Bu hanifah, mantap,
Ambo kini di acara resepsi pernikahan pak mendagri, pak gamawan fauzi, di balai 
kartini,
Kini siti nurhaliza sadang banyanyi, tadi ambo sempat salaman dan bafoto jo pak 
Jokowi.
Salam,
Elthaf
 
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

-----Original Message-----
From: Hanifah Damanhuri <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Sun, 3 Aug 2014 09:09:29 
To: rantaunet<[email protected]>; ricky avenzora<[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: [R@ntau-Net] Rekonsiliasi Nasional POLITIK yang harus diperbaiki
 Bagian I, II, III

 Rekonsiliasi Nasional: Khilafah Politik Yang Harus Diperbaiki (Bagian
Satu)

Selasa, 22 Juli 2014 16:09 WIB

Oleh Dr Ir Ricky Avenzora M.Sc.*

http://www.antarababel.com/berita/11721/rekonsiliasi-nasional-khilafah-politik-yang-harus-diperbaiki-bagian-satu


http://bogor.antaranews.com/berita/8940/rekonsiliasi-nasional--khilaf-politik-yang-harus-diperbaiki-bagian-dua

http://bogor.antaranews.com/berita/9009/rekonsiliasi-nasional-khilaf-politik-yang-harus-diperbaiki-bagian-ketiga

http://bogor.antaranews.com/berita/9009/rekonsiliasi-nasional-khilaf-politik-yang-harus-diperbaiki-bagian-ketiga



Pada 3 Agustus 2014 08.39, Hanifah Damanhuri <[email protected]> menulis:

> Rekonsiliasi Nasional Suatu Kebutuhan
> 17 Jul 2014 18:02:19| Karkhas | Penulis : Dr Ir Ricky Avenzora M.Sc.*
>
> Jakarta (Antara) - Beberapa tahap proses Pemilihan Umum Presiden 2014
> telah dilalui, namun dinamika politik yang menyertainya berkecenderungan
> masih akan menimbulkan berbagai drama panjang yang bersifat sangat krusial
> dan mengandung bahaya laten.
>
> Berbagai dinamika dalam proses Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) yang
> telah dilalui bukan hanya telah membuka mata bangsa Indonsia tentang
> bermacam "kenakalan" berbagai pihak selama ini melainkan juga telah semakin
> meruyak banyak luka lama dalam berbangsa dan bernegara, sedangkan berbagai
> dinamika yang harus dihadapi di masa depan juga tetap terus menganga
> semakin lebar untuk memangsa dan melumpuhkan kita sebagai suatu bangsa dan
> negara.
>
> Jika dicermati dan renungkan berbagai proses yang telah terjadi selama
> masa Pilpres, maka barangkali kita semua akan bisa sepaham untuk mengatakan
> bahwa kita sepertinya belum akan bisa mendapatkan pemimpin bangsa yang
> benar-benar meyakinkan kita semua dan mampu mensejahterakan kita semua.
>
> Salah calon pemimpin sematakah, atau ada juga andil kesalahan kita sebagai
> rakyat dari bangsa dan negara ini?
>
> Jika ditelaah dengan tenang, proses Pilpres 2014 ternyata hanya
> menyuburkan tiga pola perilaku politik saja, yaitu (1) "politik adu domba"
> yang diwarnai oleh isu kampanye hitam atau "black campaign", (2) "politik
> santun jilid dua" yang didominasi oleh sikap-sikap superlatif yang sinis
> dan terlalu percaya diri, serta (3) "politik kolaboratif" yang
> diimplementasikan dalam dua cara yang berbeda, yaitu "politik kolaboratif
> transaksional terbuka" yang dimainkan oleh kubu Prabowo-Hatta dan "politik
> kolaboratif transaksional tertutup" yang dimainkan oleh kubu Jokowi-JK.
>
> Dalam mencermati "politik adu domba", maka kita semua perlu menyadari
> bahwa perilaku "black campaign" tersebut adalah bukan saja potensial untuk
> dilakukan oleh kedua kubu yang sedang bersaing, melainkan juga sangat
> potensial untuk dilakukan oleh pihak ketiga yang memang sengaja dan
> bertujuan untuk melemahkan dan/atau menghancurkan bangsa dan negara
> Indonesia.
>
> Dalam konteks "positif thinking", kita semua harus berfikir bahwa akan
> menjadi terlalu bodoh kalau Probowo-Hatta dan Jokowi-JK secara sadar
> memerintahkan dan membiarkan kelompoknya untuk memainkan "politik adu
> domba", namun demikian sebaliknya Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK juga tidak
> bisa terlalu mudah untuk meyakinkan kita semua bahwa kubu mereka
> masing-masing bersih dari permainan "kotor" tersebut.
>
> Selama kedua kubu tidak mampu menunjukan pada kita semua tentang SOP
> berserta sistem kontrol kampanye mereka, maka kedua kubu pun tidak boleh
> marah kepada kita semua atas berbagai prasangka yang dilemparkan pada
> mereka masing-masing.
>
> Adanya pihak ketiga yang memainkan "politik adu domba" untuk tujuan
> melemahkan dan/atau menghancurkan bangsa dan negara kita barangkali perlu
> untuk dibahas agak panjang.
>
> Sebagai salah satu "the richest country in the world" tentunya mudah untuk
> dipahami bahwa banyak bangsa asing yang sangat bernafsu untuk menguasai
> negeri dan bangsa kita ini melalui berbagai cara.
>
> Tanpa harus membuka luka lama, apa pun juga kita semua tidak boleh lupa
> bahwa sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia pernah dijajah
> oleh bangsa asing berabad-abad lamanya, sedangkan setelah kemerdekaan pun
> Indonesia pernah dibuat susah serta coba didikte dan bahkan dihina
> berkali-kali hingga saat ini oleh berbagai bangsa lain, termasuk oleh
> berbagai negara tetangga yang mestinya menjadi sahabat setia.
>
> Jika sebelum abad ke-20 kolonialisme adalah dimulai dengan bentuk
> pengusaaan wilayah, maka pada abad 20 kolonialisme adalah dimulai dengan
> penguasaan teknologi dan ekonomi, sedangkan dalam abad 21 ini kolonialisme
> akan menjelma dalam bentuk kekuatan yang lebih masif, yaitu ekonomi,
> teknologi, "mindset" dan wilayah secara
> bersamaan.
>
> Mari diingat bagaimana sejarah VOC menjadi cikal bakal penjajahan Belanda
> terhadap Indonesia, lalu coba telusuri serta maknai berbagai konsesi asing
> yang telah mengusai sebagian besar sumber-sumber daya Indonesia saat ini,
> selain migas dan bahan tambang maka cermati jugalah telekomunikasi,
> automotif, perbankan, pendidikan dan pariwisata.
>
> Kemudian mari cermati proses "cuci otak" yang dimainkan berbagai kelompok
> media terhadap generasi muda Indonesia. Bukan hanya setali tiga uang dengan
> pola VOC, melainkan penguasaan sektor, aspek dan distribusi ruang yang
> dikuasainya jauh lebih masif dan laten, bukan?
>
> Politik Santun
> Hadirnya "Politik Santun Jilid II" perlu dicermati dan maknai bukan saja
> karena telah ditirunya pola-pola "Politik Santun Jilid I" yang cenderung
> diasosiasikan masyarakat dengan Presiden SBY dan Partai Demokratnya,
> melainkan juga adalah karena agresifitas "Politik Santun Jilid II" yang
> dimainkan oleh Kubu Jokowi-JK.
>
> Jika "Politik Santun Jilid I" cenderung dominan dimainkan dengan pola
> "indah kabar dari pada rupa", maka dalam "Politik Santun Jilid II"
> Jokowi-JK ingin membangun image (citra) dan mengklaim diri sebagai pemimpin
> yang "merakyat" dan "cepat-kaki ringan-tangan", tapi di sisi lain kita
> semua menjadi saksi betapa sinisnya air muka dan gaya bahasa yang dipakai
> oleh kelompok Jokowi-Jk selama masa berkampanye, serta betapa superlatifnya
> retorika kampanye yang mereka suarakan, seakan-akan mereka adalah kelompok
> tanpa "catatan kenakalan" atau pun tanpa "catatan kekhilafan" dan tanpa
> berkekurangan.
>
> Saking agresifnya dan merasa superlatifnya, kita semua telah menjadi saksi
> betapa JK (sebagai seorang politisi senior dan mantan Wapres negara ini)
> telah secara vulgar merendahkan kelompok lawannya dengan isu
> "gerombolan-mafia" pada saat debat Capres.
>
> Di satu sisi, keagresifan JK adalah sesuatu yang sangat perlu kita semua
> sayangkan, tapi di sisi lain kita semua juga tidak melihat optimalnya
> "kecerdasan-diplomasi" dan "kecerdasan-politik" Prabowo dalam menjawab
> kevulgaran JK tersebut.
>
> Yang kita lihat saat itu adalah Probowo (yang diisukan lawan politiknya
> sebagai individu yang bersifat emosional dan tempramental) ternyata jauh
> lebih dewasa dari seorang JK yang sesungguhnya berumur jauh lebih tua dan
> lebih berpengalaman pula.
>
> Kedewasaan bahasa politik kubu Prabowo-Hatta tersebut nampaknya bukanlah
> "artificial-identity" kubu mereka, yaitu sejalan dengan konsistennya mereka
> mengartikulasikan retorika kampanye mereka secara proporsional selama masa
> kampanye.
>
> Meskipun "politik-kolaboratif-transaksional" telah kita kritik
> habis-habisan semenjak reformasi, namun pilihan langkah politik kubu
> Prabowo-Hatta untuk melakukan Koalisi Permanen Merah Putih dengan dasar
> transaksional (seperti yang diberitakan berbagai media) secara terbuka
> adalah sesuatu yang secara objektif harus dikatakan sangat-sangat
> menyesakkan dada kita semua.
>
> Di satu sisi barangkali bisa kita pahami bahwa langkah tersebut memang
> adalah langkah yang efektif untuk "menjaring" calon kawan untuk mau segera
> berkolaborasi dengan pihak Prabowo, namun di sisi lain bangsa ini menangis
> tersedu sedan atas masih suburnya pemikiran transaksional itu di
> tengah-tengah "Taipan Politik" yang membentuk Koalisi Permanen Merah Putih
> tersebut.
>
> Jika para "Taipan Politik" saja masih memainkan "jurus" tidak terpuji
> tersebut saat ini, maka "jurus-politik" apa lagi yang akan bisa dipelajari
> oleh generasi penerus dari para "Taipan" tersebut sebelum mereka uzur
> nantinya.
>
> Di satu sisi, tidak bisa ditolak jika ada anggota masyarakat yang
> berkesimpulan bahwa langkah politik-transaksional Prabowo telah mencederai
> semangat visioner dan nasionalisme yang beliau kobarkan.
>
> Jika para "Taipan Politik" saja cenderung lebih memetingkan kelompok
> mereka masing-masing, maka tentu tidak aneh kalau kemudian ada bangsa lain
> yang juga ingin dapat "kue" yang diperebutkan itu, bukan?
>
> Namun di sisi lain, kejujuran Prabowo untuk membuat transaksi terbuka
> adalah perlu juga kita hargai, setidak-tidaknya dengan keterbukaan tersebut
> maka kita bisa memberi "input" secara terbuka pula.
>
> Kejujuran politik-transaksional tersebut menjadi penting dan berarti
> ketika harus kita sandingkan dengan retorika kampanye "politik
> kolaborasi-tanpa syarat" yang dengan "angkuhnya" digaungkan oleh kubu
> Megawati-Jokowi-JK.
>
> Ada tiga pertanyaan penting yang harus dijawab sebelum secara objektif
> kita bisa mempercayai bahwa benar terjadi "politik-kolaborasi-tanpa
> syarat", yaitu: (1) Apakah ada kolaborasi politik tanpa berbagi kekuasaan?
> (2) Apakah Megawati-Jokowi begitu kuatnya sehingga Nasdem, Hanura, PKB dan
> seorang JK pun mau "menghambakan diri" kepada Megawati dan Jokowi? (3)
> Apakah Nasdem, Hanura dan PKB serta seorang JK begitu lemahnya sehingga mau
> disuruh berlaku "ndhodhok" oleh Megawati dan Jokowi?
>
> Jika satu saja dari tiga pertanyaan di atas mempunyai jawaban "tidak" maka
> akan sangat sulit bagi kita semua untuk bisa mempercayai "kolaborasi tanpa
> syarat" tersebut, bukan?
>
> Atas hal itu, maka menjadi sulit bagi Kubu Jokowi-JK untuk menyalahkan
> jika ada anggota masyarakat yang menilai bahwa retorika kampanye
> "kolaborasi tanpa syarat" tersebut sesungguhnya hanyalah merupakan suatu
> proses pencitraan belaka, yang kemudian bukan hanya menjadi krusial karena
> telah melakukan "kebohongan publik", melainkan juga menjadi sangat
> berbahaya karena adanya motif "otoriter" yang tersembunyi (seperti politik
> anggaran yang akan diterapkan oleh Jokowi terhadap daerah otonomi).
>
> Hingga di sini, selain pembelajaran dinamika politik yang bisa kita coba
> cerna sebagai masyarakat umum, maka ada satu pertanyaan besar yang perlu
> kita cuatkan bersama, yaitu: "Kapankah Bangsa dan Negara Kita Akan
> Benar-benar Sadar Untuk Benar-Benar Mulai Mencintai dan Membangun Bangsa
> dan Negara ini?"
>
> Ketika "kunci gerbang" pasar bebas sudah terbuka dan saat ini gerbangnya
> pun sudah harus mulai digeser agar terbuka lebar mulai Januari 2015 nanti
> mengapa kita semua masih harus menelan pil-pahit bernegara dan berbangsa
> seperti paparan di atas?
>
> Di satu sisi, kubu calon pemimpin yang visioner seperti "kekurangan akal"
> untuk membangun kolaborasi, sedangkan di sisi lain kubu calon pemimpin yang
> ingin memiliki image "kerakyatan" ternyata hanya menampakan "artificial
> identity" belaka, yang selama kampanye malah sering terindikasikan memiliki
> sikap "serigala berbulu domba".
>
> Dosa dan khilaf apa yang telah turun temurun dilakukan oleh bangsa kita
> ini, sehingga persoalan dan permasalahan yang dihadapi semakin
> berlarut-larut dan kompleks?
>
> Mengapa setelah sekian lama merdeka dan semakin banyak anak bangsa yang
> terdidik malah kita semua masih saja harus bersikap dan bertindak seperti
> pil pahit di atas?
>
> Tidakkah kita semua perlu bersatu untuk bahu membahu membangun bangsa dan
> negara kita tercinta ini secara sungguh-sungguh?
>
> Jika iya, maka nampaknya semua kebodohan kita bersama selama ini hanya
> akan bisa kita hentikan dan perbaiki kalau kita mau dan mampu melakukan
> "rekonsiliasi nasional" secara baik dan benar, jujur dan ikhlas serta
> sesegera mungkin. Tanpa itu, maka persoalan berbangsa dan bernegara setiap
> hari akan semakin carut marut dan menyebabkan saling cakar-mencakar di
> antara kita pun akan sulit terhindari.
>
> Para politikus akan cenderung terus "memakai topeng" dan membuat
> kebohongan publik, para birokrat akan terus menjadi "rayap" yang
> menghancurkan bangunan rumahnya sendiri, sedangkan para teknokrat akan
> terus sombong dan menjadi "salesman" dari teknologi yang mereka banggakan.
>
> Adapun para akademisi senior akan terus berlagak bijak tanpa kejelasan
> sikap dan keberanian bertindak, para akademisi muda (mahasiswa) akan terus
> terombang-ambing, tercuci rasa nasionalismenya oleh jargon ilmu pengetahuan
> yang dicekokan berbagi buku dan kemudian menjadi pion "perang politik"
> belaka, adapun para pengusaha akan terus merasa tidak ada kepastian dan
> cenderung menumpuk kekayaan hingga tujuh turunan sesegera mungkin dengan
> berbagai cara.
>
> Demikian juga para PNS akan terus "diteres" (disayat agar kering dan mati
> pelan-pelan), sama hal nya dengan tentara dan polisi serta hakim dan jaksa
> yang terus didorong untuk terpaksa menjadi "pagar makan tanaman", sedangkan
> para buruh dan petani serta rakyat jelata akan terus diperlakukan tidak
> lebih berharga dari sekedar alas kaki.
>
> Semua itu akan menjadikan bangsa lain semakin mudah serta leluasa untuk
> menjajah bangsa dan negara Indonesia ini.
>
> Jika pemikiran-pemikiran di atas ada benarnya dan masuk di akal kita
> semua, maka barangkali perlu bagi kita untuk berfikir serius serta objektif
> untuk segera memulai suatu proses "rekonsiliasi nasional" sekarang juga.
>
> Untuk itu, maka dalam tulisan selanjutnya kami akan mencoba mengajak
> pembaca untuk memikirkan beberapa dinamika penting berbangsa dan bernegara
> selama ini yang perlu dikenali dan maknai agar kita bisa melakukan
> "rekonsiliasi nasional" secara baik dan benar, serta jujur dan ikhlas, yang
> akan dituangkan dalam tajuk tulisan "Rekonsiliasi Nasional: Khilaf Politik
> Yang Harus Diperbaiki".
>
> *)Penulis adalah salah satu pendiri Perhimpunan Nasionalis Indonesia
> (Pernasindo), saat ini Ketua Program Studi Pascasarjana Manajemen Ekowisata
> dan Jasa Lingkungan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB). (*)
>
>
>

-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ 
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi:
* DILARANG:
  1. Email besar dari 200KB;
  2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. Email One Liner.
* Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta 
mengirimkan biodata!
* Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
* Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
* Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/
--- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.

-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ 
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi:
* DILARANG:
  1. Email besar dari 200KB;
  2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. Email One Liner.
* Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta 
mengirimkan biodata!
* Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
* Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
* Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/
--- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.

Kirim email ke