Menyibak Iklim Investasi Daerah Kamis, 17 April 2008 Oleh : Kurnia Danu Aji, Direktur Eksekutif Lembaga Partisipasi Pembangunan Nasional Sentralisasi kebijakan pada era Orde Baru, khususnya dalam pengelolaan potensi ekonomi, membuat peran pelaku usaha di daerah terabaikan. Berbagai kebijakan yang disusun lebih banyak bermuatan kepentingan pusat sehingga berdampak negatif bagi iklim investasi di daerah. Selain itu, sentralisasi juga menimbulkan terjadinya inefisiensi dalam perekonomian, sebagai akibat biaya birokrasi yang sangat tinggi dan tidak transparan. Seiring dengan reformasi politik, tatanan birokrasi pemerintahan yang bersifat sentralistis diubah menjadi desentralisasi. Hakikat Otonomi Daerah Otonomi daerah pada hakikatnya penyerahan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama kebijakan otonomi daerah ialah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar dapat lebih cepat, efektif, dan efisien dalam melakukan aktivitas ekonominya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut akan diukur dan dibuktikan dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi penduduk dan banyaknya investasi masuk ke daerah. Selain itu, dengan dilaksanakannya otonomi daerah, berarti komitmen Indonesia terhadap perjanjian perdagangan bebas internasional juga mengikat daerah otonom baik dari segi kebijakan yang dibuat maupun dalam praktiknya terhadap dunia usaha. Setiap pendekatan yang dilakukan daerah dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan dan dunia usaha harus tetap mengacu serta mempertimbangkan kepentingan nasional, khususnya komitmen Indonesia terhadap kerangka kesepakatan perdagangan multilateral. Namun, pelaksanaan otonomi daerah telah banyak menimbulkan ekses negatif. Kecenderungan orientasi pemerintah daerah untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dan sikap yang melihat investor sebagai sumber penghasilan daerah menyulitkan perkembangan investasi. Dalam beberapa kasus di berbagai daerah, ada kecenderungan untuk meningkatkan pungutan secara berlebihan. Secara umum, kondisi ini sedikit banyak membawa implikasi pada iklim investasi di daerah. Kalangan pengusaha menilai pungutan di daerah semakin tinggi seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sehingga mengurangi minat investasi di daerah yang berdampak pada penyebaran investasi yang tidak merata. Hal itu disebabkan sikap pejabat di daerah semakin birokratis, tidak efisien, dan semakin kreatif membuat berbagai peraturan daerah untuk perbaikan pendapatan asli daerah sehingga pungutan semakin tinggi. Ironisnya, pungutan yang semakin banyak hanya sedikit yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di daerah, baik sarana jalan, telekomunikasi, pelabuhan, stasiun, maupun listrik, sehingga pelaku bisnis semakin enggan masuk ke daerah. Selain itu, dampak negatif dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah munculnya konflik kepentingan antardaerah, terutama yang berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya alam. Terdapat juga permasalahan investasi yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, yakni kecenderungan daerah menciptakan birokrasi yang panjang. Padahal, seharusnya kebijakan investasi yang dikembangkan adalah meningkatkan pelayanan investasi secara cepat dan akurat dalam pelayanan satu atap. Meskipun prospek investasi sangat terbuka, jika praktik birokrasi lebih panjang, maka bisa menjadi kendala investasi. Terlebih insentif investasi juga belum diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, sarana dan prasarana investasi masih terbatas, persepsi aparat terhadap investasi masih beragam, serta sering muncul gangguan dari oknum atau lembaga yang dapat memengaruhi aktivitas usaha seperti masalah perburuhan, pencemaran, dan isu lingkungan. Belum mantapnya program desentralisasi sampai saat ini mengakibatkan kesimpangsiuran pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan di bidang investasi, pemberian insentif, dan perizinan. Kantor BKPM di daerah, misalnya, dapat memberikan izin investasi sampai dengan suatu nilai maksimum tertentu. Hal itu menimbulkan masalah, tidak adanya kejelasan apakah batasan maksimum nilai tersebut masih berlaku dan instansi mana yang berwenang mengeluarkan izin investasi asing. Tumpang tindih pelaksanaan penanaman modal asing dapat terjadi dalam peraturan perundang-undangan, hubungan antardepartemen, serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemberian otonomi dari pemerintah pusat ke daerah. Upaya Perbaikan Otonomi daerah seharusnya mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku usaha. Proses pengambilan keputusan yang lebih pendek seharusnya mampu menciptakan birokrasi yang lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha. Harapan adanya perbaikan iklim usaha dan iklim investasi seiring dengan penerapan otonomi daerah harus segera dilakukan perbaikan. Kegiatan yang perlu segera dilaksanakan dalam rangka memperbaiki iklim investasi, antara lain, mengapresiasi dan mendukung kebijakan pemerintah yang sedang mempersiapkan kebijakan baru dalam rangka memberikan pelayanan kepada investor melalui pelayanan satu atap. Karena pelaksanaan investasi tersebut dilakukan di daerah, maka sistem pelayanan satu atap tersebut agar diberlakukan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing, perlu diberikan perlindungan hak kepada investor yang telah habis masa konsesinya. Pemerintah daerah diberi kewenangan melakukan kerja sama dengan investor luar negeri untuk melaksanakan penanaman modal asing di daerah tanpa melalui pemerintah pusat. Mengingat pentingnya peranan tanah dalam investasi, diperlukan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah dan hak ulayat. (***) © 2008 PADANG EKSPRES - Koran Nasional Dari Sumbar
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ =============================================================== UNTUK DIPERHATIKAN: - Wajib mematuhi Peraturan Palanta RantauNet, mohon dibaca & dipahami! Lihat di http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet. - Tulis Nama, Umur & Lokasi anda pada setiap posting. - Hapus footer & bagian tidak perlu, jika melakukan reply. - Email attachment, DILARANG! Tawarkan kepada yg berminat & kirim melalui jalur pribadi. - Posting email besar dari >200KB akan dibanned, sampai yg bersangkutan minta maaf & menyampaikan komitmen mengikuti peraturan yang berlaku. =============================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED] Daftarkan email anda yg terdaftar pada Google Account di: https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id Untuk dpt melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe =============================================================== -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
