aaa) Apakah dan bagaimana mendapatkan draft RPJPD tersebut?
  bbb) Apakah tidak selayaknya ada "Summary" dan data-datanya dapat 
ditampilkan? Untuk dapat memudahkan dalam pemberian masukan sesuai denan 
formatnya.
  ccc) Apakah draft tersebut sebagai suatu usulan Pemda Sumbar (Bapeda)?
  Terima kasih,
  Aspermato, MA
  

Nofiardi <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
  
Selasa, 15 April 2008 

Visi RPJPD Tak Realistis 
"Musliar Kasim: Indikator Tidak Jelas" 

Padang, Padek-- Visi Sumbar menjadi provinsi terkemuka berbasis sumber daya 
manusia (SDM) di tahun 2025 yang tertuang dalam draf Rencana Permbangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) masih diragukan. Dukungan pemerintah dalam 
peningkatan mutu sekolah dan perguruan tinggi (PT) belum maksimal. Mereka 
justru berkembang secara alamiah dan alhasil lembaga pendidikan belum ada yang 
bisa ditonjolkan. 

Demikian disampaikan Rektor Universitas Andalas (Unand) Padang Prof Dr Musliar 
Kasim MS dalam diskusi panel yang digelar Pansus Ranperda RPJPD di ruang khusus 
DPRD Sumbar, Senin (14/4). Dikatakannya, Unand yang selama ini dielu-elukan 
Sumbar tidak ada apa-apanya dan terbentur dengan persoalan anggaran untuk 
perbaikan fasilitas dan mutu. Padahal alumni PT yang tersebar di Sumbar-lah 
yang akan menjadi pejabat dan membangun daerah ini dimasa datang. "Anak-anak 
kita yang sekolah di Perguruan Tinggi (PT) terkemuka baik dalam negeri seperti 
Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) apalagi luar 
negeri, tidak akan mau pulang kampung, kecuali dipaksa orangtua. 

Jadi yang membangun Sumbar ini tentu mereka-mereka yang kuliah di daerah ini. 
Artinya, mutunya perlu ditingkatkan," ungkapnya. Ia juga mengungkapkan, 
minimnya perhatian pemerintah untuk meng up grade PT terutama dari lembaga 
legislatif. Buktinya, proposal yang diajukan Unand untuk mendapatkan bantuan 
sebesar Rp20 miliar tahun 2007 lalu dan sudah disetujui Pemprov macet di DPRD. 
Bantuan yang mengalir ke kampus hanya Rp1 miliar, padahal banyak yang harus 
dibenahi. Lebih-lebih Unand berencana membuka jurusan baru, yakni Kedokteran 
Gigi. 

Nah, bagaimana dengan dana APBN, kan PT urusan pusat? Pak Mus (panggilan akrab 
Musliar Kasim, red) mengakui hal itu dan pihaknya sudah all out mencari 
sumber-sumber dana dari luar, tapi tetap membutuhkan dukungan APBD. Apalagi 
alokasi dana dari APBN hanya Rp10 miliar pertahun. Angka ini tidak apa-apanya 
untuk pembangunan dan peningkatan mutu. "Pemerintah tidak mesti menyediakan 
dana untuk masing-masing PT dengan angka tertentu. Tetapi ada alokasi anggaran 
untuk peningkatan mutu seperti beasiswa untuk dosen yang kuliah di luar negeri. 
Sebab, mereka semua tidak akan tertampung dengan beasiswa Dikti," ungkap 
Musliar dalam acara yang dihadiri kepala Bappeda se-Sumbar, kepala daerah, DPRD 
kabupaten/kota, dan undangan lainnya. 

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Guspardi Gaus menegaskan, terobosan Unand 
mengajukan anggaran ke APBD sudah direspons. Bahkan Komisi IV sudah membuat 
rekomendari ke panitia anggaran, tetapi karena berbagai persoalan akhirnya 
macet. Namun ia meminta pihak Unand memasukkan proposal lagi karena sangat 
memungkinkan untuk dibahas dalam APBD-P. "Unand itu sudah menjadi brand image 
dan sekaligus aset Sumbar termasuk PT lain baik negeri maupun swasta. Apalagi 
kemajuan PT akan turut merangsang pertumbuhan ekonomi karena penduduk dari 
daerah lain akan berdatangan. Jadi kita sangat mendukung dan Unand bisa 
mengajukan ulang proposal tersebut," ungkapnya. 

Di lain pihak, Wali Kota Payakumbuh Josrizal Zain menilai perlu ada perubahan 
orientasi dalam dunia pendidikan. Pengangguran yang selama ini didomininasi 
lulusan SMA harusnya menyadarkan pemerintah membuat pendidikan yang 
berorientasi pasar. Menurutnya, pengembangan pendidikan sekolah lanjutan 
tingkat atas proporsinya 60 persen SMK dan 40 persen SMA. "Juga perlu 
perbanyakan Politeknik di PT dan penyabarannya ke daerah-daerah. Ini akan 
memperluas kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan. Apalagi sekolah di 
Padang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tidak semua masyarakat 
mempunyai dana yang cukup," pungkasinya. 

Sulit Diterjemahkan 

Selain persoalan visi Musliar Kasim juga mengkritisi prediksi pembangunan 
ekonomi dan sektor lain yang belum memiliki indikatornya yang jelas. Padahal 
dalam RPJP sudah ditetapkan adanya peningkatan pendapatan per kapita empat kali 
lipat 20 tahun ke depan. Harusnya diikuti dengan indikator perubahan struktur 
ekonomi sehingga proyeksi ini menjadi realistis. "Malahan dalam penggunaan 
indikator pun tidak konsisten seperti tingkat pengangguran harusnya menjadi 
indikator makro ekonomi tetapi dimasukkan dalam indikator pembangunan sosial 
dan sumber daya manusia. Hal ini tentu akan menyulitkan kita menjabarkannya 
dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)," pungkasnya. 

Awas Salah Ketok 

Sementara Ketua VI Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar 
Yuzirwan Rasyid mengungkapkan nagari sebagai basis pembangunan perlu 
direvitalisasi. Mereka yang akan duduk di perangkat pemerintahan harus bisa 
memahami adat secara utuh selain pemahaman tentang pemerintahan secara umum. 
Bahkan kalau perlu ditetapkan peraturan nagari (Perna) semacam skoring 
pemahaman adat bagi calon wali nagari. 

Ia juga menawarkan 15 tampilan pembangunan menurut adat Minangkabau dan 
menegaskan pentingnya menjadikan adat sebagai sumber hukum dan tidak melulu 
manut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Namun tetap harus mengikuti 
perkembangan dunia modern seperti teknologi informasi (TI), konsep pluralisme 
dan ketergantungan atau dependence. Tampilan 15 item ini bisa dikuantifikasi 
untuk menentukan performance yang dibutuhkan. 

"Nah untuk menterjemahkan adat itu tentu harus pakai ilmu. Jadi penghulu dan 
perangkat adat lainnya harus memiliki intelektual tinggi malah kalau bisa 
berasal dari kalangan profesor, doktor dan menguasai IT. Apalagi nilai tidak 
akan berubah tetapi penerapannya bisa menyesuaikan dengan keadaan. Jadi harus 
hati-hati jangan sampai salah ketok karena akan salah untuk 20 tahun ke depan," 
ungkapnya. (Gebril daulai) 

© 2008 PADANG EKSPRES - Koran Nasional Dari Sumbar 





 between 0000-00-00 and 9999-99-99       
---------------------------------
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo! 
Answers
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
===============================================================
UNTUK DIPERHATIKAN:
- Wajib mematuhi Peraturan Palanta RantauNet, mohon dibaca & dipahami! Lihat di 
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet.
- Tulis Nama, Umur & Lokasi anda pada setiap posting.
- Hapus footer & bagian tidak perlu, jika melakukan reply.
- Email attachment, DILARANG! Tawarkan kepada yg berminat & kirim melalui jalur 
pribadi.
- Posting email besar dari >200KB akan dibanned, sampai yg bersangkutan minta 
maaf & menyampaikan komitmen mengikuti peraturan yang berlaku.
===============================================================
Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED]

Daftarkan email anda yg terdaftar pada Google Account di: 
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk dpt melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke