aaa) Mohon kiranya untuk dapat kito bermusyawarh melalui dunia maya ini dan
setidak-tidaknya setiap masukan dari Dunsanak kasadoannyo untuk masalah
tersebut diateh ado MODERATOR yang menampungnyo dan dimana mungkin dapaeik
membuatkan summarynyo jo biliek-biliek politik/hukum, ekonomi, sosial dan
budaya, pertahanan keamanan, dsbnya.
bbb) Sebagai suatu usulan kironya Summaries yang dibuatkan oleh MODERATOR
dapat dikirimkan kembali keseluruh dunsanak yang berminat dan juga yang telah
memberikan masukan masing-masing.
ccc) Hal tersebut diatas aaa) dan bbb) semata-mata membuek kebersamaan dan
saling belajar danmengetahui berbagai sisi yang akan dipergunakan membangun
kampuang kito Sumatera Barat.
ddd) Sangajo kami kirimkan juo untuk Dunsanak A.Razak, M.Sc. /PWI
Pusat/Secretary ASEAN journalist di Jakarta (mohon maaf copy tulisan tetap kami
lampirkan khusus untuk beliau) yang kemungkinan dapat turut membantu kito dalam
bincang-bincang papers/masukan2 yang diperlukan.
Wass.,
Aspermato.
Nofiardi <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Selasa, 15 April 2008
Visi RPJPD Tak Realistis
"Musliar Kasim: Indikator Tidak Jelas"
Padang, Padek-- Visi Sumbar menjadi provinsi terkemuka berbasis sumber daya
manusia (SDM) di tahun 2025 yang tertuang dalam draf Rencana Permbangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) masih diragukan. Dukungan pemerintah dalam
peningkatan mutu sekolah dan perguruan tinggi (PT) belum maksimal. Mereka
justru berkembang secara alamiah dan alhasil lembaga pendidikan belum ada yang
bisa ditonjolkan.
Demikian disampaikan Rektor Universitas Andalas (Unand) Padang Prof Dr Musliar
Kasim MS dalam diskusi panel yang digelar Pansus Ranperda RPJPD di ruang khusus
DPRD Sumbar, Senin (14/4). Dikatakannya, Unand yang selama ini dielu-elukan
Sumbar tidak ada apa-apanya dan terbentur dengan persoalan anggaran untuk
perbaikan fasilitas dan mutu. Padahal alumni PT yang tersebar di Sumbar-lah
yang akan menjadi pejabat dan membangun daerah ini dimasa datang. "Anak-anak
kita yang sekolah di Perguruan Tinggi (PT) terkemuka baik dalam negeri seperti
Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) apalagi luar
negeri, tidak akan mau pulang kampung, kecuali dipaksa orangtua.
Jadi yang membangun Sumbar ini tentu mereka-mereka yang kuliah di daerah ini.
Artinya, mutunya perlu ditingkatkan," ungkapnya. Ia juga mengungkapkan,
minimnya perhatian pemerintah untuk meng up grade PT terutama dari lembaga
legislatif. Buktinya, proposal yang diajukan Unand untuk mendapatkan bantuan
sebesar Rp20 miliar tahun 2007 lalu dan sudah disetujui Pemprov macet di DPRD.
Bantuan yang mengalir ke kampus hanya Rp1 miliar, padahal banyak yang harus
dibenahi. Lebih-lebih Unand berencana membuka jurusan baru, yakni Kedokteran
Gigi.
Nah, bagaimana dengan dana APBN, kan PT urusan pusat? Pak Mus (panggilan akrab
Musliar Kasim, red) mengakui hal itu dan pihaknya sudah all out mencari
sumber-sumber dana dari luar, tapi tetap membutuhkan dukungan APBD. Apalagi
alokasi dana dari APBN hanya Rp10 miliar pertahun. Angka ini tidak apa-apanya
untuk pembangunan dan peningkatan mutu. "Pemerintah tidak mesti menyediakan
dana untuk masing-masing PT dengan angka tertentu. Tetapi ada alokasi anggaran
untuk peningkatan mutu seperti beasiswa untuk dosen yang kuliah di luar negeri.
Sebab, mereka semua tidak akan tertampung dengan beasiswa Dikti," ungkap
Musliar dalam acara yang dihadiri kepala Bappeda se-Sumbar, kepala daerah, DPRD
kabupaten/kota, dan undangan lainnya.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Guspardi Gaus menegaskan, terobosan Unand
mengajukan anggaran ke APBD sudah direspons. Bahkan Komisi IV sudah membuat
rekomendari ke panitia anggaran, tetapi karena berbagai persoalan akhirnya
macet. Namun ia meminta pihak Unand memasukkan proposal lagi karena sangat
memungkinkan untuk dibahas dalam APBD-P. "Unand itu sudah menjadi brand image
dan sekaligus aset Sumbar termasuk PT lain baik negeri maupun swasta. Apalagi
kemajuan PT akan turut merangsang pertumbuhan ekonomi karena penduduk dari
daerah lain akan berdatangan. Jadi kita sangat mendukung dan Unand bisa
mengajukan ulang proposal tersebut," ungkapnya.
Di lain pihak, Wali Kota Payakumbuh Josrizal Zain menilai perlu ada perubahan
orientasi dalam dunia pendidikan. Pengangguran yang selama ini didomininasi
lulusan SMA harusnya menyadarkan pemerintah membuat pendidikan yang
berorientasi pasar. Menurutnya, pengembangan pendidikan sekolah lanjutan
tingkat atas proporsinya 60 persen SMK dan 40 persen SMA. "Juga perlu
perbanyakan Politeknik di PT dan penyabarannya ke daerah-daerah. Ini akan
memperluas kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan. Apalagi sekolah di
Padang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tidak semua masyarakat
mempunyai dana yang cukup," pungkasinya.
Sulit Diterjemahkan
Selain persoalan visi Musliar Kasim juga mengkritisi prediksi pembangunan
ekonomi dan sektor lain yang belum memiliki indikatornya yang jelas. Padahal
dalam RPJP sudah ditetapkan adanya peningkatan pendapatan per kapita empat kali
lipat 20 tahun ke depan. Harusnya diikuti dengan indikator perubahan struktur
ekonomi sehingga proyeksi ini menjadi realistis. "Malahan dalam penggunaan
indikator pun tidak konsisten seperti tingkat pengangguran harusnya menjadi
indikator makro ekonomi tetapi dimasukkan dalam indikator pembangunan sosial
dan sumber daya manusia. Hal ini tentu akan menyulitkan kita menjabarkannya
dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)," pungkasnya.
Awas Salah Ketok
Sementara Ketua VI Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar
Yuzirwan Rasyid mengungkapkan nagari sebagai basis pembangunan perlu
direvitalisasi. Mereka yang akan duduk di perangkat pemerintahan harus bisa
memahami adat secara utuh selain pemahaman tentang pemerintahan secara umum.
Bahkan kalau perlu ditetapkan peraturan nagari (Perna) semacam skoring
pemahaman adat bagi calon wali nagari.
Ia juga menawarkan 15 tampilan pembangunan menurut adat Minangkabau dan
menegaskan pentingnya menjadikan adat sebagai sumber hukum dan tidak melulu
manut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Namun tetap harus mengikuti
perkembangan dunia modern seperti teknologi informasi (TI), konsep pluralisme
dan ketergantungan atau dependence. Tampilan 15 item ini bisa dikuantifikasi
untuk menentukan performance yang dibutuhkan.
"Nah untuk menterjemahkan adat itu tentu harus pakai ilmu. Jadi penghulu dan
perangkat adat lainnya harus memiliki intelektual tinggi malah kalau bisa
berasal dari kalangan profesor, doktor dan menguasai IT. Apalagi nilai tidak
akan berubah tetapi penerapannya bisa menyesuaikan dengan keadaan. Jadi harus
hati-hati jangan sampai salah ketok karena akan salah untuk 20 tahun ke depan,"
ungkapnya. (Gebril daulai)
© 2008 PADANG EKSPRES - Koran Nasional Dari Sumbar
---------------------------------
Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
===============================================================
UNTUK DIPERHATIKAN:
- Wajib mematuhi Peraturan Palanta RantauNet, mohon dibaca & dipahami! Lihat di
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet.
- Tulis Nama, Umur & Lokasi anda pada setiap posting.
- Hapus footer & bagian tidak perlu, jika melakukan reply.
- Email attachment, DILARANG! Tawarkan kepada yg berminat & kirim melalui jalur
pribadi.
- Posting email besar dari >200KB akan dibanned, sampai yg bersangkutan minta
maaf & menyampaikan komitmen mengikuti peraturan yang berlaku.
===============================================================
Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED]
Daftarkan email anda yg terdaftar pada Google Account di:
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk dpt melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
