Assalamualaikum w.w, para sanak sa palanta, Dua bulan lagi akan ada Pemilihan Umum, untuk memilih anggota DPR dan DPD dan setelah itu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden. Di hadapan kita telah tampil para caleg dan capres, baik didampingi cawapres maupun tidak. Masing-masingnya berusaha untuk memperoleh dukungan kita dengan bermacam-macam cara dan gaya. Yang belum jelas adalah : siapa mereka ini, bagaimana rekam jejaknya, dan apa yang mampu mereka lakukan sekali duduk dalam jabatan tersebut ? Secara pribadi saya terheran-heran dengan berita bahwa dari 550 orang anggota DPR RI, hanya 116 orang yang aktif mengikuti sidang-sidang. Sisanya entah kemana. Lebih dari itu mereka tidak mampu menyelesaikan rancangan undang-undang yang sudah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).. Dan di antara undang-undang yang sudah mereka selaikan, selain lumayan banyak yang diuji-materilkan ke Mahkamah Konstitusi juga tidak kurang banyaknya yang tidak konsisten dan merugikan rakyat, termasuk tentang masalah agraria dan hak masyarakat hukum adat yang sedang saya tekuni sekarang. Seluruhnya itu terjadi bersamaan dengan selera tinggi mereka untuk menaikkan gaji dan tunjangan serta untuk 'studi banding' ke luar negeri. Sudah barang tentu -- sebagai pemegang kedaulatan di negara ini -- sebagai bagian dari Rakyat kita layak untuk mengritisi DPR dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden, yang bekerja atas mandat kita. Di bawah ini saya kutipkan salah satu artikel di harian Kompas, sekedar sebagai bahan renungan, agar kita dapat memilih secara sadar dan kritis. Semoga bermanfaat.
Wassalam, Saafroedin Bahar (L, masuk 72 th, Jakarta; Tanjuang, Soetan Madjolelo) Alternate e-mail address: [email protected]; [email protected] Teknokrasi Politik Kompas, Kamis, 5 Februari 2009 | 00:43 WIB Masdar Hilmy - Struktur kelembagaan negara harus ditempatkan sebagai bagian dari skema penyelesaian berbagai persoalan bangsa, bukan justru menambah masalah. Pesan moral ini seharusnya ditangkap oleh mereka yang (kembali) ”mengadu nasib” di atas panggung politik-kekuasaan seiring dengan riuh-rendahnya pencalonan politisi menjelang Pemilu 2009. Sayang spanduk, baliho, dan iklan politik yang bertebaran di mana-mana tidak menunjukkan apa-apa tentang kapasitas dan komitmen calon politisi, kecuali politik pencitraan. Selain itu, grafik kinerja lembaga legislatif amat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat produktivitas dan partisipasi anggota Dewan dalam serangkaian aktivitas legislasi. Terbukti, dari 550 anggota Dewan, hanya 116 yang aktif dalam lima kali rapat paripurna (Kompas, 10/1/2009). Pertanyaannya, ke mana anggota Dewan yang lain? Apa saja kerja mereka? Politik petualang Dengan demikian, rasanya sulit menampik kenyataan, struktur kelembagaan negara dijejali para medioker pejabat-politisi bermental petualang (political entrepreneurs) yang hanya berpikir tiga hal: keuntungan, keuntungan, dan keuntungan. Jauh dari mentalitas seorang teknokrat, pejabat-politisi dengan mentalitas semacam ini niscaya tidak punya skema yang rinci, terstruktur, dan terukur tentang, misalnya, bagaimana masalah kelangkaan pupuk, banjir, kemacetan lalu lintas, serta distribusi BBM bisa diurai dan diatasi. Bagi pejabat-politisi bermental petualang, mobilitas vertikal jauh lebih menarik ketimbang isu-isu wong cilik seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran dan semacamnya. Isu-isu itu bukan diselesaikan, tetapi justru dikelola menjadi komoditas politik yang bernilai jual tinggi. Logikanya, jika setiap orang sudah makmur dan sejahtera, jualan apa lagi yang bisa ditawarkan? Alih-alih, kemiskinan adalah semacam ”kotak Pandora” yang jika dibuka (baca: dihapus) akan mengancam comfort zone mereka. Menutup ”kotak Pandora” adalah cara eksistensial para pejabat-politisi bermental petualang untuk ”ada” (the way to exist). Oleh karena itu, berharap kemiskinan terhapus dari bumi Pertiwi ibarat berharap Matahari terbit dari timur.(mungkin dimaksud "terbit dari Barat", SB) Isu-isu deprivasi dan kemalangan sosial adalah ”bantalan” di atas mana sebagian orang bisa bermobilisasi secara vertikal menuju puncak piramida kekuasaan dengan ”tumbal” wong cilik. Sejujurnya, politisi bermental petualang tidak akan rela jika tiap orang sejahtera. Tangan-tangan kotor politik- kekuasaan masih ingin menggadaikan kesejahteraan warga, kecuali jika ditebus dengan biaya ekonomi-politik tidak murah. Dalam kondisi semacam itu, paradigma politik teknokratik mendesak digemakan kembali. Berbagai persoalan yang melilit bangsa tidak akan selesai dengan mengandalkan politik pencitraan, lobi-lobi politik, atau kapital- finansial, sebuah modalitas yang selama ini menjadi ”menu andalan” pejabat-politisi petualang untuk meraih kekuasaan. Jika soft skills semacam ini tetap diandalkan, jangan harap berbagai persoalan bangsa akan selesai. Dalam konteks inilah, sinyalemen bakal membeludaknya gelombang golput pada Pemilu 2009 menjadi beralasan. Rezim meritokrasi Sebenarnya, emosi masyarakat tidak akan tersulut jika para pejabat-politisi publik tidak mudah menuntut kenaikan gaji dan atau fasilitas negara. Memang sudah seharusnya para pejabat-politisi digaji tinggi untuk kerja yang tidak ringan. Namun, para pejabat-politisi itu seyogianya menunjukkan kinerjanya melalui program-program sosial-ekonomi yang nyata untuk menyejahterakan setiap warga negara. Muara yang hendak dicapai dari sistem politik teknokrasi adalah sebuah rezim meritokrasi, di mana produktivitas kinerja setiap individu atau lembaga menjadi tolok ukur keberhasilan program yang ditetapkan. Dalam rezim semacam ini, ada proses jual-beli nyata antara pejabat-politisi sebagai penyedia kemampuan dan keterampilan know- how di satu sisi dan masyarakat sebagai pembeli atau pengguna di sisi lain. Sistem politik meritokrasi mengandaikan proses penjaminan mutu layanan di segala bidang dan fasilitas publik oleh negara kepada setiap warganya. Dalam konteks ini, tidak ada lagi istilah jabatan/departemen basah maupun kering, sebuah kosakata klasik untuk menggambarkan perebutan sumber ekonomi-politik di institusi pemerintahan. Juga tidak ada lagi dikotomi pejabat karier versus pejabat politik. Seorang pejabat— terlepas dari latar belakang politik-ideologinya—harus mengedepankan kompetensi ketimbang kalkulasi untung-rugi. Di sejumlah negara maju, struktur kelembagaan negara berfungsi sebagai jejaring penyedia (networking provider) layanan publik yang prima kepada setiap warga negara di segala lini kehidupan. Jika struktur kelembagaan itu terbukti mengingkari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penjamin kenyamanan, rakyat bisa mengambil tindakan tegas. Konsekuensinya, seorang warga bisa menuntut ganti rugi kepada negara jika hak-hak mereka tercederai, seperti kecelakaan akibat kegagalan negara menyediakan infrastruktur publik yang aman dan nyaman. Lain ceritanya jika isu kemiskinan dan kesejahteraan masih menjadi dua sisi dari satu mata uang politik-kekuasaan. Nalar politik terlalu dominan dalam setiap upaya mereduksi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, program pendidikan dan kesehatan gratis, mengurai kemacetan, banjir dan bencana alam, dan lain-lain. Akibatnya, muncullah fenomena komodifikasi dan politisasi kemiskinan, dagang sapi posisi dan jabatan, jual-beli perkara, dan semacamnya. Teknokrasi politik adalah kata kunci untuk menceraikan nalar politik dari berbagai persoalan dimaksud. Masdar Hilmy Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ =============================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi/dibanned: - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi di setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama - DILARANG: 1. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 2. Posting email besar dari 200KB; 3. One Liner =============================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] Daftarkan email anda yg terdaftar disini pada Google Account di: https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe =============================================================== -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
