kepemimpinan seorang gubernur sangat ditentukan dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Ini bukti ketidak berdayaan Gamawan. Peraturan dan undang-undang dijadikan alasan untuk menyembunyikan ketidak mampuannya mengkonsolidasikan kekuatan daerah. Jika seorang gubernur memposisikan diri sebagai koordinator dan menjadikan bupati dan walikota sebagai eksekutor lapangan, mungkin sumbar bisa membangun sinergi.
Banyak contoh yang lah dilakukan oleh provinsi lain. Makin jalaih posisi gamawan, jadi inyo ndak amuah maju lai jadi gubernur karano maraso kekuasaannyo di kuarngi atau karano maraso tidak bisa berkuasa penuh............ Dahsyat orang-orang yang haus kekuasaan.... Korbankan apa saja untuk dapek kekuasaan.,, Bialah tanduak bakubang asa paruik lai kanyang... Kalau ndak berminat gubernur, mungkin bisa mundur dan serahkan ka urang yang lebih konsen mambangun sumbar, jadi jan korbankan sumbar karano ndak punyo gambaran apo yang bisa dilakukan atau ndak berdaya berhadapan dengan bupati dan walikota Mudah2an iko bisa menjadi pintu masuk untuk mengkoreksi kelangsungan pemerintahan sumbar di bawah gamawan. Masyarakat harus mulai bersikap dan bertindak Jan tunggu samapai di dalam jurang baru tajago.... Mudah2an pak gamawan capek sadar dan bakarajo sebagai gubernur untuk memajukan sumbar.... Sadar lah pak....... Tk Ihsan, jkt Pada 28 Mei 2009 10:16, Nofend St. Mudo <[email protected]> menulis: > > HEADLINE NEWS > Kamis, 28 Mei 2009 > > Hapus Gubernur, Kelola seperti Korporasi > > Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi saat menyampaikan pengalamannya > mengelola otonomi daerah, di The Empire Palace, Surabaya, kemarin. > > Surabaya, Padek-Penerapan otonomi daerah (otda) yang sudah sepuluh tahun > berjalan ternyata perlu banyak dievaluasi. Banyak ketidaksinkronan antara > kebijakan pusat dan daerah yang menyebabkan daerah terkesan berjalan > sendiri-sendiri. Bahkan, tidak sedikit kebijakan daerah yang berseberangan > dengan pemerintah pusat. Topik tersebut dibahas dalam seminar nasional > bertajuk "Menata Kembali Desentralisasi: Apa Agenda Berikutnya?" di The > Empire Palace Surabaya, kemarin (27/5). > > Seminar itu menghadirkan pembicara Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi, Gubernur > Gorontalo Fadel Muhammad, dan Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan > Fiskal Depkeu Askolani. Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi lebih banyak > menyoroti > masalah tidak efektifnya keberadaan gubernur. > > Menurut dia, jika ada daerah yang berhasil, bukan karena provinsi yang > berperan besar. Sebab, ada kewenangan bupati dan wali kota yang bersentuhan > langsung dengan masyarakat. Dia menegaskan, peran provinsi terlalu kecil. > Semua perizinan ada di kabupaten/kota kecuali yang lintaswilayah. > > Karena itulah, peran provinsi selama ini hanya mengoordinasikan. Padahal, > menemukan sosok gubernur mengeluarkan biaya yang tidak kecil. "Saya > menyarankan gubernur dihapus saja. Sumbar bisa diberlakukan yang pertama," > tuturnya yang disambut tepuk tangan peserta. Lebih baik gubernur ditunjuk > presiden, karena undang-undang menyebut gubernur sebagai wakil pemerintah > pusat di daerah. > > Wacana itu juga telah disampaikan Gamawan dalam forum Lemhanas tahun lalu. > Ia mengusulkan provinsi menjadi perwakilan pusat di daerah untuk > meminimalkan tumpang tindih kewenangan provinsi dan daerah. Salah satu > contohnya, sekolah internasional menjadi kewenangan provinsi. Tapi, guru di > bawah kendali kabupaten/kota. Selain itu, juga mempermudah verifikasi RAPBD > yang selama ini dilakukan pusat, padahal jumlahnya sangat banyak. > "Sebenarnya itu cukup dilakukan di provinsi, sebagai wakil pusat," katanya. > > Manajemen Perusahaan > > Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad mengatakan, ukuran kinerja pemda harus > terlihat. Dia mencontohkan ada gubernur yang mengklaim telah berhasil > membangun daerahnya. Untuk membuktikan hal itu, indikatornya tentu saja > bukan pembangunan gedung dan sebagainya. Menurut dia, seharusnya tolok > ukurnya adalah human development index (HDI). "Kalau tidak ada itu, tidak > ada gunanya," katanya. > > Variabel terpenting adalah kapasitas manajemen. Hal itu menyangkut > pengelolaan keuangan, sumber daya aparatur, dan penggunaan teknologi > informasi. Salah satunya pengelolaan keuangan daerah sering tidak maksimal, > baik minimnya penyerapan anggaran ataupun salah sasaran. Meski demikian, > pemerintah pusat tetap mengucurkan dana dengan nilai serupa, bahkan lebih > tinggi pada tahun berikutnya. Menurut Fadel, seharusnya uang itu diberikan > dengan jumlah lebih besar kepada daerah yang benar-benar bisa mengelolanya. > "Seperti manajemen perusahaan. > > Kalau laporannya kurang lengkap, dananya dikurangi," ucapnya sembari > menyebut mobil dinas eselon III cukup disewa dari pihak ketiga. Itu bisa > menghemat hingga 60 persen. Sebab, instansi daerah tidak mengurus perawatan > mobil. Desentralisasi perlu membuat arah baru. Salah satunya mengelola > pemda > seperti korporasi. Bedanya, kalau korporasi mengeluarkan produk yang dijual > dan mendapat deviden untuk kepentingan pribadi. Sedangkan birokrasi adalah > public service, yang menjual social goods. > > Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Askolani > mengatakan, pola belanja anggaran pusat yang dilimpahkan ke daerah lebih > dominan ke konsumsi, bukan investasi. Bahkan, lanjut dia, banyak daerah > yang > dananya belum dibelanjakan. Padahal, pusat telah memolakan pembagian > dananya > dalam hitungan defisit. Tapi, dana yang ada tidak dioptimalkan untuk > pembangunan. Buktinya, setiap tahun selalu ada surplus. (eko/kum/jpnn) > > http://www.padangekspres.co.id/content/view/37050/1/ > > > > > --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain harap mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi/dibanned: - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama - DILARANG: 1. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 2. Posting email besar dari 200KB; 3. One Liner =========================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
