memprihatinkan sekali. salam
maifil -- In [EMAIL PROTECTED], "Muzirman --" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > (MOHON DI POSTING KAN ARTIKEL (1). > Membuka Topeng "Negara Gagal" [2] > > Rabu, 23 April 2008 > > Indonesia dinyatakan sebagai negara gagal (failed state). Rakyat > tambah miskin dan terancam kelaparan, konglomerat tambah kaya. Kenapa? > [terakhir] > > Oleh Amran Nasution * > > Pengantar: > > Hidayatullah.com--Tulisan sebelumnya menjelaskan banyaknya "musibah" > ?baik fisik dan moral?terjadi di Indonesia. Musibah gempa, penyakit > (mulai HIV hingga flu burung). Budaya korupsi pada para pejabat dan > DPR. Juga kemiskinan dan rawan pangan. Majalah Foreign Policy > memasukkan Indonesia dalam indeks 60 negara gagal tahun 2007 (failed > state index 2007). Masikah kita memakai system "demokrasi liberal" > yang faktanya "menghancurkan" ini? > > Adalah pemandangan sehari-hari menyaksikan antrean panjang di pelbagai > pelosok Tanah Air. Beras, minyak tanah, minyak goreng, gas, bagi > rakyat miskin harus diperoleh dengan antrean berjam-jam. Itu indikator > bahwa Pemerintah tak lagi mampu menyediakan barang kebutuhan pokok > yang cukup untuk rakyatnya. > > Tapi di tengah kemiskinan dan kelaparan itu ada berita bagus: orang > kaya Indonesia justru bertambah kaya. Seperti ditulis majalah bisnis > Forbes, 13 Desember 2007, pada tahun lalu, kekayaan para konglomerat > Indonesia melompat dua kali lipat. Majalah itu menyebutkan kini > Indonesia memiliki 40 konglomerat ?- dengan kekayaan minimal 120 juta > dollar atau lebih Rp 1 trilyun ?- dan yang paling kaya adalah Menko > Kesra Aburizal Bakrie. > > Sepanjang 2007, kekayaan bersih Aburizal meningkat lebih empat kali > lipat, menjadi 5,4 milyar dollar. Sungguh menakjubkan. Dengan itu ia > menyalib Sukanto Tanoto, pemilik pabrik pulp dan produsen minyak > kelapa sawit terbesar, dengan kekayaan 4,7 milyar dollar. > > Rakyat tambah miskin, kenapa konglomerat tambah kaya? Terlalu panjang > bila itu dijelaskan dengan rinci di sini. Yang pasti, sistem ekonomi > liberal di mana pun di dunia ini ? termasuk di Amerika Serikat ? > menjadikan orang kaya yang segelintir jumlahnya selalu bertambah kaya. > > Sejatinya sistem ini memang untuk memanjakan orang kaya. Contoh > konkret, lihatlah Amerika Serikat yang sedang dilanda resesi. > Pemerintah mau pun The Federal Reserve (biasa disebut The Fed, semacam > BI di sini) sibuk membantu, menjamin, atau melobi, agar perusahaan > besar selamat dari kebangkrutan. Sementara 2 juta pemilik rumah yang > kreditnya macet dan dimiliki orang menengah tak dipedulikan. Mereka > harus pindah karena rumahnya akan disita. > > Itulah persis yang terjadi ketika krisis ekonomi melanda Indonesia di > tahun 1998. Para konglomerat diselamatkan Pemerintah atas perintah > Bank Dunia dan IMF. BI mengucurkan BLBI lebih Rp 600 trilyun. Umumnya > dana ini dikemplang para konglomerat. Sementara itu berapa banyak > pengusaha kecil dan menengah yang bangkrut oleh krisis tak sedikit pun > dipedulikan Pemerintah. > > Banyak perlakuan lain yang mengistimewakan para konglomerat. Misalnya, > sejak dibentuk KPK sibuk menangkap dan menjebak para koruptor kelas > teri ? semacam Mulyana W.Kusumah atau Rochmin Dahuri ? tapi tak satu > konglomerat pun yang terjerat. > > Dua konglomerat penerima BLBI paling besar, Syamsul Nursalim dan > Anthony Salim, dinyatakan Kejaksaan Agung tak bisa dituntut karena tak > cukup bukti. Beberapa hari kemudian KPK menangkap Jaksa Urip, > penyidik kasus itu. Ia tertangkap tangan menerima Rp 6 milyar dari > Artalyta Suryani, pembantu Syamsul Nursalim. Tapi konglomerat itu > tetap aman-aman saja. Keputusan membebaskannya, sekali pun sudah > terbukti ada suap di baliknya, tak pernah diralat. Masih kurang jelas? > > Lihat kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan rakyat > menjadi korban. Rumah tenggelam, mata pencarian hilang, tapi sampai > kini tak seorang pun yang diseret menjadi terdakwa karenanya. > > Malah belakangan Pemerintah menetapkan sejumlah korban akan mendapat > ganti rugi dari APBN, bukan dari PT Lapindo Brantas. Padahal sudah > terungkap sebelumnya, ada tuduhan kesalahan teknis dalam pengeboran > sumur minyak dan gas. Pelan-pelan cerita itu kini menghilang. Semua > orang tahu, pemilik Lapindo adalah salah satu orang terkaya Indonesia. > > Tulisan ini tentu saja tak ingin mempertentangkan kelas kaya dan > miskin. Yang hendak dikatakan bahwa semua gejala yang terjadi adalah > konsekuensi dari sistem politik dan ekonomi yang digunakan sejak > Indonesia memasuki era reformasi 1998. > > DPR Cukup Efektif > > Marilah membicarakannya dengan jujur, tanpa dusta atau kepura- puraan. > Mari melepaskan topeng-topeng yang kita pakai selama ini. Sistem > demokrasi kita sekarang, jelas sebuah sistem yang amat mahal, dan > sebagaimana studi Profesor Huntington tadi, terbukti sukses di negeri > dengan penduduk berpenghasilan tinggi, bukan negeri miskin semacam > Indonesia. > > Siapa pun setuju, proses pemilihan Presiden Amerika sangat atraktif > dan ideal, menjadi panggung hiburan bagi dunia. Tapi berapa banyak > sudah dollar yang dihabiskan para nominator calon presiden Barack > Obama, Hillary Clinton, mau pun John McCain, selama satu tahun ini. > Padahal pemilihan yang sesungguhnya baru November 2008, masih 7 bulan > lagi. > > Semua biaya itu bisa diongkosi rakyatnya karena pendapatan perkapita > Amerika Serikat 50.000 dollar. Jelas tak bisa dibandingkan dengan > Indonesia yang hanya 1000 dollar lebih sedikit. Sebagai pengumpul dana > kampanye terbesar, misalnya, sampai akhir Maret lalu, Senator Barack > Obama telah memperoleh 234 juta dollar atau Rp 2,1 trilyun. Dalam > bulan Maret saja Obama mendapat dana lebih 40 juta dollar, dengan > 218.000 penyumbang baru. > > Jumlah fantastis itu tak sulit dihimpun, karena Obama memiliki 1,3 > juta penyumbang. Berarti, tiap donator rata-rata tak sampai 200 dollar > atau Rp 1,8 juta, masih jauh dari batas maksimal sumbangan perorangan > yang diperbolehkan undang-undang, 2300 dollar (sekitar Rp 20 juta). > Jumlah itu tentu tak memberatkan bagi para Obamania, termasuk untuk > membiayai kampanye pemilihan presiden nanti yang jumlahnya pasti lebih > besar, bila Obama lolos ke babak final. > > Dana kampanye Hillary Clinton memang kalah dari Obama. Begitu pun > sampai sekarang ia sudah memperoleh 175 juta dollar atau hampir Rp 1,6 > trilyun. Lihatlah konser musik penyanyi Inggris Elton John, untuk > mengumpulkan dana bagi Hillary, di Radio City Music Hall, New York, 9 > April lalu. Malam itu saja dari penjualan tiket terkumpul 2,5 juta > dollar (Rp 22,5 milyar). > > Itulah yang tak mungkin terjadi di sini. Sungguh mustahil negeri ini > bisa mengongkosi perhelatan politik yang begitu luks, kalau dengan > cara yang jujur. Mana ada rakyat yang mampu menyumbang jutaan rupiah > kepada calonnya, sementara untuk hidup sehari-hari saja sudah > ngos-ngosan. Padahal sekali pun tak sebesar di Amerika Serikat, proses > rekrutmen politik di Indonesia tetap butuh biaya yang sangat besar. > > Berbagai perhitungan menyebutkan, untuk kampanye menjadi anggota DPR > dibutuhkan dana sedikitnya Rp 1 milyar sampai Rp 3 milyar. Untuk > bupati Rp 5 milyar sampai Rp 20 milyar, dan gubernur bisa sampai Rp > 100 milyar. Apalagi untuk kursi Presiden, jumlahnya bisa > berlipat-lipat. Dari mana dana begitu besar diperoleh? > > Karena tak ada sumbangan rakyat ? prakteknya rakyatlah yang disumbang > politisi -- mereka mencari dana politik melalui para konglomerat. Itu > sudah menjadi rahasia umum. Hal tersebut dimungkinkan untuk politisi > dengan posisi tertentu. Tak heran bila konglomerat menempati posisi > istimewa. Mungkin ada pula politisi yang mendapat dana dari negara > asing, seperti dituduhkan Amien Rais waktu itu. > > Pada prakteknya, sumbangan itu nanti dibagi-bagi dalam jumlah kecil, > disesuaikan dengan batasan undang-undang. Lalu dicarikan alamat untuk > diatas-namakan sebagai penyumbang. Ini jelas penipuan atau praktek > korupsi yang lain. Pada Pilpres 2004, misalnya, KPU menemukan alamat > penyumbang yang tak jelas. Tapi mana mau KPU mengusutnya. Tampaknya > semua sudah tahu sama tahu. > > Sumber dana yang lain adalah lembaga negara, apakah departemen, BUMN, > atau DPR. Bank BUMN kabarnya termasuk institusi yang efektif dalam > mengumpulkan dana kampanye. Begitu pula jabatan penting di daerah. > Semakin bergigi sebuah lembaga, semakin efektif ia sebagai kolektor > dana politik. > > Dengan wewenang yang cukup besar dalam sistem ini, DPR cukup ampuh > sebagai mesin pengumpul uang. Apakah melalui pembuatan undang- undang, > pengawasan, penyusunan anggaran, atau berbagai aktivitas lain. > Buktinya adalah Al Amin Nur Nasution dan kasus yayasan BI. Jadi > sebenarnya Al Amin-Al Amin yang lain yang berada di luar penjara > jumlahnya lebih banyak lagi. Apalagi sebentar lagi ada Pemilu. > > Sesungguhnya apa yang dialami Indonesia, sudah terjadi di Rusia di > tahun 1990-an. Sistem politik dan ekonomi liberal disyaratkan IMF dan > Bank Dunia untuk Rusia setelah tumbangnya rezim komunis Uni Soviet. > Ternyata itu bukan resep yang pas tapi Boris Yeltsin, pemimpin Rusia > waktu itu, melaksanakannya dengan patuh. > > Kenyataan yang terjadi, politik menjadi kacau-balau dan ekonomi > hancur-hancuran. Pada masa itulah bisa dilihat di layar televisi > rakyat mengikuti antrean berkilometer di tengah hutan salju, hanya > demi sepotong roti. Semua berubah setelah Vladimir Putin menggantikan > Yeltsin, akhir 1999. > > Belum setahun, April 2000, Carnegie Endowment, sebuah lembaga > think-tank dari Washington, melaporkan sejumlah indikator yang > mebiarawatijukkan tanda-tanda kebangkitan ekonomi Rusia. ''Minyak dan > gas tak menonjol dalam pemulihan ekonomi ini,'' begitu laporan > Carnegie Endowment yang dirilis 4 April 2000 (lihat > www.hidayatullah.com, 8 November 2007: Indonesia Menunggu Putin). > > Sulap apa yang dilakukan Putin? Ia campakkan sistem liberal yang dulu > dipakai Yeltsin, termasuk hiruk-pikuk pemilihan langsung yang mahal > itu. Sejumlah konglomerat nakal yang menangguk untung dari keruhnya > kondisi Rusia pada waktu peralihan ? dijuluki kaum oligarki ? > dihadapi Putin. Dan rakyat mendukungnya. > > Beberapa di antara mereka lari ke luar negeri. Michail Khodorkovsky, > orang terkaya Rusia, harus menjalani hukuman 10 tahun penjara di > Siberia. Kini Rusia merupakan salah satu negara dengan perekonomian > paling kuat di dunia. Apalagi setelah harga minyak dunia melambung. > [habis] > > Amran Nasution, Direktur Institute for Policy Studies > > > --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ =============================================================== UNTUK DIPERHATIKAN: - Wajib mematuhi Peraturan Palanta RantauNet, mohon dibaca & dipahami! Lihat di http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet. - Tulis Nama, Umur & Lokasi anda pada setiap posting. - Hapus footer & bagian tidak perlu, jika melakukan reply. - Email attachment, DILARANG! Tawarkan kepada yg berminat & kirim melalui jalur pribadi. - Posting email besar dari >200KB akan dibanned, sampai yg bersangkutan minta maaf & menyampaikan komitmen mengikuti peraturan yang berlaku. =============================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED] Daftarkan email anda yg terdaftar pada Google Account di: https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id Untuk dpt melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe =============================================================== -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
