Ricky dan Dunsanak Sadonyo.

Kalau bicara tentang "grand design", mungkin itu maksudnya kebijakan kan ya.
Nah, kalau kebijakan, mau tidak mau kita harus melihat ke perundangan. Kalau
di lihat ke UU 32 dan turunannya di PP 37/2007. Di lampiran Q. PEMBAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, Sub BIdang 3,   jelas
sekali bahwa RIPP Provinsi maupun pemasaran (mungkin bentuknya WSTB yang
disebut2 dunsanak di milis), koordinasi dll itu merupakan kewenangan
Provinsi. Kabupaten dan Kota mengacu ke situ.

Cuma lucunya, Provinsi belum menyusun itu (at least dari yang saya baca2),
tetapi Provinsi bisa "mengkritik" Kabupaten/ Kota dengan tidak berkoordinasi
dalam mengembangkan pariwisara di daerahnya masing2.

Cerita tidak terkoordinasinya pengembangan pariwisata ini entah berapa kali
di bahas di berbagai tempat, di RN saja sudah sekian kali. Yang topiknya
Water Boom pun sudah berkali2 dibahas.

Nah, sekarang masalahnya - kalau buat saya - jika itu merupakan kewenangan
Pemprov, tapi Pemprov tidak melaksanakan (setidaknya tidak sesuai dengan
keinginan kita), apakah kita bersedia "membuatkan" dan menyerahkannya ke
Pemprov? (di luar apakah itu diterima atau tidak, itu soal lain).

Riri
Bekasi, L 46













2009/3/18 Y. Napilus <[email protected]>

>  FYI as requested by Pak Ricky... Saya cc lg ke RN agar bisa reply
> sekaligus...:)
>
> ----- Forwarded Message ----
> *From:* "[email protected]" <[email protected]>
> *To:* [email protected]
> *Sent:* Wednesday, March 18, 2009 9:40:20 PM
> *Subject:* [...@ntau-net] Re: MARI KITA HATI-HATI dan TELITI Bagian Dua
>
> Dear Pak Riri, Pak Kurnia dan Dunsanak RN Yang Mulia,
>
> 1. Terima kasih atas berbagai perspektif yg telah disampaikan utk merespon
> pandangan saya ttg perlunya kehati-hatian dan ketelitian dlm mempromosikan
> dan membesarkan pariwisata di Ranah Minang.
>
> 2. Sesungguhnya saya SANGAT SEPAKAT utk kita bersama-sama mempromosikan
> (dari berbagai sisi dan dgn berbagai cara yang tentunya HARUS BAIK dan
> BENAR). Saya juga SANGAT SEPAKAT bahwa SEMUA PIHAK adalah mempunyai HAK
> BERPARTISIPASI sesuai dengan kemampuan masing-masing.
>
> 3. Pertanyaan yg muncul dlm fikiran saya adalah akan KEMANA ARAH
> PEMBANGUNAN PARIWISATA SUMBAR sesungguhnya akan dibawa....yg dlm bhs Pak
> Nofrins beliau sebut "bgmana GRAND DESIGN" nya.
>
> 4. Mohon ijinkan saya utk mencuatkan beberapa fakta yg ada dlm beberapa
> minggu terakhir ini tentang usaha kita bersama utk mempromosikan pariwisata
> SUMBAR, yaitu ;
>
> a. Setelah kawan2 MPKAS berhasil menaikkan berbagai foto ttg seorang
> CHRISTNE HAKIM (sbg salah seorang ASET nasional dlm perfileman) di SIKUAI,
> maka beberapa hari kemudian naik pula foto2 ttg artis lain di Sikuai. Foto
> ttg CH menunjukan totalitas dan citra tersendiri,...sdgkan foto artis lain
> menunjukan 3/4 PAHA yg terbuka krn pakain BIKINI. Pertanyaannya adalah
> APAKAH BENAR bhw CITRA PAHA BERBUKINI yang akan juga kita tampilkan
> (meskipun itu dilokasi pantai dan di pulau pula). JIKA IYA, apakah kita
> semua SIAP utk MELIHAT ANAK dan KEMANAKAN kita dlm 10 tahun mendatang sudah
> BERBIKINI RIA PULA disepanjang pantai di Sumbar? Mhn maaf, secara pribadi
> saya TIDAK MAU anak dan kemanakan kita BERBIKINI RIA di pantai
> manapun,....apa lagi di SUMBAR.
>
> b. Contoh lain, saya anggap contoh berikut adalah sebagai SALAH SATU
> KETERLANJURAN, ....yaitu tolong kumpulkan data ttg berapa WATERBOOM yang sdh
> ada di SUMBAR saat ini, dimana saja,...dan berapa lagi yg sedang dibangun.
> Jika tdk salah, saat ini SUMBAR sdh mempunyai EMPAT WATERBOOM dan masih akan
> membangun SATU LAGI WATERBOOM. Jika data itu benar, maka mari sama2 kita
> lihat SEBARAN GEIGRAFINYA, lalu kita sama-sama hitung GOLDEN DISTANCE AREA
> nya,...lalu mari pula sama-sama kita prediksi POTENTIAL DEMAND dari setiap
> waterboom yg ada. Sampai disini,...mohon maaf, saya menyimpulkan bahwa TELAH
> TERJADI PERSAINGAN YG TDK SEHAT antar kabupaten/kota.
>
> Lebih lanjut, coba pula lihat lokasi2 yg dipilih utk membangun TAMAN
> REKREASI TEMATIS (water boom, taman safari, kebun binatang dll),.....maaf
> saya menyimpulkan bahwa pemilihan lokasi TAMAN TEMATIS DI SUMBAR adalah
> CENDERUNG UTK MENGEKSPLOITASI KEINDAHAN ALAM,....sdgkan sesungguhnya salah
> satu TUJUAN PEMBANGUNAN TAMAN REKREASI TEMATIS adalah UTK MENINGKATKAN
> KUALITAS BENTANG ALAM (natural landscape) yg buruk agar menjadi baik,
> bermanfaat dan mempunyai added value melalui cara investasi pembangunan yg
> mempunyai nilai ekonomi cepat. Mari kita bayangkan jika itu semua kita
> biarkan,......apakah sekian tahun mendatang kira2 kita masih akan bisa
> melihat hamparan sawah dan bukit yg indah di sepanjang jalan di Sumbar?
>
> c. Jika saya masih boleh memberi contoh lain,...maka ijinkan saya utk
> mencuatkan isu ttg TAGLINE Pariwisata Sumbar yg dlm beberapa hari terakhir
> sama2 kita kumandangkan. Mohon maaf, saya ingin jujur mengatakan bhw dlm
> pandangan saya masalah TAGLINE adalah bukan masalah yg sederhana,...yaitu
> karena TAGLINE adalah salah satu ALAT dan MEDIA bagi kita semua utk
> melakukan BRANDING. Pertanyaannya adalah,....jika Malaysia yg kecil itu saja
> bisa melakukan klaim sepihak sebagai THE TRULY ASIA,...maka apakah kita
> tidak pantas utk melakukan yg lebih besar dan mendalam dari itu? Dlm
> perspektif lain, jika seorang anak terlalu banyak nama panggilannya (sbg
> analogi dr tagline),.....kira2 apa kesan kita thd anak itu? Jika hal tsb
> kita anggap sepele,...maka saya khawatir jangan2 kita hanya melakukan
> teriakan2 spt pedagang kaki lima....sedangkan yg kita miliki sesungguhnya
> adalah sangat berharga dan bernilai sangat tinggi.
>
> 5. Saya sepakat dgn apa yg disampaikan Pak Nofrin bahwa kita semua perlu
> menerjunkan para ahli dan pakar yg berkualitas dlm mewujudkan mimpi kita
> semua,...seperti yg diinfokan Pak Nofrin bhw SUMSEL telah menerjunkan
> HERMAWAN KERTAJAYA-cs utk mempersiapkan dsan mempromosikan Tahun Kunjungan
> Wisata ke Sumsel. Namun demikian,... saya mohon maaf ingin mengajak kita
> semua untuk melihat BILBOARD TAHUN KUNJUNGAN WISATA KE SUMSEL,...dan juga
> melihat iklan2nya di TV. Pertanyaan saya adalah,...apakah hanya seperti itu
> kualitas hasil kerja Hermawan-cs di Sumsel? Hermawan-cs yg separo hati (shg
> dimata saya bilboard....dan iklan tsb saya anggap ....maaf....SANGAT
> BURUK),....atau ada hal lain (misalnya keterbatasan kualitas SDM yg menjadi
> decision maker) yg menjadi penyebab sesungguhnya? Secara PRIBADI,....maaf
> ....saya memberanikan diri utk mengatakan bhw hal tsb adalah SETALI MATA
> UANG,....para pakarnya separo hati...dan decision makernya pun hanya
> "segitu". Sungguh bnyk PAKAR yg separo hati dan jualan dgn cara HIT AND
> RUN,....dan sangat banyak DECISION MAKER yg TIDAK TAHU apa yg harus
> dikontrol ...apa lagi gimana cara mengontrolnya. Dengan demikian Pak
> Nofrin,....siapa pakar yg kita butuhkan,...dan siapa yg sanggup mengontrol
> hasil kerja dan kualitas pakar tsb juga adalah suatu persoalan tersendiri.
> Mudah2an TIDAK ADA anak RANAH MINANG dimanapun berada yg oleh masyarakat
> telah diGOLONGkan sebagai PAKAR yg IKUT MERUSAK RANAH MINANG.
>
> 7. Saya mohon maaf utk kembali telah menulis dgn pola hiperbolis ini. Saya
> tdk bermaksud utk mematahkan semangat, melainkan hanya mengajak kita semua
> utk melakukan usaha bersama secara totalitas, hati2 dan teliti.
> Salam,
> ricky a.
> L, 45-, JKT.
>
> NB: Pak Nofrins, jika tdk keberatan saya minta tolong fwd kan posting ini
> ke WSTB, karena saya mengalami kesulitan utk melakukan itu via BB di Tanah
> Datar saat ini. Salam.
>
> Powered by Telkomsel BlackBerry®
>
> ------------------------------
> *From*: Riri Chaidir
> *Date*: Wed, 18 Mar 2009 18:49:42 +0700
> *To*: <[email protected]>
> *Subject*: [...@ntau-net] Re: MARI KITA HATI-HATI dan TELITI Bagian Satu
>
> 2009/3/18 Kurnia Chalik [email protected]
>
>>
>> Menurut hemat saya rasanya kurang bijaksana ya kalau kita terlalu cepat
>> memblow-up "dampak2 negatif" dari Pariwisata Bali yang sebetulnya masih
>> memerlukan kajian2 lebih jauh dengan data yang lengkap untuk
>> membuktikannya,di saat kita semua lagi berusaha untuk memajukan sektor
>> Pariwisata Sumatera Barat,yang diharapkan akan dapat menjadi salah satu
>> sumber income daerah.
>>
>
> Sanak Kurnia,
>
> Sebaiknya juga, kita jangan terlalu cepat untuk menunjukkan *resistensi*jika 
> ada yang menunjukkan "sisi lain dari pariwisata" (untuk tidak
> mengatakan: dampak buruk).
>
> Saya tidak tahu apakah yang disampaikan sanak Ricky itu sudah memenuhi
> kriteria "kajian2 lebih jauh"  sebagaimana yang Sanak Kurnia maksudkan
> (kalau saya pribadi yakin dengan kompetensinya Ricky yang  "memang disitu).
>
> Tetapi yang jelas, ini - menurut saya - jangan diartikan sebaga "terlalu
> cepat mem blow up ..."
>
> Bulan Pebruari 2008 (setahun yll) ada sederetan tulisan di Kompas. Dua
> diantaranya masih bisa ditemukan di internet yaitu : *"Surga Terakhir"
> yang Hilang *dan* Surga untuk Siapa?* Kedua link ke artikel ini pernah
> saya "bawa" ke milis MAPPAS pada waktu itu. Jadi tidak terlalu cepat juga
> kan tuh?
>
> Juga, apakah memang "tidak cocok untuk membandingkan masyarakat Minangkabau
> dengan Bali?". Entahlah, saya kira itu pendapat pribadi yang bisa berbeda
> untuk setiap orang. Tetapi yang jelas, kedua artikel itu saya bawa ke milis
> MAPPAS justru karena waktu itu kita diangankan untuk "meniru Bali". (Link
> diskusi itu masih ada di http://groups.yahoo.com/group/mappas/message/1719 ,
> 1722 dan 1725).
>
> Bahwa pariwisata bisa menghasilkan income untuk daerah, itu harus diakui.
> Tetapi dari dulu - kebetulan - saya termasuk orang yang tidak percaya dengan
> "multiplier effect" yang menyederhanakan seluruh aspek positif (saja)
> kedalam konstanta2 yang disederhanakan.
>
> Di bawah saya copykan salah satu artikel Kompas yang masih disimpan di
> http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/kolom/artikel.php?aid=25281   Yang
> satu lagi ada di
> http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=25280 .
>
> Riri
> Bekasi, L 46
>
>
> *"Surga Terakhir" yang Hilang
> *  *Tanggal : * 22 Feb 2008 *Sumber : * Kompas
>
> *Prakarsa Rakyat,*
> Jumat, 22 Februari 2008 | 01:59 WIB
>
> Oleh: Khairina dan Ahmad Arif
>
> ”Museum hidup” atas eksotisme dunia Timur yang menjadi impian para
> pelancong dari Barat selama berpuluh tahun itu sudah berubah. Bali tak lagi
> seperti yang diinginkan oleh GP Rouffaer, Direktur Bali Insitut yang
> mendapat tugas oleh Belanda pada tahun 1915-an untuk mengoptimalkan potensi
> wisata pulau ini. Siapa paling kehilangan atas perubahan wajah Bali?
>
> Pada periode awal eksploitasi Bali sebagai obyek wisata, GP Rouffer
> merekomendasikan agar pemerintah kolonial Belanda jangan mengusik pola
> kehidupan masyarakat Bali. Pertanian, kehidupan pedesaan, aneka pemujaan,
> kesenian religius, dan kesusasteraan harus dijaga. Tak boleh ada jalur rel
> kereta api, perkebunan kopi Barat, dan terutama tak boleh ada pabrik gula.
> ”...Bali sebagai suatu permata langka yang wajib dilindungi dan yang
> keperawanannya harus dijaga utuh,” sebut Rouffer.
>
> Sebagai bagian dari program melestarikan Bali sebagai ”museum hidup” agar
> laku dijual dalam bursa wisata, pada tahun 1920-an Belanda menerapkan
> Baliseering atau Balinisasi Bali.
>
> Bali kemudian dikenal sebagai Pulau Dada Telanjang—mengacu pada kebiasaan
> perempuan Bali yang tidak menutup dadanya— yang menurut penulis Perancis,
> Michel Picard (1992), sebagai salah satu daya tarik utama dunia Barat pada
> Bali masa lampau. Bali juga disebut sebagai surga terakhir karena keindahan
> sawah dengan subaknya.
>
> Bali dikenal sebagai Pulau Dewata, yang memiliki ribuan pura, yang sengaja
> dilindungi dari pengaruh budaya dan agama lain oleh kolonial Belanda.
>
> Namun, Bali kini, bukan lagi ”museum hidup” yang perawan. Hampir semua
> sudutnya sudah dijamah dan berubah. Perubahan yang paling mudah dilihat
> adalah tata ruang.
>
> Tanah sawah dengan sistem subaknya yang menawan, dan pantai-pantai yang
> menjadi tempat melasti (rangkaian perayaan nyepi yang bermakna mengambil air
> suci dari laut) telah berubah menjadi hotel berbintang, vila mewah, kafe,
> rumah makan, dan kios cenderamata. ”Tata ruang Bali sudah disetir pasar,”
> kata Popo Danes, arsitek Bali.
>
> N Gelebed, pakar tata ruang dari Universitas Udayana, Denpasar, mengatakan,
> kehancuran tata ruang Bali disebabkan pemerintah tidak konsisten menerapkan
> rancangan yang sudah dibuat.
>
> Tiga puluh tahun lalu, Gelebed ikut merencanakan pengembangan tiga kawasan
> wisata di Bali, yakni Kuta, Sanur, dan Nusa Dua. Dari tiga kawasan itu, Kuta
> adalah kawasan yang perkembangannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
>
> Kuta ketika itu direncanakan sebagai wisata desa. Di tempat itu seharusnya
> yang cocok dibangun adalah rumah penginapan atau homestay. Sebab, desa di
> Kuta berada tepat di pinggir pantai.
>
> ”Tapi, sekarang yang terjadi justru di Kuta dibangun hotel berbintang dan
> bertingkat. Konsep desa wisata justru tidak lagi kelihatan,” kata Gelebed.
>
> Salah satu ciri hilangnya desa di Kuta adalah hilangnya bale banjar sebagai
> penanda desa. Pura memang masih ada, tetapi tenggelam oleh bangunan-bangunan
> lain yang lebih megah.
>
> Kuta bagian utara, yang direncanakan tetap sebagai areal pertanian juga
> tidak lepas dari perubahan. Daerah Renon dan Kerobokan yang dulu penghasil
> beras kini diubah menjadi daerah wisata, berupa vila dan rumah tinggal.
>
> Membunuh ”angsa”
>
> ”Padahal, pembangunan Bali tanpa perencanaan tak ubahnya membunuh angsa
> bertelur emas,” kata N Gelebed.
>
> Contoh nyata dari dampak hancurnya tata ruang adalah terjadinya banjir yang
> melanda Kota Denpasar di penghujung tahun lalu. ”Tidak ada ceritanya
> Denpasar banjir karena letaknya yang datar. Perubahan peruntukan lahan
> mengakibatkan Denpasar kebanjiran,” kata Gelebed.
>
> Dalam kacamata pelancong dari dunia Barat, perubahan tata ruang Bali
> menjadi seperti ”kota-kota” modern lainnya tentunya akan menghilangkan daya
> tarik pulau ini. ”Eksotisme alam, tata ruang, dan budaya masyarakat adalah
> daya tarik utama wisata Bali,” kata Popo Danes.
>
> Michael R White, warga Australia yang menetap di Bali sejak 1973,
> menyesalkan perubahan tata ruang itu. Menurut White, pada era 1970-1980-an
> vila hanya dibangun di daerah gersang dan bukan sentra pertanian seperti
> Sanur. Kala itu, vila-vila juga selalu dibangun dengan konsep rumah Bali
> yang terbuka, tidak bertingkat, dan ramah lingkungan.
>
> ”Tapi sekarang lihatlah, arsitek-arsitek membangun vila atau rumah tak
> memedulikan lagi adat dan budaya Bali. Seenaknya membangun rumah tingkat dan
> beton di tengah sawah,” kata White, yang kini menetap di Sanur dan mengubah
> namanya menjadi I Made Wijaya.
>
> Adakah vila-vila yang tumbuh di atas sawah itu sebuah pertanda kemajuan?
>
> Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Denpasar, setiap tahun lahan pertanian
> berkurang dua sampai tiga persen. Padahal, pertanian menyumbang pendapatan
> asli daerah (PAD) hingga 20 persen. Kendati menyumbang PAD hingga 32 persen,
> pariwisata ternyata tidak serta-merta mengurangi kemiskinan. Bahkan, ada
> tren baru, pengangguran semakin banyak terjadi di desa.
>
> ”Warga yang tidak mendapat pekerjaan di kota akhirnya kembali lagi ke desa.
> Di sana pun mereka tidak bisa lagi bertani. Akhirnya, pengangguran justru
> lebih banyak terjadi di pedesaan,” kata Pemimpin Bank Indonesia Denpasar
> Viraguna Bagoes Oka.
>
> Desain ulang
>
> Ruang sebenarnya adalah wujud dari ekspresi terdalam masyarakat. Maka,
> perubahan tata ruang Bali, menurut I Ketut Sumarta, budayawan Bali,
> menunjukkan adanya perubahan cara pandang orang Bali.
>
> Upacara keagamaan di Bali saat ini memang makin meriah. ”Namun, ruhnya
> sebenarnya sudah mulai luntur karena adanya perubahan orientasi masyarakat,”
> kata I Ketut Sumarta, budayawan Bali.
>
> Dulu orientasi masyarakat Bali ke pusat air di gunung, sekarang masyarakat
> berorientasi ke pantai. Dulu, air di hulu dan hilir tidak diganggu. Di hulu
> ada sekaa, kelompok-kelompok yang mengamankan danau dan di hilir ada
> bandega. Di bagian tengah ada subak, yang mengatur ke mana alur air dan
> mengatur pemanfaatan air.
>
> ”Dulu, air peranannya untuk keagamaan, untuk digunakan masyarakat banyak,
> dan untuk kepentingan ekonomi. Karena itu, air selalu dijaga oleh adat,”
> kata Sumarta.
>
> Sekarang, dengan penyewaan dan penjualan tanah besar-besaran, peran pemuka
> adat tak lagi diperhitungkan. Untuk membeli tanah di atas aliran subak,
> misalnya, tak lagi diperlukan tanda tangan kelian subak atau kelian adat.
> Konflik di masyarakat pun meluas. Tertutupnya saluran air, misalnya, akan
> mengakibatkan saluran irigasi ke sawah tidak lancar.
>
> Konflik lain juga terjadi apabila tanah yang disewakan atau dijual adalah
> tanah warisan. Padahal, di Bali, seperti air, tanah juga sesuatu yang
> sakral.
>
> Menurut Smarta, peran pemuka adat dalam menjaga kelestarian alam dan budaya
> Bali memang telah tergerus. Dulu, konsep hidup masyarakat Bali adalah puri,
> pura, dan pasar. Puri maksudnya raja, pura artinya hubungan dengan Tuhan,
> dan pasar adalah hubungan agraris.
>
> Belakangan, peran raja tergantikan oleh partai politik, pura digantikan
> hiburan, dan fungsi pasar digantikan pemodal besar yang ekspansif.
>
> Untuk mengatasi berbagai permasalahan adat dan hukum adat, Sumarta
> mengusulkan adanya redesain yang mendasar bagi Bali, yang dimulai dari
> kelompok masyarakat terkecil, yakni desa. Sumarta dan beberapa orang lainnya
> membentuk Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) pada 2004.
>
> MDP menyusun konsensus-konsensus yang mengatur berbagai hal penting,
> seperti masalah investasi di wilayah desa pakraman. ”Yang penting itu
> perencanaan yang ditaati. Bali ke depan ini mau dibawa ke mana. Pemerintah
> jangan hanya mengejar mass tourism. Bali ini dijual terlalu murah,” kata
> Made Wijaya geram.
>
> Gelebed memiliki solusi lain untuk mengatasi masalah kependudukan dan alih
> fungsi lahan di Bali. Menurut Gelebed, sudah saatnya pembangunan difokuskan
> ke wilayah Bali bagian utara yang selama ini terkesan terabaikan. ”Padahal,
> Belanda sudah merancang pelabuhan untuk menyeberang ke Lombok. Dari sana,
> penyeberangan ke Lombok hanya dua jam dibandingkan dari Padang Bai yang
> empat jam,” katanya.
>
> Perubahan memang suatu niscaya. Mencegah Bali berubah sama sekali dan tetap
> menjadikannya ”museum hidup” sebagaimana ditawarkan GP Rouffer tentu tidak
> adil bagi masyarakat Bali. Tetapi, perubahan yang bagaimana yang cocok bagi
> Bali? (BEN)
>
>
>
>
> >
>

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
=============================================================== 
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi/dibanned:
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi di setiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama 
- DILARANG: 1. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 
2. Posting email besar dari 200KB; 3. One Liner
=============================================================== 
Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] 
Daftarkan email anda yg terdaftar disini pada Google Account di: 
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke