Da Sa'af,
Kalau jawek nan jujur raso no indak ado manfaat pemilu ko untuak rakyat nan
nampak doh, malah pitih nan seharus no untuak pembangunan abih untuak demokrasi
caro Indonesia ko.
Salah satu contoh Pilkada Jawa Timur lah ma abih kan pitih pemerintah satu
trilyun (alun nan abih dek calon2 tu lai) dan asia no masih basitingkarah juo.
Kalau di etong pitih sa triliun tu lah bisa mambangun labiah dari saratuh
sakola, manaiak kan gaji guru dll.
Kalau seluruh Indonesia bara lah tu abih pitih untuak Pilkada jo Pemilu dalam
kurun 5 taun ko, samantaro hasil no kan samo nampak juo di awak.
Iko pamikiran ambo sen kalau nan lain antah lah
Wassalam
Tan Ameh (50+)
----- Original Message -----
From: Dr.Saafroedin BAHAR
To: Rantau Net
Sent: Thursday, February 05, 2009 9:37 AM
Subject: [...@ntau-net] SERI NAN DI LUA TAMPURUANG 46: APA MANFAAT PEMILU
DALAM RAKYAT?
Assalamualaikum w.w, para sanak sa palanta,
Dua bulan lagi akan ada Pemilihan Umum, untuk memilih anggota DPR dan
DPD dan setelah itu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden.
Di hadapan kita telah tampil para caleg dan capres, baik didampingi
cawapres maupun tidak. Masing-masingnya berusaha untuk memperoleh dukungan kita
dengan bermacam-macam cara dan gaya.
Yang belum jelas adalah : siapa mereka ini, bagaimana rekam jejaknya,
dan apa yang mampu mereka lakukan sekali duduk dalam jabatan tersebut ?
Secara pribadi saya terheran-heran dengan berita bahwa dari 550 orang
anggota DPR RI, hanya 116 orang yang aktif mengikuti sidang-sidang. Sisanya
entah kemana. Lebih dari itu mereka tidak mampu menyelesaikan rancangan
undang-undang yang sudah tercantum dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas). Dan di antara undang-undang yang sudah mereka selaikan, selain
lumayan banyak yang diuji-materilkan ke Mahkamah Konstitusi juga tidak kurang
banyaknya yang tidak konsisten dan merugikan rakyat, termasuk tentang masalah
agraria dan hak masyarakat hukum adat yang sedang saya tekuni sekarang.
Seluruhnya itu terjadi bersamaan dengan selera tinggi mereka untuk
menaikkan gaji dan tunjangan serta untuk 'studi banding' ke luar negeri.
Sudah barang tentu -- sebagai pemegang kedaulatan di negara ini --
sebagai bagian dari Rakyat kita layak untuk mengritisi DPR dan DPD serta
Presiden dan Wakil Presiden, yang bekerja atas mandat kita.
Di bawah ini saya kutipkan salah satu artikel di harian Kompas, sekedar
sebagai bahan renungan, agar kita dapat memilih secara sadar dan kritis.
Semoga bermanfaat.
Wassalam,
Saafroedin Bahar
(L, masuk 72 th, Jakarta; Tanjuang, Soetan Madjolelo)
Alternate e-mail address: [email protected];
[email protected]
Teknokrasi Politik
Kompas, Kamis, 5 Februari 2009 | 00:43 WIB
Masdar Hilmy -
Struktur kelembagaan negara harus ditempatkan sebagai bagian dari skema
penyelesaian berbagai persoalan bangsa, bukan justru menambah masalah.
Pesan moral ini seharusnya ditangkap oleh mereka yang (kembali)
”mengadu nasib” di atas panggung politik-kekuasaan seiring dengan
riuh-rendahnya pencalonan politisi menjelang Pemilu 2009. Sayang spanduk,
baliho, dan iklan politik yang bertebaran di mana-mana tidak menunjukkan
apa-apa tentang kapasitas dan komitmen calon politisi, kecuali politik
pencitraan.
Selain itu, grafik kinerja lembaga legislatif amat memprihatinkan. Hal
ini terlihat dari rendahnya tingkat produktivitas dan partisipasi anggota Dewan
dalam serangkaian aktivitas legislasi. Terbukti, dari 550 anggota Dewan, hanya
116 yang aktif dalam lima kali rapat paripurna (Kompas, 10/1/2009).
Pertanyaannya, ke mana anggota Dewan yang lain? Apa saja kerja mereka?
Politik petualang
Dengan demikian, rasanya sulit menampik kenyataan, struktur kelembagaan
negara dijejali para medioker pejabat-politisi bermental petualang (political
entrepreneurs) yang hanya berpikir tiga hal: keuntungan, keuntungan, dan
keuntungan. Jauh dari mentalitas seorang teknokrat, pejabat-politisi dengan
mentalitas semacam ini niscaya tidak punya skema yang rinci, terstruktur, dan
terukur tentang, misalnya, bagaimana masalah kelangkaan pupuk, banjir,
kemacetan lalu lintas, serta distribusi BBM bisa diurai dan diatasi.
Bagi pejabat-politisi bermental petualang, mobilitas vertikal jauh
lebih menarik ketimbang isu-isu wong cilik seperti kemiskinan, kebodohan,
pengangguran dan semacamnya. Isu-isu itu bukan diselesaikan, tetapi justru
dikelola menjadi komoditas politik yang bernilai jual tinggi. Logikanya, jika
setiap orang sudah makmur dan sejahtera, jualan apa lagi yang bisa ditawarkan?
Alih-alih, kemiskinan adalah semacam ”kotak Pandora” yang jika dibuka (baca:
dihapus) akan mengancam comfort zone mereka. Menutup ”kotak Pandora” adalah
cara eksistensial para pejabat-politisi bermental petualang untuk ”ada” (the
way to exist).
Oleh karena itu, berharap kemiskinan terhapus dari bumi Pertiwi ibarat
berharap Matahari terbit dari timur.(mungkin dimaksud "terbit dari Barat", SB)
Isu-isu deprivasi dan kemalangan sosial adalah ”bantalan” di atas mana sebagian
orang bisa bermobilisasi secara vertikal menuju puncak piramida kekuasaan
dengan ”tumbal” wong cilik. Sejujurnya, politisi bermental petualang tidak akan
rela jika tiap orang sejahtera. Tangan-tangan kotor politik- kekuasaan masih
ingin menggadaikan kesejahteraan warga, kecuali jika ditebus dengan biaya
ekonomi-politik tidak murah.
Dalam kondisi semacam itu, paradigma politik teknokratik mendesak
digemakan kembali. Berbagai persoalan yang melilit bangsa tidak akan selesai
dengan mengandalkan politik pencitraan, lobi-lobi politik, atau kapital-
finansial, sebuah modalitas yang selama ini menjadi ”menu andalan”
pejabat-politisi petualang untuk meraih kekuasaan.
Jika soft skills semacam ini tetap diandalkan, jangan harap berbagai
persoalan bangsa akan selesai. Dalam konteks inilah, sinyalemen bakal
membeludaknya gelombang golput pada Pemilu 2009 menjadi beralasan.
Rezim meritokrasi
Sebenarnya, emosi masyarakat tidak akan tersulut jika para
pejabat-politisi publik tidak mudah menuntut kenaikan gaji dan atau fasilitas
negara. Memang sudah seharusnya para pejabat-politisi digaji tinggi untuk kerja
yang tidak ringan. Namun, para pejabat-politisi itu seyogianya menunjukkan
kinerjanya melalui program-program sosial-ekonomi yang nyata untuk
menyejahterakan setiap warga negara.
Muara yang hendak dicapai dari sistem politik teknokrasi adalah sebuah
rezim meritokrasi, di mana produktivitas kinerja setiap individu atau lembaga
menjadi tolok ukur keberhasilan program yang ditetapkan. Dalam rezim semacam
ini, ada proses jual-beli nyata antara pejabat-politisi sebagai penyedia
kemampuan dan keterampilan know- how di satu sisi dan masyarakat sebagai
pembeli atau pengguna di sisi lain. Sistem politik meritokrasi mengandaikan
proses penjaminan mutu layanan di segala bidang dan fasilitas publik oleh
negara kepada setiap warganya.
Dalam konteks ini, tidak ada lagi istilah jabatan/departemen basah
maupun kering, sebuah kosakata klasik untuk menggambarkan perebutan sumber
ekonomi-politik di institusi pemerintahan. Juga tidak ada lagi dikotomi pejabat
karier versus pejabat politik. Seorang pejabat— terlepas dari latar belakang
politik-ideologinya—harus mengedepankan kompetensi ketimbang kalkulasi
untung-rugi.
Di sejumlah negara maju, struktur kelembagaan negara berfungsi sebagai
jejaring penyedia (networking provider) layanan publik yang prima kepada setiap
warga negara di segala lini kehidupan. Jika struktur kelembagaan itu terbukti
mengingkari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penjamin kenyamanan, rakyat
bisa mengambil tindakan tegas. Konsekuensinya, seorang warga bisa menuntut
ganti rugi kepada negara jika hak-hak mereka tercederai, seperti kecelakaan
akibat kegagalan negara menyediakan infrastruktur publik yang aman dan nyaman.
Lain ceritanya jika isu kemiskinan dan kesejahteraan masih menjadi dua
sisi dari satu mata uang politik-kekuasaan. Nalar politik terlalu dominan dalam
setiap upaya mereduksi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kesejahteraan,
program pendidikan dan kesehatan gratis, mengurai kemacetan, banjir dan bencana
alam, dan lain-lain.
Akibatnya, muncullah fenomena komodifikasi dan politisasi kemiskinan,
dagang sapi posisi dan jabatan, jual-beli perkara, dan semacamnya. Teknokrasi
politik adalah kata kunci untuk menceraikan nalar politik dari berbagai
persoalan dimaksud.
Masdar Hilmy Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
===============================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi/dibanned:
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi di setiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama
- DILARANG: 1. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi;
2. Posting email besar dari 200KB; 3. One Liner
===============================================================
Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected]
Daftarkan email anda yg terdaftar disini pada Google Account di:
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
