Assalamu’alaikum WrWb,
Saya mengikut diskusi-diskusi di RN (juga WS.com), dan mengenal pak Saaf melalui posting dan komentar-komentar beliau secara agak intensif baru 2 bulan belakangan ini. Walau tidak mengenal beliau secara pribadi, saya respek dengan pemikiran dan kiprah langsung bapak dalam sejumlah aktivitas yang terkait dengan upaya untuk memajukan Sumbar. Latar belakang kehidupan, karier, karakter dan network yang bapak miliki, menurut saya sangat sesuai sekurang-kurangnya untuk menjembatani generation gap antara generasi tua Minang dan generasi muda yang sebagian besar hidup dan besar di rantau. Dengan kesimpulan sementara seperti itu, recana pak Saaf untuk lebih memilih Riau dari pada Sumbar cukup mengagetkan juga, walau penyebabnya dapat difahami. Kalau bung Riri mengatakan bagaimana mau sepakat kalau “masalah” nya saja kita belum sepakat. Saya berpendapat lebih jauh lagi, bagaimana sesuatu itu dapat kita sepakati untuk terkategorikan sebagai “masalah” kalau tidak ada tolok ukur yang dapat digunakan untuk itu ? Menyangkut pengembangan pariwisata Sumbar, yang diperlukan sebagai tolok adalah keberadaan suatu Rencana Strategis yang akan menjadi acuan dari berbagai program yang akan dilakukan nantinya. Semua stakeholder mau tidak mau harus mengacu pada Rencana Strategis ini. Melihat sangat ekstrimnya perbedaan pendapat antara berbagai kelompok masyarakat di Sumatera Barat, DPRD harus berperan aktif dalam menampung berbagai aspirasi menyangkut pengembangan pariwisata ini. “Insiden” kesalahpahaman yang terjadi minggu lalu menyangkut gagasan intelektual muda Minangkabau tentang pariwisata yang terkait dengan bencana kematian massal ikan Maninjau, yang dibantah pula oleh opini seorang intelektual sepuh Minang yang mutlak tidak setuju dengan gagasan tersebut dan mengatakan “…wisatawan paralu diajai tentang budaya adapt masyarakat salingka danau sabalun menikmati keindahan Maninjau…”. Sangat disayangkan diskusi ini terhenti oleh kesalahpahaman lain yang alhamdulillah telah bisa diatasi. Kalau diskusi dilanjutkan, mungkin bisa ditangkap sumber dari keresahan pak Saaf menyangkut perbedaan pendapat antar kita sendiri yang dalam banyak hal sangat tajam. Saya rasa tidak ada perbedaan pendapat tentang “Opportunity” yang kita miliki menyangkut pengembangan pariwisata seperti, asset keindahan alam, budaya, keamanan yang kondusif, dan infrastruktur transportasi yang mendukung. Tapi, bagaimana kalau kita bicara tentang sisi lainnya : “Constraint” ? Di sisini akan ditemui perbedaan yang tajam, terutama menurut saya menyangkut ketegasan akan status tanah ulayat, dan kekhawatiran sejumlah anggota masyarakat tentang potensi tergerusnya adat oleh dampak buruk pariwisata. Menurut saya ini merupakan handicap pertama yang harus dihadapi, karena keterkaitannya dengan investasi di bidang pariwisata yang kita sepakati bersama adalah merupakan sebuah industri besar. Pemerintah menyangkut pengembangan pariwisata ini berfungsi selaku regulator dan fasilitator yang menetapkan aturan-aturan main pokok, dan menyediakan sejumlah infrasruktur utama. Berbagai bentuk investasi kemudian akan menjadi tanggung jawab pihak swasta/investor/entrepreneur/saudagar. Bagi mereka yang penting 3 hal; yang pertama pitih, yang kedua pitih, dan yang ketiga pitih. Investasi secara pragmatis bagi mereka harus profitable. Mereka rewel dengan lamanya waktu untuk mengurus perizinan, pembebasan tanah, resistensi masyarakat setempat, dan lain-lain hal yang menyangkut keamanan, ketenangan, dan kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Tidak terjamin atau mereka nilai berisiko ? Mereka dengan enteng akan memilih tempat lain yang tidak seribet ini tentunya. Di tempat lain yang ada hanya aturan Negara. Tentunya kalau ada aturan adat atau aturan berdasarkan interpretasi agama yang ketat, maka secara ilmu fisika/sunatullah fluida atau arus listrik akan lebih suka meliwati tempat dengan hambatan yang lebih rendah. Memang akan sangat sulit untuk menerapkan aturan lokal yang dirancang ratusan tahun yang lalu dengan situasi & kondisi global saat ini. Kalau Konstitusi Amerika sudah diamandemen sekian kali, begitu juga dengan UUD 45 yang keramat itu, bagaimana dengan kita ? Mana investor yang sudah mampir sampai saat ini ? Mana investor Malaysia yang sebenarnya punya budaya yang mirip dengan kita ? Bagaimana nasib Gebu Minang, Tuah Sakato, dan mungkin pula nanti Saudagar Minang ? Bagian manakah dari ranah Minang yang kondusif untuk investasi ? Untuk daerah rural : Pasaman dan Darmasraya, karena adat sudah agak longgar di sana dengan masyarakat yang sudah agak heterogen. Atau daerah daerah urban, dimana jual beli tanah sudah dapat dilakukan dengan masyarakat yang sudah jauh lebih terbuka. Menyangkut pemimpin daerah atau Dinas yang terlihat kurang tanggap, kemungkinan juga terkait dengan Rencana Strategis diatas. Mungkin sudah ada, tapi mungkin masih ada yang tidak/belum sepakat, atau nyelonong menjalankan program yang tidak sinkron dan terintegrasi dengan Rencana tersebut. Kalau memang pemimpin teringgi daerah atau DPRD yang tidak aspiratif, ini juga salah kita karena kitalah yang telah sukarela memilih mereka. Kalau begitu marilah kedepan kita super hati-hati dengan pemilihan ini, dan hanya memilih putera terbaik Minang yang visioner dan punya kemampuan dan network yang memadai untuk mendukung visinya itu. Teriring salam hormat untuk pak Saaf dan dunsanak lainnya. Maaf dan Wassalam, Epy Buchari (L,65-Ciputat Timur) http://kadaikopi.carpediem123.com On 2 Feb, 16:25, "Dr.Saafroedin BAHAR" <[email protected]> wrote: > Batua sakali Riri, ambo satuju pandapek Riri . Baa kabamufakat kalau apo nan > dinamokan 'masalah' sajo indak ado kasapakatan ? > > Titiak tulak ambo dalam pariwisata ko adolah kajian makro ekonomi tantang > Sumbar, nan lahan pertaniannyo sampik, sumber daya alamnyo tabateh, > panganggurannyo banyak, tapi kaindahan alamnyo lua biaso dan makanannyo bukan > main lamaknyo. > > Dari kajian tu diambiaklah kasimpulan dan kabijakan bahaso pariwisata adolah > jalan kalua nan tapek untuak mandorong kamajuan ekonomi di Sumbar. Dalam > karangko pikia ko pulo pak Nofrins dan kawan-kawan dari MPKAS jo pak > Walikota Sawahlunto sarato PT KAI 'tunggang tunggik' mamulangkan MakItam ka > Ranah, sabagai daya tariknyo nan khusus. Kini alah siap baoperasi. > > Ambo mandukuang usaho pak Nofrins dkk, karano manuruik paretongan bapotensi > bisa mamajukan pariwisata Sumbar dan mambantu manambah pancarian anak nagari, > walau tantu sajo indak dalam minggu ko, bulan iko, atau tahun iko juo. > Investasi pariwisata kan jangka panjang. > > Karano tu, ambo sabana sadiah mambaco komentar sabagian netters RN ko, nan > sampai hati 'manubo' usaho habis-habisan ko, tanpa apresiasi saketek juo. > > Dek karano tu, sarupo nan ambo sampaikan tadaulu, kini ambo parambunkan sajo > dulu soal pariwisata ko, sampai sadonyo takana bana, bahaso memang ado > 'masalah'. > > Kok indak juo manggarik, ka baa juo. > > Sapanjang ambo sandiri, ambo masih ado kagiatan lain, yaitu manaruihkan > inventarisasi masyarakat hukum adat dalam rangka Seknas MHA, nan bapusat di > Pakanbaru, Riau, dibantu dek bung Jepe, nan sabana basumangaik..Kok susah > bana mamajukan Ranah, yo kito majukan Riau. Kan banyak juo urang awak di situ. > > Wassalam, > Saafroedin Bahar > (L, masuk 72 th, Jakarta; Tanjuang, Soetan Madjolelo) > Alternate e-mail address: [email protected]; > [email protected] > > --- On Mon, 2/2/09, Riri Chaidir <[email protected]> wrote: > > From: Riri Chaidir <[email protected]> > Subject: [...@ntau-net] Re: Apo Sabananyo nan Salah di Kito ? > To: [email protected] > Date: Monday, February 2, 2009, 9:58 AM > > Pak Saaf dan dunsanak sadonyo, > > Statement pak Saaf tentang "sulitnya mencari kesepakatan diantaro awak > tentang masalah pariwisata" justru ambo anggap "pertanyaan kunci". > > Tantu nan pak Saaf mukasuik adalah mencari kesepakatan untuak "mengatasi > masalah". Kalau ambo malah batanyo, apakah memang sudah ada "kesepakatan" > bahwa itu adalah "suatu masalah"? > > Jangan2, cuma satu pihak yang menganggap sesuatu itu masalah, pihak lainnya > tidak. Kalau demikian, tidak akan timbul kesepakatan dalam mengatasi > "masalah" itu. > > Kalau memang pihak yang menganggap itu suatu masalah, pertama kali pihak yang > satu lagi itu harus "diajak" dulu untuk menggunakan asumsi dasar yang sama - > bahwa itu masalah. > > Tentang pariwisata yang pak sebutkan, saya rasa merupakan contoh kasus yang > bagus. Dari dulu saya mengikuti diskusi di milis RN, di MAPPAS, di MPKAS, > tampak jelas usaha luar biasa dari pak Saaf dan dunsanak lainnya untuk > memajukan pariwisata di ranah Minang. Tapi dari diskusi2 itu saya juga > menangkap kekecewaan, bahwa ternyata stakeholders yang di kampuang awak tu > sepertinya "tenang2 saja", bahkan tidak sedikit kasus yang diangkat di milis > bahwa banyak tindakan dari pejabat dan masyarakat yang tidak menunjang > pariwisata ini. Pak Kepala DInas tetap saja tidak memenuhi harapan parlemen > RN, motto 4 ..., 5 lamak bana (maaf, lupa persisnya) tetap saja tidak > "dihayati", apalagi "diamalkan". > > Dari dulu pertanyaan saya adalah, apakah sebenarnya para stakeholders itu > juga mempunyai asumsi yang sama dengan kita bahwa pariwisata merupakan > sesuatu yang penting yang bisa mendatangkan mafaat ... dst dst? > > Saya khawatir, cuma kita yang berpikir begitu. Karena RPJM menyatakan begitu > juga? Maaf, kita sama2 tahu lah bagaimana penyusunan perencanaan ... > > Kalau kekhawatiran saya benar, ya tidak akan mungkin pak Saaf bisa mendorong > "basuonyo segala fihak nan takaik jo pariwisata di Sumbar" (mungkin kalau iko > dilakukan jaman pak Saaf masih tentara aktif dulu, dan di jaman orba, mungkin > bisa, maaf pak, ambo bagarah). > > Jadi, pak Saaf, kalau kesimpulan ambo, kita bisa berharap ada kesepakatan > untuk mengatasi masalah, kalau kita memang sebelumnya sepakat dulu bahwa > memang ada masalah. > > Kalau untuk pariwisata, promosi keluar itu tentunya penting, tapi yang lebih > penting, promosikan dulu ke dalam Sumbar bahwa pariwisata itu, bahwa itu > bermanfaat buat Sumbar. Yakinkan dulu bahwa kita punya potensi, tapi > masalahnya potensi kita belum dimanage dengan baik. Jadi yakinkan dulu bahwa > di sini ada "masalah". > > Untuk INS vs Taman Siswa misalnya. Sebelum kita mencari kesepakatan untuk > memecahkan masalahnya, sebelum kita mencari apa penyebab masalah itu, kita > sepakati dulu dengan stakeholders bahwa "lagging behind"nya INS itu suatu > masalah. > > Itu pendapat saya, Pak > > Wassalam, > > Riri > Bekasi, L 46 > > > > > > 2009/2/2 Dr.Saafroedin BAHAR <[email protected]> > > Batua bana, pak Darul. Sulik bana mancari kasapakatan di antaro urang awak > ko. Kini ambo mangalami sandiri -- sakali lai -- dalam mandorong basuonya > sagalo fihak nan tataik jo pariwisata di Sumbar. > > Karano tu ambo parambunkan sajo dulu, sampai nanti takana bana dek para > dunsanak kito tu. > > Wassalam, > Saafroedin Bahar > (L, masuk 72 th, Jakarta; Tanjuang, Soetan Madjolelo) > Alternate e-mail address: [email protected]; > [email protected] > > > > > > > > > --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ =============================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi/dibanned: - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi di setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama - DILARANG: 1. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 2. Posting email besar dari 200KB; 3. One Liner =============================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] Daftarkan email anda yg terdaftar disini pada Google Account di: https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe =============================================================== -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
