Apa yang dirasakan pak Taslim dari PAN itu, dirasakan juga oleh putra daerah lainnya.
Pak Suhardiman sudah meberikan umpan: "Sampai kapan pun presiden Indonesia harus berasal dari Jawa," Sekarang terserah putra daerah/orang daerah, putra daerah ADA RASA BERKEPENTINGAN DUDUK DI MERDEKA UTARA ATAU TIDAK. Kalau ia , harus berusaha tanpa usaha tak mungkin. Nasib tidak akan berobah kalau tidak berusaha merubah sendiri. Beberapa jalan tentu ada seperti : 1. Merobah UU pemilu Presiden Kusus untuk pemilu presiden , 1 propinsi diberi hak 1 suara/ 1 wakil (1 suara). Berarti 33 propinsi ada 33 suara. 33 suara inilah yang akan bertarung pada waktu pemilu presiden. Badannya bisa diberi nama dewan pemilih presiden atau apalah. Badan ini hanya adhock, selesai pemilihan bubar, kembali ketempat masing-masing. Pileg, pilbup/wakot tetap berjalan sebagaimana biasa. Perwakilan yang akan membawa 1 suara propinsi ini ditentukan DPRD daerah yang terpilih. Sudah 65 tahun negeri ini selalu presidennya dari etnis Jawa, kawan-kawan dari Jawa, kalau hanya perasaan mayoritas penduduk saja yang kemuka mungkin keberatan, tapi kalau ada rasa kebersamaan, mungkin tak ada masalah. Jadi kita tidak hanya ada rasa kebersamaan dalam menikmati SDA negeri ini, juga harus ada kebersmaan untuk duduk di Merdeka Utara itu. Ini debatable, tapi daerah harus mulai bergerak dari sekarang, karena pintu masuknya sudah dikode oleh pak Suhardiman. Kalau tidak mau bergerak/berusaha dari sekarang, ya terimalah nasib. 2. Merobah UU parpol Disamping parpol, bakal calon legislativf daerah, kaum adat daerah atau golongan fungsional yang berpengaruh di daerah atau daerah membikin badan sendiri untuk memilih balon ini, untuk selajutnya dinominasikan untuk pileg/pilbup/wakot , 3. Merobah NKRI menjadi federasi NKRI hanya harga mati bagi yang diuntungkan , bagi yang lain masih jadi pertanyaan. Federasi berwenang mengatur dirinya sendiri kedalam kecuali … 4. Daerah diberi kebebasan untuk ikut KB atau tidak. Tidak ada intimidasi dan iming-iming lagi dalam memasyarakatkan KB kepada daerah. Kalau ada pemberian bantuan modal bergulir ke rakyat miskin, harus sama bagi semua masyarakat miskin. Ini waktunya mungkin akan menempuh perjuangan yang lama. Kecuali diikuti dengan poligami besar-besaran didaerah (maaf kepada ibu-ibu) , dalam tempo 50 tahun keadaan penduduk antara pulau Jawa Bali dan Luar Jawa akan berimbang. Sekali lagi, ini debatable, mudah-mudahan ada ide yang brilliant dari sana-sanak daerah yang senasib sepenanggungan. Bagaimanapun harus dimulai dari sekarang, kalau tidak ya terimalah nasib seperti yang diutarakan pak Suhardiman itu. Wass, Maturidi (L/76) Talang, Solok, Kutianyia, Duri Riau -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi: * DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. Email One Liner. * Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta mengirimkan biodata! * Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting * Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply * Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.
