Assalamualaikum w.w. para sanak sapalanta, Ada suatu anomali -- keganjilan -- dalam posisi perempuan di Minangkabau. Secara normatif kita menghormati peran perempuan Minangkabau dalam masyarakat, yang disebut dengan istilah anggun: Bundo Kanduang. Namun jika kita telaah, peran tersebut lebih banyak hanya bersifat simbolik belaka, dan bukannya dalam realita. Peran perempuan Minangkabau mengemuka dalam penulisan ranji yang mencatat garis keturunan, dan seiring dengan itu secara formal dalam pencatatan harta pusaka tinggi. Namun kekuasaan riil dalam manajemen suku dan manajemen harta pusaka tinggi tidaklah terletak dalam tangan perempuan, tetapi di tangan ninik mamak dan penghulu, yang seluruhnya harus dijabat oleh laki-laki. Mengapa harus demikian ? Apa perempuan dianggap tidak mampu untuk mengelola dan memimpin ? Sebaliknya dengan posisi perempuan di daerah lain di Indonesia, katakanlah di Jawa. Adat Jawa menempatkan perempuan sebagai 'konco wingking', teman yang berjalan di belakang. Namun dalam kenyataannya, di Jawa kita bisa menyaksikan adanya bupati, gubernur, bahkan kapolda yang berjenis kelamin perempuan, yang sampai sekarang sama sekali belum ada di Sumatera Barat. Perempuan Minang masih tetap dicitrakan sebagai limpapeh rumah nan gadang, dengan penekanan pada peranan tradisional domestik belaka, walaupun demikian banyak yang sudah bergelar profesor dan doktor, dengan potensi yang tidak kalah dengan laki-laki. Bagaimanapun, Minangkabau in concreto kelihatannya bukanlah 'negeri perempuan' seperti pernah disebut oleh Wisran Hadi (?), tetapi tetap adalah negeri laki-laki. Saya cukup risau dengan anomali ini, khususnya jika diingat bahwa kualitas perempuan sebagai manusia tidak kalah dengan kualitas laki-laki. Dalam beberapa hal, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, -- bahkan dalam manajemen ekonomi -- terkesan para umumnya prestasi perempuan lebih unggul dari laki-laki. Dengan kata lain, walau secara formal menganut sistem kekerabatan matrilineal, namun Minangkabau tidaklah memberikan penghargaan, penghormatan, serta peran yang tinggi kepada kaum perempuannya. Perempuan Minangkabau masih tetap berada di bawah perwalian -- curatele -- dari kaum laki-laki. Cepat atau lambat, akan timbul pertanyaan: apakah belum saatnya kepada perempuan Minangkabau ini diberikan posisi yang lebih mengemuka, dimulai pada tataran suku dan masyarakat dan secara bertahap juga ke dalam bidang publik dan pemerintahan ? Apa belum waktunya manajemen suku juga melibatkan kaum perempuan ini secara riil dan efektif ? Juga timbul pertanyaan: mengapa tak satupun bupati dan walikota, atau asisten sekda perempuan, di Ranah Minang ini ? Apakah mereka belum siap, belum mampu, atau belum mau? Mau tidak mau saya membandingkannya dengan kemajuan peran perempuan Indonesia lainnya. Di tingkat nasional peran perempuan ini juga sudah jauh mengemuka. Sudah lama ada menteri perempuan dalam kabinet. Dalam Polri dan TNI sudah ada brigadir jenderal perempuan, sudah ada penerbang helikopter tempur perempuan. Di Amerika Serikat bahkan sudah ada jenderal bintang empat perempuan, yang bertanggung jawab dalam maslah logistik pertahanan.Demikianlah, di tingkat nasional dewasa ini secara pribadi saya mengagumi tokoh Dr Sri Mulyani, yang sekarang selain menjadi Menteri Keuangan juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Koordinator bidang Perekonomian, dan melaksanakan kedua tugasnya dengan mantap. Beliau bahkan dinilai sebagai menteri keuangan terbaik di tingkat regional dan internasional. Dalam pandangan saya, Dr Sri Mulyani dapat kita pandang sebagai prototipe tokoh perempuan Indonesia baru, termasuk untuk daerah Sumatera Barat. Bagaimana pendapat para sanak sekalian mengenai hal ini?
Wassalam, Saafroedin Bahar (L, masuk 72 th, Jakarta; Tanjuang, Soetan Madjolelo; Lagan, Kampuang Dalam, Pariaman.) "Basuku ka Ibu; banasab ka Bapak; basako ka Mamak" Alternate e-mail addresses: [email protected]; The Jakarta Post, Wednesday, April 22, 2009 5:38 AM Commentary: Sri Mulyani, the bedrock of SBY’s economic management Vincent Lingga , The Jakarta Post , Jakarta | Tue, 11/11/2008 7:13 AM | Headlines President Susilo Bambang Yudhoyono’s political debts from his 2004 presidential election campaign seem to be haunting him still, even to the point of occasionally impairing his economic judgment. Yudhoyono was warned of the big risk of conflicts of interest within his Cabinet when he appointed Aburizal Bakrie, then chairman of the Bakrie conglomerate, as the chief economic minister at the outset of his administration in October 2004. Aburizal remains in the Cabinet, although now with largely diluted power as the coordinating minister for the public welfare. However, his presence in the executive power center continues to cast a shadow over the credibility of the government’s policymaking. The government’s flip-flop handling of the trading suspension on the Bakrie Group’s Bumi Resources coal mining company since early last month is only the latest example of how the integrity of the government’s economic management has sometimes been compromised to protect the Bakrie interests. Given the legislative and presidential elections next year, there are now increasing concerns not only about who is really managing the economy with Yudhoyono and Vice President Jusuf Kalla both gearing up for their campaigning. There are also major concerns over the integrity of the economic management itself. Fortunately, as with the situation in the 2004 election year, when we had Boediono as the finance minister and the vanguard of economic management under then president Megawati Soekarnoputri’s administration, now we have the “iron lady” Sri Mulyani Indrawati as both the finance minister since late 2005 and the acting chief economic minister since June. Boediono, who is highly respected in both international and domestic circles, was then more than any other person responsible for restoring and maintaining our macroeconomic stability between 2001 and 2004. Likewise, Mulyani’s integrity, competence and courage to stand up to pressure from vested interests, even from such a politically well-connected conglomerate as the Bakrie Group, serve as the bedrock of the credibility of the government’s economic management. At a time when Yudhoyono, Kalla and several other Cabinet members from various political parties are busy with their political posturing for next year’s elections, Mulyani and Boediono, currently the governor of Bank Indonesia, make up the automatic pilot of the country’s economic management. The rumors last week that Mulyani and her core team at the Finance Ministry threatened to resign over the powerful political pressure on her to compromise economic policies simply revealed her true character, her courage to stand up even against her boss when it came to the principle of sound economic management. Earlier rumors of a strong conspiracy and various forms of subterfuge to oust her from the Cabinet further reflected the determination of the award-winning finance minister in fighting corruption. Soon after her appointment to the Finance Ministry, the former executive director of the International Monetary Fund acted immediately, against strong opposition from vested interest groups, to clean up Jakarta’s main tax and customs offices from corrupt officials. Mulyani also dealt firmly with the largest coal and palm oil producers over underpaid royalties and taxes and imposed travel bans on businesspeople who owed the government overdue taxes. No wonder, then, that for two years in a row she has been named Finance Minister of the Year by specialist magazines Euromoney (2006) and The Banker (2007). Forbes magazine last August honored Mulyani as the 23rd Most Influential Woman in the World, a position that also put her at number three on the list of Asia’s most powerful woman. At a time when we are highly vulnerable to the fallout from the global financial crisis and economic recession and when market confidence, rather economic fundamentals, is the main issue, Mulyani’s competence and courage, consistency and impeccable integrity in treading the messy politics of policymaking are both the anchor and the lightning rod of the government’s economic management. Yudhoyono’s alleged tussle with Mulyani over the covert attempt to bail out the Bakrie business group should be the last spat over policymaking — otherwise he may lose her altogether at the risk of devastating damage to his government’s credibility. The President should see to it that Mulyani, as the acting chief economic minister and finance minister, is really and fully in charge of making and directing economic policies based on the strategy set by the government and the parliament. Having said all that we don’t mean to say that Mulyani can perform miracles. She can’t, given the uphill challenges ahead with the global financial crisis and economic recession. But her impeccable integrity, credibility and competence will help strengthen the credibility and consistency of the government’s economic policymaking, especially in view of the legislative and presidential elections next year. The writer can be reached at [email protected] [email protected] [email protected] --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain harap mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi/dibanned: - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama - DILARANG: 1. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 2. Posting email besar dari 200KB; 3. One Liner =========================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
