"Dalam pasar politik, kondisinya berbeda. Lebih rumit dengan alasan sederhana: Pemerintah tidak mungkin memberikan informasi tentang kondisi sebenarnya dari para kandidat. Jika hal tersebut dilakukan, pemerintah dianggap mencari keuntungan demi kepentingan individu atau kelompoknya sendiri. ' '(Jeffrie Geovanie).
Saya kutip sbgn tulisan JG dibawah :JG adalah anggota terpilih DPR 2009 dari SUMBAR, dan calon Gub Sumbar yg belum mendapatkan kursi :,mempunyai pendapat spt diatas, menurut saya ini adalah "misleading" salah arah, rakyat seharus nya berhak mengetahui jejak rekam (track record) para candidate baik di LEGEX(LEGISLATIV & EXECUTIVE).Krn kecilikan(=kelicikan) para anggota DPR saja yg tidak mau menciptakn UU Keterbukaan Calon Jabatan Publik (Terbuka jumlah kekayaan sudah ada). Jabatan publik, adalah merupakan mandat dari rakyat, rakyat berhak bertanya kemana kebijakkan yg akan di ambil oleh calon jabatan publik tsb disamping Rakyat bayar pajak. KALAU REKAM JEJAK NYA MERAGUKAN, rakyat bisa bertanaya, sebelum dia memegang jabatan tsb. Sbg contoh: brp biaya/energy terkuras ternyata Anggota DPR tsb berijazah palsu.? Belum lagi bertanya soal kompentensi nya atas jabatan tsb, dari partai mana calon tsb, dan bgmn integritas. Bgmn pandangan2 nya, apakah Neoliberilsme atau neocon. Bgmn komintment terhadap kepentingan rakyat, dan kesejahteraan rakyat. Apalagi setlh memegang jabatan, habis hak rakyta utk bertanya : Apakah implikasi kebijakkan yg diambil nya? Bgmn untung rugi nya, siapa yg di untung kan? Siapa mendapat apa.?Bisakah trakyat mendapatkannya? Antalah sanak, aka no kan ciluih, ano katokan demi rakyat Sumbar lah , demi Sumbar lah? "Came on man , do not just try bullshiting us anymore.People is already fed up" You see more than 45 million people are Golpu:.- Jika perlu harus diadakan debat publik antara calon2 tsb dan rakyat secara terbuka, baik utk Walikota, Gub dan tentunya Presiden. Wass. Muzirman Tanjung. [image: ZOOM] <http://suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=8272#>* 2009-05-28* *Informasi Asimetris Pasar Politik* Jeffrie Geovanie nformasi asimetris merupakan suatu kondisi yang menggambarkan pihak pembeli memiliki informasi yang lebih sedikit ketimbang penjual. Menurut pemenang Nobel Ekonomi tahun 2001 George Akerlof, kondisi seperti ini akan melahirkan apa yang disebut the market forlLemons. Akerlof menggambarkan situasi yang terjadi pada pasar mobil bekas. Sang penjual dengan keahliannya membuat bodi mobil terlihat sangat mulus, interiornya rapih, dan mesin dalam kondisi baik. Pembeli tidak tahu bahwa mesin mobil tersebut sebenarnya dalam kondisi buruk. Ia baru tahu ketika mobil tersebut sudah dibeli, ternyata sering mogok. Dengan demikian agar pembeli tidak terkecoh, harus ada pihak yang memberitahukan tentang kondisi yang sebenarnya dari mobil tersebut. Pembelinya harus memperoleh pencerahan. Hal seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di pasar mobil bekas, tapi juga di "pasar" politik. Para pemilih -sebagai pembeli- tidak tahu persis tentang para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) -sebagai penjual- yang akan dipilihnya, sehingga terjadilah situasi informasi yang asimetris. Dalam pasar politik, para kandidat "menjual" program-program mereka melalui aktivitas kampanye, baik secara langsung maupun melalui media massa. Di sinilah kemampuan masing-masing kandidat diuji untuk mempertontonkan kelebihannya dan tentu saja, pada saat yang sama menyembunyikan apa yang menjadi kekurangannya. Pada sisi lain, para pemilih akan mencermati apa yang dijual oleh para kandidat dan memilih berdasarkan preferensinya. Namun, sayang, kondisinya tidak sesederhana itu. Apa yang terjadi dalam pasar ekonomi -pasar barang,misalnya- tidak serumit di pasar politik. Dalam kasus pasar mobil bekas di atas, Akerlof mengusulkan agar kondisi asimetris diatasi dengan peran pemerintah sebagai penyedia informasi. Meskipun ada kalanya pemerintah gagal mengidentifikasi keburukan produk yang dijual, setidaknya pembeli sudah diingatkan untuk bermawas diri. Dalam pasar politik, kondisinya berbeda. Lebih rumit dengan alasan sederhana: Pemerintah tidak mungkin memberikan informasi tentang kondisi sebenarnya dari para kandidat. Jika hal tersebut dilakukan, pemerintah dianggap mencari keuntungan demi kepentingan individu atau kelompoknya sendiri. Bahkan, kredibilitas pemerintah akan runtuh. Rakyat tahu bahwa individu-individu yang menjalankan pemerintahan adalah politisi yang tengah berkampanye melalui karya yang mereka lakukan sehari-harinya sebagai pejabat publik. Dengan demikian, pencerahan bagi publik akan masuk akal jika dilakukan oleh para pengamat yang berasal dari universitas atau lembaga-lembaga kajian independen dan nonpartisan, seperti The Indonesian Institute, CSIS, dan lain-lain. Meskipun keputusan akhir berada di tangan pemilih, namun paling tidak pemilih sudah memperoleh gambaran yang lebih riil daripada sekadar istilah atau jargon-jargon yang digunakan oleh masing-masing kandidat. Fokus Ekonomi Sejarah membuktikan, kondisi perekonomian selalu menjadi faktor utama yang menentukan preferensi rakyat. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga dunia. Barack Obama bisa memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat, karena program penyelamatan ekonominya dianggap dapat mengobati penderitaan rakyat AS. Hal yang sama terjadi ketika Franklin Delano Roosevelt (FDR), yang naik takhta setelah popularitas Herbert Hoover hancur karena hantaman the great depression pada 1930-an. Di Indonesia juga demikian. Mulai dari Soekarno, Soeharto, hingga Megawati. Mereka tumbang dan tidak terpilih kembali, karena faktor ekonomi. Politik yang stabil tidak ada artinya jika ekonomi mandek. Fenomena ini sangat mudah dimengerti. Perut yang lapar mendorong orang untuk menjadi buas dan mudah menyulut ketidakstabilan sosial-politik. Soeharto, yang telah memimpin negeri ini secara otoriter selama 32 tahun, dapat dilengserkan oleh krisis ekonomi 1998. Kesadaran akan pentingnya isu ekonomi mendorong para kandidat untuk menjadikan program ekonomi sebagai menu paling "seksi" untuk disajikan. Terlebih momentumnya sangat pas, yakni krisis keuangan global. Namun sayang, kampanye yang terbangun hingga saat ini masih kurang membumi. Contoh, penggunaan kata "neoliberalisme". Kata ini sungguh sangat tidak familiar di kalangan masyarakat luas. Apa arti kata tersebut? Bagaimana contoh-contoh kebijakan yang mengacu padanya? Apa akibatnya terhadap perekonomian bangsa? Para lawan politik yang menggunakan istilah ini untuk mencari simpati tidak akan diuntungkan. Alasannya sangat sederhana, karena sebagian besar masyarakat pemilih tidak tahu persis arti kata itu dan dampaknya bagi kantong mereka. Demikian pula kata "ekonomi kerakyatan". Meskipun sepenuhnya murni bahasa Indonesia, namun definisi yang jelas tidak mengemuka. Jika terus digunakan, malah menimbulkan persepsi adanya upaya untuk mencari popularitas semata-mata. Dengan demikian, untuk menghilangkan perbedaan pemahaman antara kandidat dan pemilih, para kandidat perlu mengartikulasikan lebih jauh kampanye politik mereka. Peran para pengamat pun menjadi krusial untuk menghilangkan apa yang disebut principal-agency problem, yakni suatu kondisi di mana kandidat terpilih ternyata mempunyai haluan kebijakan yang berbeda dengan ke- inginan mayoritas pemilih. Penulis adalah intelektual muda Partai Golkar --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain harap mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi/dibanned: - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama - DILARANG: 1. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 2. Posting email besar dari 200KB; 3. One Liner =========================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
