Jadi, dengan gencarnya Haluan ma angkek Opini dan Wacana soal bandara ko,
sesuai poin no 3 nan disampaikan yose dibawah, dapek kito maklumi maksud
dan tujuan no.

berikut 2 tulisan dan pernyataan nan nampak no satiok hari diangkek Haluan.

MK DUKUNG GANTI NAMA BIM JADI BANDARA MR ST MOH RASJID
<http://harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/33858-mk-dukung-ganti-nama-bim-jadi-bandara-mr-st-moh-rasjid>[image:
PDF]
<http://harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/33858-mk-dukung-ganti-nama-bim-jadi-bandara-mr-st-moh-rasjid?format=pdf>[image:
Cetak]
<http://harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/33858-mk-dukung-ganti-nama-bim-jadi-bandara-mr-st-moh-rasjid?tmpl=component&print=1&layout=default&page=>[image:
Surel]
<http://harianhaluan.com/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=9b98fa4b4ffd553050092550a7b8682cd83e2c22>Senin,
01 September 2014 02:21

*Padang, Haluan —* Ketua Masyarakat Peduli Sejarah Sumbar Muslim Kasim
sangat men­­dukung sekali usulan peng­gan­tian nama Ban­dara Internasional
Mi­nangkabau (BIM) menjadi Bandara Mr St Moh Rasjid.

Menurut Mus­lim Kasim, sa­ngat layak dan pantas jika nama Mr St Moh Rasjid
dijadikan nama bandara. Rasjid tidak hanya tokoh daerah, tapi juga tokoh
nasional yang lahir di Pariaman. Jasa-jasa beliau untuk republik, tidak
dira­gukan lagi. Baginya, Rasjid adalah tokoh sentral PDRI, pe­nyam­bung
nya­wa repu­blik. Be­liau pe­juang, di­plomat dan per­nah men­ja­di Du­bes
di Italia.

Sejalan dengan argumentasi yang disampaikan Me­nteri Perhu­bu­ngan EE
Ma­ngin­daan, Muslim Ka­sim juga ber­pen­dapat pergantian nama BIM menjadi
nama tokoh adalah hal yang lumrah dan ma­suk akal. Tidak hanya nama bandara
di berbagai daerah di Indonesia yang memakai nama tokoh, nama-nama bandara
internasional di luar negeri juga umumnya memakai nama-nama tokoh negara
bersangkutan.

“Sebagai bentuk konkrit dukungan dari Masyarakat Peduli Sejarah Sumbar,
kami sudah membuat surat rekomendasi kepada Gubernur Sumbar dan ditembuskan
ke Menhub dan pihak-pihak terkait,” kata Muslim Kasim, Minggu (31/8).

Dikatakannya, hari ini, Senin (1/9), rencananya Masyarakat Peduli Sejarah
Sumbar akan menemui gubernur untuk mem­perkuat usulan yang sudah
disampaikan Bupati Padang Pariaman sebelumnya.

Ditambahkan Muslim, aspirasi untuk menjadikan nama Mr St Moh Rasjid menjadi
nama bandara yang berlokasi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman itu tidak
datang tiba-tiba. Jauh hari, gagasan itu sudah muncul dari berbagai
komponen masyarakat.

“Waktu saya jadi bupati dulu, sekitar tahun 2006 sudah muncul gagasan untuk
mengabdikan nama tokoh kebanggaan nasional asal Pariaman itu menjadi nama
jalan,” ujarnya.

Kemudian, di tahun 2013 rencana tersebut baru terealisasi. Dan waktu
peresmian nama jalan Mr St Moh Rasjid, banyak tokoh termasuk Ketua DPD RI
Irman Gusman yang menyampaikan gagasan secara terbuka untuk memakai nama Mr
St Moh Rasjid untuk nama bandara inter­nasional itu.

Sebelumnya, sewaktu peres­mian Jalan Mr St Moh Rasjid 1 Maret 2013 lalu,
sejumlah pihak sudah me­nyatakan keinginan untuk mengganti nama BIM dengan
nama tokoh asal Pa­riaman ini.

Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni dalam pidatonya me­ngatakan, penamaan
jalan mulai dari perbatasan Kota Padang sampai BIM sudah sangat pantas, dan
sudah selayaknya diberikan dengan nama Mr H St Mohamad Rasjid. Karena
menurutnya, perjuangan, dan jasa Mr H St Mohamad Rasjid dalam
mem­perjuangkan bangsa Indonesia sangat besar.

“Selain penamaan jalan ini, kami juga akan mengusulkan perubahan penamaan
Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menjadi Bandara Internasional Mr H
St Mohamad Rasjid. Penghargaan ini kami berikan sebagai ucapan terimakasih
kami terhadap jasa dan pengorbanan beliau,” tutur Ali Mukhni.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPD RI Irman Gusman. Penamaan jalan ini,
adalah langkah awal kita untuk terus memantapkan jasa beliau. Saya dan
seluruh pihak-pihak terkait lainnya, akan mengajukan juga penamaan BIM yang
selama ini, menjadi nama  Mr H St Mo­hamad Rasjid,” jelas Irman. *(h/eni)*


TIDAK ADA DIKOTOMI DI KABINET JOKOWI
<http://harianhaluan.com/index.php/berita/nusantara/33887-tidak-ada-dikotomi-di-kabinet-jokowi->[image:
PDF]
<http://harianhaluan.com/index.php/berita/nusantara/33887-tidak-ada-dikotomi-di-kabinet-jokowi-?format=pdf>[image:
Cetak]
<http://harianhaluan.com/index.php/berita/nusantara/33887-tidak-ada-dikotomi-di-kabinet-jokowi-?tmpl=component&print=1&layout=default&page=>[image:
Surel]
<http://harianhaluan.com/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=c5b477abf65f5de1d546484e82fb97478a408bf2>

Selasa, 02 September 2014 01:33

*JAKARTA, HALUAN —* Ketua DPP Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan
menegaskan, dalam kabinet Jokowi-JK tidak ada dikotomi antara yang berasal
dari partai maupun non partai.Dalam dialog ‘Sistem Pre­sidensial: Antara
Teori dan Praktek’ di MPR, Senin (01/09/2014),  Ferry menga­takan, siapa
pun yang diangkat menjadi menteri harus mengubah mentalnya, bahwa menteri
itu membantu presiden dan siap bekerja keras serta bisa bekerja sama atau
team works dengan kementerian yang lain.

Bahkan Ferry menilai jika banyak kalangan profesional dari teknokrat maupun
akademisi justru tak punya mentalitas yang baik, sehingga banyak yang lari
dari tanggung jawab ketika menghadapi masalah.

“Banyak kalangan teknokrat dan akademisi yang lari dari tanggung jawab
ketika menghadapi masalah. Untuk itu, kita tidak ada dikotomi dalam
pengangkatan kabinet,” ujarnya. Tentang banyak usulan dari partai maupun
relewan pengusung agar membentuk kabinet yang ramping, profesional dan
sebagainya, Ferry mengatakan bahwa semuanya akan dikaji berbagai
konsekuensi yang akan terjadi.

“Kalau dirampingkan misalnya, bagaimana nasib pejabat di eselon I dan II di
masing-masing kemen­terian tersebut. Sebenarnya, mau ramping atau gemuk,
yang penting kerjanya lebih efektif dan efisien untuk rakyat. Semua bisa
mengu­sulkan tapi yang mengambil kepu­tusan adalah tetap presiden
terpilih,” tegas Ferry.

*Jokowi Diuji*

Sekretaris FPP MPR RI Zainut Tauhid mengatakan, sistem presi­densial akan
menguji kemampuan personalnya Jokowi dalam melakukan komunikasi dengan DPR
RI.

“Setelah amandemen ada keingi­nan kuat untuk menata lembaga negara
sama-sama diperkuat terma­suk dengan sistem presidensial. Sebab, dengan
sistem presidensial kita sudah jatuh bangun politik, sehingga tidak ada
kepastian untuk pembangunan, dan sistem presidensial memberi kepastian pada
presiden terpilih,” kata Zainut. Dengan sistem itu, maka presiden tak bisa
dijatuhkan di tengah jalan oleh DPR RI, kecuali ada alasan-alasan
konstitusional untuk memakzulkan. “Jadi, jabatan presiden itu sangat kuat
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena itu kemampuan
komunikasi politik Jokowi akan diuji khususnya ketika berhadapan dengan DPR
RI,” ujarnya.

Menurut Zainut, posisi parpol di luar pemerintahan Jokowi sebagai
penyeimbang atau oposisi ke depan itu tak hanya sekadar berbeda. Sebab,
kalau asal beda, maka pemerintahan tak akan efektif, begitu pula DPR RI
juga tak akan efektif, maka dibutuhkan sikap kenegarawanan untuk
mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. “Kalau sampai
mengabaikan rakyat, maka harus dievaluasi,” katanya.

Di tengah maraknya transaksional politik di mana partai tak mampu merekrut
kader-kader terbaiknya, maka kekuatan sipil menjadi alternatif. “Sama
halnya dengan kekuatan madia massa. Kalau media lemah maka akan kembali ke
era otoritarianisme. Untuk itu, pemerintah dan DPR RI harus saling
menguat­kan. Kalau DPR terlalu kuat, maka bahaya bagi demokrasi, dan
seba­liknya,” pungkasnya. *(h/sam)*


Pada 1 September 2014 09.08, yose hendra <[email protected]> menulis:

>
> 3. Basko sebagai salah satu dr 3 org yang pergi ke Jakarta, lalu pertemuan
> dengan Kemenhub dimuat di Haluan. Kito harus samo2 tahu, samo2 paham, Basko
> adalah pemilik Haluan... Dan kito harus mencurigai, iko adalah skenario
> politik pencitraan, menggambarkan Basko seakan2 merupakan tokoh Sumbar....
> Harus dipikirkan lagi, apa beliau tokoh kita?
>
>
-- 



*Wassalam*



*Nofend St. Mudo37th/Cikarang | Asa: Nagari Pauah Duo Nan Batigo - Solok
SelatanTweet: @nofend <http://twitter.com/#!/@nofend> | YM: rankmarola *

-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ 
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi:
* DILARANG:
  1. Email besar dari 200KB;
  2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. Email One Liner.
* Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta 
mengirimkan biodata!
* Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
* Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
* Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/
--- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.

Kirim email ke