Assalamualaikum w.w. para sanak sa palanta,
Saya percaya bahwa banyak di antara kita -- termasuk saya sendiri -- yang
merasa risau dengan kehidupan politik pada era pasca Reformasi. Pemilu,
pilpres, pilkada, dan pilkades berjalan lancar dengan biaya teramat mahal,
namun nasib Rakyat banyak bukannya tambah baik, tapi malah tambah buruk. Sudah
barang tentu kita semua memerlukan penjelasan. Artikel di bawah ini
kelihatannya dapat mencerahkan kita mengenai hal itu.
Semoga bermanfaat.
Wassalam,
Saafroedin Bahar
(L, masuk 72 th, Jakarta)
Alternate e-mail address: [EMAIL PROTECTED];
[EMAIL PROTECTED]
Jalan Buntu Demokrasi
Kompas, Selasa, 2 September 2008 | 00:57 WIB
Boni Hargens
Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Amien Rais
bakal tampil di panggung pemilihan presiden 2009. Lengkaplah potret elite lama
di etalase politik nasional.
Dari sudut hak politik, siapa pun boleh mencalonkan atau dicalonkan. Namun,
dominasi elite lama di pentas politik kebangsaan dan rumitnya aktualisasi
politik kaum muda menjelang Pemilu 2009 melengkapi kotak pandora demokrasi di
Indonesia. Lalu, apa yang dapat dikatakan tentang politik di Tanah Air?
Sulit diukur
Mungkin pekerjaan paling rumit bagi ilmuwan sosial-politik saat ini adalah
merumuskan postulasi ilmiah yang akurat soal dinamika demokrasi di Indonesia,
apalagi jika bertendensi mengukur kuantitatif kemajuan demokrasi seperti obsesi
Inkeles (On Measuring Democracy, 1991). Inkeles terbukti gagal di Afrika,
sebagaimana studi Staffan I Lindberg (2002), di mana demokrasi sulit terukur.
Masalahnya ada pada penyebaran tak merata demokrasi dan laju transisi yang acak
di berbagai negara.
Di Indonesia, masalahnya lebih dari sekadar ketidakjelasan laju transisi. Yang
paling mendasar adalah tidak adanya substansi demokrasi, yang dalam terminologi
Diamond (2008) disebut ”roh demokrasi” (the spirit of democracy). ”Roh” tak
hanya berbicara soal nilai keadilan, kesejahteraan, kedaulatan rakyat, atau
kesetaraan, tetapi juga visi, dorongan, keyakinan, dan komitmen untuk berbakti
kepada publik.
Fenomena golput di berbagai pilkada sejak tahun 2005—yang lahir sebagai
kecenderungan politik baru—tak terpisahkan dari penyelenggaraan demokrasi yang
krisis substansi. Golput jelas ancaman serius Pemilu 2009 (di sini kita tak
bicara golput teknis karena buruknya pendataan pemilih).
Masalahnya, apakah pemilu menghasilkan perubahan substansial? Pertanyaan ini
tak pernah terselesaikan dengan pemilu berulang-ulang dan melelahkan. Maka,
kesimpulan dialog publik ”Problematika Penyelenggaraan Demokrasi Elektoral”
yang digelar Pusat Pengkajian Strategis Merdeka di Jakarta (23/8/2008) amat
kontekstual. Demokrasi di Indonesia mengalami degradasi mutu dan Pemilu 2009
sulit berkualitas (Kompas, 25/8). Degradasi terkait kepemimpinan yang kurang
adaptif dengan tuntutan dan tantangan politik yang ada.
Oleh karena itu, pada dua aras dapat ditemukan alasan degradasi kualitas
demokrasi.
Pertama, sirkulasi elite yang tidak berlangsung secara natural dan demokratis.
Natural artinya selaras dengan tuntutan dan tantangan di tengah lingkungan
politik. Demokratis artinya sirkulasi terbuka terhadap siapa pun yang
berkualitas. Dominasi elite lama dan perekrutan anggota keluarga ke dalam
posisi-posisi strategis partai menjadi preseden bahwa sirkulasi elite masih
terseok-seok dan terbatas di lingkaran sentral kekuasaan. Dengan demikian, tak
mengherankan jika dalam daftar calon anggota legislatif tercantum nama anak,
cucu, atau keponakan ketua umum partai. Kalaupun ada tokoh-tokoh muda yang baru
masuk, mereka hanya vote getter yang difungsikan sebagai umpan. Di garis linear
yang sama, belakangan dapat dibaca motif pelibatan artis ke dalam politik.
Kedua, para elite politik gagal merumuskan definisi yang jelas dan pasti
tentang ideologi, visi, dan misi politik. Indikasi paling jelas ditemukan dalam
lobi koalisi. Meski lobi strategis setelah pemilu legislatif April 2009, dan
belum ada partai yang menyepakati rekan koalisi, namun sudah ada manuver.
Konon, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hendak ”kawin” lagi dengan
Partai Golkar. Jika perkawinan kedua itu terjadi, PDI-P rela jatuh pada lubang
yang sama setelah perkawinan tahun 2004 saat Golkar tak mampu membuktikan
kesetiaannya. Apakah ini masalah?
Machiavelli
Sebagai seni segala kemungkinan, politik memungkinkan apa pun terjadi sehingga
perkawinan PDI-P-Golkar pun bukan masalah. Namun, rakyat bisa menilai, proses
politik di tingkat elite yang power-oriented dan menghalalkan segala cara
merupakan jalan menuju kebuntuan fatal.
Padahal, Machiavelli, setidaknya dalam pembacaan Pocock (The Machiavellian
Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition,
1975), menjustifikasi penghalalan segala cara karena konteks politik Italia
masa itu, di mana kaum Republikan bertikai soal instabilitas politik mereka
sendiri. Jika Machiavelli menolak penghalalan segala cara, Italia bisa hancur
di tangan para tentara bayaran atau berakhir di tangan rezim hipokrit.. Inilah
yang Pocock sebut sebagai the machiavellian moment.
Indonesia tidak sedang dalam ”Momen Machiavelli”. Kita sudah 63 tahun
berdemokrasi tetapi tendensinya mau mengekalkan strategi Machiavellian yang
temporal.
Nasib demokrasi elektoral di Indonesia yang masih dimonopoli elite lama dan
transisi yang tidak disertai perubahan paradigma politik di teras elite, pada
titik tertentu berdampak fatal dalam arah ganda. Pertama, fatal untuk politisi
karena kebangkrutan demokrasi menyuburkan perilaku golput yang paling ditakuti
politisi dalam pemilu. Arah kedua, membunuh inspirasi dan imajinasi sebagian
rakyat yang masih percaya politik.
Pada arah pertama, kita mungkin tak begitu tertarik untuk peduli. Namun, pada
arah kedua, karena menyangkut masa depan politik dan peradaban demokrasi, kita
semua harus peduli. Maka, segenap elemen harus mendorong terjadinya perubahan
dan hal itu bisa dilakukan dengan menentukan pilihan yang tepat pada pemilu.
Boni Hargens Mengajar Ilmu Politik di Universitas Indonesia
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
===============================================================
UNTUK DIPERHATIKAN:
- Wajib mematuhi Peraturan Palanta RantauNet, mohon dibaca & dipahami! Lihat di
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi anda pada setiap posting
- Dilarang mengirim email attachment! Tawarkan kepada yg berminat & kirim
melalui jalur pribadi
- Dilarang posting email besar dari >200KB. Jika melanggar akan dimoderasi atau
dibanned
- Hapus footer & bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Jangan menggunakan reply utk topik/subjek baru
===============================================================
Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED]
Daftarkan email anda yg terdaftar pada Google Account di:
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk dpt melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---