Iyo Da Riri ndak apo2 memang namo panggilan Def, dikantua malah disabuik Cori...please Da.. Memang iko tugas Bappenas Da...InsyaALLAH sedang disalasaikan...tapi pasti akan bertabrakan dengan kepentingan daerah2...seperti yang Uda sebutkan tadi Pemda masih sangat tergantung DAU. Namun, juga pola pikir masyarakat kita Da, sebagian besar menganggap kalau "bekerja" itu ya jadi PNS...ha..ha...ha gengsi kecek no Da.. Mudah2an Da, Def juga berharap di masa depan lebih baik lagi, terutama cita2 urang awak ndak hanyo jadi PNS, sehingga pengusaha jadi second prestise, padahal mereka bayar pajak, justru PNS digaji oleh Pajak. So, secara simple PNS itu pelayan Da....he..he.. Salam dan Maaf Defiyan Cori L/40
--- On Sat, 1/10/09, Riri Chaidir <[email protected]> wrote: From: Riri Chaidir <[email protected]> Subject: [...@ntau-net] Re: Wako Tegakkan Disiplin PNS To: [email protected] Date: Saturday, January 10, 2009, 5:30 AM Def (maaf, buliah ambo sabuik Def sajo?) Urusan manajemen pemerintahan ini memang urusan besar dan kompleks. BKD juga tidak mudah untuk meng handle ini. Misalnya mencari jumlah optimal pegawai untuk melayani publik. Nah, bagaimana mau menghitungnya, kalau standar pelayanan minimal itu saja sampai sekarang belum selesai2 juga. Untuk tingkat pusat yang berhubungan dengan daerah, yang namanya NSPK itu belum muncul sama sekali tuh. Jadi bagaimana mau melakukan need assessment secara optimal, bagaimana menyusun standar kinerjanya? Seleksi ulang, dan kemudian ada "penyingkiran"? Ini lebih rumit lagi, karena - tampaknya - pemikiran bahwa pegawai negeri merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan masih ada tuh. Apalagi kalau menggunakan perhitungan formula DAU, makin banyak pegawai, kan makin banyak dapat DAU. He he, mudah2an ini hanya pikiran ambo nan kumuah. Untuk tingkat pemerintah (pusat), sebenarnya arah ke yang lebih baik itu ada. Misalnyapenerapan jabatan fungsional (yang di beberapa jafung juga diikuti oleh daerah), atau misalnya pembangunan Assessment Centre (kalau dulu setahu saya baru ada di BPKP, ga tau sekarang), atau sistem remunerasi yang diterapkan departemen keuangan sekarang. Mudah2an semuanya memberikan hasil yang lebih baik RIri Bekasi, L 46 2009/1/10 Defiyan Cori <[email protected]> Manuruik ambo Da Riri, Manajemen Pemerintahan memang penting sekali untuk mengantar sukses kepemimpinan seseorang. Nah untuk melakukan ini, tentunya BKD punya strategi khusus yang harus disampaikan ke Wako, jangan sampai hanyo garegak kayu, tapi pimpinan nan maurus pegawai juga gak becus, misal baa caro no mambuek program supayo produktifitas dan motivasi terjaga dengan baik sehingga pelayanan publik berjalan dengan tingkat kepuasan yang minimal kalau pun tidak sampai baik, iko nan partamo melalui need assesment dan peformance based evaluation, Kaduo, paralu dilakukan seleksi ulang terhadap para PNS yang tidak produktif lagi, supayo tau latak dima sabana no cocok tampeknyo karajo, dan hal yang terakhir banyak PNS iko nan daulu masuak lewat jalur nepotisme, seleksi ulang dan pelatihan iko dapat mengevaluasi yang bersangkutan untuk tetap dipertahankan atau dipensiundinikan...sudah tu baru ditatapkan bara sabana no standar gaji nan layak basarato rewards and punishment no.. Demikian manuruik ambo...sanak. Salam Defiyan Cori L/40 --- On Fri, 1/9/09, Riri Chaidir <[email protected]> wrote: From: Riri Chaidir <[email protected]> Subject: [...@ntau-net] Re: Wako Tegakkan Disiplin PNS To: [email protected] Date: Friday, January 9, 2009, 10:37 PM Great, pak Wali. Nan pamaleh tu campak an sajo lah, banyak urang lain nan namuah bakarajo. Tapi di sisi lain, apakah sistem organisasi di kota Padang sudah bagus? Antara lain, dalam bahasa yang paling sederhana, semua pekerjaan telah terbagi habis, dan setiap orang telah dibagi pekerjaan? Pemahaman ambo, kalau sistem nya bagus, misalnya flow pekerjaan diatur dengan jelas, pak Wali ndak paralu lo panek2 mamanggi 159 pegawai yang "malas" tu do. Kawan2 nyo nan duduak di tampek nan "lebih hilir" sudah akan lebih dulu berteriak, karano ndak ado output nan nyo tarimo dari si pamaleh tu do. Jadi, harusnya :"ancaman" terhadap 159 pegawai itu juga berarti "ancaman" terhadap semua pihak yang berwenang/ terlibat dalam penyusunan/ pememliharaan sistem flow pekerjaan. Riri 2009/1/10 Defiyan Cori [email protected] Sanak, ini sebuah gerakan yang baik, mudah2an disiplin secara lateral dapat meningkatkan kreatifitas dan produktifitas, bukan sebaliknya. Apa arti disiplin kalau tidak ada yang diperbuat... Salam Defiyan Cori L/40 Wako Deadline PNS "Malas", 60 Hari untuk Perbaikan Kinerja Sabtu, 10 Januari 2009 . --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ =============================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi/dibanned: - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi di setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama - DILARANG: 1. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 2. Posting email besar dari 200KB; 3. One Liner =============================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] Daftarkan email anda yg terdaftar disini pada Google Account di: https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe =============================================================== -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
