aSSwRwb, ADA sesuatu yg terlupakan dalam artikel dibawah ini, bhw pmrth seharusnya menunjukkan usaha-usaha keterbukaan dalam penyelengaraan negara, setiap informasi yg tidak bersifat rahasia(keamanan negara, rahasia2 lainnya) seharusnya mudah di akses , dan di dapatkan dgn mudah. Demontrasi dilakukan krn terjadinya "relatif penyumbatan" informasi, dpl. perlunya 'speed up" menyampaian infomasi yg berkenaan dgn kepentingan publik. Keterbukaan informasi disini juga kita maksud kan adanya debat publik, antara pmrth dan publik secra rutin/berkala., serta dgn perwkilan rakyat yg tlh terpilih.
Juga disini tak terlihat adanya hak rakyat utk mengajukan *petisi/recall*terhadap Pmrth atau Perwakilannya, bila dianggap perlu. Jadi dgn tdk tersalurnya/lambat nya aspirasi itu di selesaikan, mk satu2 nya jalan adalah demontrasi. Tp sebaliknya juga demontrasi itu 'ada yg meng sponsori" ya begitu lah rakyat kita. Tp yg pasti adalah "demontrasi itu menrupakan "*check and balance*" bagi yg berkuasa, asalkan menjaga rambu2 kepetingan umum lain nya. "Selamat ber demontrasi tanpa bawa batu" . Wass. Muzirman Tanjung --------------------------------------------------------- Rabu, 12 Agustus 2009 , 10:43:00 Demonstrasi Sama dengan Demokrasi <http://www.padangekspres.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=9730#> Beberapa waktu yang lalu dalam acara Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (GBB – RM) di lapangan Sari Bulan Sawah Padang Payakumbuh, Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi mengemukakan bahwa dirinya merasa keberatan dengan maraknya aksi demonstrasi di Sumbar belakangan ini (Padang Ekspres; 29 Juli 2009). Karena masyarakat Sumbar yang mayoritas Minangkabau selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Sekilas tidak ada yang perlu dipermasalahkan apalagi dipolitisir dengan ungkapan Gubernur tersebut. Karena memang dari dulunya masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi perbedaan pendapat, setiap perbedaan pendapat yang ada diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Kegiatan bermusyawarah tersebut sudah melembaga dalam masyarakat Minangkabau. Sampai saat ini, hampir di setiap nagari terdapat sebuah balai adat yang selain digunakan untuk bermusyawarah mengenai masalah-masalah yang ada di nagari yang bersangkutan juga digunakan untuk kegiatan sosial lainnya. Sebagai seorang kepala daerah, di samping bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan, Gubernur tentu juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ketenteraman dalam daerah yang dipimpinnya. Aksi demonstrasi dengan pengerahan massa ke jalanan jelas bukanlah suatu tolak ukur sebuah ketenteraman. Wajar kalau Gubernur merasa keberatan dengan adanya aksi-aksi demonstrasi dengan pengerahan massa turun ke jalanan. Namun pernyataan Gubernur tersebut mendapat protes dari beberapa pihak. Maklumlah yang namanya pejabat publik setiap tingkah laku dan ucapannya juga akan menjadi sorotan publik, sekecil apapun hal itu. Ada beberapa reaksi atas pernyataan Gubernur tersebut, namun tidak semuanya akan penulis bahas dalam tulisan ini, takutnya tulisan ini akan jadi “bak cando kain buruak hanyuik, nan manyangkuik kian kamari, tabaok arus namun ndak batujuan”, sehingga akan jauh dari konteks permasalahan sebenarnya. Salah satu yang menarik bagi penulis adanya pernyataan bahwa Gubernur dianggap sebagai sosok yang anti kritik dan akan menghambat proses demokrasi yang telah dibangun dan berlangsung saat ini di Sumbar. Pernyataan Gubernur juga dianggap akan berpotensi mencederai proses pertumbuhan demokrasi dan akan menjadi preseden buruk dalam membangun proses demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Sumbar (Padang Ekspres; 31 Juli 2009). Timbul suatu pertanyaan di sini, apakah aksi demonstrasi dengan pengerahan massa ke jalanan merupakan sebuah parameter untuk mengukur sudah dewasanya sebuah proses demokrasi? Jawabannya adalah tidak! Karena dalam demokrasi, yang menjadi esensinya adalah adanya penghargaan terhadap perbedaan pendapat, pendapat yang berbeda dihargai dengan tidak menumpas hal yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa melalui cara-cara anarkhis. Selain itu untuk mengkritik pemerintah, aksi demonstrasi turun ke jalanan bukanlah satu-satunya cara, secara formil untuk itu kita sudah memiliki lembaga perwakilan seperti DPR dan DPRD. Sayangnya DPR dan DPRD yang ada sampai sejauh ini sering dipahami hanya sebatas “lahan” untuk berdemo dengan mengerahkan massa yang banyak untuk menyampaikan keinginan atau protes masyarakat terhadap pemerintah. Padahal fungsi dan peran lembaga perwakilan tidak hanya seperti itu. Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, termasuk di Sumatera Barat. Demokrasi sering hanya diartikan sebatas aksi demonstrasi turun ke jalanan menyatakan perbedaan pendapat. Barangkali memang secara umum kita belum dewasa untuk berdemokrasi. Demokrasi belumlah dipahami sepenuhnya. Seringnya aksi demonstrasi terjadi di tengah-tengah masyarakat biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai kaidah demokrasi, sehingga sering mengidentikkan demokrasi hanya sebatas melakukan aksi demonstrasi. Masyarakat juga belum memahami sepenuhnya metode dan sarana-sarana penyampaian kritik atau perbedaan pendapat yang lain selain dengan cara agitasi massa ke jalanan. Masyarakat juga kurang memahami peran dan fungsi dari lembaga perwakilan yang ada sebagai media aspirasi warga negara terhadap pemerintah. Kedua, lembaga perwakilan yang ada sering kurang bisa menangkap semua aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan mengangkatnya menjadi issue yang urgent dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif. Ketiga, walaupun aspirasi ditanggapi, seringkali akan menjalani birokrasi yang panjang sebelum akhirnya ditanggapi oleh pemerintah. Sehingga pada akhirnya demonstrasi ke jalanan menjadi pilihan yang praktis untuk menyampaikan aspirasi. Walaupun tidak bisa langsung dihilangkan, sekurang-kurangnya aksi demonstrasi dengan frekuensi tinggi di tengah-tengah masyarakat bisa dikurangi dengan beberapa cara. Pertama, pemerintah dalam membuat kebijakan hendaknya lebih concern terhadap kebutuhan masyarakat dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam setiap program yang ada. Kedua, dengan mengefektifkan sistem pemilu sehingga mampu menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas dalam menyerap aspirasi masyarakat dan selalu menjaga integritas pribadinya. Ketiga, perlunya pendidikan demokrasi yang baik terhadap masyarakat, apakah itu melalui berbagai penyuluhan, ataupun menjadikan materi demokrasi sebagai bahan ajar di sekolah-sekolah seperti halnya materi Budaya Alam Minangkabau yang diharapkan akan mampu melahirkan masyarakat yang sadar demokrasi, tidak hanya memandang demokrasi sebatas melakukan aksi demonstrasi. Sekali lagi aksi demonstrasi bukanlah satu-satunya tolak ukur untuk sudah baiknya sebuah sistem demokrasi. Aksi demonstrasi hanya merupakan salah satu cara penyampaian pendapat dan merupakan sarana terakhir dalam demokrasi. Diharapkan pemahaman yang baik mengenai demokrasi akan melahirkan pemerintahan yang demokratis dan masyarakat yang bisa memaknai demokrasi tidak hanya sebatas aksi demonstrasi. Ronald Efulisa, Alumnus Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
