dan semakin banyak anak bangsa yang > terdidik malah kita semua masih saja harus bersikap dan bertindak seperti > pil pahit di atas? > > Tidakkah kita semua perlu bersatu untuk bahu membahu membangun bangsa dan > negara kita tercinta ini secara sungguh-sungguh? > > Jika iya, maka nampaknya semua kebodohan kita bersama selama ini hanya > akan bisa kita hentikan dan perbaiki kalau kita mau dan mampu melakukan > "rekonsiliasi nasional" secara baik dan benar, jujur dan ikhlas serta > sesegera mungkin. Tanpa itu, maka persoalan berbangsa dan bernegara setiap > hari akan semakin carut marut dan menyebabkan saling cakar-mencakar di > antara kita pun akan sulit terhindari. > > Para politikus akan cenderung terus "memakai topeng" dan membuat > kebohongan publik, para birokrat akan terus menjadi "rayap" yang > menghancurkan bangunan rumahnya sendiri, sedangkan para teknokrat akan > terus sombong dan menjadi "salesman" dari teknologi yang mereka banggakan. > > Adapun para akademisi senior akan terus berlagak bijak tanpa kejelasan > sikap dan keberanian bertindak, para akademisi muda (mahasiswa) akan terus > terombang-ambing, tercuci rasa nasionalismenya oleh jargon ilmu pengetahuan > yang dicekokan berbagi buku dan kemudian menjadi pion "perang politik" > belaka, adapun para pengusaha akan terus merasa tidak ada kepastian dan > cenderung menumpuk kekayaan hingga tujuh turunan sesegera mungkin dengan > berbagai cara. > > Demikian juga para PNS akan terus "diteres" (disayat agar kering dan mati > pelan-pelan), sama hal nya dengan tentara dan polisi serta hakim dan jaksa > yang terus didorong untuk terpaksa menjadi "pagar makan tanaman", sedangkan > para buruh dan petani serta rakyat jelata akan terus diperlakukan tidak > lebih berharga dari sekedar alas kaki. > > Semua itu akan menjadikan bangsa lain semakin mudah serta leluasa untuk > menjajah bangsa dan negara Indonesia ini. > > Jika pemikiran-pemikiran di atas ada benarnya dan masuk di akal kita > semua, maka barangkali perlu bagi kita untuk berfikir serius serta objektif > untuk segera memulai suatu proses "rekonsiliasi nasional" sekarang juga. > > Untuk itu, maka dalam tulisan selanjutnya kami akan mencoba mengajak > pembaca untuk memikirkan beberapa dinamika penting berbangsa dan bernegara > selama ini yang perlu dikenali dan maknai agar kita bisa melakukan > "rekonsiliasi nasional" secara baik dan benar, serta jujur dan ikhlas, yang > akan dituangkan dalam tajuk tulisan "Rekonsiliasi Nasional: Khilaf Politik > Yang Harus Diperbaiki". > > *)Penulis adalah salah satu pendiri Perhimpunan Nasionalis Indonesia > (Pernasindo), saat ini Ketua Program Studi Pascasarjana Manajemen Ekowisata > dan Jasa Lingkungan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB). (*) > > > -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi: * DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. Email One Liner. * Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta mengirimkan biodata! * Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting * Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply * Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.
